Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.879
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Solusi JURNAL ILMIAH ADVOKASI Cepalo Pamulang Law Review Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Journal of Research in Social Science and Humanities Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Djufri, Darmadi
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
TELAAH KRITIS PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM MEREDUKSI TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA YANG MENJADIKAN ANAK DIBAWAH UMUR MENJADI KURIR NARKOTIKA Djufri, Darmadi; Kesuma, Derry Angling
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2019: Volume 5 Nomor 2 Juni 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v5i2.798

Abstract

Abstrak Upaya refresive Badan Narkotika Nasional untuk mereduksi peredaran narkotika yang menjadikan anak dibawah umur menjadi kurir narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut: a. melakukan Razia, b. Operasi pemberantasan penyelundupan narkoba, c. Terapi/pegobatan dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Faktor-faktor penghambat dalam pemberantasan tindak pidana narkotika secara umum meliputi faktor dari segi padatnya jumlah penduduk Indonesia, faktor dari segi letak geografis negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan, kendala dari segi rehabilitasi, faktor dari segi penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. selain itu adapun yang menjadi kendala dalam pemberantasan perantara narkotika meliputi faktor dari segi modus operandi yang digunakan semakin canggih sehingga sulit untuk dilacak oleh petugas, faktor dari segi teknologi informasi aparat penegak hukum yang masih terbatas, dimana teknologi yang dimilki oleh aparat penegak hukum tidak sebanding dengan perkembangan teknologi yang semikin canggih yang dimilki oleh perantara narkotika. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Anak, Narkotika Abstract Refresive efforts by the National Narcotics Agency to reduce the circulation of narcotics which turns minors into narcotics couriers based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics as follows: a. conduct raids, b. Operations to eradicate drug smuggling, c. Therapy / treatment and rehabilitation of drug addicts.Inhibiting factors in eradicating narcotics crimes in general include factors in terms of the dense population of Indonesia, factors in terms of the geographic location of Indonesia which is an archipelagic country, obstacles in terms of rehabilitation, factors in terms of implementation of Law Number 35 of 2009 In addition, the obstacles in eradicating narcotics intermediaries include factors in terms of the modus operandi used which is increasingly sophisticated making it difficult for officers to track them, factors in terms of law enforcement officers' information technology which is still limited, where the technology owned by law enforcement officers is not comparable with the development of increasingly sophisticated technology owned by narcotics intermediaries.
PELAKSANAAN PERAMPASAN BARANG (ASET) TERKAIT HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA Djufri, Darmadi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.800

Abstract

Abstrak Pelaksanaan perampasan barang (aset) yang terkait hasil tindak pidana korupsi oleh jaksa pengacara negara mengandung karakteristik yang spesifik, yaitu dilakukan setelah upaya pidana tidak dimungkinkan lagi untuk diproses karena dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, 33, 34, 38C UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun telah terjadi kerugian keuangan negara. Tanpa adanya proses pidana terlebih dahulu, tertutup kemungkinan dilakukannya gugatan perdata untuk perkara tindak pidana korupsi. Kondisi hukum tertentu tersebut meliputi:1. Setelah dilakukan penyidikan ditemukan unsur tidak cukup bukti adanya tindak pidana korupsi; 2.Tersangka meninggal dunia pada saat penyidikan; 3.Terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan sidang pengadilan; 4.Terdakwa diputus bebas; 5.Diduga terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi diajukan antara lain karena penyidik gagal menemukan unsur-unsur cukup bukti dalam tindak pidana korupsi, sehingga tidak dimungkinkan proses pidana ditindak lanjuti. Pengertian tidak cukup bukti dalam Pasal 32 ayat (1) UU TIPIKOR jika penyidik menganggap tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi dengan bukti-bukti yang dimilikinya. Kata Kunci : Perampasan Aset, Gugatan, Jaksa Pengacara Negara Abstract The implementation of confiscation of goods (assets) related to the proceeds of corruption by the state attorney's attorney has specific characteristics, namely it is carried out after criminal proceedings are no longer possible to process because they are faced with certain conditions as referred to in Articles 32, 33, 34, 38C of Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, even though there have been losses in state finances. Without prior criminal proceedings, the possibility of civil lawsuits for corruption cases is closed. Such specific legal conditions include: 1. After an investigation was carried out, it was found that there was insufficient evidence of a criminal act of corruption; 2. The suspect died during the investigation; 3. The defendant died during the trial court examination; 4. The accused was acquitted; 5. It is suspected that there are proceeds of corruption that have not been confiscated for the state even though the court decision has permanent legal force. Civil lawsuits for criminal acts of corruption were filed partly because investigators failed to find sufficient elements of evidence in criminal acts of corruption, making it impossible for criminal proceedings to be followed up. The definition of insufficient evidence in Article 32 paragraph (1) of the Corruption Eradication Law is if the investigator considers that the elements of the criminal act of corruption have not been fulfilled with the evidence they have.
Peranan Ombudsman dalam Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri di Kota Palembang Tahun Ajaran 2024/2025 Gunawan, Astra; Salia, Erli; Djufri, Darmadi
Pamulang Law Review Vol. 8 No. 2 (2025): November : Pamulang Law Review
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the role of the Ombudsman of the Republic of Indonesia, South Sumatra Representative Office, in supervising the implementation of New Student Admissions (PPDB) at public senior high schools in Palembang City for the 2024/2025 academic year, as well as identifying the obstacles encountered. The research method employed an empirical juridical approach with data collection techniques through interviews, document studies, and observation. The findings reveal that the Ombudsman plays a crucial role in ensuring that PPDB implementation complies with Minister of Education and Culture Regulation No. 1 of 2021 and the policies of the South Sumatra Provincial Education Office. The supervisory measures include preventive actions (preventing maladministration) and repressive actions (handling reports and investigations). The main challenges include limited resources, weak internal supervision, and interference from interested parties. The study concludes that Ombudsman oversight improves compliance with regulations but requires collaborative support from all stakeholders.
Co-Authors Bahluan, Rustam Candra, Andi Darmawan, Wahyu Gunawan, Astra husnaini, husnaini Ismed, Riza Faisal Kesuma, Derry Angling Mahfuz, Abdul Latif Martini Martini Merita, Enni Salia, Erli Zairi Absi, Warmiyana