Garuda - Garba Rujukan Digital

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus di Polres Gresik) Rahmadani, Nadia Nuzhuli; Indawati, Yana
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 4, No 2 (2023): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v4i2.21786

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Terlebih kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah Gresik mengalami peningkatan, hal tersebut belum dapat diikuti dengan penegakan hukum yang optimal. Fenomena tersebut menyebabkan masih terjadinya kasus pencurian kendaraan bermotor di Gresik. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang ada di Kepolisian Resor Gresik. Metode penelitian dalam penelitian ini ialah yuridis empiris. Data primer dan data sekunder didapatkan dengan melakukan wawancara dengan Perwira Kasat Reskrim Kepolisian Resor Gresik. Metode analisa deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kasar Reskrim Kepolisian Resor Gresik belum berjalan dengan optimal disebabkan karena dalam proses pelaksanaanya ditemukan kendala seperti keterbatasan sarana prasarana, keterlambatan respon. Jaringan informan yang terputus dan minimnya kesadaran akan hukum terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan upaya-upaya yang ada semaksimal mungkin

OPTIMALISASI PERAN JAKSA MASUK PESANTREN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DI LINGKUP PESANTREN Putri Wijaya, Dea; Lamadiri, Alanda Aldora; Febriansah, Roland; Annashrul, Fajar Luthfi; Indawati, Yana
Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2 No 1b (2024): JULI (Tambahan)
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/ampoen.v2i1b.2046

The prosecutor is a government agency that operates in the field of scanners. In carrying out its expertise in the intelligence sector, there is a program related to prosecutors entering Islamic boarding schools. This program is carried out so that prosecutors interact directly with the community. This program focuses on students who are in Islamic boarding school dormitories, the material provided is related to national insight and crimes such as bullying. This aims to make the students understand that in group life there are things that can happen due to intense activities. This simple impact influenced by limited circumstances and environment can lead to a tendency to commit violations of Islamic boarding school discipline, especially since the enforcement of discipline towards Islamic boarding school administrators is lower than the enforcement of discipline towards junior students. Therefore, the prosecutor's office is carrying out this program so that there is prevention and understanding regarding this matter.

Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Indawati, Yana; Anggriawan, Teddy Prima; Sakti, Pusaka Bintang
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1192

The purpose of this study is to investigate the impact of tax reform on the degree of taxpayer compliance in Indonesia. Using normative juridical methodologies, this paper examines Indonesia's most recent legislation and tax policies. The primary focus is on tax system modifications, which include administrative features, tax rates, and reporting procedures. Tax compliance data has been examined before and after the adoption of tax reform. According to the findings of the study, tax reform has a considerable impact on improving the Voluntary Complience. This is especially noticeable when the tax administration process is made more efficient and procedures are simplified. This study also noted several issues, including the need to raise tax awareness and strengthen the tax enforcement system. This study provides recommendations for strengthening tax reform methods to maximize tax revenues and taxpayer compliance in Indonesia.

KONSULTASI DAN PENYULUHAN AKAN KESADARAN HUKUM TERHADAP KEHIDUPAN BERSOSIAL Indawati, Yana; Nizhami, Muhammad Bahaullah Arif Junaidi; Putra, Muhammad Fahri Gimnastiar; Muhammad Akbar Ramadhan P.S; Nugraha, Bima Prasetya
Inspirasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2024): Inspirasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Inspirasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pemberantasan bullying di lingkungan pendidikan masih menjadi tantangan besar dengan dampak serius pada kesehatan mental dan fisik korban. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa bullying harus dihentikan di dunia pendidikan karena dapat berujung pada kematian. Selain bullying, masyarakat perkotaan seperti Surabaya menghadapi berbagai masalah hukum kompleks yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka, termasuk masalah pidana, keluarga, dan lingkungan. Dalam konteks KKN Tematik yang menyediakan konsultasi hukum gratis, mahasiswa membantu masyarakat memahami hak-hak mereka dan memberikan saran hukum untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Banyak anak muda berkonsultasi mengenai bullying dan judi online, menunjukkan kompleksitas masalah sosial yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Melalui konsultasi hukum, mahasiswa menekankan konsekuensi hukum dari tindakan bullying dan judi online serta pentingnya tanggung jawab pribadi dalam menghentikan perilaku tersebut. Pendekatan holistik yang mencakup pendampingan emosional dan sosial juga diterapkan untuk mendukung generasi muda. Pengalaman KKN Tematik ini menegaskan pentingnya peran mahasiswa dalam mendidik dan membantu masyarakat, serta memperkuat kesadaran hukum dan nilai-nilai sosial yang lebih baik. Upaya ini diharapkan memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat, terutama dalam memperkuat kesejahteraan mental dan perilaku positif di kalangan generasi muda.

