Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Journal Equity of Law and Governance Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Yuris: Journal of Court and Justice Jurnal Analogi Hukum
Sugiartha, I Nyoman Gede
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search
Journal : Jurnal Analogi Hukum

 1   2   3   4   5 
Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dewi, A. A. Risma Purnama; Sujana, I Nyoman; Sugiartha, I Nyoman Gede
Jurnal Analogi Hukum 11-15
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.11-15

Abstract

Abstract Children are part of the future generation of the national aspirations in the future. Now there is a widespread crime against children one of which is sexual intercourse both done by the child himself and adults. And the law must provide strict sanction against perpetrators of sexual intercourse with children in order to provide a deterrent effect on sexual offenders. The formulation of issues raised are how to regulated criminal acts of sexual intercourse of children and how criminal sanctions are imposed on perpetrators who commit criminal acts of children. This research uses a normative legal research method that is in its study do based on material of law from literature and is a process to find rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the contents of law faced. The problem approach that use in this thesis is statute approach and conceptual approach. In this research can be concluded that regulation of criminal acts of intercourse with children is regulated in KUHP article 286 KUHP, article 287 KUHP, and article 288 KUHP and specifically regulated in section 81 law number 35 year 2014 concerning of the children protection. Whereas criminal sanction in law number 35 year 2014 concerning child protection specifically regulated in section 81 ( eighty one ) shall be punishable by a maximum of 15 ( fifteen ), minimum 5 ( five ) years and a maximum fine of Rp. 5.000.000.000,00 ( five billion rupiah ). Keywords: Children; Criminal Act; Sexual Intercourse Abstrak Anak merupakan bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dimasa mendatang . saat ini marak terjadi kejahatan terhadap anak, salah satunya yakni persetubuhan baik yang dilakukan oleh anak itu sendiri maupun orang dewasa. Dan hukum harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku persetubuhan, adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan bagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu, dalam pengkajiannya berdasarkan bahan-bahan hukum dari suatu literatur dan merupakan sebagai suatu prosedur untuk mendapatkan aturan hukum, prinsip hukum, mauun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam KUHP Pasal, 286 KUHP , Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP dan diatur secara khusus dalam Pasal 81 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak, sedangkan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku persetubuhan terhadap anak dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak diatur dalam Pasal 81 diancam dengan pidana paling lama 15 ( lima belas ) tahun, paling sedikit 5 ( lima ) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah ). Kata kunci: Anak; Tindak Pidana; Persetubuhan
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Cuci Otak Supriadi, I Wayan Dedi; Nahak, Simon; Sugiartha, I Nyoman Gede
Jurnal Analogi Hukum 93-98
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.93-98

Abstract

Brainwashing in the world of law is not a new concept. In psychology, the term has been used from time to time in a prisoner of war and religious studies. In the field of criminal law, the accused individuals have been tried though not successfully use brainwashing as criminal defence. This article discusses about how criminal liability against a perpetrator of a criminal offence which has undergone brainwashing before committing the crime and how the criminal sanctions against perpetrators. The aims of research is the first, to know and understand the criminal liability against the perpetrators of the crime are undergoing brainwashing and both to know and understand the criminal sanctions against the perpetrators of criminal acts are undergo brainwashing. This research uses the normative method. The author outlines by explaining how the process of brainwashing going on, particularly in the recruitment of members of terrorism and NII, and then associate the process with the theory of errors, to be able to determine if there is an error in the perpetrator criminal who suffered brain washing, so that based on the principle of geen straf schuld, the offender without may be subject to criminal responsibility. The author also outlines how criminal justice in Indonesia and the United States, addressing the question of brainwashing that emerged in the trial. The result of the discussion was the perpetrator of a criminal offence who had previously undergone brainwashing has error in doing so, so that it may be subject to liability criminal. Cuci otak dalam dunia hukum bukanlah suatu konsep yang baru. Di bidang psikologi, istilah telah digunakan dari waktu ke waktu dalam studi tawanan perang dan keagamaan. Di bidang hukum, terdakwa pidana individu telah mencoba meskipun tidak berhasil menggunakan cuci otak sebagai pembelaan pidana. Artikel ini membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana yang telah mengalami cuci otak sebelum melakukan tindak pidana dan bagaimana sanksi pidananya terhadap pelaku. Tujuan dari penelitian ini ini adalah pertama, untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami cuci otak dan dan kedua untuk mengetahui dan memahami sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami cuci otak. Penelitian ini mempergunakan metode normatif. Penulis menjabarkan dengan menjelaskan bagaimana proses cuci otak terjadi, khususnya pada perekrutan anggota terorisme dan NII, lalu mengaitkan proses tersebut dengan teori kesalahan, untuk dapat menentukan apakah terdapat kesalahan dalam pelaku tindak pidana yang mengalami cuci otak, sehingga berdasarkan asas geen straf zonder schuld, pelaku tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Penulis juga menjabarkan bagaimana peradilan pidana di Indonesia dan Amerika Serikat menyikapi soal cuci otak yang muncul dalam persidangan. Hasil dari pembahasan adalah pelaku tindak pidana yang sebelumnya mengalami cuci otak memiliki kesalahan dalam melakukan hal tersebut, sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.
Sanksi Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Gin) Rusnama, I Nyoman Sri Agus; Widiati, Ida Ayu Putu; Sugiartha, I Nyoman Gede
Jurnal Analogi Hukum 384-389
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.3.2019.384-389

