Garuda - Garba Rujukan Digital

Penyuluhan Hukum tentang Bijak Berbahasa dalam Sosial Media agar Terhindar dari Jerat UU ITE di SMAN 2 Bukittinggi Yustrisia, Lola; Z, Yenny Fitri; Susanti, Susi; Munandar, Syaiful
Batoboh Vol 9, No 1 (2024): BATOBOH: JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
Publisher : Institut Seni Indonesia Padangpanjang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26887/bt.v9i1.4447

Pemakaian bahasa dalam media sosial dewasa ini menjadi perhatian berbagai pihak. kebebasan berbahasa dan berpendapat di media sosial, aplikasi chatting dan sebagainya dapat membuat penggunanya melampaui batas kesopanan, norma, bahkan melangggar hukum. Para milenial adalah pengguna aktif sosial media. Mereka umumnya membuat komentar, postingan, dan membagikan hal-hal yang mereka jumpai di sosial media. Kadang tanpa mereka sadari apa yang mereka komentari, apa yang mereka posting dan bagikan menyinggung orang lain, mencemarkan nama baik, bahkan melanggar UU ITE. Oleh karena itu, maka perlu diadakan penyuluhan tentang kebijaksanaan dalam menggunakan bahasa agar terhindar dari jerat UU ITE. Penyuluhan ini dilaksanakan dengan metode presentasi dan diskusi. Subjek penyuluhan ini adalah siswa-siswi di SMAN 2 Bukittinggi. Peserta penyuluhan ini berjumlah 91 orang. Penyuluhan dilaksanakan selama satu hari di bulan februari lalu. Hasil penyuluhan menunjukkan adanya pemahaman siswa-siswi akan pentingnya bijak dalam menggunakan bahasa dalam bersosial media agar terhindar dari UU ITE. Hal ini dibuktikan dengan mampunya mereka menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemateri di akhir sesi penyuluhan. Setelah terlaksananya penyuluhan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang mumpuni bagi para milenial tentang etika berbahasa dalam sosial media sangatlah penting. Menggunakan media social harus dengan bahasa yang baik, dengan kesopanan, kesantunan dan untuk menghindari tindakan kriminal. Selain itu, harus dipahami dan lebih bijaksana untuk memberikan nasihat atau ekspresi di media sosial agar sesuai dengan koridor etika dan hukum yang berlaku sehingga mereka tidak mudah terjerat dalam undang-undang ITE

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK YANG DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA Nuraini, Septi; Yunaldi, Wendra; Munandar, Syaiful
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 2 April 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i3.2338

The rapid development of culture, science, and technology has an impact on children's behavior in social life. The behavior of children in this development is by the norms and some are not by the norms. Behavior that is not in accordance with the norm will cause problems in the field of law and harm the community. So it is necessary to punish children who are regulated separately in the Juvenile Criminal Justice System with more emphasis on improving the child of the perpetrator of a crime with the aim of not merely imposing a crime but also using certain actions (maatzegel) and not punitive but for the improvement of the child. Implementing the court decisions in the form of actions such as returning children in conflict with the law to their parents, has not been carried out properly because there are still obstacles faced by the Prosecutor and Community Advisors in supervising and guiding children who are returned to their parents. This research is juridical empirical research that is descriptive. The data used is the main data, namely interviews with the Attorney and Community Advisors. Based on the results of this research on Court Decision 43/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pdg The child is returned to the parents, after the child is detained in the detention center from 08 October 2022 to 14 November 2022 with several extensions, then it is decided on 03 November 2022. In implementing this decision, there are two obstacles: the child is not immediately returned to the parents after being terminated due to administrative issues and the decision does not state supervision, guidance, and coaching by the Supervisor. So that the child does not receive supervision, guidance, or coaching after being returned to the parents.Keywords: children in conflict with the law; criminal acts of children, the implementation of court decisions

MODUS OPERANDI POLITIK UANG TERHADAP PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2024 DI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT Latifa , Aisyah; Rahmi, Azkia; Aksa, Monica Klauzia; Saputri, Nurmade; Fadil, Sawal; Munandar, Syaiful
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 3 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i3.1510

Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan dalam memilih pejabat publik untuk menduduki jabatan-jabatan politik tertentu di pemerintahan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat praktik politik uang di pemilihan umum tahun 2024 tanpa terkecuali di Kecamatan Baso. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk modus operandi politik uang pemilihan umum legislatif di Kecamatan Baso dan solusi dalam menangani modus operandi politik uang pemilihan umum legislatif di Kecamatan Baso. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa bentuk modus operandi politik uang oleh calon anggota legislatif ialah dengan melakukan pembelian suara berupa pemberian uang dan barang yang dilakukan secara langsung oleh calon anggota legislatif bersangkutan maupun melalui perwakilan tim suksesnya. Solusi dalam menangani modus operandi politik uang pemilihan umum legislatif di Kecamatan Baso adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai nilai-nilai pemilihan umum yang luber dan jurdil, memperkuat pengawasan pemilihan umum yang dilakukan melalui koordinasi bersama pihak terkait, melakukan penegakan hukum yang tegas serta mengajak masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dan informasi. Kata Kunci: Pemilihan umum, Modus Operandi, Politik Uang

PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI MINUMAN KERAS DI KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI (Nomor:59/Pid.Sus/2022/PNBkt) khaira, putri kuntum; Yustrisia, Lola; Munandar, Syaiful
Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i2.17363

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yaitu melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Minuman Keras di Kejaksaan Negeri Bukittinggi yang dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor dalam pelaksanaan putusan pengadilan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan bahwa barang bukti minuman keras tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti merupakan tindak lanjut penegakan hukum dari aparat penegak hukum.Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan terhadap pemusnahan barang bukti minuman keras di Kejaksaan Negeri Bukittinggi dengan Putusan (Nomor: 59/Pid.Sus/2022/PNBkt) pada tanggal 23 Agustus 2022 dan apa upaya dalam mengatasi hambatan eksekusi putusan terhadap pemusnahan barang bukti minuman keras di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, yaitu meminta informasi dan data mengenai masalah yang akan diteliti pada bagian Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti minuman keras di Kejaksaan Negeri Bukittinggi setelah keluarnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap lalu jaksa membuat surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan, berita acara pelaksanaaan putusan, berita acara pemusnahan barang bukti, setelah itu pemusnahan barang bukti minuman keras dilakukan berupa menghancurkan botol dan mengeluarkan isi minuman keras tersebut sehingga menghilangkan fungsi dari minuman keras tersebut.

PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG (Surat Ketetapan NO. B-3482/1.3.10/Eoh.2/09/2022) Kiranti, Yolla Priska; Gusman, Erry; Munandar, Syaiful
Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i2.17357

Keadilan Restorative yang diterapkan di Indonesia merupakan salah satu mekanisme penyelesaian perkara untuk mengubah formalitas pemidanaan yang awalnya fokus pada pemberian sanksi dan nestapa kepada si pelaku menjadi mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang terkait dengan kasus untuk sama-sama menciptakan kesepakatan penyelesaian perkara yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak yang tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Padang. Hasil penelitian diperoleh pertama, pelaksanaan Restorative Justice oleh jaksa penuntut umum dalam tindak pidana percobaan pencurian memenuhi syarat sesuai ketentuan dengan perdamaian yang disepakati tanpa syarat dari pihak korban kepada tersangka. Kedua, kendala yang dihadapi jaksa adalah sulit untuk berkomunikasi dengan pelaku, mencapai kesepakatan kedua belah pihak, menghadirkan pihak-pihak korban/pelaku, saksi korban/pelaku, tokoh masyarakat, dan lainnya. Perlu adanya substansi yang menyesuaikan pelaksanaan Restorative Justice secara baik dan lengkap, sehingga proses penyelesaian kasus-kasus hukum tertentu dapat dilakukan melalui restoratif, dengan lebih cepat, adil, sederhana dan tidak memakan waktu serta biaya yang mahal.

Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi di Wilayah Hukum Polresta Padang) Munandar, Syaiful
Pagaruyuang Law Journal Volume 2 Nomor 1, Juli 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v2i1.888

Saat ini banyak muncul kasus tindak pidana yang tersangkanya dilakukan oleh anak dibawah umur. Oleh karena itu, perlu dilakukan perlindungan hukum. Permasalahan yang dibahas adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak ? (2) kendala yang ditemukan oleh penyidik dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak? (3) serta upaya mengatasi kendala yang ditemukan oleh penyidik dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan?. Sebagai penelitian hukum, metode yang dipakai adalah sosiologis. Data dikumpulkan dengan studi dokumentasi dan wawancara, serta dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pada tahap penyidikkan, hak anak diperlakukan secara manusiawi serta didampingi penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan, ada faktor internal dan eksternal dalam proses penyidikan, upaya mengatasi kendala yaitu penasehat hukum agar hadir pada setiap jadwal pemeriksaan tersangka serta ruangan pemeriksaan diperbesar.

