Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PEMBUBUHAN SIDIK JARI PARA PIHAK PADA MINUTA AKTA NOTARIS: (Studi di Kota Makassar) -, Lisa; Sampara, Said; Poernomo, Sri Lestari
Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 18 No. 1 (2018): Vol 18 No 1 (2018): Januari-April 2018
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan pertimbangan yuridis terhadap pembubuhan sidik jari para pihak di lembar tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta notaris serta untuk mengkaji dan menjelaskan implikasi hukum atau sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris apabila tidak melekatkan sidik jari para pihak di lembar tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta.Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mengambil lokasi pada Sekertariat Majelis Pengawas Daerah dan 3 (tiga) Kantor Notaris di Kota Makassar. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa implementasi pembubuhan sidik jari para pihak pada minuta akta Notaris memiliki maksud untuk menghindarkan penyangkalanpenyangkalan mengenai kehadiran dan tanda tangan yang dilakukan oleh penghadap. Apabila sidik jari ini tidak ada maka akta tidak kehilangan otensitasnya. Pelaksanaan penggunaan sidik jari melalui kesepakatan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), jari yang digunakan adalah jari jempol kanan. Sanksi bagi Notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta adalah berupa: (a) peringatan tertulis; (b) pemberhentian sementara; (c) pemberhentian dengan hormat; (d) pemberhentian dengan tidak hormat. Jika sanksi peringatan tertulis kepada Notaris tidak dipatuhi atau terjadi pelanggaran oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi sanksi berikutnya secara berjenjang.

ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN JABATANNYA Angraeni, Dinnie; Hafidz, Maâ€™ruf; Poernomo, Sri Lestari
Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 18 No. 1 (2018): Vol 18 No 1 (2018): Januari-April 2018
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi tanggung jawab dan kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap notaris terkait tanggung jawab dan kewajibannya dalam menjalankan jabatannya.Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan objek penelitian yakni beberapa Notaris di Kota Makassar, Anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Makassar, yang secara khusus menangani ataupun menerima adanya laporan-laporan terkait dengan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya; dan dengan teknik studi dokumen, yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisa dan diuraikan secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi tanggung jawab dan kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya telah diatur dalam UUJN, dimana dalam Pasal 16 UUJN telah mengatur berbagai kewajiban Notaris yang akan berimplikasi pada lahirnya tanggungjawab yang harus diemban oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya. Adapun pertanggungjawaban Notaris dapat berupa pertanggungjawaban secara administratif, perdata, ataupun pidana. Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat diberikan perlindungan hukum baik secara preventif dan perlindungan hukum represif. Adapun perlindungan hukum preventif dalam bentuk pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Majelis Kehormatan Daerah, dan penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris dalam pembuatan akta, mengenali penghadap dan terlebih dahulu mengetahui maksud dan tujuannya dalam pembuatan akta. Sedangkan, perlindungan hukum represif dapat diberikan dalam bentuk tindakan reaktif dari Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemanggilan Notaris, penggunaan hak ingkar oleh Notaris, dan pendampingan dari Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI).

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK TEKNOLOGI FINANSIAL ILEGAL DALAM BENTUK PINJAMAN ONLINE ILEGAL Poernomo, Sri Lestari
Mimbar Keadilan Vol 15 No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v15i1.6081

Along with the times and the rapid advancement of technology and information, it has led to the emergence of financial services using information technology. This progress can encourage developments in life to modernizing society. This certainly has a positive impact such as helping and making it easier to complete work for financial technology (fintech) business actors. However, it still has a negative impact in the form of crime by using electronic media as a crime tool. Crimes that are increasingly prevalent in society are fraud through electronic media and information such as online loan fraud, which causes a lot of harm to the community. This illegal online loan is an illustration of the simplification of the financing system which is facilitated by attractive offers without complicated bureaucracy, which turned out to be a time bomb for the community because it ensnared various complex problems in it. This research is normative research using an approach based on laws. The lack of legal protection for online fund borrowers has resulted in various legal phenomena that arise and become friction within the community, inadequate regulations have resulted in many business actors in the field of financial technology arbitrarily carrying out their business practices without considering the safety and legal protection of users of loan services online. The number of start-up business actors who run the online loan business and do not pay attention to licensing or illegal activities has the potential to cause problems because they are not subject to existing regulations, the absence of supervision and guidance for financial technology business actors causes a lack of control of business traffic in the financial technology sector. this financial technology.

