Garuda - Garba Rujukan Digital

PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DI MUKA PERSIDANGAN PADA DAKWAAN TINDAK PIDANA DAN BENDA SITAAN DALAM PROSES PERADILAN Djufri, Darmadi
Solusi Vol 20 No 1 (2022): SOLUSI
Publisher : Faculty of Law, University of Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36546/solusi.v20i1.527

The process of examining cases before a trial against someone being charged for committing a crime is that at first a judge conducts an examination and reads out the case in court regarding the defendant's problem. If the judge considers that the examination of the court hearing has been completed, the judge invites the public prosecutor to read out his demands. Such provisions can be found in the Criminal Procedure Code, namely in Article 182 paragraph (l) which reads as follows: a. After the examination is declared complete, the public prosecutor submits a criminal charge; b. Furthermore, the defendant and/or his legal advisor may present his/her defense which can be answered by the public prosecutor, provided that the defendant or legal advisor always gets the last turn, c. Claims, pleas, and answers to defenses are made immediately. In the Code of Criminal Procedure it is clearly stated that those subject to confiscation are: a. The object or claim of the suspect or defendant is wholly or partly suspected to have been obtained from a criminal act or part of the proceeds of a criminal act; b. Objects that are used directly to commit a crime or to prepare, for example a knife or what weapon is used to kill; c. Items needed to hinder the investigation of a criminal act; d. Objects specially made or intended to commit a crime; e. Other objects that have a direct relationship with the crime committed; f. Items that are confiscated due to civil cases or bankruptcy can also be confiscated for the purposes of investigation, prosecution and trial of criminal cases as long as it concerns the provisions of paragraph (1) Article 39 of the Criminal Procedure Code.

TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK WARGA NEGARA UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PEMILU SERENTAK DI 2020 PADA MASA PANDEMI COVIT-19 Husnaini, Husnaini; Kesuma, Derry Angling; Djufri, Darmadi; Candra, Andi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 6 Nomor 2 Juni 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v6i2.259

Abstrak Ada beberapa perlakuan yang dapat dilakukan oleh KPU atas nama negara agar Pemilu serentak dapat berjalan seperti yang diinginkan, yaitu bersih dan sehat, antara lain : 1) Memberikan Pendidikan Pendidikan Politik kepada Masyarakat. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberikan pemahaman politik kepada masyarakat melalui Pendidikan politik tidak hanya saat tahapan pemilu, tetapi dilaksanakan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat melek (memahami) politik. UU 2 Tahun 2011 perubahan atas UU 2 Tahun 2011 tentang partai politik menyatakan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berkaca pada undang-undang tersebut maka partai politik wajib memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat bukan hanya saat ada tahapan pemilu saja, tapi secara berkesinambungan sehingga masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 2) Meningkatkan Sosialisasi Tahapan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu. Kewajiban penyelenggara pemilu terutama KPU untuk melakukan sosialisasi Pemilu kepada Pemilih. Sosialisasi Pemilu merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu. 3) Menyusun Data Pemilih Tetap (DPT) yang berkualitas. Pemilih yang terdaftar dalam data pemilih memang tidak berkaitan langsung dengan dengan kesadaran kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu atau pemilihan, tetapi daftar pemilih yang berkualitas akan berpengaruh terhadap angka tingkat kehadiran pemilih di TPS. Hanya pemilih yang memenuhi syarat yang dimasukkan dalam daftar pemilih tetap, sehingga mengurangi tingkat ketidakhadiran pemilih ke TPS. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Negara, Hak Warga negara, Pemilihan Umum Abstract From what has been described in the previous sub-chapter, the writer can say that there are also several treatments that can be carried out by the KPU on behalf of the country so that the general election can run as desired, namely clean and healthy, including: 1) Providing Education Education Politics to the Community. Political Education is a process of learning and understanding of the rights, obligations and responsibilities of every citizen in the life of the nation and state. Providing political understanding to the community through political education not only during the election stage, but carried out continuously so that people can be literate (understand) politics. Law 2 of 2011 amendments to Law 2 of 2011 regarding political parties state that Political Parties function as a means of political education for members and the wider community to become Indonesian citizens who are aware of their rights and obligations in the life of society, nation and state. Reflecting on the law, political parties are required to provide political education to the community not only when there are election stages, but on an ongoing basis so that people are aware of their rights and obligations as citizens. 2) Increase Election Stages Socialization by Election Organizers. The obligation of election organizers, especially the KPU, is to disseminate information to the voters Election socialization is the process of delivering information about the stages and programs of the Election Implementation. 3) Develop quality voter data (DPT). Voters who are registered in the voter data are indeed not directly related to public awareness to use their voting rights in elections or elections, but the list of qualified voters will affect the number of voter attendance at polling stations. Only eligible voters are included in the permanent voter list, thereby reducing the level of absence of voters to the polling station.

