Garuda - Garba Rujukan Digital

KODIFIKASI AL-QUR’AN (Gagasan dan Tantangan Dasar-dasar Teori Pendidikan dan Hukum Islam) Arminsyah Arminsyah
At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak: Al-Qur’an adalah kitab petunjuk dan anugrah termulia untul kebaika alam semesta. Pada abad permulaan kebangkitan umat Islam, satu-satunya kekuatan yang dimiliki pemeluknya adalah Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Sehingga pada masa itu Islam menampakkan satu kekuatan lahir batin yang menggerakkan pemeluknya memiliki suatau kematangan intelektual dan tingkat penghayatan spiritual yang tinggi. Dan merupakan mukjizat Islam yang abadi dimana semakin maju ilmu dan pengetahuan, semakin tampak validitas kemukjizatannya. Al-Qur’an merupakan sumber yang otentik dan yang pertama dijadikan pedoman bagi pembentukan hukum syari’at Islam. Dan merupakan wahyu ilahi yang benar dan abadi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dengan keotentikan dan kedudukannya sebagai sumber utama hukum Islam menutut kita umat Islam untuk mengkaji dan mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur’an. Dalam pembahasan makalah ini akan memaparkan dan menguraikan mengenai : Definisi kunci- kunci istilah Qur’an, Asal usul pengkajian Qur’an dalam komunitas muslim awal, pendekatan-pendekatan utama dalam studi Qur’an, Metodologi tafsir Qur’an dan tokoh-tokoh yang berpengaruh dan karya-karya dalam studi Qur’an, Perkembangan modern dan karya-karya referensi dalam studi Qur’an, Studi Qur’an dikalangan Orientalis, serta kritik analisis terhadap kajian orientalis.Kata Kunci: Kodifikasi, Pendidikan dan Hukum Islam

KODIFIKASI AL-QUR’AN (Gagasan dan Tantangan Dasar-dasar Teori Pendidikan dan Hukum Islam) Arminsyah Arminsyah
At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.701 KB)

Abstrak: Al-Qur’an adalah kitab petunjuk dan anugrah termulia untul kebaika alam semesta. Pada abad permulaan kebangkitan umat Islam, satu-satunya kekuatan yang dimiliki pemeluknya adalah Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Sehingga pada masa itu Islam menampakkan satu kekuatan lahir batin yang menggerakkan pemeluknya memiliki suatau kematangan intelektual dan tingkat penghayatan spiritual yang tinggi. Dan merupakan mukjizat Islam yang abadi dimana semakin maju ilmu dan pengetahuan, semakin tampak validitas kemukjizatannya. Al-Qur’an merupakan sumber yang otentik dan yang pertama dijadikan pedoman bagi pembentukan hukum syari’at Islam. Dan merupakan wahyu ilahi yang benar dan abadi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dengan keotentikan dan kedudukannya sebagai sumber utama hukum Islam menutut kita umat Islam untuk mengkaji dan mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur’an. Dalam pembahasan makalah ini akan memaparkan dan menguraikan mengenai : Definisi kunci- kunci istilah Qur’an, Asal usul pengkajian Qur’an dalam komunitas muslim awal, pendekatan-pendekatan utama dalam studi Qur’an, Metodologi tafsir Qur’an dan tokoh-tokoh yang berpengaruh dan karya-karya dalam studi Qur’an, Perkembangan modern dan karya-karya referensi dalam studi Qur’an, Studi Qur’an dikalangan Orientalis, serta kritik analisis terhadap kajian orientalis.Kata Kunci: Kodifikasi, Pendidikan dan Hukum Islam

The Concept of Mediation in the Perspective of Islamic Law and Law in Indonesia Arminsyah; Dasrianto, Vito; Mahmudi, Elva
AJIS: Academic Journal of Islamic Studies Vol. 9 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/ajis.v9i2.11995

This research aims to explore and analyze the concept of mediation in the perspective of Islamic law and how it is applied in Indonesian legislation. The main focus is to understand the similarities and differences between the principles of mediation in Islamic law and the mediation regulations applicable in Indonesia, as well as the implications for dispute resolution. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data was collected through a literature study that included Islamic law literature, Indonesian legislation, and other relevant documents. The analysis was conducted by comparing the principles of mediation in Islamic law with the provisions contained in Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution and the regulations of the Supreme Court of Indonesia related to mediation. The results show that mediation in the perspective of Islamic law emphasizes the principles of justice, equality, and cooperation that are in line with sharia values. On the other hand, Indonesian legislation regulates mediation as an effective and efficient alternative to dispute resolution. Although there are some differences in the procedures and implementation, in general these two legal systems have the same goal, which is to achieve fair and peaceful dispute resolution. This research also found that the integration of the concept of mediation in Islamic law with mediation regulations in Indonesia can enrich and improve the effectiveness of dispute resolution in Indonesia.