LARANGAN TINDAK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA YANG TERLARANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM adriaman, mahlil; Arman, Zuhdi; Munandar, Syaiful
Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i2.5489

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja istilah dalam persaingan, bagaimana perilaku perusahaan dalam menghadapi sistem pasar, Apa saja yang mengakibatkan ketika curang dalam timbangan dan takaran, dan Kenapa praktek monopoli dalam pandangan islam dilarang. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridris-normati. Metode penelitian yuridris-normatif diartikan sebagai “Metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik dari sudut pandang hirarki maupun peraturan hukum (vertikal), maupun hubungan harmoni antarv peraturan hukum (horizontal). Kecurangan tersebut jelas merupakan satu bentuk praktek sariqah (pencurian) terhadap milik orang lain dan tidak mau bersikap adil dengan sesama. Hal ini merupakan perbuatan berbahaya, karena timbangan dan takaran menjadi tumpuan roda perekonomian dunia dan asas dalam transaksi.

MODUS OPERANDI POLITIK UANG TERHADAP PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2024 DI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT Latifa , Aisyah; Rahmi, Azkia; Aksa, Monica Klauzia; Saputri, Nurmade; Fadil, Sawal; Munandar, Syaiful
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 3 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i3.1510

Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan dalam memilih pejabat publik untuk menduduki jabatan-jabatan politik tertentu di pemerintahan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat praktik politik uang di pemilihan umum tahun 2024 tanpa terkecuali di Kecamatan Baso. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk modus operandi politik uang pemilihan umum legislatif di Kecamatan Baso dan solusi dalam menangani modus operandi politik uang pemilihan umum legislatif di Kecamatan Baso. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa bentuk modus operandi politik uang oleh calon anggota legislatif ialah dengan melakukan pembelian suara berupa pemberian uang dan barang yang dilakukan secara langsung oleh calon anggota legislatif bersangkutan maupun melalui perwakilan tim suksesnya. Solusi dalam menangani modus operandi politik uang pemilihan umum legislatif di Kecamatan Baso adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai nilai-nilai pemilihan umum yang luber dan jurdil, memperkuat pengawasan pemilihan umum yang dilakukan melalui koordinasi bersama pihak terkait, melakukan penegakan hukum yang tegas serta mengajak masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dan informasi. Kata Kunci: Pemilihan umum, Modus Operandi, Politik Uang

Analysis and Assistance in the Formation of Draft Nagari Tungkar Regulations in Lima Puluh Regency, West Sumatra Province Haskar, Edi; Hazmi, Raju Moh; Munandar, Syaiful
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari Vol. 4 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jpmb.v4i1.12792

This service has an output to provide an understanding of the formation of nagari regulations. The object of this service is located in the Nagari Tungkar Government, Fifty Cities Regency, West Sumatra Province with the target focused on the Nagari Tungkar Government apparatus. From the initial exploration, it was found that the Nagari Tungkar apparatus still knew little about the formation of nagari regulations. In fact, the draft nagari regulation on the Nagari Tungkar Customary Density was made not in accordance with the principles and guidelines for the formation of laws and regulations. The method of implementing this service consists of 3 (three) stages, namely Phase I of seminars/socialization, Phase II review of draft state regulations, Phase III of discussion and evaluation. The results of the service found that there is not enough literacy to make nagari regulations This contribution of service is able to increase literacy as well as contribute to forming nagari regulations that obey the principles, types, and hierarchy of laws and regulations.

Juridical Study of Exhibitionism According to Criminal Law and Health Law Gunawan, Arul; Yustrisia, Lola; Munandar, Syaiful
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v2i1.730

Exhibitionism refers to the act of displaying one's body parts or vital organs to others with the intention of attaining sexual gratification. This is done to achieve sexual gratification through the act of masturbation while engaging in imaginative thoughts. Exhibitionism is classified as a paraphilia, which falls under the category of sexual preference disorders. This study examines the legal and health aspects of exhibitionism. The research methodology employed in this study is normative research. Data sources were obtained through a comprehensive review of relevant literature, and were analyzed using analytical descriptive analysis. The findings of this study indicate that exhibitionism is influenced by various factors, including both internal and external factors, as well as perspectives from health law. The regulations pertaining to moral offenses are established in Article 406, paragraph 1 and paragraph 2 of the Criminal Code, as well as Article 414 of the Criminal Code, and Law Number 44 of 2008, which addresses the issue of pornography. Acts of exhibitionism encompass behaviors that transgress societal standards of decency. Individuals who engage in exhibitionism can face legal charges under Article 406 of the Criminal Code, as well as Article 10 and Article 36 of Law no. 44 of 2008, which specifically addresses pornography

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search