Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Unes Law Review Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Edu Dharma Journal: Jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat Banua Law Review Journal Of Human And Education (JAHE) Journal of Progressive Law and Legal Studies Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) International Journal of Law and Society
Agus Mulyawan, Agus
AKBID Sari Mulia Banjarmasin
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Adaptasi Kehidupan Baru di Era Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Mulyawan, Agus; Kristian, Kristian
Banua Law Review Vol 2, No 1 (2020): October
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.797 KB) | DOI: 10.32801/balrev.v2i1.11

Abstract

Dalam Undang-Undang Kebencanaan terdapat 3 (tiga) klasifikasi bencana, yakni Bencana Alam, Bencana Non Alam, dan Bencana Sosial. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan sebuah virus/wabah yang menyebar di area geografis yang luas yang disebut dengan Epidemi. Epidemi dimaksud dalam Undang-Undang Kebencanaan terkategori sebagai sebuah bencana non alam. Karakteristik Undang-Undang Kebencanaan di Negara Indonesia dalam rangka penanggulangan bencana belum merinci secara jelas mekanisme pencegahan dan penanganan bencana antara bencana alam, non alam dan bencana sosial. Sistem penormaan di negara Indonesia mengatur tugas dalam pelaksanaannya secara terintegrasi yang dipahami sebagai aktivitas penanggulangan saat sebelum terjadi bencana, saat tanggap darurat dan setelah terjadi bencana, yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari, dan memulihkan diri dari dampak bencana. Dalam perkembangan saat ini perlu sebuah regulasi yang mengatur mekanisme penanggulangan pada tiap-tiap kategori bencana. Penanganan bencana alam ternyata mengalami hal yang tidak sama ketika negara dihadapkan pada penyelesaian dan penanggulangan masalah bencana non alam (epidemi). Kebijakan adaptasi kehidupan baru di era pandemi Covid-19 secara hukum memerlukan adanya sebuah norma yang secara jelas menggambarkan kondisi masyarakat yang teratur, tertib dan sadar hukum. Kehidupan baru masyarakat diwajibkan pada kepatuhan dan ketaatan melaksanakan segala bentuk ketentuan yang diatur dalam aturan protokol kesehatan. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar disisi lain tentu menyebabkan berbagai aspek kehidupan ikut terdampak. Pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Pandemi ini telah mengubah cara hidup manusia dari sesuatu yang sebelumnya tidak lumrah dilakukan kini menjadi sebuah kewajaran dan kewajiban. Oleh karenanya perlu dibentuk aturan pengetatan protokol kesehatan oleh pemerintah di daerah agar masyarakat tetap produktif serta aman dari Covid-19.
GAMBARAN TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN POST VAKSINASI COVID-19 Mulyawan, Agus; Sekarsari, Rita; Nuraini, Nuraini; Budi, Eriyono
Edu Dharma Journal :Jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat Vol 5, No 2 (2021): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52031/edj.v5i2.175

Abstract

ABSTRACT Covid-19 is still a serious world problem with the number of cases still rising and falling every day. In response to this, the government is currently aggressively humiliating the Covid-19 Vaccination program and at the same time encouraging the public to continue to carry out health protocols such as wearing masks, washing hands and maintaining distance. This study aims to describe the level of community compliance in the application of post-Covid-19 vaccination health protocols in the Pakuhaji Health Center Work Area. The design in this study was cross sectional. Data collection using online and manual questionnaires. The sample is 85 respondents who have been vaccinated against Covid-19 to 1 or 2, respondents were taken by purposive sampling technique. The results obtained as many as 17 respondents (20%) in the non-compliant category and 68 respondents (80%) in the obedient category. And based on the characteristics of the respondents age, gender, and education. Based on this study, it was found that respondents with early adulthood (18-40 years) were more obedient to the implementation of health protocols. based on gender, female respondents were much more obedient in implementing health protocols and furthermore based on education level, respondents with middle to high education levels were much more obedient in implementing health protocols. ABSTRAK Covid-19 hingga saat ini masih menjadi permasalahan dunia yang serius dengan jumlah kasus yang masih naik turun setiap harinya. Dalam menanggapi hal tersebut pemerintah saat ini sedang gencar malukan program Vaksinasi Covid-19 dan sekaligus menganjurkan masyarakat untuk tetap melakukan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan manjaga jarak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan post Vaksinasi Covid-19 di Wilayah Kerja Puskesmas Pakuhaji. Desain pada penelitian ini adalah cross sectional. Pengumpulan data menggunakan kuesioner secara online dan manual. Sample berjumlah 85 responden yang sudah vaksinasi Covid-19 ke 1 atau 2, responden diambil dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian didapatkan sebanyak 17 responden (20%) dengan kategori tidak patuh dan 68 responden (80%) dengan kategori patuh. Dan berdasarkan karakteristik responden usia, jenis kelamin, serta pendidikan. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan responden dengan usia dewasa awal (18-40 tahun) lebih patuh terhadap penerapan protokol kesehatan. Selain itu berdasarkan jenis kelamin, responden perempuan jauh lebih patuh dalam penerapan protokol kesehatan dan selanjutnya berdasarkan tingkat pendidikan, responden dengan tingkat pendidikan menenga hingga tinggi jauh lebih patuh dalam penerapan protokol kesehatan.
Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah Farina, Thea; Nugraha, Satriya; Mulyawan, Agus; Wijaya, Andika
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1852

