Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : PALAR (Pakuan Law review)

PROBLEMATIKA KEBIJAKAN HET MINYAK GORENG PADA PASAR TRADISIONAL DAN RITEL MODERN Kamal, Muhammad Irsyad; Rusly, Benny; Adriaman, Mahlil
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i3.9004

Abstract

AbstrakThe purpose of this study is to determine how the implementation of the Maximum Retail Price (HET) Policy for cooking oil is applied in traditional markets and modern retailers when viewed from the perspective of the Business Competition Law, as well as the impact of this policy on traditional market traders. The research method used is normative juridical. In normative juridical research, library research is utilized as the primary relevant secondary data source. The data analysis method used is qualitative. The overall data obtained by the author is processed using descriptive data analysis. The Maximum Retail Price (HET) policy for cooking oil is a government policy to suppress the increase in cooking oil prices. The HET policy for cooking oil has an impact on the business competition between traditional markets and modern retailers. Indonesia has Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. In Minister of Trade Regulation No. 6 of 2022 concerning the Determination of Maximum Retail Prices (HET) for palm cooking oil, it is considered to benefit only modern retail and harm traditional markets. This policy is contradictory to Law No. 5 of 1999. In reality, some practices can lead to unhealthy business competition between traditional markets and modern retail. Keywords: Business Competition Law, Traditional Market, Modern Retailers, Maximum Retail Price (HET), Cooking Oil. AbstrakTujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak goreng di terapkan pada pasar tradisional dan ritel modern jika ditinjau dari Hukum persaingan Usaha serta bagaimana dampak yang ditimbulkan kebijakan tersebut kepada pedagang pasar teradisional. Meotde penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pada penelitian yuridis normative menggunakan literatur kepustakaan sebagai data skunder yang relevan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Pengolahan keseluruhan data yang telah diperoleh oleh penulis menggunakan tipe data deskriptif. Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menekan kenaikan harga minyak goreng. Kebijakan HET minyak goreng memberikan dampak dalam persaingan usaha antara pasar tradisional dan Ritel modern. Indonesia memiliki Undang-undang No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng sawit yang dianggap hanya menguntungkan ritel modern dan merugikan Pasar Tradisional. Kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-undang no 5 tahun 1999. Dalam kenyataan dilapangan terdapat praktek yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat antara pasar tradisional dan ritel modern. KataKunci: Hukum Persaingan Usaha, Pasar tradisional, Ritel Modern, Harga Eceran Tertinggi (HET), Minyak Goreng
PERLINDUNGAN DEBITUR TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG FIDUSIA Tanjung, Prima Pratama; Suryamizon, Anggun Lestari; Adriaman, Mahlil
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i3.8816

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan debitur pengguna jasa dalam perjanjian kredit Undang-undang Fidusia antara PT. BCA Finance Kota Bukittinggi dengan debitur dalam persidangan di pengadilan negeri Bukittinggi yang menyatakan bahwa debitur telah melangggar Undang-undang Fidusia. selanjutnya debitur mengajukan tuntutan kepada Pengadilan bahwasannya debitur tidak melakukan pelanggaran Fidusia dan hanya lalai dalam melakukan pembayaran cicilan.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep UU Fidusia yang menjelaskan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengumpulan data dan analisis dilakukan dengan metode kualitatif serta pendekatan deskriptif-analisis.Peneliti menemukan bahwa pelanggaran yang di lakukan oleh debitur bukan sepenuhnya menjadi kronologi hukum yang dapat memberatkan debitur, justru meningkatkan perlindungan debitur dalam jaminan perlindungan konsumen di pengadilan tinggi dan tidak adanya pelanggaran Fidusia yang dilakukan oleh debitur disebabkan debitur hanya melakukan kelalaian dalam pembayaran bukan dalam pemindahan alih kendaraan. Sehingga, keputusan persidangan tersebut  yaitu debitur hanya membayar tagihan tanpa denda. Kata Kunci: BCA Finance Kota Bukittinggi; Debitur: Fidusia AbstractThis research aims to explain the protection of service user debtors in the Fiduciary Law credit agreement between PT. BCA Finance City of Bukittinggi with the debtor in a trial at the Bukittinggi district court stating that the debtor had violated the Fiduciary Law. then the debtor submits a claim to the Court that the debtor did not commit a Fiduciary violation and was only negligent in making installment payments. ownership of the object. Data collection and analysis were carried out using qualitative methods and a descriptive-analytic approach.The researcher found that the violations committed by debtors were not entirely a legal chronology that could incriminate debtors, instead they increased debtor protection in consumer protection guarantees in high courts and there were no Fiduciary violations that carried out by the debtor because the debtor only made a negligence in payment, not in transferring the vehicle. Thus, the decision of the trial is that the debtor only pays bills without fines. Keyboard: BCA Finance Kota Bukittinggi; Debitur: Fidusia.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP KARYA FOTOGRAFI YANG DIPLAGIASI DENGAN CARA DIGITAL IMAGE FORENSIC BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA Irza, Muhammad Daffa; Rusly, Benny; Adriaman, Mahlil
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i3.9065

Abstract

Abstracttujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui bagaiaman peneyelesaian sengketa dan petimbangan hakim dalam memutuskan perkara terkait plagiasi yang menggunakan digital image forensik. Adapun masalah dalam penelitian ini ialah Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat hukum itu sendiri harus menyesuakan adaptasi yang memberikan kepastian kepada masyarakatnya. Undang-undang hak cipta memberikan perlindungan karya yang lahir dalam pikiran seseorang dan tentunya ini sangat berguna untuk melindungi kekayaan inteltual sebagai penghargaan kontribusi seseorang kepada masyarakat. Adapun Metode yang digunakan adalah metode normatif yuridis, metode ini merupakan mengkaji bahan yang berbasiskan kepustakan, adapun hasil penelitian ini adalah bahwa penyelesaian sengketa yang di lakukan terdapat dua jalur yaitu litigasi dan non litigasi kemudian bahwa pertimbangan hakim yang mengunakan teori plagiarisme sudah tepat dan akan menjadi yurisprudensi keduepanya. Kata kunci : Hak Cipta ; Digital Image Forensic AbstractThe aim of this research is to find out how the judge decides and considers decisions in deciding cases related to plagiarism using digital image forensics. The problem in this research is that technological developments are so rapid that the law itself must adapt to provide certainty to society. Copyright law provides protection for works that are born in a person's mind and of course this is very useful for protecting intellectual property as an appreciation for a person's contribution to society. The method used is a normative juridical method, this method is to examine literature-based material. The results of this research are that there are two paths to the resolution, namely litigation and non-litigation, then the judge's consideration using the theory of plagiarism is correct and will become jurisprudence. future. Keyword : Copyright ; digital image forensics