Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

PERAN ADVOKAT LAW OFFICE TOMI SIHOTANG TERHADAP PERLINDUNGAN HAK- HAK TERGUGAT WANPRESTASI SEWA-MENYEWA RUMAH Silaban, Erikson; Sinaga, Jusnizar
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i6.12154

Abstract

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menjunjung asas persamaan di depan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum pidana dan hukum perdata memiliki perbedaan mendasar, terutama dalam kedudukan para pihak. Dalam perkara perdata, penggugat dan tergugat memiliki kedudukan yang setara, sehingga prinsip keadilan harus dijunjung tinggi, termasuk dalam kasus wanprestasi.Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati. Berdasarkan KUH Perdata, wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan atau kelalaian, dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum seperti pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko. Advokat memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan hukum kepada tergugat dalam kasus wanprestasi guna memastikan adanya pembelaan yang adil. Peran advokat mencakup konsultasi hukum, penyusunan strategi pembelaan, penyelesaian non-litigasi, serta upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara deduktif dengan menarik kesimpulan dari isu-isu umum ke kasus konkret. Hasil penelitian menegaskan pentingnya peran advokat dalam memastikan perlindungan hak tergugat dalam kasus wanprestasi, serta perlunya keseimbangan antara hak kreditur dan kondisi sosial-ekonomi debitur dalam penyelesaian sengketa wanprestasi.
ETIKOLEGAL PENOLAKAN KARANTINA PADA MASA PANDEMI : PERTENTANGAN HAL INDIVIDU DAN MASYARAKAT Airini Batubara, Sonya; Sinaga, Jusnizar; Natanail Purba, Jefri; Setiawan Siregar, Jody; Febriando Sinaga, Stevan; Angelica Saragi, Velina
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.447

Abstract

Penolakan karantina di zaman pandemi adalah hal yang sangat berbahaya pada saat itu. Untuk hukum di negara Indonesia sendiri, masih kurang tegas dalam menegakkan keadilannya bahkan yang sudah tertulis sekalipun tidak cukup kuat untuk menegaskan keadilan yang ada. Penolakan karantina ini juga kerap kali dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena merasa memiliki jabatan yang cukup besar untuk tidak menaati peraturan yang ada. Seperti pada contoh kasus yang kami berikan, penolakan karantina yang dilakukan oleh salah satu public figure yang ada justru merugikan banyak pihak, tidak hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga merugikan orang-orang yang membantunya serta masyarakat sekitar. Namun, dia dan rekan-rekannya yang melanggar kekarantinaan ini justru tidak mendapat hukuman yang sepantasnya sedangkan orang-orang yang membantunya untuk melanggar kekarantinaan ini mendapat sanksi yang lebih berat. Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui penegakan sanksi hukum serta mengetahui etika, hukum dan keadilan terhadap pelaku penolakan karantina. Dan juga sama seperti yang sudah-sudah, hukum yang berlaku bergerak tumpul ke atas dan runcing kebawah. Etika, hukum dan keadilan adalah hal yang berkesinambungan dan memiliki satu kesatuan yang padu termasuk pada hal penolakan karantina itu sendiri, dimana hak masyarakat, ketentuan hukum dan sifat dasar menolak dan menerima menentukan segala aspek. Menurut temuan penelitian ini, seharusnya untuk pelaku penolakan karantina, dikenakan sanksi yang lebih tegas dan sama rata, tanpa terkecuali agar tidak terjadinya kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial itu sendiri, sangat merugikan seperti orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan atau jabatan yang penting untuk bisa membantunya lari dari tanggungjawab, sedangkan orang-orang yang memiliki kekuasaan dengan tenang kabur begitu saja.
Multitafsir Pasal 218 dan 219 KUHP dalam Tindak Pidana Penghinaan Presiden Sinaga, Jusnizar; Esther, July; Nainggolan, Ojak
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.3120

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 reinstates the offense of insulting the President under Articles 218 and 219 of the Criminal Code. This study examines the differences in the normative construction of these provisions and their implications for legal certainty and freedom of expression. Employing normative legal research with statutory and conceptual approaches, the findings indicate that Article 218 emphasizes the substance of insult with a public interest exception, while Article 219 focuses on dissemination without clear limitations regarding intent. This ambiguity risks multiple interpretations and potential criminalization of criticism. Therefore, judicial interpretative guidelines are required to clarify intent and ensure proportional application.