Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.407
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Akta SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan SIGn Jurnal Hukum Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal Hukum Sasana International Journal of Educational Research Excellence (IJERE) Jurnal Smart Hukum (JSH)
Indah Harlina
Universitas Pancasila
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
KEPASTIAN HUKUM ATAS PERALIHAN HAK ATAU BALIK NAMA SERTIPIKAT TANPA HADIRNYA PIHAK PENJUAL Daniel Kaunang, Johanes; Harlina, Indah
Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's Vol 6 No 1 (2024): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/otentik.v6i1.5942

Abstract

Indonesia merupakan kepulauan yang sangat luas. Untuk mengatur hal tanah terdapat dalam UUD 1945 sebagai dasar pokok bahwa negara menguasai bumi dan air san kekayaan alam yang terkandung didalamnya sesuai Pasal 33 ayat (3). hal tersebut juga terkait dengan UUPA no 5 tahun 1960 yang menyatakan antara lain menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan tanah, termasuk pendaftaran tanahnya. Dalam hal penjualan tanah sering terjadi permasalahan seperti Tidak hadirnya pihak penjual dalam penjualan, sehingga pihak lain dirugikan karena ketidak pastian dari peralihan hak atau balik nama sertipikat, sebagai contoh pada putusan Nomor: 219/PDT.G/2018/PN.Dpk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan bersumber pada studi pustaka/data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum atas peralihan hak atau balik nama sertipikat tanpa hadirnya pihak penjual untuk mendapatkan kepastian hukum penggugat akan diperoleh setelah namanya terdaftar di kantor pertanahan dimana objek tanah tersebut berada dengan melampirkan putusan pengadilan untuk dapat dilakukan peralihan balik nama sertipikat dan perlindungan hukum akan didapat setelah putusan pengadilan sehingga pihak penggugat dapat melakukan peralihan hak atas tanah atau balik nama sertipikat di kantor BPN.
Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Saksama Dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual  ( Studi Kasus Putusan No 20pk/Pid/2020) Vicky, Vicky; Samosir, Tetti; Harlina, Indah
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i2.2737

Abstract

Menurut UUJN, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Notaris harus mematuhi ketentuan UUJN dan Kode Etik untuk memastikan akta yang dibuat sah dan akurat. Kesalahan dalam pembuatan akta dapat menyebabkan kerugian, baik secara administratif maupun pidana. Namun, dalam menjalankan tugasnya, masih ada notaris yang tidak saksama dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum bagi notaris yang tidak saksama dalam pembuatan akta kuasa menjual, dengan fokus pada studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pid/2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yang menekankan pada kajian dan analisis norma-norma hukum yang tertulis serta penerapannya dalam praktik hukum.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksaksamaan notaris dalam pembuatan akta kuasa menjual dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk memastikan keabsahan dokumen dalam setiap transaksi. Kegagalan dalam hal ini dapat mengakibatkan sanksi pidana, perdata, dan administratif bagi notaris. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya proses pengumpulan bukti yang kuat dan penilaian yang teliti terhadap unsur-unsur tindak pidana penipuan. Meskipun putusan di tingkat Pengadilan Tinggi menimbulkan keraguan, Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali membatalkan putusan tingkat sebelumnya, menyatakan bahwa perbuatan notaris tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan
KAJIAN PENSERTIPIKATAN BAGIAN TANAH ULAYAT BERDAMPAK TERHADAP KESEJAHTERAAN KAUM Hendri, Zulmi; Harlina, Indah
Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's Vol 7 No 1 (2025): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/otentik.v7i1.7484

Abstract

Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memperlihatkan perbedaan signifikan antara ketentuan UUPA dengan hukum adat Minangkabau terkait kepemilikan tanah. kemudian Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, karena menurut UUPA dan peraturan pelaksanaannya, pendaftaran tanah bersifat individual, artinya tanah yang telah didaftarkan dan diterbitkan sertifikatnya dengan status hak milik menjadi milik pribadi atau individu yang namanya tercantum dalam sertifikat tersebut. Sertifikat berfungsi sebagai bukti hak yang kuat. Namun, hingga saat ini, belum ada aturan khusus yang mengatur pendaftaran tanah ulayat yang kepemilikannya bersifat komunal atau bersama dalam masyarakat Minangkabau, Kemudian pemerintah daerah Propinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat tanggal 26 Agustus 1983 Nomor: DA-6980/III/2F/1983 Tentang Penyelesaian Permohonan Penegasan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Adat. Berdasarkan hal tersebut, diajukan penelitian dengan topik : Bagaimana Pensertipikatan Bagian Tanah Ulayat Mempengaruhi Kesejahteraan Kaum? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian, bahwa implementasi pendaftaran tanah ulayat yang bersifat komunal dalam masyarakat Minangkabau masih belum diatur secara khusus. Hal ini menimbulkan berbagai kendala dan kontroversi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum di Minangkabau, Sumatera Barat. Dampak dari pendaftaran hak ulayat terhadap kesejahteraan kaum sangat besar, karena tanah ulayat di Minangkabau semakin berkurang, sehingga generasi mendatang tidak akan mandapatkan warisan tanah ulayat tersebut. Perbedaan pola kepemilikan tanah antara hukum adat Minangkabau dan pola kepemilikan tanah dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya berdampak signifikan pada kesejahteraan kaum.
Reformulation of the Legal Liability of Land Deed Officials for Defects in Authentic Deeds Sudarwati, Dini Anggraini; Riyanto, Astim; Harlina, Indah
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.338

