Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.984
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) The International Journal of Politics and Sociology Research Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam ANDREW Law Journal IIJSE Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Turnip, Ibnu Radwan siddik
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Ibnu Radwan Siddik; Turnip, Ibnu Radwan siddik
Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Vol 6, No 01 (2021): Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/at.v6i01.1337

Abstract

Diskursus tentang perkawinan beda agama masih saja menjadi topik yang selalu diperbincangkan oleh para pemikir Islam sampai saat ini seiring dengan masih banyaknya umat Islam di Indonesia yang melaksanakannya. Tulisan ini akan mencoba meneliti ulang tentang bagaimana sebenarnya status pernikahan beda agama dalam perspektif ulama tafsir, fatwa Majlis Ulama Indonesia dan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data kepustakaan (library reseaach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama tafsir sepakat tentang dilarangnya bagi laki-laki muslim menikahi wanita musyrik dan kafir dan begitu pula bagi wanita muslimah dilarang dikawini oleh lelaki musyrik dan kafir. Sementara itu, ulama sepakat tentang larangan wanita dinikahkan dengan lelaki Ahli Kitab, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang status hukum seorang laki-laki muslim bila menikahi wanita Ahli Kitab. Bagi ulama yang tidak mempersamakan term Ahli Kitab dengan istilah musyrik sebagaimana yang dijelaskan pada surat al-Baqarah ayat (221) dan istilah kafir sebagaimana yang dijelaskan pada surat al-Mumtahanah ayat (10), maka menikahi wanita Ahli Kitab ini hukumnya mubah atau boleh. Akan tetapi syarat wanita yang dinikahi itu adalah wanita yang baik-baik (muhsanat), dan bagi laki-laki muslim yang menikahinya pun harus memiliki kekuatan iman yang teguh. Sebagian ulama lain melarang menikahi Ahli Kitab secara keseluruhan, baik Yahudi ataupun Kristen, karena mereka berpendapat  bahwa ayat tentang kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab tersebut telah dihapus (mansukh). Untuk konteks Indonesia sendiri, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa tentang keharaman bagi umat Islam baik laki-laki dan perempuan untuk menikahi wanita dan laki-laki non-muslim baik mereka yang Ahli Kitab maupun tidak. Fatwa MUI ini menyatakan setelah mempertimbangkan bahwa perkawinan beda agama sering menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat dan mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam. Fatwa MUI ini masih sejalan dengan sumber hukum keluarga Islam di Indonesia yakni UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang juga melarang perkawinan beda agama.
Effectiveness of Implementation of perma number 1 of 2015 concerning mobile courts (Case study at stabat religious court class IB) Nadilla, Nadilla; Turnip, Ibnu Radwan Siddik
The International Journal of Politics and Sociology Research Vol. 12 No. 4 (2025): March: Law, Politic and Sosiology
Publisher : Trigin Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/ijopsor.v12i4.283

Abstract

One of the most important things in a marriage practice is the registration of marriage and divorce. However, in reality, until now there are still people who do not carry out the administration of marriage and divorce registration, especially for people in remote areas. In fact, since 2013 the Supreme Court has implemented a mobile court to assist in this matter. This study aims to examine the effectiveness of the implementation of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2015 concerning mobile courts that occur at the Stabat Class 1B Religious Court. This study is an empirical legal study, with a sociological approach. Primary data sources were obtained from interviews with judges and parties who had been in court at the Religious Court. The data analysis used was qualitative analysis. The results of this study indicate that the administrative registration process and implementation of mobile courts are in accordance with the Supreme Court guidelines, with adequate facilities and services for the community. Mobile courts have proven effective in providing convenience, speed, low cost, and can be easily accessed by the community. However, increasing socialization and public understanding is still needed to maximize the benefits of this program. Because some respondents are not yet aware of the existence of mobile courts at the Stabat Religious Court and there are still underhand marriages in this area.
Implementing the Concept of Co-Parenting in Divorce Cases: An Analysis Using the Maslahah Approach Turnip, Ibnu Radwan Siddik; Harahap, Sumper Mulia; Talli, Abdul Halim; Arminsyah, Arminsyah; Sebyar, Muhamad Hasan
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 9 No 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v9i2.10117

