Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masyarakat Yang Masih Menggunakan Rincik Sebagai Alas Hak Atas Tanah A’yuni, Qurrata; Rahman, Abd; Poernomo, Sri Lestari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis secara sosiologis dan yuridis mengenai fenomena masih digunakannya rincik sebagai alas hak atas tanah oleh masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Meskipun rincik bukan merupakan bukti kepemilikan tanah yang diakui secara sah menurut hukum positif di Indonesia, kenyataannya dokumen ini masih dianggap memiliki kekuatan legitimasi oleh sebagian masyarakat. Hal ini menimbulkan problematika hukum, terutama dalam hal kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap masyarakat yang masih menggunakan rincik sebagai bukti kepemilikan tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan rincik dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan ekonomi, minimnya akses informasi, kepercayaan terhadap adat dan dokumen lama, serta ketidakefisienan layanan administrasi pertanahan. Ditemukan pula bahwa terjadi jurang antara hukum formal dan hukum yang hidup (living law) di masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan sosiologis dan kebijakan inklusif dalam reformasi pertanahan agar hukum dapat diterima secara substantif oleh masyarakat. The research objective is to analyse both sociologically and juridically the phenomenon of communities still using rincik (land tax documents) as the basis of land ownership, particularly in rural areas. Although rincik is not legally recognised as a valid proof of land ownership under Indonesian positive law, it continues to be perceived as a legitimate document by segments of society. This creates legal challenges, particularly in terms of legal certainty and land rights protection. The study employs a socio-legal approach using descriptive qualitative methods. Data were collected through literature review and interviews with community members who still rely on rincik as evidence of land ownership. The findings reveal that the continued use of rincik is influenced by various factors such as economic limitations, lack of access to legal information, strong cultural attachment to traditional documents, and inefficiencies in land administration services. The study also finds a gap between formal law and the living law within society. Therefore, a sociological approach and inclusive policy reform in land affairs are needed to ensure that law is substantively embraced by the people.
MEMBANGUN EKOSISTEM USAHA YANG BERETIKA: SOSIALISASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Poernomo, Sri Lestari
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 9, No 2 (2025): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v9i2.29691

Abstract

 Abstrak: Pengabdian ini berfokus pada rendahnya pemahaman pelaku usaha di Desa Silanu, Jeneponto, terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan keterampilan pelaku usaha dalam memberikan layanan yang sesuai standar hukum. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi dan penyuluhan, bekerja sama dengan pemerintah desa sebagai mitra Pendukung yaitu warga desa Silanu Kabupate Jeneponto. Evaluasi dilakukan melalui kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan, serta observasi langsung untuk melihat perubahan perilaku dan pemahaman. Hasil menunjukkan peningkatan keterampilan layanan konsumen sebesar 30% dan pertumbuhan ekonomi rata-rata 15%, memperkuat posisi pelaku usaha di pasar. Keberlanjutan program dipertahankan lewat pendampingan rutin dan monitoring berkala. Abstract: This community service was motivated by the limited understanding among business owners in Silanu Village, Jeneponto, regarding the Consumer Protection Law. The main objective is to enhance their awareness and skills in providing legally compliant services. The methods employed include socialisation and counseling, collaborating with the local government is the residents of Silanu Village as the key partner. Evaluation was carried out through pre- and post-activity questionnaires and direct observations to assess changes in behavior and comprehension. Findings indicate a 30% improvement in customer service skills and a 15% economic growth, reinforcing the competitive position of local businesses. Sustainability is ensured through regular mentoring and periodic monitoring.
Efektivitas Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Hak Tanggungan Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023 Rapi, Mudrika Jaya; Khalid, Hasbuddin; Poernomo, Sri Lestari
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 6 No. 2 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v6i2.2206

