Garuda - Garba Rujukan Digital

RESOLUSI KONFLIK PEKERJA – PENGUSAHA MELALUI ADANYA KEPEMILIKAN SAHAM SERIKAT PEKERJA Darodjat, Rafan; Irfan, Maulana
Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 6, No 2 (2023): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Desember 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/focus.v6i2.52820

Perselisihan antara pengusaha dengan pekerja merupakan suatu hal yang rentan terjadi, karena adanya conflict of interest perbedaan tujuan dan mindset. Pengusaha tentunya menginginkan modal yang diinvestasikan menghasilkan profit dan menempatkan pekerja sebagai bagian dari cost. Pekerja tentunya berkepentingan untuk mendapatkan gaji yang sesuai tanpa perlu mengetahui kondisi perusahaan. Hal tentunya membutuhkan suatu resolusi agar benturan dapat diminimalisir, melalui adanya persamaan kepentingan. Peneliti mencari resolusi perlu adanya persamaan kepentingan antara pekerja dengan pengusaha, yaitu kepentingan agar perusahaannya profitable. Kepemilikan saham serikat pekerja dengan hak suara dapat menjadikan pekerja berkinerja baik karena adanya rasa memiliki, serta keterlibatan serikat dalam RUPS untuk mengetahui arah kebijakan perusahaan. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, meninjau dari instrumen hukum, disajikan dalam bentuk kualitatif untuk mencapai tujuan mendapatkan resolusi terhadap jawaban isu permasalahan. Conflicts between employers and workers are prone to occur due to the conflict of interest and differences in goals and mindsets. Employers naturally want their invested capital to generate profit and view workers as part of the cost. Workers, of course, are interested in receiving a fair wage without having to know the company's condition. This naturally requires a resolution to minimize the clash, through the existence of common interests. The researcher seeks a resolution that there is a common interest between workers and employers, namely the interest in making the company profitable. Ownership of worker union shares with voting rights can make workers perform well due to a sense of ownership, as well as the involvement of the union in the AGM to know the direction of company policy. The method in this research is normative juridical, reviewing from legal instruments, presented in qualitative form to achieve the purpose of getting a resolution to the answer to the issue.

MORATORIUM PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN ETIKA REKTOR PERGURUAN TINGGI NEGERI PADA MASA TUGAS SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK Darodjat, Rafan; Irfan, Maulana; Kusmayanti, Hazar
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 2 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i2.57082

Jabatan Rektor merupakan jabatan yang bergengsi, menyebabkan banyak yang berminat untuk mendudukinya. Hal ini tentunya memiliki potensi konflik, biasanya yang tidak sejalan berusaha mencari kesalahan untuk menjatuhkan. Hal ini tentunya akan mengganggu aktivitas perguruan tinggi dan juga menurunkan kredibiltas institusi oleh masyarakat. Sehingga perlu adanya resolusi konflik, karena permasalahan karena persaingan Rektor di PTN cukup banyak kasusnya. Di dalam hukum dikenal Asas Equality Before the Law (persamaan dihadapan hukum), semua insan harus mendapatkan perlakuan yang adil, konsep moratorium pemberian sanksi hanya menghentikan sementara penjatuhan sanksi pelanggaran yang diduga pernah dilakukan sebelum menjabat. Moratorium ini diharapkan menjadi resolusi karena konflik pada Jabatan Rektor harus diminimalisir karena efeknya yang melibatkan banyak pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Sosiologis dengan menggunakan Norma Hukum sebagai landasan, kemudian melihat gejala masyarakat untuk mendapatkan pemecahannya. Hasil dari penelitian ini, perlu adanya kesadaran dari sivitas akademis untuk mengedepankan Presumption of Innocence (Asas Praduga Tak Bersalah), adanya aturan tertulis mengenai jabatan rektor untuk mendapat hak moratorium atas pelanggaran yang pernah dilakukan sebelum menjabat. The rector's office is a prestigious position, causing a lot of people to be interested in holding it. It has the potential for conflict; usually, disharmony is trying to find mistakes to drop. This will undoubtedly disrupt the activities of the college and also reduce the credibility of the institution in the community. So there needs to be a resolution to the conflict because the problem is the competition among the rectors in state colleges in quite a few cases. Under the law known as Equality Before the Law, all human beings must be treated fairly. The concept of a moratorium on sanctions only stops the temporary fall of sanctions for alleged violations that have ever been committed before taking office. This moratorium is expected to be a resolution because the conflict in the Rector's Department must be minimized due to its multi-party effects. The method used in this research is Yuridis-Sociological, using the Law Norms as a basis, then looking at the symptoms of the community to find its solution. As a result of this research, there is a need for a consciousness of academic civilization to advance the Presumption of Innocence, a written rule on the post of rector to obtain the right to a moratorium on violations committed before taking office.

