Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Unes Law Review Jurnal Hukum Lex Generalis Law Development Journal Sultan Agung Notary Law Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Journal of Health Education Law Information and Humanities
Sinaga, Jusnizar
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
PERAN ADVOKAT LAW OFFICE TOMI SIHOTANG TERHADAP PERLINDUNGAN HAK- HAK TERGUGAT WANPRESTASI SEWA-MENYEWA RUMAH Silaban, Erikson; Sinaga, Jusnizar
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i6.12154

Abstract

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menjunjung asas persamaan di depan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum pidana dan hukum perdata memiliki perbedaan mendasar, terutama dalam kedudukan para pihak. Dalam perkara perdata, penggugat dan tergugat memiliki kedudukan yang setara, sehingga prinsip keadilan harus dijunjung tinggi, termasuk dalam kasus wanprestasi.Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati. Berdasarkan KUH Perdata, wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan atau kelalaian, dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum seperti pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko. Advokat memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan hukum kepada tergugat dalam kasus wanprestasi guna memastikan adanya pembelaan yang adil. Peran advokat mencakup konsultasi hukum, penyusunan strategi pembelaan, penyelesaian non-litigasi, serta upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara deduktif dengan menarik kesimpulan dari isu-isu umum ke kasus konkret. Hasil penelitian menegaskan pentingnya peran advokat dalam memastikan perlindungan hak tergugat dalam kasus wanprestasi, serta perlunya keseimbangan antara hak kreditur dan kondisi sosial-ekonomi debitur dalam penyelesaian sengketa wanprestasi.
Analisis Kendala yang Dihadapi Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen E-Commerce di Pengadilan Sinaga, Jusnizar; Tessalonika, Tessalonika
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5239

Abstract

Perkembangan teknologi digital waktu ini sudah membuat dan mengubah pola kehidupan rakyat khususnya pada Indonesia. Pola perubahan kehidupan tersebut bisa terlihat serta  kita temui dengan jelas terutama pada kegiatan jual beli barang secara online pada Indonesia.  dengan belanja online ini, memudahkan  pihak dalam hal bertransaksi, akan tetapi permanen saja, orang yang ingin bertindak jahat masih  ada saja, sebagai akibatnya aturan Indonesia pun menyiapkan undang – undang buat menjerat pelaku penipuan di jual beli online.  mirip perkara penipuan yg tak jarang ditemukan pada berbelanja secara online sehingga mengakibatkan kerugian konsumen pada transaksi elektronik.  Penelitian ini bertujuan buat mengetahui bagaimana kendala Pengacara atau Advokat pada Penyelesaian sengketa Konsumen E-commerce pada Pengadilan , pada Penulisan ini memakai metode penelitian secara Normatif bersifat Kualitatif, yang memerlukan pemberian penjelasan hukum sebelumnya dengan mengutip norma-norma yang telah ditetapkan dan berlaku (peraturan perundang-undangan), dan dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber primer yang terdapat di perpustakaan. oleh karena itu, Konsumen yang ingin Berbelanja Online harus berhati hati serta teliti terhadap penawaran yang diberikan penjual
Peran Advokat Mendampingi Konsume Jasa Keuangan Yang Mengalami Penyalagunaan Data Pribadi Sinaga, Jusnizar; Sihaloho, Lastri Meiyana
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5238

Abstract

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menghasilkan berbagai fitur dan fasilitas di fasilitas telekomunikasi serta produk teknologi informasi yang semakin canggih yang dapat mengintegrasikan semua media informasi. Ironisnya, dinamika masyarakat Indonesia yang baru berkembang menuju masyarakat industri dan masyarakat informasi tampak tidak sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.Adapun jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif . Metode hukum normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku . Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data langsung selain bergantung kepada penegak aturan pada melaksanakan penegakan hukumnya namun juga bergantung terhadap substansi hukum yg mengaturnya dan pencerahan aturan dalam mencegah serta menanggulangi penyalahgunaan data yang terjadi pada rakyat. Pelaku usaha harus menerapkan perlindungan konsumen dengan prinsip kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen. OJK memiliki hak bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap penyelenggara yang telah tercatat dan terdaftar di OJK, yang terdapat dalam Pasal 17 Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018. tentang Inovasi Keuangan Digital.OJK berwenang melakukan upaya preventif (pencegahan) buat melindungi konsumen sebagaimana diatur pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
ETIKOLEGAL PENOLAKAN KARANTINA PADA MASA PANDEMI : PERTENTANGAN HAL INDIVIDU DAN MASYARAKAT Airini Batubara, Sonya; Sinaga, Jusnizar; Natanail Purba, Jefri; Setiawan Siregar, Jody; Febriando Sinaga, Stevan; Angelica Saragi, Velina
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.447

