Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.232
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Akta SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal Hukum Sasana International Journal of Educational Research Excellence (IJERE) Jurnal Smart Hukum (JSH)
Indah Harlina
Universitas Pancasila
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PENYULUHAN HUKUM TENTANG MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI KECAMATAN TEBET KOTA JAKARTA SELATAN Anggriani, Jum; Harlina, Indah; Samosir, Tetti; Finadi, Andreas Sapta
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v8i1.1715

Abstract

The level of legal awareness and citizens' obedience to the law can show the progress of a country. The life of society and the country will be more orderly if the legal awareness and legal obedience of the population is higher. These factors of legal awareness and legal compliance play an important role in legal progress; The level of public legal awareness is negatively correlated with the level of legal compliance, and conversely, the level of public legal awareness is negatively correlated with the level of legal compliance. Public legal awareness will create an effective law enforcement environment, which can provide a sense of justice, create legal certainty in society, and provide justice. The aim of legal counseling is to increase public legal awareness through legal consultations, collaborating with local legal consultants, and disseminating information about law in Tebet District, South Jakarta City. The aim of legal counseling is to increase public legal awareness in Tebet District, South Jakarta City. Keywords:law, awareness, counseling
KEPASTIAN HUKUM ATAS PERALIHAN HAK ATAU BALIK NAMA SERTIPIKAT TANPA HADIRNYA PIHAK PENJUAL Daniel Kaunang, Johanes; Harlina, Indah
Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's Vol 6 No 1 (2024): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/otentik.v6i1.5942

Abstract

Indonesia merupakan kepulauan yang sangat luas. Untuk mengatur hal tanah terdapat dalam UUD 1945 sebagai dasar pokok bahwa negara menguasai bumi dan air san kekayaan alam yang terkandung didalamnya sesuai Pasal 33 ayat (3). hal tersebut juga terkait dengan UUPA no 5 tahun 1960 yang menyatakan antara lain menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan tanah, termasuk pendaftaran tanahnya. Dalam hal penjualan tanah sering terjadi permasalahan seperti Tidak hadirnya pihak penjual dalam penjualan, sehingga pihak lain dirugikan karena ketidak pastian dari peralihan hak atau balik nama sertipikat, sebagai contoh pada putusan Nomor: 219/PDT.G/2018/PN.Dpk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan bersumber pada studi pustaka/data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum atas peralihan hak atau balik nama sertipikat tanpa hadirnya pihak penjual untuk mendapatkan kepastian hukum penggugat akan diperoleh setelah namanya terdaftar di kantor pertanahan dimana objek tanah tersebut berada dengan melampirkan putusan pengadilan untuk dapat dilakukan peralihan balik nama sertipikat dan perlindungan hukum akan didapat setelah putusan pengadilan sehingga pihak penggugat dapat melakukan peralihan hak atas tanah atau balik nama sertipikat di kantor BPN.
Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Saksama Dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual  ( Studi Kasus Putusan No 20pk/Pid/2020) Vicky, Vicky; Samosir, Tetti; Harlina, Indah
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i2.2737

Abstract

Menurut UUJN, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Notaris harus mematuhi ketentuan UUJN dan Kode Etik untuk memastikan akta yang dibuat sah dan akurat. Kesalahan dalam pembuatan akta dapat menyebabkan kerugian, baik secara administratif maupun pidana. Namun, dalam menjalankan tugasnya, masih ada notaris yang tidak saksama dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum bagi notaris yang tidak saksama dalam pembuatan akta kuasa menjual, dengan fokus pada studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pid/2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yang menekankan pada kajian dan analisis norma-norma hukum yang tertulis serta penerapannya dalam praktik hukum.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksaksamaan notaris dalam pembuatan akta kuasa menjual dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk memastikan keabsahan dokumen dalam setiap transaksi. Kegagalan dalam hal ini dapat mengakibatkan sanksi pidana, perdata, dan administratif bagi notaris. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya proses pengumpulan bukti yang kuat dan penilaian yang teliti terhadap unsur-unsur tindak pidana penipuan. Meskipun putusan di tingkat Pengadilan Tinggi menimbulkan keraguan, Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali membatalkan putusan tingkat sebelumnya, menyatakan bahwa perbuatan notaris tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan
KAJIAN PENSERTIPIKATAN BAGIAN TANAH ULAYAT BERDAMPAK TERHADAP KESEJAHTERAAN KAUM Hendri, Zulmi; Harlina, Indah
Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's Vol 7 No 1 (2025): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/otentik.v7i1.7484

