Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.357
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AJIS : Academic Journal of Islamic Studies Attazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Ilmiah Al-Hadi Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat AT-TAZAKKI: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Bulletin of Indonesian Islamic Studies Kartika: Jurnal Studi Keislaman El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial Journal Juris Sinergi
Arminsyah Arminsyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
KODIFIKASI AL-QUR’AN (Gagasan dan Tantangan Dasar-dasar Teori Pendidikan dan Hukum Islam) Arminsyah Arminsyah
At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Al-Qur’an adalah kitab petunjuk dan anugrah termulia untul kebaika alam semesta. Pada abad permulaan kebangkitan umat Islam, satu-satunya kekuatan yang dimiliki pemeluknya adalah Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Sehingga pada masa itu Islam menampakkan satu kekuatan lahir batin yang menggerakkan pemeluknya memiliki suatau kematangan intelektual dan tingkat penghayatan spiritual yang tinggi. Dan merupakan mukjizat Islam yang abadi dimana semakin maju ilmu dan pengetahuan, semakin tampak validitas kemukjizatannya. Al-Qur’an merupakan sumber yang otentik dan yang pertama dijadikan pedoman bagi pembentukan hukum syari’at Islam. Dan merupakan wahyu ilahi yang benar dan abadi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dengan keotentikan dan kedudukannya sebagai sumber utama hukum Islam menutut kita umat Islam untuk mengkaji dan mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur’an. Dalam pembahasan makalah ini akan memaparkan dan menguraikan mengenai : Definisi kunci- kunci istilah Qur’an, Asal usul pengkajian Qur’an dalam komunitas muslim awal, pendekatan-pendekatan utama dalam studi Qur’an, Metodologi tafsir Qur’an dan tokoh-tokoh yang berpengaruh dan karya-karya dalam studi Qur’an, Perkembangan modern dan karya-karya referensi dalam studi Qur’an, Studi Qur’an dikalangan Orientalis, serta kritik analisis terhadap kajian orientalis.Kata Kunci: Kodifikasi, Pendidikan dan Hukum Islam
KODIFIKASI AL-QUR’AN (Gagasan dan Tantangan Dasar-dasar Teori Pendidikan dan Hukum Islam) Arminsyah Arminsyah
At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.701 KB)

Abstract

Abstrak: Al-Qur’an adalah kitab petunjuk dan anugrah termulia untul kebaika alam semesta. Pada abad permulaan kebangkitan umat Islam, satu-satunya kekuatan yang dimiliki pemeluknya adalah Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Sehingga pada masa itu Islam menampakkan satu kekuatan lahir batin yang menggerakkan pemeluknya memiliki suatau kematangan intelektual dan tingkat penghayatan spiritual yang tinggi. Dan merupakan mukjizat Islam yang abadi dimana semakin maju ilmu dan pengetahuan, semakin tampak validitas kemukjizatannya. Al-Qur’an merupakan sumber yang otentik dan yang pertama dijadikan pedoman bagi pembentukan hukum syari’at Islam. Dan merupakan wahyu ilahi yang benar dan abadi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dengan keotentikan dan kedudukannya sebagai sumber utama hukum Islam menutut kita umat Islam untuk mengkaji dan mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur’an. Dalam pembahasan makalah ini akan memaparkan dan menguraikan mengenai : Definisi kunci- kunci istilah Qur’an, Asal usul pengkajian Qur’an dalam komunitas muslim awal, pendekatan-pendekatan utama dalam studi Qur’an, Metodologi tafsir Qur’an dan tokoh-tokoh yang berpengaruh dan karya-karya dalam studi Qur’an, Perkembangan modern dan karya-karya referensi dalam studi Qur’an, Studi Qur’an dikalangan Orientalis, serta kritik analisis terhadap kajian orientalis.Kata Kunci: Kodifikasi, Pendidikan dan Hukum Islam
The Concept of Mediation in the Perspective of Islamic Law and Law in Indonesia Arminsyah; Dasrianto, Vito; Mahmudi, Elva
AJIS: Academic Journal of Islamic Studies Vol. 9 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/ajis.v9i2.11995

Abstract

This research aims to explore and analyze the concept of mediation in the perspective of Islamic law and how it is applied in Indonesian legislation. The main focus is to understand the similarities and differences between the principles of mediation in Islamic law and the mediation regulations applicable in Indonesia, as well as the implications for dispute resolution. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data was collected through a literature study that included Islamic law literature, Indonesian legislation, and other relevant documents. The analysis was conducted by comparing the principles of mediation in Islamic law with the provisions contained in Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution and the regulations of the Supreme Court of Indonesia related to mediation. The results show that mediation in the perspective of Islamic law emphasizes the principles of justice, equality, and cooperation that are in line with sharia values. On the other hand, Indonesian legislation regulates mediation as an effective and efficient alternative to dispute resolution. Although there are some differences in the procedures and implementation, in general these two legal systems have the same goal, which is to achieve fair and peaceful dispute resolution. This research also found that the integration of the concept of mediation in Islamic law with mediation regulations in Indonesia can enrich and improve the effectiveness of dispute resolution in Indonesia.
Implementing the Concept of Co-Parenting in Divorce Cases: An Analysis Using the Maslahah Approach Turnip, Ibnu Radwan Siddik; Harahap, Sumper Mulia; Talli, Abdul Halim; Arminsyah, Arminsyah; Sebyar, Muhamad Hasan
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 9 No 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v9i2.10117

