Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Peran Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta dalam Mengurangi Masalah Krisis Keagamaan di Masyarakat Pelosok Asari, Aang; Charismanto, Charismanto
Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Vol. 21 No. 1 (2021)
Publisher : LP2M of Institute for Research and Community Services - UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/dms.2021.211.7825

Abstract

Penelitian ini berfokus pada salah satu kegiatan pengabdian yang telah terprogram setiap tahunnya di pondok pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta. Sasaran Pengabdian ini dikonsentrasikan pada daerah terpelosok yang dirasa masih membutuhkan pengembangan dan pemberdayaan. Khususnya mengenai pemahaman keagamaan masyarakat yang dinilai masih awam. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Penulis menceritakan hasil pengamatan dan pengalamannya serta dengan penelusuran dari data-data yang sudah didapat dari beberapa responden terkait. Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur dan observasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tahunan Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) Pesantren Al-Luqmaniyyah yang dilaksanakan oleh santri-santri sebagai penggeraknya di lapangan, mampu untuk mengurangi krisis keagamaan di masyarakat. Selain itu pula dampak yang dirasakan masyarakat selaku objek dan santri sebagai subjek dari Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat ini bisa dirasakan oleh seluruh pihak terkait. Lembaga pengabdian dan pengembangan pondok pesantren ini juga masih tetap eksis dari awal berdiri hingga saat ini. This research focuses on one of the yearly programmed service activities at the Al-Luqmaniyyah Yogykarta Islamic boarding school. This Community Service target focuses on remote areas that still need development and empowerment. Especially regarding the religious understanding of the community which is still common. The method used is descriptive qualitative method. The author tells the results of his observations and experiences and also presents the results of tracing data obtained from several related respondents. The data collection process in this research used semi-structured interviews and observations. The data analysis technique was carried out by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the annual program of the Institute for Community Service and Development (LP2M) of Al-Luqmaniyyah Islamic Boarding School which was implemented by the students as a driving force was able to reduce the religious crisis in society. In addition, the impact felt by the community as objects and students as subjects of this Community Service and Development Institute can be felt by all parties involved. This institution also still exists today.
Theory of Rights in Islamic Economic Law and Its Relation to Intellectual Property Rights Asari, Aang; Pradhana, Theo Aditya; Averro, Muhammad Faruq; Firdaus, Muhammad Irkham
AL- IKTISAB Journal of Islamic Economic Law Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : University of Darusssalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/al-iktisab.v6i2.8384

Abstract

••• English ••• The study of the theory of rights in Islamic economic law and its relation to intellectual property rights is an outpouring of ideas from the author. That in this research, although the term Intellectual Property Rights (IPR) is not known in the turats books, basically this is part of the theory of rights in fiqh muamalah, namely haq al-ibtikar. Haq al-ibtikar is an extraordinary privilege for a creation that was first created by a scientist through his way of thinking or his analysis as outlined in a work. For example, such as writing, books, videos, or other media. The research method used in this article is a qualitative approach, which is done by researching library materials which are secondary data and then described based on the analysis of the data. The results of this research are that copyright is legally protected from an Islamic point of view, and copyright infringement is seen as a violation of property or assets, so the legal sanctions are the same as sanctions for theft of property or property belonging to others. However, it should be emphasized that in Islam only recognizes and protects copyrighted works that are in harmony with the norms and values contained in them. If the copyrighted work is contrary to Islamic values, then it is not recognized as a copyrighted work, even protection for copyrighted works does not even exist and is not legal to protect. In Indonesia, the rules regarding haq al-ibtikar are regulated in UU No. 28/2014 concerning Copyright. ••• Indonesian ••• Kajian tentang teori hak dalam hukum ekonomi syariah serta kaitannya dengan hak kekayaan intelektual merupakan sebuah curahan dan gagasan pemikiran dari penulis. Bahwasannya dalam kajian ini, walaupun istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak dikenal dalam kitab-kitab turats, pada dasarnya ini merupakan bagian dari teori hak yang ada dalam fiqh muamalah, yaitu haq al-ibtikar. Haq al-ibtikar adalah  suatu keistimewaan yang luar biasa atas suatu ciptaan yang pertama kali dibuat yang dihasilkan oleh seorang ilmuan melalui jalan pemikirannya atau analisisinya yang dituangkan dalam suatu karya. Misalnya seperti tulisan, buku, video, atau media lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder lalu kemudian dideskripsikan berdasarkan analisis data tersebut. Hasil dari kajian ini adalah secara hukum hak cipta dalam sudut pandang Islam dilindungi keberadaannya, dan pelanggaran terhadap hak cipta dipandang sebagai pelanggaran terhadap properti atau harta kekayaan, sehingga sanksi hukumnya sama seperti halnya sanksi terhdap pencurian  harta atau benda milik orang lain. Namun perlu dipertegas bahwasannya dalam Islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai yang ada di dalamnya. Jika karya cipta tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ia tidak diakui sebagai karya cipta, bahkan perlindungan terhadap karya cipta pun tidak ada bahkan tidak sah untuk dilindungi. Di Indoensia aturan tentang haq al-ibtikar di atur dalam UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta.
Enhancing Sharia Microbusinesses: The Implementation of Microfinance Institution Regulations at the Micro Waqf Bank Sumber Barokah Dianitasari, Putri; Asari, Aang; Pangestu, Satrio Anugrah
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 15 No. 2 (2023): Az Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v15i2.3094

