Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Pengaruh Personal Selling dan Literasi Keuangan Syariah terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Nasabah Bank Syariah Siregar, Indah Permatasari; Anisa, Darania; Sari, Novika
Waralaba : Journal Of Economics and Business Vol. 2, No. 1 : Waralaba (Januari - Juni 2025)
Publisher : PT. Global Pustaka Imiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61590/waralaba.v1i3.202

Abstract

Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga kehadiran bank syariah menjadi solusi penting bagi umat Islam dalam menghindari praktik riba. Bank syariah beroperasi tanpa bunga dan berdasarkan prinsip Al-Qur’an serta hadis Nabi SAW, dengan sistem bagi hasil sebagai dasar keuntungannya. Meskipun penyebaran bank syariah di Indonesia semakin meluas, hal ini belum sepenuhnya mendorong masyarakat, termasuk kalangan muslim, untuk menjadi nasabah. Kurangnya pemahaman dan literasi keuangan, terutama pada masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, menjadi salah satu penyebab utama. Banyak yang belum memahami perbedaan antara bank syariah dan konvensional. Bahkan di kalangan santri yang diharapkan menjadi pendukung bank syariah, masih terdapat rasa asing terhadap sistem perbankan syariah, meskipun mereka pada dasarnya menyambut baik keberadaannya
Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan Pengadilan Agama Panyabungan Ikawati, Erna; Anisa, Darania
Palita: Journal of Social Religion Research Vol. 8 No. 1 (2023): Palita: Journal of Social Religion Research
Publisher : LP2M IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/pal.v8i1.3198

Abstract

Marriage Dispensation is an attempt by the prospective bride and groom to obtain a decision from the court to enter into a marriage for underage couples. Applications for marriage dispensation have increased since the COVID-19 pandemic hit Indonesia. This research focuses on analysing the factors behind the increase in requests for marriage dispensation and seeking efforts to overcome the increase in requests for dispensation. The research method used is field research with a qualitative approach. Data collection techniques were collected through observation and interviews with judges from the Padangsidimpuan Religious Court and the Pengabungan Religious Court. Interviews were also conducted with the Padangsidimpuan and Mandailing Natal Women's Empowerment and Child Protection Services and the people of Padangsidimpuan and Mandailing Natal, who submitted requests for dispensation from marriage. The results of this study indicate that the reasons for the prospective bride and groom applying for dispensation include juvenile delinquency (free sex), pregnancy out of wedlock, arranged marriages, low economy, and encouragement of traditional traditions (marlojong). Efforts were made to address the increase in requests for marital dispensation by strengthening the role and cooperation between the Religious Courts, the Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3A), and the community (family)..
ISTINBATH HUKUM DALAM SURAH AL-BAQARAH AYAT 183-185: MENJEMBATANI KLASIKISME DAN MODERNITAS DALAM KAJIAN TAFSIR Anisa, Darania; Waskito, Tejo; Hasibuan, Santi Marito
Al FAWATIH:Jurnal Kajian Al Quran dan Hadis Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/alfawatih.v6i1.15330

Abstract

Penelitian ini membahas tafsir ayat-ayat puasa dalam Surah Al-Baqarah ayat 183– 185 yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Ketiga ayat tersebut memuat berbagai aspek penting, mulai dari kewajiban berpuasa, tujuan puasa untuk membentuk ketakwaan, keringanan bagi orang sakit dan musafir, serta keutamaan bulan Ramadhan sebagai bulan diturunkannya Al- Qur'an. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan tafsir tematik (maudhū‘ī), dengan merujuk pada karya-karya tafsir klasik dan kontemporer seperti Tafsir al-Tabari, Tafsir al-Qurṭubi, dan Tafsir Ibnu Katsir. Hasil kajian menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut tidak hanya mengatur hukum puasa secara syar‘i, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual, sosial, dan edukatif yang mendalam. Puasa tidak hanya sebagai ibadah fisik, tetapi juga sebagai sarana pembinaan jiwa dan penguatan solidaritas sosial. Selain itu, ayat-ayat ini mencerminkan kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya melalui berbagai kemudahan dan dispensasi yang diberikan.
Pendampingan Sertifikasi Produk Halal UMKM Keripik Sambal Siti Boru Regar Padangsidimpuan Harahap, Nurhotia; Anisa, Darania; Rohana, Nada Putri; Lubis, Iklima; Apriani, Sintia; Lubis, Sofyan Hanafi
JURNAL PENGABDIAN KADER BANGSA Vol 1 No 1 (2025): Jurnal Pengabdian Kader Bangsa
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Kader Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54816/jpkb.v1i1.827