Abstract

This study aims to analyze the application of child rights protection in divorce decisions at the Cirebon Religious Court and explore ways to optimize this protection using the maslahah approach. Divorce significantly impacts the physical and mental development of children, often resulting in a weakened next generation due to the lack of fulfillment of children's rights post-divorce. The research employs a normative juridical method, incorporating statute, case, and conceptual analyses to provide a comprehensive understanding of the current legal landscape and its shortcomings. The findings reveal that while the inclusion of children's rights in divorce decisions is crucial, it remains optional rather than mandatory. This oversight leaves many children vulnerable, as their rights are not consistently safeguarded in the aftermath of their parents' separation. Currently, no regulation mandates the inclusion of children's rights in divorce decrees, limiting judges to act only on explicit petitions. This study highlights the effectiveness of the Maslahah approach in ensuring that children's rights are prioritized, recommending significant legal reforms to make the inclusion of these rights mandatory in divorce rulings. Such reforms would provide a robust legal foundation to safeguard children's human rights post-divorce, covering aspects such as education, health, and protection from parental conflict. By implementing these recommendations, we can enhance the well-being of children affected by divorce and ensure their rights are consistently protected.
TANGGUNG JAWAB SUAMI DALAM MEMENUHI NAFKAH PADA KELUARGA NELAYAN PERSPEKTIF KHI Harmansyah Putra Sitorus; Turnip, Ibnu Radwan Siddik
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v6i2.22573

Abstract

Kewajiban suami dalam memberi nafkah keluarga diatur dengan tegas pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 4. Suami berkewajiban memberi nafkah yang meliputi pangan, sandang, dan papan. Untuk itu, suami dituntut untuk memiliki perkerjaan apa saja yang dapat menunaikan kewajiban tersebut, tidak terkecuali sebagai nelayan.Artikel ini bertujuan untuk meneliti Implementasi tanggung jawab suami dalam memenuhi nafkah pada keluarga yang berprofesi sebagai nelayan di Kecamatan Teluk Nibung dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum para nelayan telah berusaha melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami dalam memenuhi nafkah keluarganya sebagaimana ketentuan pada KHI Pasal 80 ayat (4). Akan tetapimemang sebagian nelayan masih memiliki penghasilan yang relatif rendah. Penghasilan mereka tergantung pada hasil melaut yang tidak menentu, terkadang mendapat banyak ikan, namun terkadang sedikit, dan juga dipengaruhi oleh cuaca. Hal ini bisa saja mempengaruhi ketahanan ekonomi keluarga para nelayan
Lavender Marriage Perspektif Ulama Kota Medan dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia Habibie, Azrai Agnil; Turnip, Ibnu Radwan Siddik
Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. 17 No. 1 (2025): September
Publisher : IAI Darussalam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30739/darussalam.v17i1.4280

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pandangan para ulama di Kota Medan terhadap fenomena lavender marriage, serta implikasi hukumnya terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks keabsahan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta kemungkinan perceraian. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana hukum Islam memandang pernikahan yang dijalani tanpa niat membentuk keluarga, dan apakah pernikahan seperti ini termasuk ke dalam bentuk penipuan atau pernikahan yang cacat secara syar'i.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris untuk melihat dan menggali langsung pandangan dan penafsiran para ulama kota medan terhadap konsep lavender marriage dan dampaknya terhadap hukum keluarga islam. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah ulama kota medan yang memiliki kapasitas dalam bidang hukum islam dan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua pandangan Ulama Kota Medan yang berbeda. Diantaranya menyatakan bahwa pernikahan lavender marriage tidak diperbolehkan secara keseluruhan dikarenakan terdapat unsur kebohongan publik yang terjadi sehingga dapat menimbulkan kemudhorotan. Sedangkan lainnya menyatakan Pernikahannya sah namun terkait pemasalahan menyembunyikan identitas homoseksualnya adalah permasalahan yang berbeda dan itu urusan pribadi sehingga dosa yang ia dapatkan adalah dari bohongnya bukan dari keharaman pernikahan tersebut. Lavender Marriage juga berimplikasi pada keabsahan dan keberlangsungan pernikahan, hak-hak pasangan dan perlindungan korban, yaitu potensi terjadinya keretakan rumah tangga dan kehancuran psikologis anak yang lahir dari pasangan Lavender Marriage kemudian juga Terjadinya krisis kepercayaan terhadap lembaga pernikahan dan Kesulitan Hukum dan administrasi seperti warisan keturunan dan hak asuh anak jika pernikahan ini terbongkar. Kata Kunci: Lavender Marriage, Hukum Islam, Homoseksual, Pendapat Ulama, Kota Medan. ABSTRACT This research aims to examine the views of Islamic scholars (ulama) in the city of Medan regarding lavender marriage and its legal implications for Islamic family law in Indonesia, especially concerning the validity of the marriage, the rights and obligations of spouses, and the potential for divorce. It also seeks to explore whether such marriages, which are devoid of sincere marital intent, can be classified as deception or flawed under Islamic law. This empirical legal research involves fieldwork to directly gather opinions from religious scholars in Medan through in-depth interviews. The findings reveal two differing perspectives among the ulama: one group considers lavender marriage entirely haram due to the element of public deception and potential harm (mudharat), while the other deems the marriage valid but separates the sin of dishonesty from the legality of the union itself. Ultimately, the research shows that lavender marriage has far-reaching implications for those involved, including emotional damage to innocent spouses, psychological harm to children, a decline in public trust in the institution of marriage, and legal complications related to inheritance, lineage, and custody if the true nature of the marriage is uncovered. Keywords: Lavender Marriage, Islamic Law, Homosexuality, Ulama’s Perspective, Medan City.
Rokan Hulu Ulama's Views on the Appointment of Parents as a Condition of Malay Traditional Marriage Tanjung, Dai Robi; Turnip, Ibnu Radwan Siddik
Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol 7 No 3 (2024): Sharia Economics
Publisher : Sharia Economics Department Universitas KH. Abdul Chalim, Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/iijse.v7i3.5745