Implementing the Concept of Co-Parenting in Divorce Cases: An Analysis Using the Maslahah Approach Turnip, Ibnu Radwan Siddik; Harahap, Sumper Mulia; Talli, Abdul Halim; Arminsyah, Arminsyah; Sebyar, Muhamad Hasan
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 9 No 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v9i2.10117

This study aims to analyze the application of child rights protection in divorce decisions at the Cirebon Religious Court and explore ways to optimize this protection using the maslahah approach. Divorce significantly impacts the physical and mental development of children, often resulting in a weakened next generation due to the lack of fulfillment of children's rights post-divorce. The research employs a normative juridical method, incorporating statute, case, and conceptual analyses to provide a comprehensive understanding of the current legal landscape and its shortcomings. The findings reveal that while the inclusion of children's rights in divorce decisions is crucial, it remains optional rather than mandatory. This oversight leaves many children vulnerable, as their rights are not consistently safeguarded in the aftermath of their parents' separation. Currently, no regulation mandates the inclusion of children's rights in divorce decrees, limiting judges to act only on explicit petitions. This study highlights the effectiveness of the Maslahah approach in ensuring that children's rights are prioritized, recommending significant legal reforms to make the inclusion of these rights mandatory in divorce rulings. Such reforms would provide a robust legal foundation to safeguard children's human rights post-divorce, covering aspects such as education, health, and protection from parental conflict. By implementing these recommendations, we can enhance the well-being of children affected by divorce and ensure their rights are consistently protected.

Rekonstruksi Filsafat Hukum Islam di Era Kontemporer: Analisis Terhadap Tantangan dan Peluang Arminsyah
EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 5 No. 2 (2025): June-September 2025
Publisher : Association of Islamic Education Managers (Permapendis) Indonesia, North Sumatra Province

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56832/edu.v5i2.1419

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Era kontemporer ditandai oleh perubahan sosial, politik, dan teknologi yang pesat, menuntut respons baru dari berbagai sistem nilai, termasuk hukum Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis upaya rekonstruksi filsafat hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman modern sekaligus menggali peluang yang dapat dimanfaatkan untuk penguatan relevansi hukum Islam dalam kehidupan global saat ini. Melalui pendekatan kualitatif dan kajian pustaka terhadap karya-karya pemikir hukum Islam kontemporer, ditemukan bahwa rekonstruksi diperlukan untuk merevitalisasi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan rasionalitas dalam kerangka maq??id al-syar?‘ah. Tantangan utama meliputi resistensi terhadap pembaruan, benturan dengan sistem hukum positif, dan krisis epistemologis. Namun demikian, peluang terbuka lebar melalui dialog antarperadaban, pendekatan multidisipliner, serta penguatan basis etika dan moral dalam hukum Islam. Penelitian ini merekomendasikan model filsafat hukum Islam yang dinamis, kontekstual, dan inklusif sebagai upaya menjawab kebutuhan zaman tanpa mengabaikan akar tradisi normatifnya.

War Crimes and Human Rights Violations through the Lens of Maqāṣid al-Syarī‘ah: A Normative and Ethical Analysis Arminsyah Arminsyah; Siti Arifah Syam
Bulletin of Indonesian Islamic Studies Vol. 4 No. 2 (2025): Bulletin of Indonesian Islamic Studies
Publisher : KURAS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51214/biis.v4i2.1594

The crime of war is one of the most egregious violations of international humanitarian law and basic human rights (HAM), significantly affecting individual lives and global stability. From an Islamic perspective, human rights violations—especially in the context of armed conflict—can be analyzed through the lens of Maqāṣid al-Syarī‘ah, which seeks to protect five fundamental principles: religion (din), life (nafs), intellect ('aql), lineage (nasl), and wealth (mal). This research aims to examine war crimes from the perspective of Maqāṣid al-Syarī‘ah and evaluate the extent of human rights violations in warfare that contradict sharia values. Utilizing a qualitative approach and normative descriptive analysis of various international legal documents along with both classical and contemporary Islamic literature, this study concludes that war crimes—including mass killings, torture, rape, and the destruction of civilian infrastructure—directly undermine the primary objectives of sharia, which are to safeguard life and uphold human dignity. Ultimately, this research affirms that Islam categorically prohibits all forms of destructive violence against human values. Furthermore, Maqāṣid al-Syarī‘ah can serve as a normative framework for developing ethical solutions to war crimes on an international scale.