PROGRESSIVE STEPS FOR PREVENTING AND HANDLING MONEY POLITICS IN INDONESIAN ELECTIONS: AN EFFORT TO REDUCE DEVIANT BEHAVIOR IN DEMOCRATIC ELECTIONS Djufri, Darmadi
Cepalo Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v7no2.3215

The practice of money politics in election process is primarily observed during campaign activities and distribution of donations, specifically cash contributions. This occurrence can be attributed to several factors, namely tradition, desire for recognition, conducive environment, the ability to influence laws, wavering ethical values, impoverished communities, limited public awareness, and culture. Furthermore, money politics is primarily conducted in two stages, namely pre-voting and post-voting. The pre-voting phase comprises administrative selection, the campaign period, quiet period, and the lead-up to the actual election. The targets are primarily voters susceptible to influence, while the post-election phase occurs after the election, specifically during the General Session of the DPR/DPRD and when making decisions about the APBN/APBD. The targets are mainly political elites who hold the sovereignty of the people and possess the authority to make strategic decisions. Considering the existence of legal loopholes that can be exploited by various parties for fraudulent purposes, specifically money politics, it is imperative to enhance the clarity of existing legal provisions. In addition, perpetrators often exploit these loopholes, necessitating more robust legal measures.

PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA/TERDAKWA TERORISMEDALAMSISTEM PERADILANPIDANAINDONESIA DALAM PERSPEKTIF PELAKU Djufri, Darmadi; Merita, Enni
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 27 No. 2 (2021): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v27i2.36

Abstrak Perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia dalam perspektif pelaku belum menganut prinsip keseimbangan antara teori Crime control model dan teori due process model yang disesuaikan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ditengah sulitnya mencari bukti-bukti dan pengejaran terhadap tersangka, polisi memiliki alternatif lain dalam mencari kebenaran. Yaitu pengakuan tersangka yang sudah tertangkap. Tersangka suatu kasus kriminal, kecil kemungkinan mengungkapkan apa yang telah dilakukan atau apayangdirencanakankelompoknya. Untuk mendapatkan pengakuan tersangka, banyak cara yang bisa dilakukan oleh penyidik. Antara lain melalui paksaan, ancaman bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan kekerasan fisik atau penyiksaan, tetapi kita tidak boleh lepas dari asas yang dianut di Indonesia mengenai asas Praduga Tak Bersalah, dan terhadap pelaku Terorisme pun, asas ini juga harus diterapkan, tetapi tetap bahwa kita mengedepankan asas Lex Spesialeis Derogat Lex Generale. Dalam sistemperadilan pidana di Indonesia, mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses yang disebut sebagai Kriminal Justice Process yang dimulai dari penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan. Implementasi hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia sudah mengatur mengenai hak tersangka dan terdakwa, dan juga dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, namun demikian belum secara jelas dan lengkap menjamin proses kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap perlindungan hak tersangka/terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Sistem Peradilan Pidana, Terorisme. Abstract The protection of the human rights of suspects/defendants in the Indonesian criminal justice system in the perspective of the perpetrators has not adhered to the principle of balance between the theory of Crime control model and the theory of the due process model which is adapted to Pancasila as the basis of the state and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). In the midst of the difficulty of finding evidence and the pursuit of the suspect, the police have another alternative in seeking the truth. Namely the confession of the suspect who has been arrested. A suspect in a criminal case is unlikely to reveal what has been done or what the group is planning. To get the confession of a suspect, there are many ways that can be done by investigators. Among other things, through coercion, even threats that end in physical violence or torture, but we must not be separated from the principles adopted in Indonesia regarding the principle of the Presumption of Guilt, and against the perpetrators of terrorism, this principle must also be applied, but still that we put forward the principle of Lex Specialeis Derogat Lex Generale. In the criminal justice system in Indonesia, the criminal justice mechanism is a process called the Criminal Justice Process which starts from investigation, arrest, search, detention, prosecution. The implementation of human rights in the Indonesian criminal justice system has regulated the rights of suspects and defendants, and also by prioritizing the principle of the presumption of innocence, however, it has not clearly and completely guaranteed the process of compensation, restitution, and rehabilitation for the protection of the rights of suspects/accused persons suspected of being perpetrators of terrorism.