Abstract

This research aims to find out the tradition of appointing parents of the same family as a condition of Malay traditional marriage and to find out how the Rokan Hulu Ulama views on the tradition. This research is designed with a qualitative method to be able to explain in as much detail as possible about the appointment of parents of the same family as a condition of Malay traditional marriage. This research is a normative-empirical research with a sociological approach. Primary data sources are obtained from interviews with several respondents, while secondary data sources are obtained from several references that explain the tradition of the appointment of surname parents as a condition of Malay traditional marriage in Rokan Hulu. While the analysis technique is descriptive. The results of this study found that the Rokan Hulu ulama did not approve of the appointment of semarga parents as a condition of marriage. Based on the results of this study, the author concludes that the Rokan Hulu scholars agreed to disagree with the appointment of parents of the same family as a condition of marriage because it contradicts the law of shara' and makes it difficult for someone who wants to get married, then this tradition only applies in the Rokan Hulu area and does not apply universally to Muslims so it deserves to be disapproved by the scholars.
Kinship System and Its Influence on Islamic Inheritance Law in Indonesia Turnip, Ibnu Radwan Siddik; Ningsih, Suria; Nurhayati, Nurhayati; Lubis, Risyad Fakar
JURNAL AKTA Vol 11, No 1 (2024): March 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i1.33673

Abstract

Kinship system known to indigenous peoples in Indonesia is divided into three parts namely patrilineal, matrilineal and parental system. Each tribe in Indonesia has its own inheritance system that is influenced by the kinship system, while on the other hand the indigenous people have also embraced Islam which of course should follow the pattern of Islamic inheritance. This paper will try to examine whether this kinship system still affects the resolution of the issue of inheritance for those who are already Muslims and whether this kinship system also affects the provisions of Islamic inheritance in Indonesia. This research is qualitative research using legal anthropological approach. The results showed that this kinship system still has an effect on the completion of inheritance in indigenous Islamic peoples in Indonesia such as Karo, Minangkabau and Javanese Islamic communities. In the development of Islamic inheritance in Indonesia, efforts to make the bilateral inheritance system are seen in some of the articles on the Compilation of Islamic Law (KHI) supported by Islamic law reformers in Indonesia.
Responsibilities of Heirs in Paying Debts of Heirs Perspective Ulama of Regency Bener Meriah Syifauzzahrah, Syifauzzahrah; Turnip, Ibnu Radwan Siddik
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 6 No. 1 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i1.419

Abstract

One of the heir's responsibilities towards his heirs is to settle the heir's debts that may have existed while he was still alive. The issue is to what extent is the heir's responsibility in paying the heir's debts if the heir does not leave sufficient assets to pay his debts. This paper aims to examine the practices and perspectives of Bener Meriah Regency ulama regarding the responsibility of heirs in paying the heir's debts. This research is empirical legal research, with a legal sociology approach. Primary data sources were obtained from interviews with the public and ulama. Secondary data sources were obtained from primary legal materials, namely the Compilation of Islamic Law and secondary legal materials, namely fiqh books. The data analysis method used is a qualitative analysis method. The results of the research show that some Ulama from Bener Meriah Regency are of the opinion that the heirs have an obligation to pay the debts left by the heir until they are paid off. If the assets left behind are not sufficient, then the heirs will pay them from their own assets, which can be done in installments. However, some ulama agree with the KHI provisions which limit the heir's obligation to pay debts to only the amount of assets left behind, without having to use the heir's assets to pay them as stated in Article 175 paragraph 2. Implementation of the KHI provisions is recommended by means of deliberation with the parties. -the party who owes the debt, so its implementation cannot be forced. Keywords: Heirs, Debt, Heirs, Bener Meriah Regency Ulama
Berbagi Pesan Di Media Sosial Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Empiris Di Bandar Khalifah Nur, Ihzatul Fadhillah; Turnip, Ibnu Radwan Siddik
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v14i3.28890