Abstract

Often the community ignores making mining permits so that they have a serious impact on the environmental damage around the place that is turned into mining, so the people who conduct mining without a permit are illegal mining. This research, there is the problem of how the application of criminal sanctions against the suspect of the mining of sand without a licence and how the analysis of consideration of judges in meting out the verdict against suspect of sand mining without permission. This type of research used in writing this research is normative legal research . The results of this research concluded bring sanctions against the suspect of the application of sanction/mining without permission Number 120/Pid.Sus/2017PN. Gin criminal punishment with imprisonment for 6 months and a fine of Rp. 1.000.000,-(one million rupiah) but the punishment does not need to be traveled was superseded by a criminal trial for 9 months. Analysis of the judge's consideration in dropping the verdict against suspect of sand mining without permission with the study's verdict number 120/Pid. Sus/2017/PN. Gin that Tribunal judges have been sentencing trial mejatuhkan for 9 months against the defendant the Tribunal Justices see no damning thing and just see things easing, the defendant first time doing criminal, be polite in the trial, and judge argued the law not only retaliation but aims to improve and educate the defendant in order to become better human beings again.
Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Sastra, Komang Saeramessatya Purwadi; Budiartha, I Nyoman Putu; Sugiartha, I Nyoman Gede
Jurnal Analogi Hukum 234-239
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.2.2020.234-239

Abstract

The state of law requires that the law always be enforced, respected and obeyed by anyone without any reason for exclusion. Addressing this, positive law in Indonesia is required to respond to the crime phenomena committed by utilizing the technology. The problem of this study is 1) how is the arrangement of criminal Sanctions on the criminal act of account breach through the Mandiri Teller machine (ATM)? 2) What is the judge's consideration in discontinuing the account breach through the Mandiri Teller machine (ATM)? The research method used is a normative legal research method, with the literature study of primary and secondary legal materials. The results of the study can be concluded that: 1) the arrangement of criminal Sanctions on the criminal act of accounts breach through the Mandiri Teller (ATM) in the criminal CODE, LAW ITE, fund Transfer LAW, the anti-money laundering crimes ACT. 2) Judgment of the judges in the case of discontinuing the account breach through a automated teller machine (ATM) that the defendant TEGUH T KHASAN has been legally proven Hal-the thing that incriminated the defendant could be disturbing the community and could cause Harm to others, the things that lighten up, the defendant claimed to have never been punished, the defendant politely admitted and confessed frankly his deeds, the defendant felt guilty and regretted.
Peranan Hakim untuk Mendamaikan Para Pihak yang Bersengketa dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar Sentana, Made Rai Diascitta Hardi; Astara, I Wayan Wesna; Sugiartha, I Nyoman Gede
Jurnal Analogi Hukum 203-208
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.2.2020.203-208

Abstract

The peace agreement between the two parties on a voluntary basis for mutual yield or relinquish a portion of its rights to prevent things. This research aims to know two things, namely, first, to know the role of judges in reconciling the parties in a civil lawsuit and the second, to know the power of the law ruling in the case of civil peace. This research was carried out at the Denpasar District Court by using method of empirical research and purposive technique. Analysis of the data of this research was done qualitatively. Based on the results of the interviews with District Court Judges Denpasar, Denpasar District Court, the Registrar and the lawyers (Advocates) then this research it can be concluded that the first, judges have the role and obligation to reconcile the parties in dispute before it is exposed to the Court of session and the form of the verdict of peace is a peace act having the force of law as the verdict.
Kewenangan Pengadilan Negeri Memutus Perkara Praperadilan Mengenai Tidak Sahnya Penetapan Tersangka Widyastuti, Ida Ayu Wayan; Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi; Sugiartha, I Nyoman Gede
Jurnal Analogi Hukum 351-355
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.3.2020.351-355