PENINGKATAN KAPABILITAS UMKM MELALUI PELATIHAN KEMASAN PRODUK DAN TRANSAKSI DIGITAL DI DESA CILEUNYI KULON Darodjat, Rafan; Maulana, Mursal; Suryamah, Aam
Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Vol 5, No 1 (2024): Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sawala.v5i1.50647

Universitas Padjadjaran memiliki kewajiban untuk berkontribusi secara langsung kepada khalayak umum melalui Program Pengabdian Masyarakat (PPM) dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan pilar Sustainable Deveopment Goals (SDGs). Kegiatan PPM dilakukan untuk pilar pertumbuhan ekonomi, sampai saat ini peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di desa merupakan faktor yang penting karena keberadaannya dapat meningkatkan taraf ekonomi bagi masyarakat. Lokasi PPM dilakukan di Desa Cileunyi Kulon, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan UMKM melalui program pelatihan kemasan produk dan pelatihan transaksi digital. Peningkatan kapabilitas pada kemasan produk dan transaksi digital akan berpengaruh kepada tingkat penjualan. Metode Pengabdian Pada Masyarakat dengan metode pelatihan untuk mengoptimalkan pengetahuan dan kemampuan praktis bagi UMKM. Hasil dari kegiatan PPM-Integratif berkolaboratif dengan Disperindag untuk pelatihan pengemasan produk dan pelatihan transaksi digital berkolaboratif dengan PT. MMS sebagai penyedia layanan transaksi digital. Pelatihan kolaborasi ini dimaksudkan agar terjadinya sustainable program yang diikuti 34 (tiga puluh empat) UMKM di Aula Kantor Desa Cileunyi Kulon. Universitas Padjadjaran is mandated to contribute directly to the public through the Community Service Program (PPM) in sustainable development with the Sustainable Development Goals (SDGs) pillar. The PPM activity is carried out for the pillar of economic growth, until now the role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in villages is an important factor because their existence can improve the economic level of the community. The location of the PPM is in Cileunyi Kulon Village, with the aim of increasing MSMEs' income through product packaging training and digital transaction training programs. Increased product packaging and digital transaction capabilities will affect sales levels. The Community Service Method uses a training method to optimize knowledge and practical skills for MSMEs. The results of the PPM-Integrated activity collaboratively with Disperindag for product packaging training and digital transaction training collaboratively with PT. MMS as a digital transaction service provider. This collaborative training is intended to ensure the sustainability of the program, which was attended by 34 (thirty-four) MSMEs at the Cileunyi Kulon Village Office Hall.

PENGENALAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEPADA PELAJAR MELALUI PENGETAHUAN BATIK Darodjat, Rafan; Suwandono, Agus; Kusmayanti, Hazar
Midang Vol 2, No 1 (2024): Midang: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Februari 2024
Publisher : Unpad Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/midang.v2i1.53096

Pelajar sebelum memasuki usia produktif tentunya harus memiliki kemampuan terhadap hal praktis yang dapat dikuasai, antara lain Hak Kekayaan Intelektual. Kekayaan intelektual dalam pengenalannya memiliki 2 (dua) sisi utama yang harus diketahui, yaitu sebagai aset yang harus dijaga kepemilikannya karena memiliki nilai ekonomis dan menghormati kekayaan intelektual yang dimiliki orang/perusahaan/masyarakat untuk tidak dilanggar kepemilikannya. Memberikan materi kepada pelajar apabila dilakukan dengan contoh praktis akan lebih mudah dipahami, melalui kegiatan penyuluhan batik, pelajar akan mengetahui dari motif batik yang diproduksi sebagai produk tekstil memiliki kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual dalam motif batik, sebagai Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Indikasi Geografis yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan adalah metode penyuluhan dengan ceramah dengan rancangan kompetisi untuk mengetahui pengetahuan yang sudah dimiliki siswa dengan mengadakan perlombaan tentang batik. Hasil dari pengabdian yang dilakukan pada siswa-siswi SMPN 4 Jatinangor diketahui 90% (sembilan puluh persen) telah mengetahui Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak yang dapat diperoleh dari kreatifitas dan intelektualitas, siswa pun mengetahui bahwasannya kekayaan intelektual milik orang lain harus dihargai kepemilikannya sehingga tidak boleh dilanggar.

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK-HAK KONSUMEN DALAM MEWUJUDKAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN Suwandono, Agus; Darodjat, Rafan
PROFICIO Vol. 5 No. 2 (2024): PROFICIO : Jurnal Abdimas FKIP UTP
Publisher : FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jpf.v5i2.3451

Pemahaman akan hak-hak konsumen memegang peranan penting dalam pelindungan terhadap konsumen. Perlunya peningkatan pemahaman hak-hak konsumen, melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berupa penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum diawali dengan pemberian materi yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab mengenai implementasi hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hasil pengabdian pada masyarakat menunjukkan bahwa pemahaman mengenai hak-hak konsumen bukan hanya pada hak konsumen berupa kompensasi, ganti rugi atau penggantian barang dan/atau jasa yang bersifat kuratif maupun rehabilitatif. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan pelindungan terhadap konsumen melalui hak-hak konsumen, selain bersifat kuratif dan rehabilitatif juga perlindungan yang bersifat promotif dan preventif. Pemahaman konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen semakin meningkatkan pelindungan hukum terhadap konsumen.

PENINGKATAN PERSEPSI KETAATAN BERLALU-LINTAS UNTUK KESELAMATAN PADA PELAJAR DI DESA CILEUNYI WETAN: INCREASED PERCEPTION OF CROSS-CROSSING OBEDIENCE FOR SAFETY AMONG STUDENTS IN THE VILLAGE OF CILEUNYI WETAN Darodjat, Rafan; Hazar Kusmayanti; Mursal Maulana
PROFICIO Vol. 5 No. 2 (2024): PROFICIO : Jurnal Abdimas FKIP UTP
Publisher : FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jpf.v5i2.3465

Persepsi merupakan pandangan individu terhadap suatu fenomena kehidupan yang berimplikasi terhadap tindakannya. Peningkatan kesadaran hukum berlalu-lintas, berupaya meningkatkan pengetahuan hukum yang dapat mempengaruhi persepsi yang menerimanya untuk meningkatkan kesadaran keselamatan dalam beralalu-lintas. Peningkatan pengetahuan dilakukan dengan penyuluhan kepada pelajar, sebagai usia yang sesuai karena pada usia remaja sudah menggunakan kendaraan bermotor dan diharapkan membawa dampak baik kepada masyarakat sekitarnya. Penyuluhan dilakukan secara atraktif dan lomba menarik, agar dapat memainkan emosi audiens agar lebih diserap dan diingat. Kegiatan pengabdian ini dilakukan di sekolah yang berada di Desa Cileunyi Wetan, yaitu: SMPN 2 Cileunyi, Pondok Pesantren Al-Jawami, dan pelajar lainnya yang berada di lingkungan Desa Cileunyi Wetan pada kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat-KKN Integratif 2023/2024. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini dengan penyuluhan untuk meningkatkan persepsi ketaatan berlalu-lintas bagi pelajar. Hasil dari pengabdian ini, mampu menjangkau sekitar 200 pelajar mayoritas pelajar belum memahami rambu-rambu, belum sadar safety driving, dan pentingnya defensive driving karena dalam berkendaraan mengutamakan keselamatan bukan kecepatan.