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana berbagi pesan tentang “keluarga ideal” antara suami dan istri di media sosial memengaruhi keharmonisan rumah tangga di Desa Bandar Khalifah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris, data dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan telaah pustaka terhadap lima pasangan yang aktif berkomunikasi via media sosial; analisis dilakukan secara tematik. Hasil menunjukkan efek ganda: secara positif, pesan doa dan motivasi yang dikirimkan secara pribadi menumbuhkan rasa kehadiran, perhatian, dan kedekatan emosional; secara negatif, unggahan bernada sindiran, status publik, serta pesan komparatif memicu salah tafsir, perbandingan sosial, kecemburuan, pengawasan digital, dan konflik yang dapat melibatkan keluarga besar atau berujung pada pisah sementara. Temuan menegaskan bahwa media bersifat netral; dampak ditentukan oleh niat, isi, waktu, serta pilihan saluran. Analisis normatif ditimbang dengan prinsip mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf, tujuan sakīnah, mawaddah dan raḥmah, serta rujukan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI untuk menilai kepatutan etika komunikasi digital pasangan. Kebaruan studi ini terletak pada penggabungan mekanisme psikososial relasi digital dengan kerangka Hukum Keluarga Islam guna merumuskan pedoman operasional komunikasi digital yang syar‘i dan kontekstual. Implikasinya meliputi penguatan literasi digital keluarga dan konseling perkawinan yang sensitif terhadap nilai keagamaan. Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam; Mu‘Āsyarah Bi Al-Ma‘rūf; Keharmonisan Rumah Tangga; Berbagi Pesan Di Media Sosial; Perbandingan Sosial; Pengawasan Digital.
STUDI KOMPARATIF HUKUM PERKAWINAN DI NEGARA MUSLIM ASIA TENGGARA: MALAYSIA, BRUNEI DARUSSALAM, DAN SINGAPURA Tanjung, Rima Rahmayani; Damanik, Wahda Hilwani; Wani, Wani; Turnip, Ibnu Radwan Siddik; Efendi, Rahmad
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.142

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sistem hukum perkawinan di Asia Tenggara, khususnya di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura, dengan menyoroti pengaruh kolonial Inggris serta posisi hukum Islam dalam masing-masing sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Malaysia dan Singapura menerapkan sistem hukum ganda, di mana hukum sipil berbasis common law berjalan berdampingan dengan hukum Islam yang berlaku terbatas bagi umat Islam, khususnya dalam bidang perkawinan dan keluarga. Sebaliknya, Brunei Darussalam menerapkan hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional yang bersifat monistik dan mengikat secara menyeluruh. Dalam konteks Singapura, pengaruh Inggris tampak kuat melalui penerapan Women’s Charter dalam perkawinan sipil, sementara hukum Islam diatur melalui Administration of Muslim Law Act dengan yurisdiksi terbatas pada Mahkamah Syariah. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan sistem hukum perkawinan di ketiga negara tersebut dipengaruhi oleh sejarah kolonial, struktur ketatanegaraan, serta kebijakan negara dalam mengakomodasi pluralitas agama dan budaya, sehingga membentuk karakter hukum keluarga yang berbeda meskipun sama-sama berada dalam kawasan Asia Tenggara.
Co-Authors Abdul Halim Talli Ananda, Faisar Arminsyah Arminsyah Damanik, Wahda Hilwani Habibie, Azrai Agnil Harmansyah Putra Sitorus Ibnu Radwan Siddik Lubis, Risyad Fakar Marpaung, Mukhlis Tri Mulya Muhamad Hasan Sebyar Muhammad Zikri Nadilla, Nadilla Ningsih, Suria Nur, Ihzatul Fadhillah Nurhayati Nurhayati Rahmad Efendi Sumper Mulia Harahap, Sumper Mulia Syifauzzahrah, Syifauzzahrah Tanjung, Dai Robi Tanjung, Rima Rahmayani Wani, Wani