Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.644
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Unes Law Review Gorontalo Law Review JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Jurnal Hukum Lex Generalis Veteran Justice Journal Inicio Legis : Jurnal Hukum Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (Jurnal AMPOEN) Inspirasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Indawati, Yana
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Analisa Kendala serta Upaya dalam Pelaksanaan Pembinaan Fisik dan Mental Bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar Dinata, Qiandana Wisnu; Indawati, Yana
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 15 No. 1 (2025): May
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v15i1.9251

Abstract

This research aims to analyze the obstacles and efforts in implementing physical and mental development for child prisoners at the Blitar class I special children's correctional institution. The urgency of this research is to measure whether the implementation of physical and mental development for inmates at the Blitar special correctional institution for class I children is in accordance with the objectives of the correctional institution. The research method used by the author is empirical juridical. The results of this research show that there are obstacles in the form of facilities and infrastructure, limited abilities of officers and experts, budget limitations, and obstacles from target children who are less enthusiastic. Meanwhile, efforts that can be made to overcome these obstacles are by improving facilities and infrastructure, improving the limitations of officers and experts, increasing the budget, and encouraging the enthusiasm of the target children.   Keywords: Penitentiary, Children, Prisoners.
Implementasi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Aminanda, Rayhan; Indawati, Yana
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 15 No. 1 (2025): May
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v15i1.9319

Abstract

This research aims to analyze the implementation of fulfilling the protection of children's rights as suspects of criminal acts in the investigation process at the Jombang Police. The urgency of this research is to find out how to fulfill the protection of children's rights as criminal suspects in the investigation process at the Jombang police station. The research method used by the author is empirical juridical. The results of this research show that fulfilling the protection of children's rights as suspects in criminal acts in the investigation process at the Jombang Police is carried out in 4 (four) forms of rights fulfillment processes, namely, the investigation process is carried out in a family atmosphere, providing legal assistance to child suspects, placing children in rooms. especially children during detention, carry out diversion efforts against the child suspect. Keywords: Protection of Children's Rights, Suspects, Investigation.
Implementasi Pemberian Hak Pengurangan Masa Pidana Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri Jannah, Dilla Rohmatul; Indawati, Yana
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i3.2024.1139-1145

Abstract

Remisi merupakan pengurangan masa pidana bagi narapidana sebagai salah satu narapidana telah memenuhi tanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan, penguarangan masa pidana diberikan sebagai bentuk kepercayaan pemerintah kepada narapidana bahwa terdapat sisi positif pada dirinya untuk berada pada jalan yang benar sekalipun statusnya sebagai seorang warga binaan. Pemberian remisi dilaksanakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan jika narapidana memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan. Pedoman terkait dengan implementasi pemberian hak pengurangan masa pidana berpedoman pada UU 22/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan cara mengkaji peraturan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam realita di masyarakat kemudian data yang didapat dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi permasalah yang ada pada akhirnya menuju pada solusi untuk menyelesaikan masalah. Hasil penelitian menunjukakan bahwa implementasi pemberian remisi bagi narapidana sangat dibutuhkan mengingat hak tersebut memiliki dampak yang sangat baik bagi narapidana sebagai bentuk motivasi untuk senantiasa berkelakuan baik dan mengurangi kapasitas lapas. Saat ini narapidana pada tindak pidana khusus dapat menikmati hak penggurangan masa pidana tanpa adanya syarat pembayaran denda atau uang pengganti. Lapas mengharapkan bahwa seluruh narapidana dapat menikmati hak tersebut. Akan tetapi, pada pelaksanaannya masih terdapat kendala – kendala yang menjadi penghambat pada proses remisi. Salah satu faktornya adalah banyaknya narapidana yang terdaftar dalam buku register F atau register pelanggaran. Oleh sebab itu, hak pengurangan tidak dapat diberikan karena syarat tidak terpenuhi.Kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan; Narapidana; Remisi.
Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan pada Masyarakat (Studi Kasus Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya) Ramadhan, Moch. Rizky; Indawati, Yana
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i2.14935

Abstract

Metode litigasi sebagai metode penyelesaian perkara khususnya perkara pidana disini mengalami beberapa kendala. Kendala yang ada tersebut akan menjadi hambatan tersendiri dalam melaksanakan penyelesaian perkara pidana. Hingga akhirnya digunakanlah metode non litigasi salah satunya adalah Restorative Justice sebagai metode alternative dalam menyelesaikan perkara pidana yang dihadapi oleh suatu pihak tertentu. Dengan waktu yang jauh lebih ringkas dari metode penyelesaian perkara pidana secara konvensional serta adanya kewajiban untuk mengembalikan kondisi pada keadaan semula, menjadikan Restorative Justice disini sebagai metode yang banyak dipilih untuk menyelesaikan perkara pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yakni melakukan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang kongkret dan disesuaikan dengan peraturan pelaksana yang menjadi landasan. Peraturan yang menjadi landasan adalah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021nTentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hasil penelitian ini menunjukan adanya kesinambungan dan keterikatan antara Restorative Justice dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan yag tercantum dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta dalam implementasinya terdapat beberapa hambatan yang muncul dalam melaksanakan Restorative Justice sebagai alternative penyelesaian perkara pidana.
Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Indawati, Yana; Anggriawan, Teddy Prima; Sakti, Pusaka Bintang
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1192

