Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.615
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Journal Analytica Islamica Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) The International Journal of Politics and Sociology Research Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Innovative: Journal Of Social Science Research Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam ANDREW Law Journal IIJSE Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Hukum Keluarga
Turnip, Ibnu Radwan siddik
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Berbagi Pesan Di Media Sosial Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Empiris Di Bandar Khalifah Nur, Ihzatul Fadhillah; Turnip, Ibnu Radwan Siddik
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v14i3.28890

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana berbagi pesan tentang “keluarga ideal” antara suami dan istri di media sosial memengaruhi keharmonisan rumah tangga di Desa Bandar Khalifah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris, data dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan telaah pustaka terhadap lima pasangan yang aktif berkomunikasi via media sosial; analisis dilakukan secara tematik. Hasil menunjukkan efek ganda: secara positif, pesan doa dan motivasi yang dikirimkan secara pribadi menumbuhkan rasa kehadiran, perhatian, dan kedekatan emosional; secara negatif, unggahan bernada sindiran, status publik, serta pesan komparatif memicu salah tafsir, perbandingan sosial, kecemburuan, pengawasan digital, dan konflik yang dapat melibatkan keluarga besar atau berujung pada pisah sementara. Temuan menegaskan bahwa media bersifat netral; dampak ditentukan oleh niat, isi, waktu, serta pilihan saluran. Analisis normatif ditimbang dengan prinsip mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf, tujuan sakīnah, mawaddah dan raḥmah, serta rujukan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI untuk menilai kepatutan etika komunikasi digital pasangan. Kebaruan studi ini terletak pada penggabungan mekanisme psikososial relasi digital dengan kerangka Hukum Keluarga Islam guna merumuskan pedoman operasional komunikasi digital yang syar‘i dan kontekstual. Implikasinya meliputi penguatan literasi digital keluarga dan konseling perkawinan yang sensitif terhadap nilai keagamaan. Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam; Mu‘Āsyarah Bi Al-Ma‘rūf; Keharmonisan Rumah Tangga; Berbagi Pesan Di Media Sosial; Perbandingan Sosial; Pengawasan Digital.
Analisis Normatif-Komparatif Terhadap Reformasi Hukum Perkawinan Di Negara-Negara Muslim Afrika (Tunisia, Maroko, Sudan, Dan Nigeria) Harahap, Hasbiah Tunnaim; Rizka, Jamilah; Daulay, Sulastri; Turnip, Ibnu Radwan Siddik; Rangkuti, Rahmad Efendi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 6 No. 1 (2026): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v6i1.21427

Abstract

Penelitian ini betujuan untuk melakukan analisis normatif-komparatif terhadap refprmasi hukum perkawinan dinegara-negara muslim afrika (tunisia, maroko, sudan dan nigeria) dengan menelusuri interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum modern. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan sejarah hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Sumber data pada penelitin ini berupa bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan dan kodifikasi hukum keluarga di Tunisia, Maroko, Sudan, dan Nigeria, serta bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah, jurnal hukum, dan doktrin para ahli hukum keluarga Islam. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif normatif melalui penafsiran hukum dan perbandingan substansi norma hukum guna menilai arah dan efektivitas reformasi hukum perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tunisia dan Maroko lebih progresif dalam melakukan reformasi hukum keluarga dengan menekankan prinsip kemaslahatan, kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan, sementara Sudan dan Nigeria masih menghadapi tantangan serius akibat kuatnya pengaruh hukum adat dan pluralisme hukum yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.
Regulating Polygamy in Muslim States: A Normative and Comparative Study of Marriage Law and Justice Saputra, Muhammad; Zulfikri, Zulfikri; Turnip, Ibnu Radwan Siddik; Efendi, Rahmad
Jurnal Hukum Keluarga Vol. 2 No. 02 (2025): Hukum Keluarga
Publisher : PT. Ratu Bilqis Azzahira bekerjasama dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63731/jhk.v2i02.42

Abstract

Polygamy remains one of the most dynamic and contested issues in Islamic family law, with regulatory frameworks varying significantly across Muslim states. This article examines the regulation of polygamy in the marriage laws of Muslim countries, with a primary focus on Asia and Africa, in order to identify prevailing patterns of restriction, conditional authorization, and prohibition. Employing a normative and comparative legal approach, the study draws on national legislation, judicial decisions, and relevant scholarly literature from journals and academic books. The analysis is conducted through a descriptive-analytical method by examining the principles of Islamic law and their implementation within the positive legal systems of different states. The findings demonstrate that polygamy regulation in Muslim countries generally falls into three dominant models: permissibility subject to strict legal limitations, conditional permissibility under strong judicial supervision, and total prohibition. These regulatory models reflect ongoing efforts by Muslim states to reconcile the normative legitimacy of Sharīʿah with the demands of gender justice and contemporary family law reform. This study argues that the maqāṣid al-Sharīʿah approach plays a pivotal role in the transformation of modern Islamic family law by reorienting marriage law policies toward substantive justice and the protection of women’s rights.
Optimalisasi Digital Presence UMKM melalui Integrasi Google Maps sebagai Strategi Peningkatan Visibilitas dan Akses Pasar di Desa Dogang, Kabupaten Langkat Pulungan, Ja'far Hamzah; Ardika, Dimas; Anugrah, Mhd Yudha; Turnip, Ibnu Radwan Siddik
BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8 No 1 (2026)
Publisher : LPMP Imperium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36407/berdaya.v8i1.1794