Abstract

Abstract: Frequently, individuals involved in productive endeavors encounter difficulty in securing business capital. In response to this issue, government has initiated national program including the implementation of Microfinance Institutions (MFIs), aimed at providing capital to Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM). Within this framework, the emergence of the Micro Waqf Bank (BWM) served as a solution to empower productive underprivileged communities. The research aims to investigate the efficacy of BWM in fostering the development of micro-enterprises within the vicinity of Islamic boarding schools (pesantren). A qualitative approach was adopted for this research, employing methodologies involving observation, interviews, and documentation to gather research data. The finding of this study reveals that the financial distribution mechanisms of the BWM Sumber Barokah Denanyar comply with prevailing legislative regulations, utilizing qardh contracts aligned with Sharia principles. Furthermore, the financing provided by the Micro Waqf Bank significantly contributes to the advancement of business activities among productive underprivileged communities. Operationally, the BWM Sumber Barokah Denanyar adheres to the guidelines stipulated in Law No. 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions. Moreover, in addition to fostering the nation's economy, the Micro Waqf Bank plays a pivotal role by providing financial resources to uplift productive underprivileged communities in Indonesia.Abstrak: Biasanya, individu yang terlibat dalam usaha produktif mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal usaha. Sebagai tanggapan terhadap masalah ini, pemerintah telah menginisiasi program nasional, termasuk implementasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yang bertujuan untuk menyediakan modal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam kerangka ini, munculnya Bank Wakaf Mikro (BWM) berperan sebagai solusi untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu secara produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki efektivitas BWM dalam mendorong perkembangan usaha mikro di sekitar pesantren. Pendekatan kualitatif digunakan untuk penelitian ini, dengan mengadopsi metodologi observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data penelitian. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa mekanisme distribusi keuangan dari BWM Sumber Barokah Denanyar sesuai dengan regulasi legislasi yang berlaku, menggunakan kontrak qardh yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro secara signifikan berkontribusi pada kemajuan kegiatan usaha di kalangan masyarakat kurang mampu secara produktif. Secara operasional, BWM Sumber Barokah Denanyar mematuhi pedoman yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Selain memajukan ekonomi bangsa, Bank Wakaf Mikro juga memainkan peran penting dengan menyediakan sumber daya keuangan untuk meningkatkan masyarakat kurang mampu secara produktif di Indonesia.
Implementation of Fiqh Muamalah Contracts in Electronic Money (E-Money) Transactions Firdaus, Muhammad Irkham; Daniswara, Aliyya Lathifa; Alafianta, Novan Fatchu; Asari, Aang
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 10 No. 1 (2023): January
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v10i1.21087

Abstract

Money is a medium of exchange in economic activities that always changes from time to time, both in form, intrinsic value, and extrinsic value. Electronic money (e-money) is currently emerging, which is used as a means of micro-payments that can process payments more quickly, easily, efficiently, and safely. The research objective is to discuss the implementation of muamalah fiqh contracts in electronic money transactions. This type of research is qualitative research with library methods. The results of this study show that electronic money transactions in fiqh muamalah are legally permissible or permissible as long as they do not conflict with the principles of Islamic law. Muamalah fiqh contracts implemented in electronic money transactions are divided into two. The first is between the issuer and the holder of electronic money using a wadiah contract and a qard contract. Second, the publisher and organizer use ijarah, sell, and wakalah bil ujrah contracts. In conclusion, electronic money transactions (e-money) can use fiqh muamalah contracts.
Pawning Online Game Accounts From a Civil Law Perspective: A Case Study Kamila, Najma; Noor, Afif; Asari, Aang
Journal La Sociale Vol. 6 No. 6 (2025): Journal La Sociale
Publisher : Borong Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journal-la-sociale.v6i6.2401

Abstract

The use of games today is no longer limited to mere entertainment; the function of games has expanded into sports and business. One unique aspect of games in the business world is the existence of game accounts with significant economic value. Several factors, including quality, demand, and the rarity of items within the account, influence the economic value of a game account. In its development, game accounts are no longer limited to buying and selling; recently, a business entity has utilized game accounts as collateral. This requires further examination from the property law perspective and relevant security law regarding online game accounts. This study employs a normative legal research method with a statutory approach, utilizing legal regulations and academic articles as sources of law. The research findings indicate that the owner of an online game account is merely a possessor and does not possess property rights over the account itself, as property rights are inherently tied to ownership. Ownership remains solely with the game developer/publisher, while the player only obtains a license. It is crucial to be aware of the legal limitations, as the nature of the account transfer agreement is invalid because it does not comply with the fourth element of Article 1320 of the Indonesian Civil Code, so any agreement intended to transfer an account is deemed null and void. The pawn scheme from @sytnaxgadaigame is invalid because it does not meet the principles of Security Law.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI DALAM MEMBAYAR KLAIM ASURANSI Anisa, Darania; Ariyanti, Ovi; Asari, Aang; Hidayat, Ma’ruf
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 9, No 1 (2023)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v9i1.7793

Abstract

Increasing public awareness and trust in the insurance sector is considered capable of providing protection from various uncertainties during a pandemic. If you look at the performance of the insurance industry, in the third quarter of 2021 the total income for the life insurance industry in Indonesia will reach Rp. 171.4 trillion or a significant growth of 38.7 percent from the 2017 period. However, total claims have decreased from year to year, in 2019 it reached 114 trillion and in 2021 it reached Rp 107 trillion, down 2 percent. So that there are complaints from the public regarding the difficulty of submitting an insurance claim, rejection of claims from insurance companies even though they always pay insurance premiums, of course, this is an important note to resolve. Legal protection is found for the policy holder/insured in the payment of insurance claims, namely if the default insurer does not perform the performance as agreed in the insurance policy, the insured can take legal action in the form of a lawsuit through the court or settlement through the existing mechanism in the insurance policy. And also the obligation of the insurer to the insured is to pay insurance claims in accordance with the amount of coverage stated in the insurance policy.