Abstract

Penolakan karantina di zaman pandemi adalah hal yang sangat berbahaya pada saat itu. Untuk hukum di negara Indonesia sendiri, masih kurang tegas dalam menegakkan keadilannya bahkan yang sudah tertulis sekalipun tidak cukup kuat untuk menegaskan keadilan yang ada. Penolakan karantina ini juga kerap kali dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena merasa memiliki jabatan yang cukup besar untuk tidak menaati peraturan yang ada. Seperti pada contoh kasus yang kami berikan, penolakan karantina yang dilakukan oleh salah satu public figure yang ada justru merugikan banyak pihak, tidak hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga merugikan orang-orang yang membantunya serta masyarakat sekitar. Namun, dia dan rekan-rekannya yang melanggar kekarantinaan ini justru tidak mendapat hukuman yang sepantasnya sedangkan orang-orang yang membantunya untuk melanggar kekarantinaan ini mendapat sanksi yang lebih berat. Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui penegakan sanksi hukum serta mengetahui etika, hukum dan keadilan terhadap pelaku penolakan karantina. Dan juga sama seperti yang sudah-sudah, hukum yang berlaku bergerak tumpul ke atas dan runcing kebawah. Etika, hukum dan keadilan adalah hal yang berkesinambungan dan memiliki satu kesatuan yang padu termasuk pada hal penolakan karantina itu sendiri, dimana hak masyarakat, ketentuan hukum dan sifat dasar menolak dan menerima menentukan segala aspek. Menurut temuan penelitian ini, seharusnya untuk pelaku penolakan karantina, dikenakan sanksi yang lebih tegas dan sama rata, tanpa terkecuali agar tidak terjadinya kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial itu sendiri, sangat merugikan seperti orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan atau jabatan yang penting untuk bisa membantunya lari dari tanggungjawab, sedangkan orang-orang yang memiliki kekuasaan dengan tenang kabur begitu saja.
The Role of Big Data in Crime Prevention and Criminal Law Enforcement: Balancing Efficiency and Personal Data Protection Sihotang, Lesson; July Esther; Sinaga, Jusnizar; Siahaan, Yanti Tiara Br; Ndruru, Donius
Pandecta Research Law Journal Vol. 20 No. 2 (2025): December, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v20i2.20485

Abstract

Crime prevention and criminal law enforcement require clear arrangements so that at the same time they can form good protection for every Indonesian citizen's personal data. The purpose of this paper is to analyse the concept of using big data in crime prevention as well as criminal law enforcement and the form of boundaries and protection of personal data in the use of big data in crime prevention as well as criminal law enforcement. To achieve the results used, the research method used is a case approach and a statutory approach. From this writing, the use of big data in the context of crime prevention and criminal law enforcement has grown rapidly along with IT advances. Big data includes the collection, analysis and processing of large and diverse amounts of information. In disclosing crime cases using big data, it must also be linked to regulations on personal data protection and the data used in case disclosure must also be guaranteed validity, so that the activities carried out do not damage the sense of justice in society
Multitafsir Pasal 218 dan 219 KUHP dalam Tindak Pidana Penghinaan Presiden Sinaga, Jusnizar; Esther, July; Nainggolan, Ojak
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.3120

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 reinstates the offense of insulting the President under Articles 218 and 219 of the Criminal Code. This study examines the differences in the normative construction of these provisions and their implications for legal certainty and freedom of expression. Employing normative legal research with statutory and conceptual approaches, the findings indicate that Article 218 emphasizes the substance of insult with a public interest exception, while Article 219 focuses on dissemination without clear limitations regarding intent. This ambiguity risks multiple interpretations and potential criminalization of criticism. Therefore, judicial interpretative guidelines are required to clarify intent and ensure proportional application.
Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 51 Pid/.Sus/2024 PN Bpp) Sinurat, Patar Marojahan; Simamora, Janpatar; Sinaga, Jusnizar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7889