Abstract

This study aims to analyze the application of child rights protection in divorce decisions at the Cirebon Religious Court and explore ways to optimize this protection using the maslahah approach. Divorce significantly impacts the physical and mental development of children, often resulting in a weakened next generation due to the lack of fulfillment of children's rights post-divorce. The research employs a normative juridical method, incorporating statute, case, and conceptual analyses to provide a comprehensive understanding of the current legal landscape and its shortcomings. The findings reveal that while the inclusion of children's rights in divorce decisions is crucial, it remains optional rather than mandatory. This oversight leaves many children vulnerable, as their rights are not consistently safeguarded in the aftermath of their parents' separation. Currently, no regulation mandates the inclusion of children's rights in divorce decrees, limiting judges to act only on explicit petitions. This study highlights the effectiveness of the Maslahah approach in ensuring that children's rights are prioritized, recommending significant legal reforms to make the inclusion of these rights mandatory in divorce rulings. Such reforms would provide a robust legal foundation to safeguard children's human rights post-divorce, covering aspects such as education, health, and protection from parental conflict. By implementing these recommendations, we can enhance the well-being of children affected by divorce and ensure their rights are consistently protected.
Analisis Peran Mahkamah Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara Tanjung, Indra Utama; Arminsyah
Juris Sinergi Journal Vol. 1 No. 2 (2024): JSJ-September
Publisher : PT. Sinergi Legal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran Mahkamah Internasional (ICJ) dalam penyelesaian sengketa antar negara di kawasan Asia Tenggara, dengan fokus pada dua masalah utama: yurisdiksi ICJ dan kepatuhan terhadap keputusan ICJ. Penelitian menggunakan metode penelitian pustaka dengan mengkaji dokumen hukum, literatur ilmiah, dan kasus-kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah yurisdiksi sering menjadi hambatan utama karena negara-negara di kawasan ini enggan mengakui yurisdiksi ICJ secara sukarela. Selain itu, kepatuhan terhadap keputusan ICJ sangat dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan tekanan domestik. Studi kasus seperti sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan memperlihatkan bahwa kesediaan politik dan hubungan bilateral yang baik dapat mendukung kepatuhan terhadap keputusan ICJ. Sebaliknya, ketidakpatuhan dalam sengketa Laut Cina Selatan menunjukkan kompleksitas dalam implementasi keputusan internasional. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran hukum, deklarasi opsional yang lebih luas, dan pengembangan mekanisme regional untuk meningkatkan efektivitas ICJ di Asia Tenggara. Kata kunci: Mahkamah Internasional, yurisdiksi, kepatuhan
Kritik Terhadap Implementasi Omnibus Law dalam Sistem Hukum Indonesia: Analisis dari Perspektif Hukum Tata Negara Tanjung, Indra Utama; Arminsyah
Juris Sinergi Journal Vol. 1 No. 1 (2024): JSJ - Mei
Publisher : PT. Sinergi Legal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70321/jsj.v1i1.11

Abstract

Penelitian ini menganalisis kritik terhadap implementasi Omnibus Law dalam sistem hukum Indonesia dari perspektif hukum tata negara, dengan fokus pada dua masalah utama: prosedur legislasi dan partisipasi publik serta dampak Omnibus Law terhadap prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Prosedur legislasi yang tidak transparan dan minim partisipasi publik menimbulkan masalah legitimasi hukum dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses legislasi. Selain itu, beberapa ketentuan dalam Omnibus Law memberikan wewenang besar kepada pemerintah untuk mengubah peraturan tanpa proses legislasi yang ketat, serta mengorbankan hak-hak pekerja dan lingkungan, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi dan keterbukaan dalam proses legislasi, perlindungan hak-hak pekerja dan lingkungan, serta peningkatan partisipasi publik untuk memastikan undang-undang yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara.
Rekonstruksi Filsafat Hukum Islam di Era Kontemporer: Analisis Terhadap Tantangan dan Peluang Arminsyah
EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 5 No. 2 (2025): June-September 2025
Publisher : Association of Islamic Education Managers (Permapendis) Indonesia, North Sumatra Province

