Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Banua Law Review Journal of Lex Theory (JLT) DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Journal of Progressive Law and Legal Studies JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
Faishal, Achmad
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah

 1 
Penyalahgunaan Wewenang sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi Ekasari*, Devy Silvana; Muhjad, Muhammad Hadin; Faishal, Achmad
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25241

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah  Untuk memberikan analisis mengenai pembedaan penerapan penyalahgunaan wewenang yang diatur ketentuan pasal 3 UU PTPK; serta Untuk memberikan analisis apakah penerapan penyalahgunaan wewenang dalam kasus tindak pidana korupsi melalui pelaksanaan pasal 21 UU AP. Adapun metode penelitian yang digunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan Perundang-Undangan dan Juga Pendekatan Kasus tipe penelitian yang digunakan deskriptif . hasil dari penelitian ini adalah bahwa pembedaan penerapan penyalahgunaan wewenang yang diatur ketentuan pasal 3 UU PTPK terletak pada perumusan pasal tersebut yaitu mencantumkan kalimat “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagai  bagian dari inti delik (bestanddeel delict) dalam Pasal 3 UU PTPK. Yang kedua  Pengujian penyalahgunaan wewenang dalam norma Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memiliki pengertian adanya kesempatan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada pejabat pemerintahan (subjek norma) yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang (baik dalam keputusan, tindakan dan/atau diskresi) dalam menjalankan tugas pelayanan publik (administrasi pemerintahan) yang bertolak dari keberatan terhadap hasil pengawasan APIP berupa terdapatnya kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, untuk dapat menyelesaikan secara administrative
Tugas Komisaris Pada BUMD Perseroda Dalam Konteks Hubungan Dan Tata Kerja Fitriani*, Linda Rezky; Usman, Rachmadi; Faishal, Achmad
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25283

Abstract

tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan dan tata kerja antara komisaris  dengan Direksi Perseroan Daerah (Perseroda) serta fungsi tugas pengawasan yang dilakukan komisaris terhadap Direksi Perseroan Daerah (Perseroda). Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan bahan hukum yang digunakan adalah tentang Undang Undang Perusahaan Daerah, Tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan peraturan yang terkait dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah pada prinsipnya struktur tata Kelola BUMD khususnya Perseroda sejalan dengan konsep Good Corporate Governance yang memisahkan secara tegas antara fungsi pengawasan dan yang diawasi Namun, dalam implementasinya belum sepenuhnya organ perusahaan (BUMD) berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya, terutama dalam rangka mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sehingga perlu Pengawasan Perseroda langsung yang dilakukan oleh Pegawai Pemerintah Daerah sebagai bagian dari tugas dan fungsinya, tidak hanya sekedar pembinaan.yang kedua. Dewan Komisaris harus bertindak sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang diberikan dan diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai pihak pengawas operasional perusahaan.apabila diluar kapasitas dapat dikategorikan dalam doktrin Piercing of Corporate veil. Sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum secara pribadi baik menurut hukum pidana maupun hukum perda
Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Diversi Putri, Sukmandari; Syaufi, Ahmad; Faishal, Achmad
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.26664

Abstract

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Fokus permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah Bagaimana penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Apakah syarat-syarat pelaksanaan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memenuhi rasa keadilan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, diversi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang berfokus pada pemulihan dan reintegrasi anak, dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan memperhatikan perlindungan hak-hak anak. Diversi bertujuan untuk mencegah penghukuman pidana yang berlebihan, memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki. Adanya syarat diversi yang kemudian memunculkan batasan terhadap pelaksanaan diversi dapat dikatakan tidak sesuai dengan konsep keadilan restoratif yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak serta tujuan SPPA Yang mana nilai utama Keadilan Restoratif adalah penyembuhan, pemulihan keadaan dan bukan pembalasan, pembelajaran moral, pengampunan dan tanggung jawab dan tujuan SPPA yang dibuat untuk lebih melindungi Hak-Hak Anak baik sebagai pelaku maupun korban.
Co-Authors Agus Mulyawan, Agus Ahmad Syaufi Ainun Jariah Ekasari*, Devy Silvana F. Dirun, Wikarya Fathanah, Sri Fitriani*, Linda Rezky Muhammad Hadin Muhjad, Muhammad Hadin Mustika, Cindyva Thalia Nugroho, Danang Agung Pamungkas, Agung Putri, Sukmandari Rachmadi Usman, Rachmadi Saprudin Saprudin, Saprudin Suprapto Suprapto Suprapto Suprapto Tornado, Anang Shophan