PELUANG DAN HAMBATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM PEMBUATAN SERTIFIKASI HALAL DI RANCAKALONG Yuanitasari, Deviana; Darodjat, Rafan
PROFICIO Vol. 6 No. 1 (2025): PROFICIO : Jurnal Abdimas FKIP UTP
Publisher : FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jpf.v6i1.4138

Dengan sekitar 1200 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Rancakalong, menjadikan Rancakalong sebagai desa yang cukup produktif, dengan adanya pelaku usaha yang banyak maka fokus utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan implementasi sertifikasi halal pada produk makanan. Sertifikasi halal dianggap penting dalam memenuhi tuntutan pasar dan aspek syariat Islam Tujuan kegiatan ini adalah membantu pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan produk konsumsi masyarakat, menemukan peluang dan hambatan UMKM dalam sertifikasi halal, serta memberikan solusi untuk meningkatkan proses sertifikasi halal. Kegiatan PPM ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum. Hambatan yang ada di Rancakalong karena sosialisasi yang belum terjadi, dan peluangnya adalah perlu pengembangan branding dan pemasaran produk halal UMKM Desa Rancakalong untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing di pasar lokal dan global. Pemerintah juga mendorong produksi produk berkualitas dan kompetitif dengan menyertakan sertifikat halal. Dengan upaya ini, kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM dapat meningkat, mendukung daya saing dan kehalalan produk di Desa Rancakalong.

PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI SUBSIDI HARGA BERAS SEBAGAI UPAYA KEDAULATAN PANGAN Darodjat, Rafan; Irfan, Maulana; Kusmayanti, Hazar
Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 7, No 2 (2024): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Desember 2024
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/focus.v7i2.53366

Pertumbuhan penduduk Negara Indonesia yang tinggi tentunya perlu strategi tepat agar kebutuhan pangan terpenuhi. Indonesia yang sebelumnya negara agraris dan memiliki kemampuan swasembada pangan, sejalan besarnya jumlah masyarakat saat ini menjadi Negara pengimpor. Faktor utama yang peneliti kaji, yaitu kurangnya minat masyarakat untuk menjadi petani hal ini karena faktor ekonomi yang menjadikan pertanian kurang dianggap bisa memberikan jaminan hidup. Peneliti mengkonsepkan adanya subsidi harga bagi petani, subsidi ini dianggap sebagai langka tepat untuk mendorong petani lebih produktif, menambah daya tarik masyarakat untuk menjadi petani, dan menjadi subsidi yang tepat sasaran. Pemerintah tentunya akan membeli hasil pertanian dengan harga proporsional, kemudian dalam penyalurannya menurunkan harga tersebut. Karena apabila diserahkan kepada mekanisme pasar dan pemerintah melakukan importasi, akan memberatkan petani untuk menyesuaikan harga jualnya. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, metode yang menggunakan pemanfaatan berbagai macam teori atau konsep dari buku dan internet guna memperoleh sebuah data dengan analisis sosiologi yang melihat peran pemberdayaan terhadap kehidupan masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan petani tentunya sangat penting untuk kedaulatan pangan, pemerintah harus senanatiasa mendorong masyarakat untuk bertani dan peran negara terhadap pelaksanaan pertanian tentunya lebih menitikberatkan petani. Konsep subsidi harga pertanian menjadikan pemerintah membeli produk pertanian dengan harga wajar melalui Kementrian/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD atau pemerintah menggantikan selisih produk pertanian kepada petani atas produk dijualnya. Indonesia's high population growth certainly needs the right strategy to meet food needs. Indonesia, which was previously an agrarian country and could be self-sufficient in food, in line with a large number of people, is now an importing country. The main factor researchers studied was the lack of public interest in becoming farmers due to economic factors that made agriculture less considered to provide life security. Researchers conceptualized a price subsidy for farmers, which is regarded as a rare opportunity to encourage farmers to be more productive, increase the community's attractiveness to become farmers, and become a targeted subsidy. The government will certainly buy agricultural products at a proportional price, then in its distribution reduce the price. Because if left to the market mechanism and the government imports, it will be burdensome for farmers to adjust their selling prices. The method used is a literature study, a method that uses the utilization of various theories or concepts from books and the internet to obtain data with a sociological analysis that looks at the role of empowerment in people's lives. The result of this research is that farmer empowerment is certainly very important for food sovereignty, the government must always encourage people to farm and the role of the state in the implementation of agriculture is certainly more focused on farmers. The concept of agricultural price subsidies makes the government buy agricultural products at a fair price through the Ministry / Regional Government / State Owned Enterprises / Regional Government or the government replaces the difference in agricultural products to farmers for the products they sell.