Abstract

Abstract—Pre-trial institutions have the purpose of providing certainty and controlling abuse of authority by law enforcement officials. Forced measures such as arrest, detention, search, confiscation, prosecution and determination of suspects carried out in accordance with the provisions of legislation are often used by law enforcement officials to obtain evidence. The problem raised is how is the regulation of the authority of the district court to decide the pretrial lawsuit? How is the procedure for hearing a pretrial hearing? This research is a study that examines legislation as an effort to answer existing problems. The authority of the district court checks and decides on a pretrial case in accordance with what is stipulated in article 77 of the Criminal Procedure Code. While the procedure for examining pretrial hearings is the procedure that must be fulfilled, namely Submission of pretrial applications, Application for registration in pretrial cases, Head of District Court Immediately Appoints Judges and Registrars, Examinations are conducted with a single judge. Law enforcement agencies, in this case the police as one of the justice enforcement agencies must be carried out by its members responsibly and carried out wholeheartedly and in accordance with the laws and regulations. The community as being protected must have a critical nature and at least know the inspection procedures in the police so that they understand their rights when dealing with the law .
Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan Negeri Denpasar dalam Penuntutan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak Dewi, Komang Ayu Sintia; Budiartha, I Nyoman Putu; Sugiartha, I Nyoman Gede
Jurnal Analogi Hukum 283-287
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.3.2020.283-287

Abstract

Abstract—Independent state power, especially the implementation of authority and duties in the field of prosecution is the duty of the Prosecutor as a government institution whose provisions are in accordance with Article 30 of the Republic of Indonesia Prosecutor's Law Number 16 of 2014. Handling of child crimes in conflict with the law regulated in the Criminal Justice System and different from adults are seen in quantity and quality in carrying out acts against the law, for example narcotics abuse. The formulation of the problem (1) how is the implementation of the authority of the Denpasar District Attorney in prosecuting child narcotics crimes? (2) what are the inhibiting factors for prosecuting children who commit criminal acts of narcotics at the Denpasar District Attorney's Office? The method used in this study is an empirical legal method. The results showed that it was synchronized between the regulations governing the prosecutor's authority in prosecution with the implementation of the prosecutor's authority in the Denpasar District Prosecutor's Office and the inhibiting factors of the Denpasar District Prosecutor's authority in prosecuting child narcotics crimes, namely infrastructure and facilities, awareness of the community and child in question. The countermeasures carried out by the Denpasar District Prosecutor's Office include the Greeting Prosecutor Program, School Entrance Prosecutors and the Wayan Adhyaksa application.
Pemanfaatan Tanah Pekarangan Desa di Desa Adat Gelgel Kabupaten Klungkung Widjaya, Nyoman Andi; Sugiartha, I Nyoman Gede; Sudibya, Diah Gayatri
Jurnal Analogi Hukum 165-169
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.165-169

Abstract

Land can be a very basic human desire. The relationship between humans and land can be in the form of a non-secular occult relationship which more or less contains parts of mystical (mystical) powers as the embodiment of humans and their natural surroundings. Inquiry techniques are controlled by radio with knowledge gathering techniques through direct interviews with people who are competent in the theory of reception victimization, reception in complex theories in the construction of the rule of law to see contemporary phenomena in the order of people's lives, especially in the Gelgel environment of Purba Village, Klungkung Regency. The results showed that the use of the Village Grounds in the Purba Gelgel Village was freely leased by the residents of Gelgel Pakraman Village to different parties. The Sanctions of the Traditional Karma of the Gelgel Purba Village which is not in line with the Rights and Obligations of Land Tenure in the Gelgel Ancient Village are following the awig – awig of the Gelgel Purba Village. It is hoped that residents can be vigilant and follow what the Banjar Adat community has united.
Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Sepeda Motor Harley oleh Direktur PT. Garuda Indonesia Adhi, I Dewa Gede Pramana; Sugiartha, I Nyoman Gede; Widiantara, Made Minggu
Jurnal Analogi Hukum 240-244
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.240-244