PERSFEKTIF ISLAM, UNDANG-UNDANG 1945 DAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG HAK BURUH Arminsyah, Arminsyah
Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol 7 No 2 (2022): Januari - Juni
Publisher : Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas Pembangunan Panca Budi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54248/alhadi.v7i2.4250

Kajian mengenai buruh dan hak-hak yang melekat padanya tak pernah sunyi, pasalnya masih banyak yang belum mengetahui hak-hak buruh dalam Islam dan Perundang-undangan di Indonesia, tulisan ini mendeskripsikan tentang hak-hak buruh dalam persefektif Islam, undang-undang 1945 dan Undang-undang nomor 13 tahun 2013, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research dengan pendekatan Islam dan perundang-undangan di Indonesia. Penting dipahami hak-hak yang harus dipenuhi majikan/perusahaan/lembaga sebelum mempekerjakan buruh/pekerja.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGA LISTRIKAN DAN FATWA MUI NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG HUKUM MENCURI ARUS LISTRIK Arminsyah, Arminsyah; Mahamudi, Elva; Dasrianto, Vito
Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol 8 No 1 (2022): Juli - Desember
Publisher : Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas Pembangunan Panca Budi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54248/alhadi.v8i1.4538

Studi ini megkaji tentang KUHP Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian yang dalam pengertian tersebut memiliki salah satu unsur untuk dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang. Pengertian barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, uang, baju, kalung, daya listrik, dan gas. Banyaknya pemberitaan mengenai tindak pidana pencurian diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian tenaga listrik biasanya dilakukan oleh beberapa oknum, dari kalangan pemakai rumah tangga maupun dari kalangan pengusaha, tetapi ternyata tidak terbatas itu saja, di tempat Ibadah seperti Mesjid juga ditemukan praktek pencurian arus listrik, jika dilihat kasus semacam ini mempunyai alasan yang bermacam ragam, diantaranya adalah tidak menginginkan membayar yang lebih dari seharusnya, padahal pemakaian listrik yang melebihi batas tenaga listrik yang telah ditentukan atau disepakati itu merupakan suatu tindak pidana dan ada yang samasekali semata-mata mengambil langsung dari tiang listrik tanpa meteran

Alih Fungsi Harta Benda Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perwakafan Di Indonesia Dasrianto, Vito; Mahmudi, Elva; Arminsyah, Arminsyah
Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol 9 No 1 (2023): Juli - Desember
Publisher : Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas Pembangunan Panca Budi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54248/alhadi.v9i1.4800

This objective discusses the transfer of functions of waqf assets in the perspective of Islamic law and waqf law in Indonesia. In the fiqh literature, there is a difference of opinion among scholars regarding the prohibition of selling or converting waqf assets. Some scholars interpret this prohibition literally, thus arguing that waqf assets, such as mosques and mosque equipment, may not be sold or exchanged, even if they are no longer usable. However, there are scholars who understand that the prohibition only applies to waqf that can still be utilised, while old waqf that is no longer useful may be sold or exchanged. This opinion is particularly adopted by scholars who follow the school of Ahmad bin Hanbal, as explained in Ibn Qudamah's al-Muqni. Meanwhile, the Constitution of Islamic Law (KHI) explains that waqf assets basically cannot be changed or used other than the waqf pledge. However, there is a dispensation mechanism that allows the transfer of the function of waqf property with the approval of the sub-district Religious Affairs Office, the Sub-district Ulema Council, and the local Sub-district Head, provided that the reason for the transfer is in accordance with the public interest or because the waqf property is no longer in accordance with the waqf pledge. Waqf Law No. 41/2004 also regulates the transfer of waqf property functions. In principle, waqf assets are prohibited from being used as collateral, confiscated, granted, sold, inherited, donated, and transferred in other forms. However, there is an exception if the waqf asset is used for the public interest in accordance with the general spatial plan and does not conflict with Islamic law. Waqf assets that undergo a change in status must be exchanged for assets that have at least the same benefits and exchange value as the original waqf assets.

PERWAKAFAN DALAM KONSEP HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Dasrianto, Vito; Mahamudi, Elva; Arminsyah, Arminsyah
Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol 8 No 1 (2022): Juli - Desember
Publisher : Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas Pembangunan Panca Budi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54248/alhadi.v8i1.4539

Ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW yang sedikit menjelaskan tentang konsep wakaf dapat menjadi pedoman bagi para ahli fikih Islam. Sejak zaman Khulafa'ur Rasyidin sampai sekarang, dalam pembahasan dan pengembangan hukum wakaf menggunakan metode eksplorasi hukum (ijtihad). Oleh karena itu, sebagian besar hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, maslahah al-mursalah dan lain-lain. Penafsiran yang sering dilontarkan oleh para ulama, wakaf ini sangat identik dengan sadhaqahjariyyah, yaitu suatu amalan ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih dapat dimanfaatkan oleh kehidupan manusia. Berdasarkan konsep hukum Islam tentang wakaf harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tentang wakaf. dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang telah kami uraikan tadi, maka Pemerintah dan Nazhir harus mampu dan konsisten menjalankan peraturan tersebut dalam pengelolaan, pengawasan dan pengembangan tanah wakaf, barulah masyarakat akan merasakan pentingnya lembaga wakaf dalam kehidupannya. Maka, jika selama ini lembaga nazhir dikenal tidak profesional dan tidak aman terhadap harta benda wakaf yang dipercayakan kepadanya, maka nazhir akan terkubur dengan sendirinya. Dan ke depan, wakaf akan menjadi jawaban yang paling konkrit terhadap permasalahan sosial, khususnya peningkatan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search