Abstract

Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memperlihatkan perbedaan signifikan antara ketentuan UUPA dengan hukum adat Minangkabau terkait kepemilikan tanah. kemudian Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, karena menurut UUPA dan peraturan pelaksanaannya, pendaftaran tanah bersifat individual, artinya tanah yang telah didaftarkan dan diterbitkan sertifikatnya dengan status hak milik menjadi milik pribadi atau individu yang namanya tercantum dalam sertifikat tersebut. Sertifikat berfungsi sebagai bukti hak yang kuat. Namun, hingga saat ini, belum ada aturan khusus yang mengatur pendaftaran tanah ulayat yang kepemilikannya bersifat komunal atau bersama dalam masyarakat Minangkabau, Kemudian pemerintah daerah Propinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat tanggal 26 Agustus 1983 Nomor: DA-6980/III/2F/1983 Tentang Penyelesaian Permohonan Penegasan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Adat. Berdasarkan hal tersebut, diajukan penelitian dengan topik : Bagaimana Pensertipikatan Bagian Tanah Ulayat Mempengaruhi Kesejahteraan Kaum? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian, bahwa implementasi pendaftaran tanah ulayat yang bersifat komunal dalam masyarakat Minangkabau masih belum diatur secara khusus. Hal ini menimbulkan berbagai kendala dan kontroversi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum di Minangkabau, Sumatera Barat. Dampak dari pendaftaran hak ulayat terhadap kesejahteraan kaum sangat besar, karena tanah ulayat di Minangkabau semakin berkurang, sehingga generasi mendatang tidak akan mandapatkan warisan tanah ulayat tersebut. Perbedaan pola kepemilikan tanah antara hukum adat Minangkabau dan pola kepemilikan tanah dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya berdampak signifikan pada kesejahteraan kaum.
Reformulation of the Legal Liability of Land Deed Officials for Defects in Authentic Deeds Sudarwati, Dini Anggraini; Riyanto, Astim; Harlina, Indah
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.338

Abstract

This study is motivated by the growing number of legal violations committed by Land Deed Officials (PPAT), encompassing administrative, ethical, and even criminal misconduct, as exemplified by the Magelang District Court Decision No. 56/Pid.B/2022/PN.MGG concerning the forgery of sale and mortgage deeds. The purpose of this research is to analyze the legal responsibility of PPATs in drafting authentic deeds that contain legal defects or elements of forgery and to examine the interrelation among administrative, ethical, and criminal violations within the framework of Indonesian positive law and the constitutional principle of social justice enshrined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research employs a normative juridical method using a statutory and case study approach. The findings reveal overlapping accountability mechanisms between ethical and criminal dimensions, as well as inadequate supervision of PPAT practices. It is therefore concluded that a reformulation of the sanction and supervision system for PPATs is necessary to ensure proportionality and alignment with the constitutional principle of social justice.
Co-Authors Astim Riyanto, Astim Daniel Kaunang, Johanes Erna Amalia Fikri Miftakhul Akbar Finadi, Andreas Sapta Hendri, Zulmi I Ketut Oka Setiawan Jum Anggriani Jum Anggriani Jum Anggriani Jum Anggriani M.T Marbun Maimun Maimun Maimun Mirsadin Rezky Saftiaan Samosir, Tetti Sudarwati, Dini Anggraini Suhendar Suhendar Suhendar, Suhendar Syafrida Tetti Samosir Tetti Samosir Tetti Samosir Tetty Samosir Vicky, Vicky