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56832/edu.v5i2.1419

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Era kontemporer ditandai oleh perubahan sosial, politik, dan teknologi yang pesat, menuntut respons baru dari berbagai sistem nilai, termasuk hukum Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis upaya rekonstruksi filsafat hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman modern sekaligus menggali peluang yang dapat dimanfaatkan untuk penguatan relevansi hukum Islam dalam kehidupan global saat ini. Melalui pendekatan kualitatif dan kajian pustaka terhadap karya-karya pemikir hukum Islam kontemporer, ditemukan bahwa rekonstruksi diperlukan untuk merevitalisasi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan rasionalitas dalam kerangka maq??id al-syar?‘ah. Tantangan utama meliputi resistensi terhadap pembaruan, benturan dengan sistem hukum positif, dan krisis epistemologis. Namun demikian, peluang terbuka lebar melalui dialog antarperadaban, pendekatan multidisipliner, serta penguatan basis etika dan moral dalam hukum Islam. Penelitian ini merekomendasikan model filsafat hukum Islam yang dinamis, kontekstual, dan inklusif sebagai upaya menjawab kebutuhan zaman tanpa mengabaikan akar tradisi normatifnya.
Maqasid al-Shariah in Contemporary Legal Systems: An Analysis of Digital Rights and Privacy Protection Arminsyah, Arminsyah
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol. 12 No. 2 (2025): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v12i2.11178

Abstract

Maqasid al-Shariah, as the foundational framework of Sharia’s objectives, offers universal principles that remain highly relevant in addressing contemporary legal challenges. This article examines the application of Maqasid al-Shariah within modern legal systems, with a particular focus on the protection of digital rights and privacy—an increasingly urgent issue in the era of digital transformation. Specifically, this study explores how the objectives of preserving intellect (hifz al-aql) and property (hifz al-mal) intersect with current data protection and privacy regulations in digital environments. Employing a qualitative methodology grounded in literature review and legal analysis, the article finds that Maqasid al-Shariah offers a robust ethical framework capable of safeguarding both individual and collective interests in a balanced manner while upholding spiritual and moral values. The study also addresses the challenges of integrating Maqasid al-Shariah with secular legal systems, especially amid globalization and rapid technological advancement. The findings suggest that embedding Maqasid al-Shariah into digital privacy regulations could serve as a strategic approach to building legal systems that are more inclusive, adaptive, and just. Therefore, the article concludes by emphasizing the need to further elaborate the policy implications of this framework to enhance its practical relevance and academic contribution. Ultimately, Maqasid al-Shariah is demonstrated to be both relevant and applicable as an ethical foundation for confronting legal challenges in the digital age.
War Crimes and Human Rights Violations through the Lens of Maqāṣid al-Syarī‘ah: A Normative and Ethical Analysis Arminsyah Arminsyah; Siti Arifah Syam
Bulletin of Indonesian Islamic Studies Vol. 4 No. 2 (2025): Bulletin of Indonesian Islamic Studies
Publisher : KURAS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51214/biis.v4i2.1594

Abstract

The crime of war is one of the most egregious violations of international humanitarian law and basic human rights (HAM), significantly affecting individual lives and global stability. From an Islamic perspective, human rights violations—especially in the context of armed conflict—can be analyzed through the lens of Maqāṣid al-Syarī‘ah, which seeks to protect five fundamental principles: religion (din), life (nafs), intellect ('aql), lineage (nasl), and wealth (mal). This research aims to examine war crimes from the perspective of Maqāṣid al-Syarī‘ah and evaluate the extent of human rights violations in warfare that contradict sharia values. Utilizing a qualitative approach and normative descriptive analysis of various international legal documents along with both classical and contemporary Islamic literature, this study concludes that war crimes—including mass killings, torture, rape, and the destruction of civilian infrastructure—directly undermine the primary objectives of sharia, which are to safeguard life and uphold human dignity. Ultimately, this research affirms that Islam categorically prohibits all forms of destructive violence against human values. Furthermore, Maqāṣid al-Syarī‘ah can serve as a normative framework for developing ethical solutions to war crimes on an international scale.
PERSFEKTIF ISLAM, UNDANG-UNDANG 1945 DAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG HAK BURUH Arminsyah, Arminsyah
Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol 7 No 2 (2022): Januari - Juni
Publisher : Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas Pembangunan Panca Budi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54248/alhadi.v7i2.4250

Abstract

Kajian mengenai buruh dan hak-hak yang melekat padanya tak pernah sunyi, pasalnya masih banyak yang belum mengetahui hak-hak buruh dalam Islam dan Perundang-undangan di Indonesia, tulisan ini mendeskripsikan tentang hak-hak buruh dalam persefektif Islam, undang-undang 1945 dan Undang-undang nomor 13 tahun 2013, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research dengan pendekatan Islam dan perundang-undangan di Indonesia. Penting dipahami hak-hak yang harus dipenuhi majikan/perusahaan/lembaga sebelum mempekerjakan buruh/pekerja.
Co-Authors Abdul Halim Talli Dede Hafirman Said, Dede Elva Mahmudi Indra Utama Tanjung Mahamudi, Elva Muhamad Hasan Sebyar Siti Arifah Syam Sumper Mulia Harahap, Sumper Mulia Turnip, Ibnu Radwan siddik Vito Dasrianto