Abstract

Kecelakaan lalu lintas adalah insiden hukum yang sering terjadi karena pengemudi kurang berhati-hati dan dapat menyebabkan akibat yang serius, seperti kehilangan nyawa seseorang. Studi ini bertujuan untuk meneliti tanggung jawab pidana orang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena kelalaian yang mengakibatkan kematian seseorang. Studi ini juga ingin memeriksa bagaimana hakim dalam Putusan No. 51/Pid.Sus/2024/PN Bpp. memandang jenis kelalaian yang ditunjukkan oleh orang yang terlibat. Studi ini memakai metode yuridis normatif, dan melihat hukum pada kasus pengadilan. Studi ini berfokus pada bagaimana Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 mengenai LLAJ, dan bagaimana hakim mengevaluasi kelalaian terdakwa dalam kasus tersebut. Temuan studi menunjukkan bahwa terdakwa bertanggung jawab atas kejahatan tersebut karena semua bagian kejahatan terpenuhi, terutama bagian di mana kelalaian mereka menyebabkan kematian orang lain. Hakim melihat kasus tersebut dan memeriksa apakah ada kelalaian. Mereka meneliti fakta-fakta dari persidangan, seperti mengemudi terlalu cepat untuk jalan raya dan tidak cukup berhati-hati untuk melihat pejalan kaki. Ada hubungan langsung antara apa yang dilakukan terdakwa dan akibatnya, yaitu kematian korban. Jadi, terdakwa terbukti bersalah secara hukum dan dijatuhi hukuman berdasarkan hukum yang berlaku.
Legal Analysis of The Proof Strength of Visum Et Repertum in Cases of Assault Resulting in Death (Decision Number 1294/2025Pid.B/PN Mdn) Pasudeo Hutabarat, Ariel; Esther, July; Sinaga, Jusnizar
Sultan Agung Notary Law Review Vol 8, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Program Studi Master of Notary Law (S2), Faculty of Law, Universitas Islam SUltan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/sanlar.v8i1.51975

Abstract

Criminal evidence is crucial for justice, where Visum Et Repertum as expert testimony (Article 184 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code) proves the causal relationship between the assault and the victim's death. This case involves defendants Revan Rainsyah and Hanif who committed assault together against Fajar Marlaba Khudri on May 2, 2025 in Medan, using sharp weapons until the victim died. The research is normative, prescriptive, and analytical juridical, examining positive legal norms, court decisions, and theories such as negative wettelijk bewijsstelsel and presumption of innocence. The approach includes a statute approach (Criminal Procedure Code Articles 184-188), a case approach (analysis of decisions), and a conceptual approach (doctrine of evidence). Visum Et Repertum Number 45 / VER / V / 2025 / RS Bhayangkara (dr. Surjit Singh, Sp.FK) proves head lacerations, skull fractures, and brain hemorrhages on the victim's body, strengthening witness testimony, clues, and forming the judge's conviction. The judge fulfilled the elements of Article 354 paragraph 2 in conjunction with Article 55 paragraph 1 of the Criminal Code, imposing a sentence of 7 years and 6 months in prison for each defendant, taking into account aggravating factors (victim's death, public unrest) and mitigating factors (regret, zero recidivism).
Peranan Kejaksaan Dalam Melaksanakan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Utara (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara) Napitupulu, Heri Prayetno; Simamora, Janpatar; Sinaga, Jusnizar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7896

Abstract

Tindak pidana korupsi dewasa ini menjadi permasalahan serius dan tidak pernah ada habisnya. oleh sebab itu penelitian ini bertujuan mengkaji peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam upaya pencegahan korupsi serta strategi yang diterapkan dalam menghadapi berbagai hambatan. Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang ditunjang oleh bahan-bahan hukum sekunder (buku, jurnal, undang-undang, kamus). Data primer nya dengan melakukan wawancara langsung kepada pejabat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Bidang Pidana Khusus dan Bidang Intelijen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berperan melaksanakan pencegahan korupsi melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan hukum, koordinasi dengan instansi terkait, pengumpulan informasi intelijen, dan deteksi dini terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Namun, terdapat hambatan yang dihadapi seperti ketidakseimbangan sumber daya manusia, pola korupsi yang terus berkembang, dengan itu kejaksaan melakukan upaya atau strategi atas hambatan tersebut guna memperlancar tugasnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi khususnya di wilayah Sumatera Utara.
Co-Authors Angelica Saragi, Velina Esther, July Febriando Sinaga, Stevan Gea, Alex Sokhian Haloho, Harmes Halhadat Janpatar Simamora Nainggolan, Ojak Nainggolan, Tunas Marulitua Nainggolan, Yolanda Napitupulu, Heri Prayetno Natanail Purba, Jefri Ndruru, Donius Pasudeo Hutabarat, Ariel Sagala, Sudarsono Setiawan Siregar, Jody Siahaan, Yanti Tiara Br Sianipar, Otja Brilian Burju Sastro Sihaloho, Lastri Meiyana Sihombing, Freean Gabriel Sihotang, Lesson Silaban, Erikson Sinurat, Patar Marojahan Sonya Airini Batubara, Sonya Airini Tamba, Handika Syahputra Tessalonika, Tessalonika