Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.636
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jambe Law Journal Jambura Law Review Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Journal Presumption of Law Contemporary Issues on Interfaith Law and Society SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Hukum & Pembangunan Journal of Law and Legal Reform Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services The Digest: Journal of Jurisprudence and legisprudence Contemporary Issues on Interfaith Law and Society
Rohadhatul Aisy
Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
URGENSI PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA ATAS KESEHATAN DAN MAKANAN DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA: THE URGENCY OF PROTECTING THE RIGHTS OF PRISONERS TO HEALTH AND FOOD IN THE REFORM OF THE INDONESIAN CORRECTIONAL SYSTEM Eva Dwi Dayati; Rani Hendriana; Alef Musyahadah Rahmah; Rohadhatul Aisy
Journal Presumption of Law Vol 7 No 2 (2025): Volume 7 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v7i2.15372

Abstract

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeraan. Hak untuk memperoleh makanan yang layak dan kesehatan merupakan hak dasar bagi narapidana sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia yang seringkali terabaikan dalam praktik pemasyarakatan di Indonesia. Overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia seperti tenaga medis dan juru masak, menjadi faktor utama terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya perlindungan terhadap hak narapidana atas makanan dan kesehatan serta merumuskan suatu pembaharuan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia yang lebih humanis dan berkeadilan (studi di Lemabga Pemasyarakatan Kelas I Semarang). Metode penelitian yang digunakan adalah yurudis empiris, yakni dengan melakukan kajian hukum bukan hanya terhadap peraturan tertulis (normatif) tetapi juga dengan melihat praktik bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan hukum mengenai hak narapidana dengan praktik yang terjadi di lapangan. Tidak adanya juru masak dan fasilitas kesehatan yang terbatas menjadi faktor utama yang menjadi kendala di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Oleh karena itu, diperlukan suatu  reformasi kebijakan yang menitikberatkan pada perlindungan hak-hak narapidana dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, seperti peningkatan anggaran, sumber daya manusia serta pengawasan terhadap para petugas Lapas dalam pelaksanaan hak-hak narapidana. Pembaharuan sistem pemasyarakatan indonesia yang menjamin hak atas kesehatan dan makanan bagi narapidana merupakan langkah strategis menuju sistem pemasyarakatan Indonesia yang humanis dan beradab.
Reforma Alutsista dan Sumber Daya Alam: Menjawab Tantangan Hukum Internasional dan Perdamaian Dunia Fikri, Wildan Azkal; Aisy, Rohadhatul
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study departs from the paradox of the failure to achieve world peace despite the existence of an established international legal regime. It addresses three main objectives: (1) identifying the key factors that undermine world peace; (2) analyzing the failure factors of international law to realize global peace; and (3) formulating a responsive international legal architecture to future peace agendas. The study employs a critical descriptive method with a socio-legal (non-doctrinal) approach, drawing on the analytical frameworks of neorealism, great powers oligarchy, and Third World Approaches to International Law (TWAIL). The qualitative analysis is conducted by examining power relations, the distribution of natural resources, and the configuration of global military capabilities. The findings reveal that the anarchic structure of the international system constitutes the primary driver of global conflicts as reflected in World War I and II. Furthermore, the dominance of the Permanent Five (P-5) has produced a great powers oligarchy that distorts the principles of international law and obstructs world peace. This study argues that reforming the distribution of military capabilities and access to natural resources is a crucial prerequisite for non-P-5 states to reconstruct international law. Accordingly, a redesign of the architecture of international law is needed to make it more just, inclusive, and balanced global distribution of power orientation as a foundation for sustainable world peace.
Pencegahan Residivis melalui Fungsi Griya Abhipraya Banyumas dalam Mendukung Reintegrasi Sosial Eva Dwi Dayati; Eriene Chindy Octaviandini; Luthfi Kalbu Adi; Palupi Rantau; Rohadhatul Aisy
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i2.1949

Abstract

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dianggap sebagai salah satu regulasi yang cukup progresif saat pertama kali diundangkan pada tahun 1995. Muatan materi undang- undang ini menempatkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang semula diperlakukan sebagai obyek, menjadi subyek. Ironisnya, setelah 30 tahun disahkan reintegrasi sosial belum sepenuhnya mencapai tujuan. Ex-WBP masih dianggap sebagai bagian dari masalah sosial, terlebih masih banyak ditemukan ex-WBP yang melakukan pengulangan tindak pidana (recidive). Penelitian ini bertujuan menyelidiki dua pertanyaan besar yakni,  mengenai fungsi Griya Abhipraya Banyumas dan faktor yang mempengaruhi berjalannya fungsi Griya Abhipraya Banyumas dalam proses mencapai tujuan pencegahan residivis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Griya Abhipraya dalam melakanakan fungsinya Secara empiris, Griya Abhipraya terlihat lebih menonjol sebagai institusi formal, karena kapasitas dan kesiapan pelaksanaan fungsinya belum sepenuhnya berjalan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Griya Abhipraya Banyumas belum berfungsi efektif sebagai instrumen dalam pencegahan residivis, sehingga diperlukan penguatan baik dari segi aturan, sumber daya dan dukungan masyarakat.
Empowering Boja Village through Equilibrium Theory Based Gender Equality for the Enhancement of Family Welfare Anis Widyawati; Dian Latifiani; Lyna Latifah; Rohadhatul Aisy; Shofriya Qonitatin Abidah; Siti Amatil Ulfiyah; Amel Ellsamia Indiyani; Adilia Putri Kusuma; Heru Setyanto
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol. 7 No. 2 (2024): (July-December, 2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v7i2.2937