TELAAH NORMATIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS FENOMENA CYBER BULLYING SEBAGAI KEJAHATAN DI DUNIA CYBER Djufri, Darmadi; Zairi Absi, Warmiyana
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 1 (2022): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i1.65

Abstrak Akibat yang timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut adalah harus adanya pengaduan dari korban cyber bullying agar pelaku dapat dituntut di depan pengadilan. Keterbatasan masyarakat dalam membuat opini, tulisan, atau komentar di dunia cyber merupakan dampak dari UU ITE yang dirasa masih multi interpretasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa unsur “di muka umum” yang terdapat dalam Pasal 310 dan 311 KUHP dianggap kurang memadai sehingga perlu rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” karena pembuat undang-undang pada waktu itu belum memikirkan bahwa perkembangan teknologi dapat memfasilitasi tindak pidana penghinaan yang paperless, seperti dalam internet. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penghinaan yang diatur dalam KUHP tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia cyber. Tetapi, penafsiran norma yang termuat dalam UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP karena Pasal dalam UU ITE esensinya adalah untuk memberikan payung hukum terhadap korban dari penghinaan dan pencemaran nama baik. Kata kunci : Kejahatan Dunia Maya, Tindak Pidana, Payung Hukum Abstract The consequences arising from the Constitutional Court's (MK) decision are that there must be complaints from victims of cyber bullying so that the perpetrators can be prosecuted before the court. The limitations of the public in making opinions, writings, or comments in the cyber world are the impact of the ITE Law which is still considered to have multiple interpretations. The decision of the Constitutional Court Number 50/PUU-VI/2008 which states that the "public" element contained in Articles 310 and 311 of the Criminal Code is considered inadequate so that it needs a special formulation that is extensive in nature, namely "distributing, transmitting and/or making it accessible" because the legislators at that time had not thought that technological developments could facilitate paperless criminal acts of humiliation, such as on the internet. Therefore, the Constitutional Court is of the opinion that the insults regulated in the Criminal Code cannot reach offenses against insults and defamation committed in the cyber world. However, the interpretation of the norms contained in Law regarding insults and/or defamation cannot be separated from the criminal law norms contained in Article 310 and Article 311 of the Criminal Code because the Article in the ITE Law essentially provides a legal umbrella. against victims of humiliation and defamation.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Kayu Agung Bahluan, Rustam; Djufri, Darmadi; Martini, Martini
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i2.12782

Modus Operandi Of Corruption In Government Procurement Of Goods And Services And Its Countermeasures Darmawan, Wahyu; Djufri, Darmadi; Martini, Martini
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i1.6075

In the course of national development efforts in various fields, corruption actually causes great losses for the nation, so that the public's desire to eradicate corruption and other forms of deviation is increasing. Procurement of Goods and Services (PBJ) is one of the sectors that contributes the most to corruption cases in Indonesia. The results of the study show that the modus operandi of corruption in government procurement of goods and services such as (markup) planning costs, short announcement periods, work or goods that do not meet specifications. Meanwhile, efforts to overcome corruption in government procurement of goods and services include using a competition system, opening wide access to needs, and looking at the legal track record, and Work Results. Keywords: criminal acts; corruption; procurement; goods and services

Legal Consequences of Underhand Subrogation by BFI Finance Debtors Ismed, Riza Faisal; Mahfuz, Abdul Latif; Djufri, Darmadi
Journal of Research in Social Science and Humanities Vol 5, No 1 (2025)
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/jrssh.v5i1.272

In general, Non-Bank Financial Institutions are institutions that provide various financial services, but do not have a license as a commercial bank. In its scope, LKBB includes various institutions such as finance companies, insurance companies, venture capital companies, pawnshops, and other financial entities. The problems in this thesis are: What are the legal consequences of underhand subrogation for the parties in a credit agreement? and How is the settlement of debt through subrogation at PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Palembang Branch?. The type of research in this thesis is normative legal research supported by interview data. The conclusion obtained is the Legal Consequences of Underhand Subrogation for the Parties in the Credit Agreement at PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Palembang Branch, BFI pays off the debtor's debt and holds or takes the BPKB from the old creditor after that makes a new contract and is notarized. with the new agreement, the previous agreement is no longer valid. Furthermore, a new agreement is made by including clauses regarding the terms, conditions and updates regarding the parties contained in the agreement. Debt Settlement Through Subrogation at PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Palembang Branch, the procedure is simple, namely BFI simply pays off the debtor's debt and holds or takes the BPKB from the old creditor after that makes a new contract and is notarized. BFI never performs Subrogation to individual creditors, all of which are legal entities, among which are often carried out by ACC Finance and Sinar Mas Multifinance, the rest are banks because in the past there were not too many financing companies

TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK WARGA NEGARA UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PEMILU SERENTAK DI 2020 PADA MASA PANDEMI COVIT-19 Husnaini, Husnaini; Kesuma, Derry Angling; Djufri, Darmadi; Candra, Andi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 6 Nomor 2 Juni 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v6i2.259