Abstract

Penerapan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam telah menjadi subjek penting dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Peluang yang kiranya sangat berkaitan dengan penerapan hukum adat mencakup peningkatan pelestarian lingkungan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Hukum adat juga memberikan landasan bagi praktik-praktik pengelolaan yang berkelanjutan, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, dan mempromosikan ketahanan lokal. Namun, penerapan hukum adat juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seharusnya masyarakat adat mendapatkan perlindungan hak terhadap tantangan utama sulitnya mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap Hutan Adat sebagai sumber daya alam di Kalimantan Tengah menurut perspektif hukum adat. Menurut hasil penelitian, konflik kepentingan antara masyarakat adat dan pihak-pihak lainnya seperti pemerintah, serta ketidaksesuaian dengan kerangka hukum nasional menjadi pemicu permasalahan antara Masyarakat adat dan pemerintah. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pemerintah seharusnya memegang kepentingan untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hukum adat, serta memperkuat keterkaitan antara hukum adat dan hukum formal. Langkah-langkah tersebut dapat menciptakan kerangka kerja yang inklusif dan berkelanjutan bagi pengelolaan sumber daya alam, yang menghargai pengetahuan lokal, mendorong partisipasi masyarakat, dan memperkuat resiliensi ekosistem dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatn hutan adat sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan.
Challenges and Opportunities in Implementing Disability Rights: Policy Evaluation and Access To Welfare For Persons With Disabilities Mulyawan, Agus
International Journal of Law and Society Vol. 2 No. 1 (2025): International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v2i1.236

Abstract

Persons with disabilities represent a diverse segment of society, facing unique challenges in accessing public services such as education, healthcare, and employment. In response, Indonesia ratified the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) through Law No. 19 of 2011, which serves to promote, protect, and ensure equal rights and fundamental freedoms for individuals with disabilities. This commitment led to the enactment of Law No. 8 of 2016, replacing an earlier, more compassionate framework with one emphasizing equality and the protection of rights for persons with disabilities. The law defines individuals with disabilities as those facing long-term physical, intellectual, mental, or sensory limitations and emphasizes the necessity of special protections to uphold their rights and prevent discrimination. The method used in this study is a normative legal research method. This study evaluates the effectiveness of disability rights protection policies in Indonesia, revealing significant challenges despite the legal framework established by Law No. 19 of 2011. Access to education, healthcare, and employment remains limited due to inadequate facilities, discriminatory practices, and social stigma. Effective solutions require strengthening the legal framework, increasing awareness, and involving the disability community in policy planning. Furthermore, robust monitoring and enforcement mechanisms are essential for safeguarding rights. To enhance protections, improved coordination among ministries, ongoing training for service providers, inclusive education practices, and recognition of employers who hire individuals with disabilities are critical. These measures are vital for fostering a more equitable society and ensuring the rights of persons with disabilities are upheld sustainably.
KAMPANYE KESADARAN HUKUM MELAWAN REVENGE PORN DALAM MELINDUNGI KELOMPOK RENTAN WANITA DAN ANAK DI KOTA PALANGKA RAYA Mulyawan, Agus; Jalianery, Joanita; Kristanto, Kiki; Kristian, Kristian; Yestati, Ariani; Putri, Aprilia; Kristanto, Natanael; Khistiany Yoessandy, Novarianty; Ayu Yolanda, Sintia; Lukas, Yuapri
Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Vol. 4 No. 11 (2025): Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)
Publisher : CV SWA Anugerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8765/krepa.v4i10.11898