SPECIAL CRIMINAL LAW AGAINST SHARIA ECONOMIC CRIMES Darodjat, Rafan; Suwandono, Agus
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 8 No 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v8i2.24012

The growth of the Islamic economy is reflected in the business lines of the financial sector, halal industry, investment, and Islamic social finance (zakat, waqf, infaq, and sadaqah). Public trust to carry out Islamic economic activities arises because of the Islamic principles upheld and the security of its management. However, Islamic economics has its own appeal because it is labeled according to religious teachings and is not profit-oriented. The state as an organ of power must be able to be present to supervise and carry out coercion if there is a criminal offense. Criminal offenses in Islamic Law are in the realm of Fiqh Jinayah, which regulates the punishment for a crime. The imposition of sanctions in Islam is indeed severe, but the more highlighted preventive efforts. Specific criminal law research on sharia economic crimes with normative juridical types, normative legal research is presented in a description for a comprehensive picture so that it has a major impact on Islamic economics. The results of this study obtained an overview that the impact of the existence of criminal specialization for those who commit crimes against sharia economic activities can give confidence to the public to use Islamic financial services and Islamic social social institutions that channel donor assets. The verdict on sharia economic crimes must be carried out by professionals who understand fiqh and sharia principles, the evidence must be materially clear to fulfill a sense of justice. The punishment given to those who misuse it must be more severe as a preventive effort.

Legal Aspects of BUMDes as Drivers of Village Economy: Aspek Legal BUMDes sebagai Penggerak Perekonomian Desa Darodjat, Rafan; Harrieti, Nun
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Edisi April - Juni
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Indonesia has a system of governance below the sub-district level, namely the urban village (kelurahan) and rural village (desa). The state's commitment to granting a formal position to village communities began with the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and the establishment of the Ministry of Villages in 2014. The role of villages in managing their territories not only supports inclusive community participation but also enables Village Governments to engage in business development through Village-Owned Enterprises (BUMDes). The establishment and management of BUMDes are closely related to legal aspects such as legal standing (legalitas), business operations, management structure, business aspects, and other relevant factors that require thorough study to ensure proper governance of BUMDes. The method used in this community service activity is normative juridical, implemented through partnerships. The study employs a Systematic Literature Review (SLR) method, utilizing previous research as problem-solving references.The results of this study indicate that village governments have advantages in governance because they possess village land that can be managed for the welfare of the community. This management can be carried out by BUMDes. For example, BUMDes Bumiwangi manages the Bukit Cula Tourism Area, where the profits can be used as village revenue, create employment opportunities, and improve the community's economy. The operation of BUMDes must, of course, have legal legitimacy. This community service establishes partnerships to fulfill legal requirements covering establishment, operational activities, and business contract aspects.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search