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM PERJANJIAN TELEMARKETING BANK Poernomo, Sri Lestari
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Telemarketing is one of the banking products. This research is conducted to analyze the validity of the agreement that was born and the offering of banking products through telemarketing, transactions made in telemarketing activities almost entirely do not fulfill the legal agreement requirements, namely contracts because if there are elements of oversight and fraud, the Bank must be responsible if a loss occurs because the bank uses customer data to be referenced to the insurance company that works with the bank. The problem examined is how the validity of the agreement that was born from bank telemarketing activities and the legal protection of its customers, which will be analyzed from theories related to contract law, consumer protection law and banking law, and the implementation and expected solutions

Mekanisme Proses Penyelesaian Sengketa Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Yang Bersertipikat Ganda Amalia, Rezky Nurul; Rahman, Sufirman; Poernomo, Sri Lestari
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis mekanisme proses penyelesaian sengketa bagi pemegang hak atas tanah yang bersertipikat ganda; Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Mekanisme proses penyelesaian sengketa bagi pemegang hak atas tanah yang bersertipikat ganda yaitu penyelesaian sengketa melalui kantor Badan Pertanahan Nasional secara mediasi atau non litigasi dengan melakukan pengaduan ke kantor pertanahan agar ditindak lanjuti dan mendapatkan penanganan dengan urutan tahapan pengkajian kasus, gelar awal, penelitian, ekspos hasil penelitian, rapat koordinasi, gelar akhir, sampai tahap penyelesaian sengketa. Secara litigasi ajukan gugatan pembatalan sertipikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), ajukan gugatan pembatalan SHM sebagai bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ke PTUN; (2) Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap penerbitan sertipikat ganda bagi pemegang hak atas tanah adalah menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdapat lebih dari satu sertipikat, kerugian kedua belah pihak yang bersengketa, pembatalan atau pecabutan sertipikat karena cacat hukum administratif berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah berkekuatan hukum tetap. The research objective is to analyze the mechanism of the dispute resolution process for holders of dual-certified land rights; This research uses normative legal research methods. The results of the research show that: (1) The dispute resolution process mechanism for holders of double-certified land rights is dispute resolution through the National Land Agency office through mediation or non-litigation by making a complaint to the land office so that it is followed up and handled in the sequence of case review stages. , initial degree, research, exposure of research results, coordination meeting, final degree, until the dispute resolution stage. In litigation, submit a lawsuit to cancel the certificate to the State Administrative Court (PTUN), file a lawsuit to cancel the SHM as a form of State Administrative Decision (KTUN) to the PTUN; (2) The legal consequences arising from the issuance of multiple certificates for holders of land rights are the creation of legal uncertainty because there is more than one certificate, losses for both parties to the dispute, cancellation or revocation of certificates due to defects in administrative law based on existing state administrative court decisions. legally binding.

Efektivitas Hukum Terkait Besaran Honorarium Notaris Dalam Pembuatan Akta Veryanda, Veryanda; Poernomo, Sri Lestari; Saleh, Ahmad
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan Notaris di Kabupaten Maros dalam menentukan besaran honorarium pada setiap akta yang dibuatnya. Jenis Penelitian adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Dasar pertimbangan Notaris dalam menentukan besaran honorarium dalam pembuatan akta adalah Undang-Undang Jabatan Notaris, namun hanya memberikan batas maksimal dari honorarium sehingga Notaris berhak menentukan nilai ekonomis dan nilai sosiologis berdasarkan pertimbangannya sendiri asalkan tidak melebihi batas maksimal Undang-Undang Jabatan Notaris; (2) Majelis Pengawas Notaris memiliki peran penting dalam menjaga dan mengawasi praktik Notaris agar sesuai standar hukum dan etika profesi. Beberapa peranan utama Majelis Pengawas Notaris antara lain mengawasi profesionalisme, penyelesaian sengketa, pengembangan profesi dan pemantauan kualitas layanan. The research objective is to analyze the considerations of Notaries in Maros Regency in determining the amount of honorarium for each deed they make. This type of research is empirical research. The results of the research show that: (1) The Notary's basis for consideration in determining the amount of honorarium in making a deed is the Law on Notary Positions, but only provides a maximum limit of honorarium so that the Notary has the right to determine the economic value and sociological value based on his considerations as long as it does not exceed the maximum limit of the Law. -Notary Public Position Law; (2) The Notary Supervisory Council has an important role in maintaining and supervising Notary practices so that they comply with legal standards and professional ethics. Some of the main roles of the Notary Supervisory Board include supervising professionalism, dispute resolution, professional development and monitoring service quality.

Efektivitas Kewenangan Kejaksaan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Akibat Kerugian Negara Akbar, Muhammad; Thalib, Hambali; Poernomo, Sri Lestari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas pelaksanaan kewenangan kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap penyidikan tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Efektivitas pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam rangka pemberantasan korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat kurang berjalan secara efektif dikarenakan pada pelaksanaan penyidikan di lapangan ditemukan kesulitan, baik dari segi kepastian hukum kewenangan penyidikan kejaksaan maupun dari faktor teknis penyidikan. 2.) Kendala yang paling berpengaruh dalam penyidikan sering ditemui pada saat melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat adalah kendala teknis seperti tidak adanya kesadaran hukum dari para pelaku, saksi yang tidak berdomisili dan tidak berada di tempat, hasil perhitungan audit memerlukan waktu yang lebih lama dari yang seharusnya, kaburnya beberapa pasal dalam undang-undang kewenangan pada masing-masing institusi sehingga menyebabkan terjadinya konflik kewenangan serta keterbatasan jumlah sumber daya manusia untuk tenaga penyidik yang tidak sebanding dengan perkara yang ditangani di Kejaksaan Negeri yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of prosecutorial authority in Law Number 21 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia regarding the investigation of criminal acts of corruption. This research is empirical legal research. The results of this research show that 1). The effectiveness of the investigation carried out by the prosecutor's office in the context of eradicating corruption in the jurisdiction of the West Sulawesi High Prosecutor's Office is not running effectively because the implementation of the investigation in the field found difficulties, both in terms of legal certainty of the prosecutor's investigative authority and technical investigative factors. 2.) The most influential obstacles in investigations that are often encountered when investigating criminal cases of corruption in the jurisdiction of the West Sulawesi High Prosecutor's Office are technical obstacles such as the lack of legal awareness of the perpetrators, witnesses who are not domiciled and are not at the location, calculation results audits take longer than they should, several articles in the law on the authority of each institution are blurred, causing conflicts of authority and limited human resources for investigators which are not comparable to cases handled at the District Prosecutor's Office located in jurisdiction of the West Sulawesi High Prosecutor's Office