Implementasi Pemberian Hak Pengurangan Masa Pidana Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri Jannah, Dilla Rohmatul; Indawati, Yana
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i3.2024.1139-1145

Remisi merupakan pengurangan masa pidana bagi narapidana sebagai salah satu narapidana telah memenuhi tanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan, penguarangan masa pidana diberikan sebagai bentuk kepercayaan pemerintah kepada narapidana bahwa terdapat sisi positif pada dirinya untuk berada pada jalan yang benar sekalipun statusnya sebagai seorang warga binaan. Pemberian remisi dilaksanakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan jika narapidana memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan. Pedoman terkait dengan implementasi pemberian hak pengurangan masa pidana berpedoman pada UU 22/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan cara mengkaji peraturan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam realita di masyarakat kemudian data yang didapat dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi permasalah yang ada pada akhirnya menuju pada solusi untuk menyelesaikan masalah. Hasil penelitian menunjukakan bahwa implementasi pemberian remisi bagi narapidana sangat dibutuhkan mengingat hak tersebut memiliki dampak yang sangat baik bagi narapidana sebagai bentuk motivasi untuk senantiasa berkelakuan baik dan mengurangi kapasitas lapas. Saat ini narapidana pada tindak pidana khusus dapat menikmati hak penggurangan masa pidana tanpa adanya syarat pembayaran denda atau uang pengganti. Lapas mengharapkan bahwa seluruh narapidana dapat menikmati hak tersebut. Akan tetapi, pada pelaksanaannya masih terdapat kendala – kendala yang menjadi penghambat pada proses remisi. Salah satu faktornya adalah banyaknya narapidana yang terdaftar dalam buku register F atau register pelanggaran. Oleh sebab itu, hak pengurangan tidak dapat diberikan karena syarat tidak terpenuhi.Kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan; Narapidana; Remisi.

Implementasi Pemberian Hak Pengurangan Masa Pidana Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri Jannah, Dilla Rohmatul; Indawati, Yana
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i3.2024.1139-1145

Remisi merupakan pengurangan masa pidana bagi narapidana sebagai salah satu narapidana telah memenuhi tanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan, penguarangan masa pidana diberikan sebagai bentuk kepercayaan pemerintah kepada narapidana bahwa terdapat sisi positif pada dirinya untuk berada pada jalan yang benar sekalipun statusnya sebagai seorang warga binaan. Pemberian remisi dilaksanakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan jika narapidana memenuhi syarat â€“ syarat yang telah ditentukan. Pedoman terkait dengan implementasi pemberian hak pengurangan masa pidana berpedoman pada UU 22/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan cara mengkaji peraturan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam realita di masyarakat kemudian data yang didapat dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi permasalah yang ada pada akhirnya menuju pada solusi untuk menyelesaikan masalah. Hasil penelitian menunjukakan bahwa implementasi pemberian remisi bagi narapidana sangat dibutuhkan mengingat hak tersebut memiliki dampak yang sangat baik bagi narapidana sebagai bentuk motivasi untuk senantiasa berkelakuan baik dan mengurangi kapasitas lapas. Saat ini narapidana pada tindak pidana khusus dapat menikmati hak penggurangan masa pidana tanpa adanya syarat pembayaran denda atau uang pengganti. Lapas mengharapkan bahwa seluruh narapidana dapat menikmati hak tersebut. Akan tetapi, pada pelaksanaannya masih terdapat kendala â€“ kendala yang menjadi penghambat pada proses remisi. Salah satu faktornya adalah banyaknya narapidana yang terdaftar dalam buku register F atau register pelanggaran. Oleh sebab itu, hak pengurangan tidak dapat diberikan karena syarat tidak terpenuhi.Kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan; Narapidana; Remisi.

Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan pada Masyarakat (Studi Kasus Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya) Ramadhan, Moch. Rizky; Indawati, Yana
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i2.14935

Metode litigasi sebagai metode penyelesaian perkara khususnya perkara pidana disini mengalami beberapa kendala. Kendala yang ada tersebut akan menjadi hambatan tersendiri dalam melaksanakan penyelesaian perkara pidana. Hingga akhirnya digunakanlah metode non litigasi salah satunya adalah Restorative Justice sebagai metode alternative dalam menyelesaikan perkara pidana yang dihadapi oleh suatu pihak tertentu. Dengan waktu yang jauh lebih ringkas dari metode penyelesaian perkara pidana secara konvensional serta adanya kewajiban untuk mengembalikan kondisi pada keadaan semula, menjadikan Restorative Justice disini sebagai metode yang banyak dipilih untuk menyelesaikan perkara pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yakni melakukan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang kongkret dan disesuaikan dengan peraturan pelaksana yang menjadi landasan. Peraturan yang menjadi landasan adalah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021nTentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hasil penelitian ini menunjukan adanya kesinambungan dan keterikatan antara Restorative Justice dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan yag tercantum dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta dalam implementasinya terdapat beberapa hambatan yang muncul dalam melaksanakan Restorative Justice sebagai alternative penyelesaian perkara pidana.

Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Indawati, Yana; Anggriawan, Teddy Prima; Sakti, Pusaka Bintang
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1192

The purpose of this study is to investigate the impact of tax reform on the degree of taxpayer compliance in Indonesia. Using normative juridical methodologies, this paper examines Indonesia's most recent legislation and tax policies. The primary focus is on tax system modifications, which include administrative features, tax rates, and reporting procedures. Tax compliance data has been examined before and after the adoption of tax reform. According to the findings of the study, tax reform has a considerable impact on improving the Voluntary Complience. This is especially noticeable when the tax administration process is made more efficient and procedures are simplified. This study also noted several issues, including the need to raise tax awareness and strengthen the tax enforcement system. This study provides recommendations for strengthening tax reform methods to maximize tax revenues and taxpayer compliance in Indonesia.

Pelaksanaan Pencabutan Hak Pembebasan Bersyarat bagi Klien Pemasyarakatan yang Melakukan Tindak Pidana pada Masa Tenggang (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya) Julianne, Riesa Crysanti; Indawati, Yana
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.3793

This research aims to analyze the implementation of the revocation of parole rights for correctional clients who commit criminal acts during the grace period, with a case study at the Surabaya Class I Correctional Center. Using an empirical juridical approach involving field surveys and document analysis, this study found that the revocation of parole rights is often caused by violations of the conditions set out in the laws and regulations. Barriers to the implementation of this revocation include a lack of coordination and consistent application of the law. This study concludes that the parole revocation process requires improvements in coordination between relevant parties as well as stricter law enforcement to ensure the effectiveness of the parole system.

Legal Position of Awig –Awig in the National Legal System as a Source of Law (Written Customary Law) Kartika, Adhitya Widya; Yulianingsih, Wiwin; Indawati, Yana
VJJ Vol. 2 No. 1 (2020): Veteran Justice Journal
Publisher : VJJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Village is the smallest part of the state structure. A number of villages in Indonesia have distinctive features which contain traditional elements. One of the elements of this custom is customary law. In the community of Pakraman Bali Village, there are indigenous people in which customary law applies. This customary law is stated in awig-awig. If we look at the discussion then it is related to the legal structure, of course there is a connection related to that part of the legal system. The legal system in a state can be referred to as a national legal system in which the national legal system has parts or elements that each function and have a relationship, namely between one part and another. Likewise, there are laws that are part of the customary law community where the customary law community is part of the village which is an institution in the state structure. This then becomes an issue of how the position of awig-awig is in the national legal system. This research was conducted through an analysis of legal facts and legal doctrine, namely the theoretical and statutory approaches. This article is the result of research funded by the university, so it is the outcome product of this research. The discussion in this analysis shows that awig awig is written customary law, while what is generally understood so far is the unwritten law. In addition, the position in national law is recognized because it is the right of the customary law communities in Bali (adat in Pakraman Village, Bali). In addition, of course, awig-awig can be used as a source of material law, which is a social conception that exists in society, some of which are still applicable and some need conformity.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search