Abstract

The purpose of this study is to investigate the impact of tax reform on the degree of taxpayer compliance in Indonesia. Using normative juridical methodologies, this paper examines Indonesia's most recent legislation and tax policies. The primary focus is on tax system modifications, which include administrative features, tax rates, and reporting procedures. Tax compliance data has been examined before and after the adoption of tax reform. According to the findings of the study, tax reform has a considerable impact on improving the Voluntary Complience. This is especially noticeable when the tax administration process is made more efficient and procedures are simplified. This study also noted several issues, including the need to raise tax awareness and strengthen the tax enforcement system. This study provides recommendations for strengthening tax reform methods to maximize tax revenues and taxpayer compliance in Indonesia.
Pelaksanaan Pencabutan Hak Pembebasan Bersyarat bagi Klien Pemasyarakatan yang Melakukan Tindak Pidana pada Masa Tenggang (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya) Julianne, Riesa Crysanti; Indawati, Yana
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.3793

Abstract

This research aims to analyze the implementation of the revocation of parole rights for correctional clients who commit criminal acts during the grace period, with a case study at the Surabaya Class I Correctional Center. Using an empirical juridical approach involving field surveys and document analysis, this study found that the revocation of parole rights is often caused by violations of the conditions set out in the laws and regulations. Barriers to the implementation of this revocation include a lack of coordination and consistent application of the law. This study concludes that the parole revocation process requires improvements in coordination between relevant parties as well as stricter law enforcement to ensure the effectiveness of the parole system.
Legal Position of Awig –Awig in the National Legal System as a Source of Law (Written Customary Law) Kartika, Adhitya Widya; Yulianingsih, Wiwin; Indawati, Yana
VJJ Vol. 2 No. 1 (2020): Veteran Justice Journal
Publisher : VJJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Village is the smallest part of the state structure. A number of villages in Indonesia have distinctive features which contain traditional elements. One of the elements of this custom is customary law. In the community of Pakraman Bali Village, there are indigenous people in which customary law applies. This customary law is stated in awig-awig. If we look at the discussion then it is related to the legal structure, of course there is a connection related to that part of the legal system. The legal system in a state can be referred to as a national legal system in which the national legal system has parts or elements that each function and have a relationship, namely between one part and another. Likewise, there are laws that are part of the customary law community where the customary law community is part of the village which is an institution in the state structure. This then becomes an issue of how the position of awig-awig is in the national legal system. This research was conducted through an analysis of legal facts and legal doctrine, namely the theoretical and statutory approaches. This article is the result of research funded by the university, so it is the outcome product of this research. The discussion in this analysis shows that awig awig is written customary law, while what is generally understood so far is the unwritten law. In addition, the position in national law is recognized because it is the right of the customary law communities in Bali (adat in Pakraman Village, Bali). In addition, of course, awig-awig can be used as a source of material law, which is a social conception that exists in society, some of which are still applicable and some need conformity.
Legal Compliance In Realizing The Attitude Of Defending The State For College Student Upn Veteran East Java Indawati, Yana; Yulianingsih, Wiwin
VJJ Vol. 2 No. 1 (2020): Veteran Justice Journal
Publisher : VJJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This Research aim to find the connection between legal awareness UPN “Veteran” Jawa Timur College student with state defense attitude. Legal awareness is awareness or values contained in man about the existing law or about laws that are expected to exist. Actually, what is emphasized is the values regarding the function of the law and not a legal assessment of it concrete events in the community concerned. Legal awareness is very important in measuring the level of state defense attitudes. There are several indicators of the problem of legal awareness, namely Knowledge of legal regulations (law awareness); Knowledge of the contents of legal regulations (law acquaintance); Attitude towards legal regulations (legal attitude); Legal behavior patterns (legal behaviour). All indicators are related to campus regulations. Legal awareness, especially regarding student compliance in obeying the rules set by the campus. the higher the level of violation of campus discipline, the greater the reduction of student defending attitudes. The method used in this study begins with identification from various literatures related to the legal awareness culture of students towards university regulations and policies in terms of the problems that occur and the challenges that must be faced by the university. Then arranged in such a way as to bring up the right problem formulation which later can be comprehensively reviewed through field studies and direct observation, especially related to the problems taken in this study, namely the application of campus regulations to realize the attitude of defending the State in students. The research results in this study are expected to be able to contribute to the university and the development of students who are expected to have a spirit and attitude to defend the country.
Co-Authors ADHITYA WIDYA KARTIKA Aminanda, Rayhan Anggriawan, Teddy Prima Annashrul, Fajar Luthfi Ardian Pratama, Rizky Dinata, Qiandana Wisnu Febriansah, Roland Gita Laksmi Jannah, Dilla Rohmatul Julianne, Riesa Crysanti Khozin, Anisa Unuf Lamadiri, Alanda Aldora Muhammad Akbar Ramadhan P.S Nizhami, Muhammad Bahaullah Arif Junaidi Nugraha, Bima Prasetya Putra, Muhammad Fahri Gimnastiar Putri Wijaya, Dea Rahmadani, Nadia Nuzhuli Ramadhan, Moch. Rizky Sakti, Pusaka Bintang Tifani Suci, Aurora Widharka, Theresia WIWIN YULIANINGSIH