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi pemenang lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan law in action melalui observasi dan wawancara dengan pejabat lelang serta pemenang lelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif PMK 122/2023 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan pemenang lelang melalui risalah lelang sebagai akta otentik, namun efektivitasnya secara empiris masih terhambat oleh disharmonisasi regulasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kendala administratif dan gugatan pasca-lelang. Hambatan tersebut mengakibatkan perlindungan hukum yang terwujud masih bersifat formal dan belum sepenuhnya menjamin kepastian hak bagi pemenang lelang. Diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi kelembagaan, dan optimalisasi sistem digitalisasi lelang agar perlindungan hukum dapat terwujud secara efektif, adil, dan berkelanjutan. This study aims to analyse the effectiveness of legal protection for auction winners of mortgage execution based on the Minister of Finance Regulation Number 122 of 2023 at the State Assets and Auction Service Office (KPKNL) Makassar. The research employs an empirical legal method with a law-in-action approach through observations and interviews with auction officials and auction winners. The findings reveal that, normatively, PMK 122/2023 provides a strong legal foundation for protecting auction winners through auction minutes as authentic deeds. However, its empirical effectiveness remains hindered by regulatory disharmony, weak inter-agency coordination, administrative obstacles, and post-auction lawsuits. These barriers have resulted in legal protection that remains formalistic and does not fully guarantee the certainty of rights for auction winners. Therefore, regulatory harmonisation, institutional coordination strengthening, and optimisation of the auction digitalisation system are required to ensure effective, fair, and sustainable legal protection
Pembatalan Akta Perjanjian Jual Beli Bawang Merah Di Pasar Pannampu Makassar Khair, Agung Miftahul; Nawi, Syahruddin; Poernomo, Sri Lestari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan perjanjian jual beli bawang merah yang sudah dipanjar dipasar pannampu kota makassar untuk mengetahui faktor-faktor yang memperngaruhi atau menyebabkan pembatalan terhadap pembatalan perjanjian jual beli bawang merah yang sudah dipanjar. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan jenis data primer dan sekunder. Penulis menggunakan dua Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukan Faktor yang mempengaruhi pembatalan jual beli bawang merah yaitu tidak sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan terjadi perselisihan harga antara pembeli ketika melakukan transaksi, Perlindungan hukum akibat adanya pembatalan sepihak yang dilakukan suplyer, konsumen berhak meminta tanggung jawab kepada suplyer ada pembatalan tersebut. The research objective is to analyze the implementation of red onion sale and purchase agreements that have been charged in the Pannampu market in Makassar City to find out the factors that influence or cause the cancellation of red onion sale and purchase agreements that have been charged. This type of research is empirical legal research with primary and secondary data types. The author used two data collection techniques, namely interviews and literature study. The results of the research show that the factors that influence the cancellation of the sale and purchase of shallots are that it is not by the agreement between the two parties, and there is a price dispute between buyers when making a transaction. Legal protection due to unilateral cancellation by the supplier, consumers have the right to ask the supplier to take responsibility for the cancellation
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Arohmi, Asnu Fayakun; Pawennei, Mulyati; Poernomo, Sri Lestari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Bone. 2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dan dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Bone. Kemudian data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara dan kuesioner untuk data primer dan menelaah dokumen dan buku yang relevan mengenai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Bone sudah berjalan baik namun dari penelitian yang dilakukan oleh penulis masih terdapat peningkatan kasus kekerasan seksual pada kasus persetubuhan terhadap anak, serta ditemukan beberapa kendala dalam penegakan hukumnya. 2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual diantaranya faktor eksternal dan faktor internal. The research objective is to analyze legal protection for children as victims of sexual violence in Bone Regency. 2. To find out the factors that influence legal protection for children as victims of sexual violence in Bone Regency. This research uses empirical legal research and was conducted in the jurisdiction of Bone Regency. Then the data needed in this research is primary data and secondary data using data collection techniques through interviews and questionnaires for primary data and reviewing relevant documents and books regarding secondary data. The results of this research show that: 1. Forms of legal protection for children as victims of sexual violence in Bone Regency have been going well, but from research conducted by the author there is still an increase in cases of sexual violence in cases of sexual violence against children, and several obstacles have been found in law enforcement. 2. several factors influence legal protection for children as victims of sexual violence, including external factors and internal factors.