Abstract

Indonesia is a developing country where each region has its own natural wealth. This advantage cannot be utilized because of the number of people who send out of the area without permission and vice versa goods from outside countries smuggled into Indonesi a only to avoid the applicable taxes. 1) What is the regulation of smuggling crimes in indonesian criminal law? 2) What is the accountability of the director of PT. Garuda Indonesia who carried out the act of smuggling luxury motorcycles? This research is a type of normative law research conducted by a research method of reviewing based on legal materials, while the problem approach used is the approach of legislation - legislation and conceptual. A bad example was again shown by one of the people who have a big name in Indonesia smuggling case by garuda Indonesia dirut become a picture of how weak the law in Indonesia and this incident makes the perpetrator can be criminal and administrative sanctions.
Sanksi Pidana Terhadap Penimbunan Masker Medis dan Hand Sanitizer Pada Masa Pandemi Covid-19 Triyana, I Gede Aditya; Sugiartha, I Nyoman Gede; Karma, Ni Made Sukaryati
Jurnal Analogi Hukum 195-200
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.3.2.2021.195-200

Abstract

Regarding the protection of residents in the Covid-19 pandemic, for example, at this time, namely the hoarding of masks and hand sanitizers by business people, anomalies about the scarcity of goods create conditions where the government and all apparatus jointly examine the causes of the Hoarding of goods. Which resulted in the availability of it being scarce and the price soaring high. From the background, conflicts can be formulated, namely: 1. How do the arrangements for the hoarding of goods occur when goods are scarce according to Law no. 7 of 2014 during the Covid-19 pandemic? 2. What is the criminal sanction for the perpetrators of hoarding medical masks and hand sanitizers in Law No. 7 of 2014 during the covid-19 pandemic? Normative legal research is employed in this study. This research explains that the crime of hoarding and multiplying the prices of masks and hand sanitizers is regulated in Law Number 7 of 2014 concerning Trade. The criminal sanctions given are in Article 107 of Law Number 7 of 2014 concerning Trafficking.
Co-Authors adhi, I Dewa Gede Pramana Agung, George Pascallyus Firman Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Ananda, Putu Pebri Theresia Arimbawa, Kadek Pageh Asmaradana, I Made Pasek Atmaja, I Ketut Adi Wira Wijaya Kesuma Cahyadi, Gede Dius Waisnawa Darma, I Putu Satria Adhi Dewi, A. A. Risma Purnama Dewi, A.A. Sagung Laksmi Dewi, Ayu Prasetya Dewi, Komang Ayu Sintia Dewi, Putu Nandita Dinar, I G. A. A. Gita Pritayanti Dinar, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, I Gusti Ayu Gita Pritayanti Dwipayana, I Nyoman Gede Bayu Krisnantha Ganitri, Ni Nyoman Ayu Ratih I Ketut Rai Setiabudhi I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Nyoman Putu Budiartha I NYOMAN SUTAMA I Wayan Wesna Astara Jayananda, I Made Vidi Karang , I Gusti Ngurah Agung Bija Karma, Ni Made Sukaryati Ketut Adi Wirawan, Ketut Adi Mahadewa, Kadek Agung Yudha Muliawan, I Komang Agus Mulyawati, Kade Richa Pangestu, Kevin Jerrick Prabandari , Putu Nadya Praminingrat, I Gusti Agung Istri Arinda Prapta, I Putu Rama Aditya Putra, I Gusti Ngurah Agung Bagus Bima Putra, Komang Ajus Nada Putri, Ni Putu Yuni Suantika Putu Suryani . Rohi, Glenn Merciano Eben Rusmantara, I Made Anandha Ida Rusnama, I Nyoman Sri Agus Saputra , Muhammad Alfian Dwi Sasmitha, Putu Diah Wiska Sastra, Komang Saeramessatya Purwadi Sentana, Made Rai Diascitta Hardi Setiawan, I Putu Dony Simon Nahak Suarnegara, I Putu Agus Subamia, I Nyoman Sudibya, Diah Gayatri Sujana, I Nyoman Supriadi, I Wayan Dedi Suwantara, I Putu Teli, Yolanda Hana Triyana, I Gede Aditya Ujianti, Ni Made Puspasutari Utama, Putra Prawira Satya Wicaksana, Rai Bagus Cahyadi Widiantara, Made Minggu Widiati, Ida Ayu Putu Widjaya, Nyoman Andi Widyastuti, Ida Ayu Wayan Wiradana, I Made Gede Wisantya, Khresna Yani, Anak Agung Rai Gayatri Artha Yolanda, Ni Made Noviana Ruth