Abstract

Abstract Adolescent women and children are vulnerable groups who are often subjected to various forms of legal violations, especially in the context of violence, exploitation and discrimination. Legal awareness campaigns are one of the effective strategies in increasing their understanding of legal rights and available protection mechanisms. This study aims to analyze the effectiveness of legal awareness campaigns in protecting adolescent women and children from legal threats that can harm them. The method used in this research is the Empirical Juridical approach with data collection techniques through interviews, observations, and literature studies. The results show that legal awareness campaigns involving community-based legal education, socialization through social media, and active participation from various stakeholders, such as government agencies, non-governmental organizations, and schools, have a significant impact in increasing understanding and legal awareness among adolescent women and children. Keywords: Protection, Revenge porn, Sexual Violence, Women and Children. Abstrak Kelompok remaja wanita dan anak merupakan kelompok rentan yang sering menjadi sasaran berbagai bentuk pelanggaran hukum, terutama dalam konteks kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Kampanye kesadaran hukum menjadi salah satu strategi efektif dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap hak-hak hukum serta mekanisme perlindungan yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kampanye kesadaran hukum dalam melindungi remaja wanita dan anak dari ancaman hukum yang dapat merugikan mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye kesadaran hukum yang melibatkan pendidikan hukum berbasis komunitas, sosialisasi melalui media sosial, dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta sekolah, memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan remaja wanita dan anak. Kata kunci: Perlindungan, Revenge porn, Kekerasan Seksual, Wanita, dan Anak.
Monitoring and Review of Regional Regulations in Indonesia that Ensure Legal Certainty Mulyawan, Agus; Faishal, Achmad; Suprapto, Suprapto; Saprudin, Saprudin
Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 3 № 02 (2025): Journal of Progressive Law and Legal Studies
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jplls.v3i02.1754

Abstract

This research aims to analyze the monitoring and review of regional regulations to ensure the relevance, effectiveness, and harmonization of local legal products with the needs of the community and the prevailing legal hierarchy. The absence of clear provisions regarding the mechanisms for monitoring and reviewing in Law No. 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations hinders the realization of a harmonious and consistent legal system. This study employs a normative legal approach, analyzing theories of legal certainty, utility, legal systems, and legisprudence. The findings indicate that Law No. 12 of 2011 on the Formation of Laws and Regulations, as amended by Law No. 15 of 2019 and Law No. 13 of 2022, only regulates the monitoring and review of statutes (laws), without encompassing subordinate regulations, including Regional Regulations (Perda). The study reveals a legal vacuum regarding the mechanisms for monitoring and reviewing Perda, which leads to ambiguities in authority, procedures, and the implementation of evaluations across different levels of government. Consequently, the process is often conducted subjectively, without a uniform and systematic legal reference. To establish a regulatory model for the monitoring and review of Perda that ensures legal certainty, an integrated approach is required—one that combines normative juridical, evaluative-participatory, and data-based methodologies. In this context, three applicable models are identified: (1) a model that adopts the existing monitoring mechanism for statutes; (2) the Regulatory Impact Analysis (RIA) model; and (3) the ROCCIPI analysis model (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology). Furthermore, the selective review approach within the Sunset Clause model may be integrated into both the RIA and ROCCIPI frameworks to strengthen the effectiveness of periodic and systematic evaluations of Perda.
Optimalisasi Advokasi Hukum: Memastikan Hak-Hak Anak Binaan Melalui Penyuluhan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangka Raya Mulyawan, Agus; Nugraha, Satriya; Susilowati, Eny
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 4 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i4.495

Abstract

Penyuluhan hukum tentang pemenuhan hak-hak anak binaan merupakan upaya untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada anak-anak yang berada dalam sistem peradilan anak atau anak yang sedang menjalani hukuman penjara. Fenomena ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak-hak mereka yang berada dalam sistem peradilan. Pentingnya hak-hak anak binaan seperti: Perlindungan Hak Asasi Anak, Pemahaman terhadap Proses Hukum, Penghapusan Diskriminasi, Akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan, Rehabilitasi dan Reintegrasi, Pencegahan Kekerasan dan Eksploitasi dan Pemberdayaan Anak-Anak Binaan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Metode Service Learning (SL). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana anak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang sesuai dengan hak-hak mereka. Ini juga merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan anak-anak daripada hukuman semata
SENGKETA JUAL BELI TANAH BERSTATUS SURAT KETERANGAN TANAH: KEDUDUKAN HUKUM DAN PENYELESAIANNYA DALAM REGULASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT DAYAK Setiawan, Ahmad; Mulyawan, Agus; Ali, Nuraliah
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.780

