Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.949
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Jurnal Cita Hukum YUSTISI Asia Pacific Fraud Journal Jurnal Sosial Humaniora Sigli Literatus Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Justness : Jurnal Hukum Politik dan Agama Dharma Jnana Journal of Central Banking Law and Institutions Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Leges Privatae Jurnal Cendekia Ilmiah International Journal of Social Sciences and Humanities
Tomy Michael
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINNDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU KEKERASAN KARENA PEMBELAAN TERPAKSA Moh. Nurul Jadid; Tomy Michael
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.14234

Abstract

Penelitian ini di maksudkan untuk mengkaji perlindunngan hukum bagi pelaku kekerasan karena pembelaan terpaksa. Dan bagaimana pertanggung jawaban pidana oleh pelaku kekerasan karena pembelaan terpaksa. penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, penelitian hukum normatif dalam penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum. kekerasan merupakan perbuatan yang menyalahi hukum sehingga dari suatu perbuatan kekerasan yang dilakukan seseorang maka tentu tindakan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain. kekerasan merupakan tindakan agresif yang bisa dilakukan oleh siapapun, Misalnya tindakan pemukulan, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit kesemuanya itu merupakan jenis-jenis kekerasan. Dalam situasi tertentu kekerasan merupakan tindakan yang dianggap normal, seperti tindakan pembelaan terpaksa (noodweer). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa suatu tindakan pembelaan terpaksa (noodweer) tidak dapat di jatuhi hukuman sesuai dengan pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Kata kunci : kekerasan; pembelaan terpaksa; perlindungan hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TAYANGAN INFOTAIMENT YANG BERHUBUNGAN DENGAN SIARAN TV DAN ANAK Elisabet Irda; Tomy Michael
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 7 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58487/akrabjuara.v7i1.1756

Abstract

Infotaiment shows have an impact that cannot be separated from the influence of the mass media. The influence can be in the form of behavior, fashion and even attitudes towards certain ideologies. It all depends on how prepared humans are to deal with television information. If what is shown is a good achievement achieved by a celebrity, this can be used as a lesson for his fans. But if what is shown is behavior that violates immoral norms, it is certainly not good. Ironically, infotainment shows more emphasis on the lifestyle of celebrities, starting from minimal clothing, hairstyles and social interactions, which in fact they adopt more of a western lifestyle. This has a very dangerous impact if it is continuously shown to the public, especially to children who are easy to follow things that are often seen by children. The rise of television shows with soap operas and reality shows is in dire need of infotainment, and vice versa where infotainment is an inseparable part of television shows.
Penerapan Patriotisme Dalam Perspektif Hukum (Studi Kasus Pada Sanggar Tari Puspa Dewi Surabaya) Tomy Michael; Syofyan Hadi; Wiwik Afifah; Fransiscus Nanga Roka; Muhamad Khoirul Ma'arif; Anam Iman Aulia; Zidniy Ma Naviah; Alienda Maulidiantie
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.9295

Abstract

Dalam konteks ilmu hukum, sesuatu yang tidak diketahui harus ditelusuri secara normatif. Dalam tulisan ini berfokus menyelesaikan permasalahan akan makna patriotisme dalam Sanggar Tari Puspa Dewi Surabaya karena dalam praktiknya para penari anak hanya melakukan tarian secara global namun kurang mengetahui makna kebudayaan dalam ilmu hukum. Frasa “kurang mengetahui” yaitu peningkatan akan korelasi tarian dengan ilmu hukum. Metode yang digunakan adalah menggunakan penelitian empiris dengan pengumpulan data berupa wawancara, pelatihan dan pengolahan data lebih lanjut. Penyelesaian masalah pertama yaitu dengan mengadakan permainan ular tangga patriotisme dimana adanya permainan yang menggunakan daftar pertanyaan seputar pemahaman patriotisme. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa penari anak pada Sanggar Tari Puspa Dewi Surabaya merupakan bagian tidak terpisahkan sebagai subjek hukum yang menjunjung tinggi patriotisme dalam tari.
KAJIAN HUKUM TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Tomy Michael
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 9 No. 2 (2024): Mei
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Demokrasi ekonomi yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Demokrasi ekonomi tersebut tercermin dalam UU No. 5-1999 dengan dibentuknya KPPU namun dalam undang-undang tersebut, KPPU belum memiliki kejelasan kedudukan. Sehingga dengan adanya RUU TLP maka kewenangan KPPU semakin diperkuat yaitu dengan adanya pemberian sanksi administratif oleh lembaga tersebut.Kesimpulan yang diperoleh yaitu dengan adanya penguatan terhadap KPPU maka KPPU memiliki landasan hukum yang jelas agar tidak bertentangan dengan lembaga- lembaga negara lainnya dan sebagai wujud dari negara hukum yang mengutamakan kepastian hukum
The Regulation Of The Use Of Euthanasia In Indonesia And New Zealand In The Framework Of International Human Rights Muhammad Iqbal Rahmatullah; Tomy Michael
International Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 2 No. 2 (2024): International Journal of Social Sciences and Humanities
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/ijssh.v2i2.1297