Abstract

The digitalization of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) is a key strategy to enhance visibility and market access in the digital economy era. However, most MSMEs in rural areas still operate conventionally and lack adequate digital presence. This community service activity aims to optimize MSMEs’ digital presence through the integration of Google Maps as an effort to improve their visibility and market access in Dogang Village, Langkat Regency. The activity employed a participatory and applicative approach consisting of three main stages: socialization on the importance of MSME digitalization, assistance in creating and optimizing Google Maps through Google Business Profile, and activity evaluation. The results show that all targeted MSMEs were successfully registered on Google Maps and experienced improved understanding in managing their business identity digitally. One MSME, namely a palm sugar enterprise, reported significant benefits in terms of easier customer access and increased customer trust. Overall, this program contributed to enhancing the digital literacy of MSME actors and supported the strengthening of the local economy. The integration of Google Maps proved to be a simple and effective digital solution to improve the visibility and market access of rural MSMEs.
STUDI KOMPARATIF HUKUM PERKAWINAN DI NEGARA MUSLIM ASIA TENGGARA: MALAYSIA, BRUNEI DARUSSALAM, DAN SINGAPURA Tanjung, Rima Rahmayani; Damanik, Wahda Hilwani; Wani, Wani; Turnip, Ibnu Radwan Siddik; Efendi, Rahmad
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.142

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sistem hukum perkawinan di Asia Tenggara, khususnya di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura, dengan menyoroti pengaruh kolonial Inggris serta posisi hukum Islam dalam masing-masing sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Malaysia dan Singapura menerapkan sistem hukum ganda, di mana hukum sipil berbasis common law berjalan berdampingan dengan hukum Islam yang berlaku terbatas bagi umat Islam, khususnya dalam bidang perkawinan dan keluarga. Sebaliknya, Brunei Darussalam menerapkan hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional yang bersifat monistik dan mengikat secara menyeluruh. Dalam konteks Singapura, pengaruh Inggris tampak kuat melalui penerapan Women’s Charter dalam perkawinan sipil, sementara hukum Islam diatur melalui Administration of Muslim Law Act dengan yurisdiksi terbatas pada Mahkamah Syariah. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan sistem hukum perkawinan di ketiga negara tersebut dipengaruhi oleh sejarah kolonial, struktur ketatanegaraan, serta kebijakan negara dalam mengakomodasi pluralitas agama dan budaya, sehingga membentuk karakter hukum keluarga yang berbeda meskipun sama-sama berada dalam kawasan Asia Tenggara.
Pandangan Hakim tentang Pengasuhan Bersama dalam Hadhanah Pasca Perceraian Sembiring, Muhammad Andyansyah; Turnip, Ibnu Radwan Siddik
Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 25 No. 2 (2025): Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32939/islamika.v25i2.6617

Abstract

This study examines the views of judges at the Religious Court of Medan regarding the concept of shared parenting after divorce. The issue arises because a sole custody pattern often leads one parent to evade responsibility, thereby disadvantaging the child. The objective of this research is to determine whether shared parenting can serve as a more appropriate alternative in ensuring the best interests of the child. The study employs a normative–empirical method with approaches drawn from sociology of law, legal psychology, and legal studies. Primary data were obtained through in-depth interviews with judges of the Religious Court of Medan, while secondary data were derived from statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, court decisions, and relevant legal literature. Data were analyzed using an interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that judges generally consider shared parenting to be consistent with the principles of justice and the best interests of the child, as it allows the involvement of both parents. However, its implementation remains limited due to the absence of explicit normative regulation, resulting in reliance on judicial discretion or the agreement of the parties. In conclusion, shared parenting has gained substantive acceptance among judges and holds potential for further development within Islamic family law in Indonesia, supported by regulatory frameworks or technical guidelines.
Co-Authors Abdul Halim Talli Ananda, Faisar Anugrah, Mhd Yudha Ardika, Dimas Arminsyah Camil, Syahran Damanik, Wahda Hilwani Daulay, Sulastri Habibie, Azrai Agnil Harahap, Hasbiah Tunnaim Harmansyah Putra Sitorus Ibnu Radwan Siddik Lubis, Risyad Fakar Marpaung, Mukhlis Tri Mulya Muhamad Hasan Sebyar Muhammad Zikri Nadilla, Nadilla Ningsih, Suria Nur, Ihzatul Fadhillah Nurhayati Nurhayati Pulungan, Ja'far Hamzah Rahmad Efendi Rangkuti, Rahmad Efendi Rizka, Jamilah Saputra, Muhammad Sembiring, Muhammad Andyansyah Sumper Mulia Harahap, Sumper Mulia Syifauzzahrah, Syifauzzahrah Tanjung, Dai Robi Tanjung, Rima Rahmayani Wani, Wani Zulfikri Zulfikri, Zulfikri