Abstract

Disputes over land occur in almost every region in Indonesia. One of the cases of legal problems in the field of buying and selling land is the dispute over the sale and purchase of land with the status of a land certificate with overlapping ownership. Dispute resolution methods are litigation or through court and non-litigation or outside the court such as through Nganju Dayak customary law. This study aims to examine how the legal position of land ownership certificates (SKT) is in the perspective of positive law in Indonesia and how to resolve it according to the Adat law of the Dayak Ngaju of Central Kalimantan. This type of research is empirical juridical legal research. The types or sources of data used are primary data and secondary data. The research instruments used were interviews and library research. Data obtained based on library research and field data were analyzed by qualitative descriptive analysis. The position of SKT is based on positive law in Indonesia as stated in Article 76 paragraph (3) Permenag No.3/1997, a certificate of rights does not meet the requirements to be considered a statement of physical ownership of a land parcel if it does not fulfill the six specified conditions. Land which is based only on HCS ownership, does not have sufficiently strong evidence of ownership of the land and is directed to increase the legality of ownership certificates or SHM as proof of ownership that is authentic and legal with legal certainty. Settlement of land sale and purchase disputes based on customary law of the Dayak Nganju through Kedamangan Jekan Raya is pursued by prioritizing the peace process and prioritizing the principle of kinship, the decision does not cause resentment and dissatisfaction, without resentment which ends in the breakup of good relations between the two.
TICAK KACANG DALAM TRADISI ADAT DAYAK: TINJAUAN KESESUAIAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM Mulyawan, Agus; Ali, Nuraliah; Kristian, Kristian; Kurniawan, Oktarianus; Wijaya, Andika
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.789

Abstract

Perkawinan picak kacang dijadikan solusi bagi pasangan yang tertangkap kumpul kebo dan juga memberikan waktu bagi pihak laki-laki untuk mengumpulkan dana yang cukup sampai bisa memenuhi syarat utama perkawinan adat Dayak nganju. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana perkawinan picak kacang ini membatasi hal-hal yang dilegalkan oleh perkawinan, kekuatan hukum, dan kesesuaiannya ditinjau dari Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum Islam. Penelitian hukum yuridis empiris tipe yuridis sosiologis ini bertujuan untuk melihat bagaimana tinjauan kesesuaian undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam pada perkawinan ticak kacang dalam tradisi adat Dayak. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Instrumen penelitian yang digunakan yakni studi Pustaka dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini lebih menekankan pada pengelolaan data primer dan data sekunder yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengakuan negara melalui Undang-Undang terhadap keberadaan hukum adat menjadi penegasan terkait keberadaan perkawinan picak kacang sebagai perkawinan lokal yang merupakan salah satu wujud adat dan tradisi karena perkawinan juga dianggap bagian dari adat dan dilaksanakan secara adat pula. Dalam hukum Islam sendiri perkawinan picak kacang yang merupakan tradisi dikatakan sebagai urf Al ‘adatu muhakamah artinya adat itu bisa diterima dan menjadi hukum jika sudah menjadi kesepakatan. Keberadaan perkawinan dalam hukum islam merupakan suatu ajaran yang penting. Kaidah-kaidah penyerapan adat dalam Islam terdiri atas tiga kaidah yakni tahrim, taghyir, dan tahmil.
PENYULUHAN HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA MEDIA SOSIAL SEBAGAI HAK ASASI WARGA NEGARA BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA Mulyawan, Agus; Nugraha, Satriya; Susilowati, Eny
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2024): Volume 5 No. 3 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i3.30602

Abstract

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh semakin pentingnya pemahaman mengenai hak kebebasan berpendapat di media sosial sebagai salah satu hak asasi warga negara, khususnya bagi mahasiswa. Mahasiswa, sebagai generasi muda dan pengguna aktif media sosial, perlu dibekali dengan pengetahuan hukum yang memadai agar dapat memanfaatkan kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa Universitas PGRI Palangka Raya mengenai batasan dan implikasi hukum dari kebebasan berpendapat di media sosial. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan ini adalah ceramah interaktif yang melibatkan diskusi dan tanya jawab, serta penyebaran materi edukatif melalui media cetak dan digital. Metode yang digunakan adalah penyuluhan melalui pendekatan Service Learning. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman mahasiswa terhadap hak kebebasan berpendapat dan batasan hukumnya di media sosial. Mahasiswa juga menunjukkan kesiapan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam aktivitas sehari-hari di media sosial. Dengan demikian, penyuluhan hukum ini berhasil menciptakan lingkungan akademik yang lebih sadar hukum dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial.
Co-Authors Ali, Nuraliah Andika Wijaya, Andika Ayu Yolanda, Sintia Budi, Eriyono Faishal, Achmad Farina, Thea Joanita Jalianery Khistiany Yoessandy, Novarianty Kristanto, Kiki Kristanto, Natanael Kristian, Kristian Kurniawan, Oktarianus Lukas, Yuapri Nuraini Nuraini Putri, Aprilia Saprudin Saprudin, Saprudin Satriya Nugraha Sekarsari, Rita SETIAWAN, Ahmad Suprapto Suprapto Susilowati, Eny Yestati, Ariani