Abstract

The discussion of euthanasia is an interesting topic to explore due to the complex legal implications of both active and passive forms of euthanasia. This research will evaluate the perspectives of criminal law and human rights on the practice of euthanasia in Indonesia, as well as seek solutions to the complex dilemma between the needs of society by considering the rights of individuals and the legal norms prevailing in society. In this discussion, a comparison will be made to the regulation of euthanasia in New Zealand which regulates certain requirements. So that the problem analyzed is how the Comparison of Legal Regulations on the Use of Euthanasia in Indonesia and New Zealand in the Framework of Human Rights. This type of research uses normative legal methods. In addition, this research uses the statutory approach method, conceptual approach, and legal comparison approach. The results showed that Indonesia does not have specific regulations regarding euthanasia so that any action that ends a person's life can be subject to criminal articles. Another case with New Zealand which provides special regulations that make the regulations on this matter clear. In some ways it can be seen that the regulations in these two countries are very different where Indonesia prohibits actions that end a person's life while New Zealand provides exceptions to these actions as long as they are carried out in accordance with the law.
The Concept of The Principle of Non Retroactive In Crime Human Rights In Indonesia Nugrohadiputri, Diah Ayu Puspita; Tomy Michael
International Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 2 No. 2 (2024): International Journal of Social Sciences and Humanities
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/ijssh.v2i2.1319

Abstract

This research analyzes how human rights cases are ressolved in Indonesia from the perspective of the concept of the non-retroactive principle. So far, regulations regarding the application of the concept of the non-retroactive principle have given rise to debate and views of the pros and cons. The method used is normative legal research. The approach take in this research uses a conceptual approach, cases, and legislation. Data collection in this research was carried out using library research to search for primary, secondary, tertiary legal materials. The results of this search indicate that the exception to the non-retroactive principle in cases of crimes against human rights in Indonesia is still insufficient. Many of the perpetrators of these crimes use the constitution or laws as a legal shield. At the another side, the slow court process in trying criminal cases that occured in the past is the result of factors in the legal system that were not developed seriously. This proves that the government
Perlindungan Hukum Pada Orang Tua (Kajian Norma Hukum Dan Norma Agama) Tomy Michael
JUSTNESS - Jurnal Hukun dan Agama Vol 6 No 1 (2026): Maret 2026
Publisher : STIH Zainul Hasan Kraksaan Kraksaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61974/justness.v6i1.116

Abstract

In the concept of a state of law, the legal subject is a protected party. The existence of legal subjects in national law and international law has significant differences. In the perspective of national law, legal subjects are everything that can have rights and obligations according to law or all supporters of rights and obligations according to law. The research method uses normative legal research with a statutory regulatory approach. In the end, parents must receive important attention from the state. The existence of children is very important, but in forming children is a special relationship between parents and children
Co-Authors Adetya Firnanda Alienda Maulidiantie Amanda Raissa Anam Iman Aulia Astri Yuli Satyarini Sukendar Beni Winarta Budiarsih Clarisa Turnip Elisabet Irda Fabian Jonathan Fajar Sugianto Fransiscus Nanga Roka Jonianto Silalahi Karina Sari Wijayanto Putri Mega Puspa Kusumojati Miranda Mazaya Moh. Nurul Jadid Muhamad Khoirul Ma'arif Muhammad Iqbal Rahmatullah Nugrohadiputri, Diah Ayu Puspita Prasetyo, Teguh Princes Elsa Nafatilopa Rosando, Abraham Ferry Slamet Suhartono Syofyan hadi Syofyan Hadi wiwik afifah Zidniy Ma Naviah