Abstrak Ada beberapa perlakuan yang dapat dilakukan oleh KPU atas nama negara agar Pemilu serentak dapat berjalan seperti yang diinginkan, yaitu bersih dan sehat, antara lain : 1) Memberikan Pendidikan Pendidikan Politik kepada Masyarakat. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberikan pemahaman politik kepada masyarakat melalui Pendidikan politik tidak hanya saat tahapan pemilu, tetapi dilaksanakan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat melek (memahami) politik. UU 2 Tahun 2011 perubahan atas UU 2 Tahun 2011 tentang partai politik menyatakan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berkaca pada undang-undang tersebut maka partai politik wajib memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat bukan hanya saat ada tahapan pemilu saja, tapi secara berkesinambungan sehingga masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 2) Meningkatkan Sosialisasi Tahapan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu. Kewajiban penyelenggara pemilu terutama KPU untuk melakukan sosialisasi Pemilu kepada Pemilih. Sosialisasi Pemilu merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu. 3) Menyusun Data Pemilih Tetap (DPT) yang berkualitas. Pemilih yang terdaftar dalam data pemilih memang tidak berkaitan langsung dengan dengan kesadaran kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu atau pemilihan, tetapi daftar pemilih yang berkualitas akan berpengaruh terhadap angka tingkat kehadiran pemilih di TPS. Hanya pemilih yang memenuhi syarat yang dimasukkan dalam daftar pemilih tetap, sehingga mengurangi tingkat ketidakhadiran pemilih ke TPS. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Negara, Hak Warga negara, Pemilihan Umum Abstract From what has been described in the previous sub-chapter, the writer can say that there are also several treatments that can be carried out by the KPU on behalf of the country so that the general election can run as desired, namely clean and healthy, including: 1) Providing Education Education Politics to the Community. Political Education is a process of learning and understanding of the rights, obligations and responsibilities of every citizen in the life of the nation and state. Providing political understanding to the community through political education not only during the election stage, but carried out continuously so that people can be literate (understand) politics. Law 2 of 2011 amendments to Law 2 of 2011 regarding political parties state that Political Parties function as a means of political education for members and the wider community to become Indonesian citizens who are aware of their rights and obligations in the life of society, nation and state. Reflecting on the law, political parties are required to provide political education to the community not only when there are election stages, but on an ongoing basis so that people are aware of their rights and obligations as citizens. 2) Increase Election Stages Socialization by Election Organizers. The obligation of election organizers, especially the KPU, is to disseminate information to the voters Election socialization is the process of delivering information about the stages and programs of the Election Implementation. 3) Develop quality voter data (DPT). Voters who are registered in the voter data are indeed not directly related to public awareness to use their voting rights in elections or elections, but the list of qualified voters will affect the number of voter attendance at polling stations. Only eligible voters are included in the permanent voter list, thereby reducing the level of absence of voters to the polling station.

SINERGITAS KEWENANGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DALAM STRUKTUR HUKUM PIDANA DI INDONESIA Merita, Enni; Djufri, Darmadi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.498

Abstrak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Walaupun memiliki independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, namun KPK tetap bergantung kepada cabang kekuasaan lain dalam hal yang berkaitan dengan keorganisasian. KPK juga memiliki hubungan kedudukan yang khusus dengan kekuasaan yudikatif, karena Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Harmonisasi antara KPK, Kepolisian, serta Kejaksaan mengenai kewenangan sama-sama bisa menangani tindak pidana korupsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Khusus KPK bisa menangani kasus korupsi dengan syarat melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kata Kunci : Penegakan Hukum, Sinergitas, Tindak Pidana Korupsi Abstract The Corruption Eradication Commission or KPK is an auxiliary state institution which in carrying out its duties and authorities is independent and free from the influence of any power. Although it has independence and freedom in carrying out its duties and authorities, the KPK still relies on other branches of power in matters relating to the organization. The KPK also has a special position relationship with judicial power, because Article 53 of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission mandates the establishment of a Corruption Criminal Court (Tipikor) which has the task and authority to examine and decide on corruption crimes whose prosecution is filed by the Corruption Eradication Commission. KPK. Harmonization between the KPK, the Police, and the Prosecutor's Office regarding their respective authorities can handle corruption in accordance with their respective main duties and functions. Specifically, the Corruption Eradication Commission (KPK) can handle corruption cases on condition that it involves law enforcement officers, state administrators, and other people who are related to corruption crimes committed by law enforcement officers or state administrators, receive attention that is disturbing to the public and involves state losses of at least Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah).

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search