Perilaku Curang Karyawan Pada Struk Belanja : Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Poernomo, Sri Lestari
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 12 No 2 (2023): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.42957

Minimarket di daerah-daerah yang menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat dapatmenjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut karena letak minimarket yang biasanya strategis serta produk yang dijual biasanya lengkap dan memudahkan konsumen untuk mencari produk yang diinginkan. Adapun contoh minimarket yang beroperasi di Indonesia adalah Alfamart. Alfamart merupakan minimarket yang menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait ketidakjujuran karyawan pada struk belanja Alfamart di Kota Makassar menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan adalah dengan penyelesaian mediasi oleh BPSK atau di luar pengadilan hal ini ditempuh karena ada itikad baik dari pelaku usaha dengan meminta maaf secara langsung kepada konsumen, serta konsumen memilih menyelesaikan masalahnya melalui luar pengadilan karena menganggap bahwa jalur tersebut lebih memudahkan terlebih lagi konsumen belum sepenuhnya memahami hak-haknya yang telah diatur oleh UUPK sesuai dengan Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 4 (b). Serta Pertanggungjawaban karyawan terkait ketidakjujuran pada struk belanja Alfamart di Kota Makassar menunjukkan bahwa pertanggung jawaban yang diberikan adalah diselesaikan dengan cara musyawarah antara pihak Alfamart dan konsumen yang dirugikan, dan Alfamart selaku pelaku usaha memberi permohonon maaf kepada konsumen yang telah dirugikan haknya yang di atur dalam UUPK.

Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Tullah, Dillah Nanda; Khalid, Hasbuddin; Poernomo, Sri Lestari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia dalam perspektif hukum perdata. (2) Untuk menganalisis peran music aggregator dalam industri musik digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan hak cipta dalam industri musik digital sebagai salah satu karya cipta yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf (d) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. UUHC memberikan hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi terhadap pencipta. Terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu dan musik dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113. Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu terkait musik independen yang dikomersilkan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu tindakan preventif (mencegah) dan tidakan represif (menekan).. The research objective is to analyze copyright protection in the digital music industry in Indonesia from a civil law perspective. (2) To analyze the role of music aggregators in the digital music industry in Indonesia. This research uses a normative juridical research type. This research shows that: (1) Copyright protection in the digital music industry is one of the protected copyright works as regulated in Article 40 letter (d) of the Copyright Law Number 28 of 2014. UUHC provides exclusive rights consisting of moral rights and economic rights to the creator. Violations of the moral and economic rights of songwriters and music may be subject to criminal sanctions based on Article 113. Legal protection for songwriters related to commercialised independent music can be achieved in two ways: preventive action (prevent) and repressive action (suppress).

Pendekatan Edukasi Komunitas Untuk Meningkatakan Kesadaran Hak Konsumen Dan Keamanan Pangan Di Desa Silanu , Jeneponto, Sulawesi Selatan Poernomo, Sri Lestari; Nurhaedah, Nurhaedah
Nobel Community Services Journal Vol 4 No 2 (2024): Nobel Community Services Journal
Publisher : Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat ITB Nobel Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37476/ncsj.v4i2.4979

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Silanu, Jeneponto, Sulawesi Selatan mengenai hak-hak konsumen dan keamanan pangan melalui pendekatan edukasi berbasis komunitas. Minimnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya hak konsumen dan potensi risiko keamanan pangan menjadi tantangan utama yang dihadapi. Program ini dirancang dengan metode partisipatif, melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari ibu rumah tangga, petani, hingga pelaku usaha lokal. Kegiatan edukasi meliputi penyuluhan, diskusi kelompok terarah, dan demonstrasi mengenai praktik konsumsi dan produksi pangan yang aman dan berkelanjutan. Selain itu, pelatihan diberikan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengenali dan menuntut hak-hak mereka sebagai konsumen, serta memilih bahan pangan yang aman dan berkualitas. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu tersebut, diikuti oleh perubahan perilaku dalam konsumsi pangan sehari-hari. Program ini diharapkan dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa untuk memperkuat perlindungan konsumen dan ketahanan pangan lokal

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search