Abstract

This study explores into exploring the execution of Equilibrium Theory-Based Gender Equality (ETBGE) in Boja Village to enhance family welfare, employing a non-doctrinal (empiric) approach through observation and surveys. Gender equality is crucial for holistic development, especially in rural areas, as it promotes socioeconomic progress. Drawing on Equilibrium Theory, which advocates for equal This study delves into how gender equality principles can be effectively applied at the community level to enhance access to resources and opportunities. Through systematic observation and comprehensive surveys in Boja Village, the study evaluates gender dynamics, resource allocation, decision-making processes, and overall family welfare. Analysis of empirical data, including demographic profiles, economic indicators, and social structures, aims to uncover existing disparities and challenges in achieving gender equality objectives. The findings offer insights into the effectiveness of ETBGE principles in Boja Village, identifying successful areas and those needing further intervention. The study concludes by proposing practical recommendations and strategies to empower Boja Village residents, particularly women, enabling them to participate in decision-making, access resources equitably, and enhance the welfare of their families and the community.
Supervision in Integrated Justice: Legal Reform and Constructive Enforcement in the Criminal Justice System Anis Widyawati; Ridwan Arifin; Rohadhatul Aisy; Shofriya Qonitatin Abidah; Heru Setyanto
Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 2 (2024): Justice and Law Reform in Various Perspectives
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.vol5i2.3886

Abstract

The contemporary criminal justice system faces multifaceted challenges, particularly concerning the efficacy of supervision mechanisms. This study delves into the pivotal role of supervision within the framework of integrated justice, advocating for legal reform and constructive enforcement strategies. The primary objective is to elucidate the necessity of reforming criminal execution practices to enhance the overall effectiveness and fairness of the criminal justice system. Methodologically, this study adopts a socio-legal approach, Research data were obtained from interviews, observations, interpretation of documents and materials as well as persona experience. In accordance with the constructivism paradigm and then in making observations researchers take a position as facilitators using participatory principles. Results underscore the critical need for recalibrating supervision approaches, emphasizing proactive intervention, rehabilitation, and community engagement. By synthesizing theoretical insights with practical considerations, this paper offers actionable recommendations for policymakers, law enforcement agencies, and judicial authorities to optimize supervision practices in the pursuit of justice reform.
Economic Assistance as a Form of Non-Penal Policy in Countering Terrorism for Ex-Prisoners in Indonesia Ali Masyhar; Ali Murtadho; Rohadhatul Aisy; Roziya Abu
Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 2 (2024): Justice and Law Reform in Various Perspectives
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.vol5i2.7558

Abstract

This study highlights the critical role of economic assistance as a non-penal policy in countering terrorism among ex-prisoners in Indonesia. Economic stability emerges as a significant factor in mitigating criminal behavior, particularly terrorism, by addressing the economic roots of radical ideologies. Traditional counterterrorism measures in Indonesia have predominantly focused on punitive approaches, targeting individuals who have committed terrorism offenses through formulation, judicial application, and executive enforcement of penal policies. However, there is an increasing recognition of the limitations of solely punitive measures in preventing recidivism and addressing the broader socio-economic factors that contribute to radicalization. The findings underscore the efficacy of economic interventions in disrupting the cycle of terrorism by providing viable alternatives to individuals vulnerable to radical ideologies due to economic hardships. By offering economic assistance, such as vocational training, job placement programs, and financial support, governments can empower ex-prisoners to reintegrate into society positively. This approach not only enhances the economic stability of former offenders but also reduces their susceptibility to re-engaging in terrorist activities. Moreover, integrating economic welfare assistance into broader counterterrorism strategies promotes a holistic approach that complements punitive measures with preventive measures. It acknowledges the need for synergy between punitive and non-penal policies to effectively combat terrorism. Such integrated strategies are essential for long-term success in reducing terrorism by addressing its socio-economic underpinnings and fostering sustainable peace and stability. In conclusion, this study advocates for the prioritization and implementation of economic assistance programs tailored for ex-prisoners in Indonesia as a crucial component of comprehensive counterterrorism efforts. By investing in economic stability, governments can effectively undermine the appeal of radical ideologies and contribute to lasting security and societal resilience.
Co-Authors Abidah, Shofriya Qonitatin Adilia Putri Kusuma Adilia Putri Kusuma Alef Musyahadah Rahmah Ali Masyhar Ali Masyhar Ali Murtadho Amel Ellsamia Indiyani Amel Ellsamia Indiyani Anis Widyawati Baehaqi Dian Latifiani Eriene Chindy Octaviandini Eva Dwi Dayati Eva Dwi Dayati Fateema Muslihatun Fikri, Wildan Azkal Heru Setyanto Heru Setyanto Heru Setyanto Kusuma, Bagus Hendradi Luthfi Kalbu Adi Lyna Latifah Lyna Latifah Maskur, M. Azil Muhammad Azil Maskur Najihah, Fateema Muslihatun Nte , Ngboawaji Daniel Nte, Ngboawaji Daniel Palupi Rantau Ramadhan, Rafli Zidan Eka Rani Hendriana Ridwan Arifin Roziya Abu Setyanto, Heru Shofriya Qonitatin Abidah Shofriya Qonitatin Abidah Siti Amatil Ulfiyah Siti Amatil Ulfiyah Teeraphan, Papontee Windiahsari, Windiahsari