Abstract

This study is motivated by the growing number of legal violations committed by Land Deed Officials (PPAT), encompassing administrative, ethical, and even criminal misconduct, as exemplified by the Magelang District Court Decision No. 56/Pid.B/2022/PN.MGG concerning the forgery of sale and mortgage deeds. The purpose of this research is to analyze the legal responsibility of PPATs in drafting authentic deeds that contain legal defects or elements of forgery and to examine the interrelation among administrative, ethical, and criminal violations within the framework of Indonesian positive law and the constitutional principle of social justice enshrined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research employs a normative juridical method using a statutory and case study approach. The findings reveal overlapping accountability mechanisms between ethical and criminal dimensions, as well as inadequate supervision of PPAT practices. It is therefore concluded that a reformulation of the sanction and supervision system for PPATs is necessary to ensure proportionality and alignment with the constitutional principle of social justice.
Rasionalitas Majelis Hakim dalam Pembatalan Akta Hibah Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh Ahli Waris: Studi Putusan Nomor 175/Pdt.G/2023/PN Kpn Dewi, Eriska Desianti; Samosir, Tetti; Harlina, Indah
SIGn Jurnal Hukum Vol 7 No 1: April - September 2025
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v7i1.423

Abstract

Disputes concerning the annulment of land grant deeds between Inheritors constitute a complex issue within civil and agrarian law, requiring an in-depth understanding of the rationale behind court decisions. This research aims to analyze the rationale of the Panel of Judges of the Kepanjen District Court in Decision Number 175/Pdt.G/2023/PN Kpn regarding the annulment of Grant Deed Number 167/KEP-35.10/IX/2020. Employing a normative legal research method with a case study approach, the qualitative analysis focused on the legal considerations (ratio decidendi) within the decision. The analysis results indicate the Panel of Judges’ rationale was primarily based on the assessment of evidence corroborating the Plaintiff’s pre-grant proper claim derived from an oral transaction, setting aside the formal strength of the authentic deed due to the Defendant’s absence of rebuttal evidence. The juridical annulment of the deed was grounded in the direct application of the Nemo dat quod non habet principle, referenced through Article 210 section (2) of the Compilation of Islamic Law because the Grantor was proven to have granted part of the object that was not his right. The qualification of unlawful act against the Defendant was determined as a logical consequence of this finding, albeit without in-depth elaboration of the elements, demonstrating pragmatic reasoning. In conclusion, the judicial rationale, in this case, tends to prioritize substantive justice over formal legal certainty, yet it raises discourse concerning evidentiary standards and potential issues of inheritance law coherence that remain unaddressed.
The Legal Implications of Forgery Sale & Purchase Binding Agreement by Notary Public Samosir, Tetti; Harlina, Indah; Akbar, Fikri Miftakhul
JURNAL AKTA Vol 9, No 4 (2022): December 2022
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v9i4.27920

Abstract

The notary is a public official who is authorized to make authentic deeds, in which the obligation of a notary in carrying out his position must act honestly, reliably, independently, impartially, thoroughly, and safeguard the interests of the parties involved in legal actions. This is known as the precautionary principle for a notary in carrying out his position as a public official. The purpose of this writing is to examine the legal implications of counterfeiting and the responsibility of a notary to the binding sale and purchase agreement he made. The research method used in this paper is normative juridical with a statutory and case study approach. The results and findings obtained after conducting research and analysis of the problems in this paper, namely the legal impact due to the negligence of a notary in making a binding sale and purchase agreement because to forgery, so that the legal consequences of these PPJB are void, this is because it is not in accordance with the legal requirements of an agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code, namely those relating to lawful causes. This happens because the notary in carrying out his authority does not carry out his obligations related to the principle of precautionary, therefore the notary must be responsible for his actions that have been carried out in accordance with the law and code of ethics. So it can be concluded that the deed made by the notary is null and void and is not an authentic deed but a private deed.
Co-Authors Akbar, Fikri Miftakhul Astim Riyanto, Astim Daniel Kaunang, Johanes Dewi, Eriska Desianti Erna Amalia Finadi, Andreas Sapta Hendri, Zulmi I Ketut Oka Setiawan Jum Anggriani Jum Anggriani Jum Anggriani Jum Anggriani M.T Marbun Maimun Maimun Maimun Mirsadin Rezky Saftiaan Samosir, Tetti Sudarwati, Dini Anggraini Suhendar Suhendar Suhendar, Suhendar Syafrida Tetti Samosir Tetti Samosir Tetty Samosir Vicky, Vicky