Abstract

Assistance with halal product certification is a service activity that aims to help business actors obtain halal certificates for the products they produce. The research was carried out by assisting MSMEs with "Siti Boru Regar" chili chips in Padangsidimpuan, North Sumatra. The method of this activity is PAR (Participatory Action Research). Assistance is carried out by training Sambal Chips MSME actors in filling out the SJPH manual, filling out the SiHalal application and inputting production data into the SiHalal application, as well as carrying out halal verification for the Salam Chips MSME actors who are accompanied. Assistance is provided until Sambal Chips MSMEs get Halal certificates for free. So the result of this service is the certification of halal products for the accompanied Sambal Chips MSMEs, which is expected to provide added value to the products produced so that public/buyer confidence becomes more confident in the halalness of the products produced, and is expected to increase sales results for Sambal Chips MSMEs "Siti Boru Regar" Padangsidimpuan.
IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF (Studi di Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Cabang Bandar Lampung) Putro Aji, Gatot Bintoro; Anisa, Darania
ASAS Vol. 12 No. 01 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Juli 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v12i01.6928

Abstract

Waqf paradigm in Indonesia before the enactment of Law No. 41 of 2004 on waqf, only limited to dead and unproductive objects.One form of institution that developed in the Da'wah Islamiyah Indonesia Council is productive waqf institutions.This institution was founded in 1967 and was only developed in 2006.In addition to endowments in the form of productive land, the Qur'an endowment service also developed.This paper describes the implementation of productive endowments carried out by the Council of Da'wah Islamiyah Indonesia Bandar Lampung. The funds collected as a result of the management of waqf land which are fully productive are allocated for the benefit of the people,and to finance the preachers who were sent to the regions on the task of religious symbols, and also allocated to nadzir. Paradigma wakaf di Indonesia sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, hanya dipahami sebatas pada benda mati dan tidak produktif. Salah satu bentuk lembaga yang berkembang di Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia adalah lembaga wakaf produktif.Lembaga ini sudah berdiri dari tahun 1967 dan baru dikembangkan pada tahun 2006.Selain wakaf berupa tanah yang diproduktifkan, maka berkembang juga layanan wakaf Qur’an.Tulisan ini mendeskripsikan implementasi wakaf produktif yang dilaksanakan oleh Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Cabang Bandar Lampung.Dana yang terkumpul sebagai hasil dari pengelolaan tanah wakaf yang di produktifkan sepenuhnya dialokasikan untuk kepentingan umat, dan untuk membiayai para da’I yang dikirim ke daerah-daerah dengan tugas Syiar Agama, dan juga dialokasikan untuk Nadzir.Kata Kunci : Implementasi wakaf produktif, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia 
Analisis Kritis terhadap Sanksi Genosida dalam Hukum Internasional: Tinjauan Fikih Dauly Anisa, Darania; Fauziah; Rahmah, Nur
Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Vol. 2 No. 1 (2025): Kajian Interdisipliner Hukum dan Pemikiran Islam
Publisher : Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) YPI Shafal 'Ulum Al-Aziziyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/alqawanin.v2i1.02

Abstract

Genosida merupakan salah satu kejahatan paling berat dalam hukum internasional yang diatur melalui Statuta Roma dan ditangani oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Dalam ketentuan tersebut, pelaku genosida dikenai sanksi pidana berupa penjara, denda, dan penyitaan aset. Namun, efektivitas dan keadilan sanksi tersebut masih menjadi perdebatan, terutama jika dibandingkan dengan perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis ketentuan sanksi genosida dalam hukum internasional dengan meninjau ulang melalui sudut pandang Fikih Dauly, yakni cabang fikih yang mengatur hubungan antarnegara dalam Islam. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis komparatif antara Statuta Roma dan prinsip-prinsip Fikih Dauly. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang ditetapkan dalam hukum internasional dianggap belum sepadan menurut Fikih Dauly, yang menekankan prinsip qisas dan hukuman yang lebih berat, terutama terhadap kejahatan yang menghilangkan nyawa banyak orang secara sistematis. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan adanya harmonisasi nilai-nilai keadilan universal dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam merumuskan sanksi terhadap kejahatan genosida.
Hukum Aborsi di Indonesia dalam Perspektif Islam Tanjung, Noni Zahriya; Anisa, Darania
Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Vol. 2 No. 1 (2025): Kajian Interdisipliner Hukum dan Pemikiran Islam
Publisher : Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) YPI Shafal 'Ulum Al-Aziziyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/alqawanin.v2i1.08

Abstract

Undang-undang Kesehatan, aborsi merupakan salah satu isu kesehatan reproduksi yang cukup ramai diperdebatkan. “Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana”. Aborsi dengan indikasi medis atau korban tindak pidana pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain menjadi pengecualian untuk dilakukannya tindakan aborsi. Di seluruh dunia terdapat terjadi 73,3 juta aborsi setiap tahunnya, yang setara dengan adanya 39 aborsi per 1.000 kehamilan atau dapat dikatakan bahwa tiga dari 10 kehamilan berakhir dengan aborsi baik aborsi dengan indikasi medis maupun indikasi non medis. Tulisan bertujuan untuk membahas tentang hukum aborsi di Indoesia. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library research), yakni sebuah studi dengan mengkaji buku-buku yang bersumber dari khazanah kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum janin lahir hidup, sehingga nyawanya hilang di dalam kandungan. Hukum Indonesia melarang aborsi dan memberi sanksi kecuali dalam kondisi darurat medis atau akibat pemerkosaan. Dalam Islam, ulama berbeda pendapat: sebagian mengharamkan aborsi sebagai pembunuhan, sebagian lain membolehkan sebelum ditiupkan ruh, dengan pengecualian pada kondisi darurat.
Analisis Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang di Masyarakat Secara Non Litigasi Anisa, Darania
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 9 No 1 (2025): June
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qaw.v9i1.693

Abstract

Debt and credit transactions represent a fundamental economic activity prevalent across all social strata. Issues arise when debtors fail to meet repayment obligations, leading to disputes that require effective resolution mechanisms. This study aims to examine the non-litigation settlement process of debt disputes within local communities. Employing a qualitative method with a field research approach, data were collected through interviews and document analysis. The findings indicate that disputes are predominantly resolved through deliberation and mutual agreement between the parties, emphasizing family values and without the involvement of third parties. According to the Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), additional payments agreed upon within a clear contractual framework do not constitute riba. This research highlights that non-litigation dispute resolution grounded in familial principles provides an effective and sharia-compliant alternative for settling debt-related conflicts. Hutang-piutang merupakan jenis kegiatan ekonomi yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Sebagai salah satu kegiatan ekonomi masyarakat, hutang-piutang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat menengah kebawah tapi juga semua struktur masyarakat. Keterlambatan membayar hutang atau bahkan tidak membayar mengakibatkan adanya sengketa pada proses hutang piutang. Sehingga dibutuhkanlah alternatif dalam penyelesaian sengketanya. Penelitian ini menganalisa penyelesaian sengketa hutang piutang di masyarakat secara non litigasi. Menggunakan metode field research dengan pendekatan kualitatif,  teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menggambarkan sengketa dapat terselesaikan dengan baik melalui musyawarah antara kedua belah pihak yang berakad berdasarkan prinsip kekeluargaan tanpa harus memuat pihak ketiga. Adapun tinjauan KHES penyelesaian sengketa hutang piutang di masyarakat meskipun terdapat nilai tambah pada proses pembayaran namum telah dilakukan melalui kesepakatan bersama dengan akad yang jelas sehingga tidak dikategorikan riba.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI DALAM MEMBAYAR KLAIM ASURANSI Anisa, Darania; Ariyanti, Ovi; Asari, Aang; Hidayat, Ma’ruf
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 9, No 1 (2023)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v9i1.7793

Abstract

Increasing public awareness and trust in the insurance sector is considered capable of providing protection from various uncertainties during a pandemic. If you look at the performance of the insurance industry, in the third quarter of 2021 the total income for the life insurance industry in Indonesia will reach Rp. 171.4 trillion or a significant growth of 38.7 percent from the 2017 period. However, total claims have decreased from year to year, in 2019 it reached 114 trillion and in 2021 it reached Rp 107 trillion, down 2 percent. So that there are complaints from the public regarding the difficulty of submitting an insurance claim, rejection of claims from insurance companies even though they always pay insurance premiums, of course, this is an important note to resolve. Legal protection is found for the policy holder/insured in the payment of insurance claims, namely if the default insurer does not perform the performance as agreed in the insurance policy, the insured can take legal action in the form of a lawsuit through the court or settlement through the existing mechanism in the insurance policy. And also the obligation of the insurer to the insured is to pay insurance claims in accordance with the amount of coverage stated in the insurance policy.
Kedudukan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Anak Zina Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Sipirok) Mustafid, Mustafid; Anisa, Darania
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v10i1.10938

Abstract

This research discusses the position of biological fathers in the Constitutional Court decision Number 46/PUU-VIII/2010, then will also look at the views of the Penghulu in the KUA of Sipirok District. This is field research at the location of the Sipirok District KUA, and the primary data is the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 and the understanding of the head of the Sipirok District KUA, and secondary data in the form of books, journal articles, and other parts. Next, the data was obtained using interview and documentation techniques and then analyzed using descriptive analysis techniques. The results of this research are as follows: First, in the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010, there was a reduction in the provisions in Article 100 KHI and Article 43 of Law No. 1 of 1974 concerning marriage. This change states that children born out of wedlock have a family relationship with their mother and their mother's family and with a man recognized as their father based on scientific and technological evidence or other legally valid evidence. The child was also recognized as having a civil relationship with his father's family. So, with this decision, the biological father can become the guardian of the marriage with DNA test evidence. Second: The Penghulu references Sipirok District KUA, Constitutional Court decision Number 46/PUU-VIII/2010. It has yet to be implemented directly, and they prefer to use guardian judges according to the rules of fiqh and customs in the area.