Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Urgensi Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Menikah Dibawah Umur Di Kabupaten Pamekasan Muchsin, Athik Yulia; Sufyan, Akhmad Farid Mawardi; Hariyanto, Erie
Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol. 1 No. 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-manhaj.v1i1.2653

Abstract

Penelitian ini fokus pada kajian pada pasangan yang menikah dibawah umur memilih melangsungkan pernikahannya secara siri atau tidak dengan mengajukan dispensasi nikah. Kesimpulan penelitian adalah: Pertama, isbat nikah dilakukan oleh pasangan yang menikah dibawah umur dianggap penting dan sangat berguna, sebab dengan jalan tersebut mereka bisa mendapatkan akta nikah bagi perkawinan mereka, bisa memproses akta kelahiran anaknya, penentu status kewarisan mereka, pembuatan paspor dan lain-lain. Kedua, adapun pendapat Hakim Pengadilan Agama Pamekasan tentang permohonan pengajuan isbat nikah yang dilakukan oleh pasangan yang menikah dibawah umur menyatakan bahwa terdapat dua pelanggaran atas permohonan tersebut dan dinyatakan menyatakan bahwa seharusnya mereka (pasangan yang menikah di bawah umur) dulu sewaktu menikah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Sehingga pernikahannya tercatat sejak awal mereka menikah.
Analisis Terhadap Tingginya Nikah Siri Di Kabupaten Pamekasan Sufyan, Akhmad Farid Mawardi
Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-manhaj.v1i2.3234

Abstract

Ikatan Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangannya karena sah dan tidaknya suatu perkawinan sesuai dengan agamanya maka kawin siri sangat marak dan menjadi ngetrend. Ini adalah penelitian normatif - lapangan.  Menurut UU. No. 1/1974,  Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Faktor utama dilakukan nikah siri karena ketidafahaman & pola pikir masyarakat di Kabupaten Pamekasan terhadap pentingnya perkawinan yang dicatatkan, fungsi serta akibat hukum yang timbul di masa mendatang. Pemkab Pamekasan bersama perangkat Kantor Urusan Agama menyelenggarakan program nikah massal secara ekonomis sebagai solusi menekan angka nikah siri. (Marriage ties have an important meaning in human life. Along with its development because it is legal and whether a marriage is in accordance with its religion, siri marriage is very lively and becomes popular. This is normative - field research. According to the law. No. 1/1974, Marriage is legal if it is done according to the law of each of its religions and beliefs. The main factor is the marriage of siri because of the misunderstanding & mindset of the people in Pamekasan Regency regarding the importance of registered marriages, functions and legal consequences that arise in the future. Pamekasan Regency Government together with the Office of Religious Affairs organizes a mass marriage program economically as a solution to reduce the number of siri marriage 
Enhancing students' English short story writing skills containing religious moderation values: A mentorship program Azizah, Siti; Rahmawati, Fithriyah; Febrianingrum, Lasmi; Rabi'ah; Sufyan, Akhmad Farid Mawardi
PERDIKAN (Journal of Community Engagement) Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : IAIN Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/pjce.v6i1.15198

Abstract

Religious moderation is an essential concept that should be taught and practiced by the students in Islamic senior high schools (Madrasah Aliyah), particularly in the context of an increasingly diverse society. Religious moderation emphasizes on balance, moderation, tolerance and respect for differences, both in terms of beliefs and religious practices. This community service program aimed to enhance students’ English short story writing skills which is integrated with religious moderation values. The mentorship program was conducted at MAN 2 Pamekasan and enrolled 25 students as participants. The program was carried out by applying Asset Based Community Development (ABCD) as a community service approach which consists of discovery, dream, define, design, and destiny. The activities were internalizing the religious moderation values to the students and practicing to write English short stories guided by facilitators. The result of the present community service shows that the students are gaining a better understanding of religious moderation, demonstrating improved writing skills, and being able to reflect the values of religious moderation in their short stories. The result suggested that combining creative writing with religious moderation value-based education can foster both linguistics competence and character development. Therefore, it contributes to a more harmonious school environment.[Moderasi beragama merupakan konsep penting yang harus diajarkan dan dipraktikkan oleh siswa di Madrasah Aliyah, terutama dalam konteks masyarakat yang semakin beragam. Moderasi beragama menekankan keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan, baik dalam hal keyakinan maupun praktik keagamaan. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis cerpen berbahasa Inggris siswa yang terintegrasi dengan nilai-nilai moderasi beragama. Program pendampingan ini dilaksanakan di MAN 2 Pamekasan dengan melibatkan 25 siswa sebagai peserta. Program ini menggunakan pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) dalam pengabdian masyarakat yang terdiri dari tahap discovery, dream, define, design, dan destiny. Kegiatan yang dilakukan yaitu internalisasi nilai-nilai moderasi beragama kepada siswa serta pelatihan menulis cerpen berbahasa Inggris yang dibimbing oleh para fasilitator sekaligus pengabdi. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa para siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang moderasi beragama, menunjukkan peningkatan kemampuan menulis, dan mampu merefleksikan nilai-nilai moderasi beragama dalam cerpen mereka. Hasil pengabdian Masyarakat ini merekomendasikan bahwa menggabungkan penulisan kreatif dengan pendidikan berbasis nilai moderasi beragama dapat meningkatkan kompetensi linguistik sekaligus pengembangan karakter. Dengan demikian, hal ini berkontribusi pada terciptanya lingkungan sekolah yang lebih harmonis.]
Pelaksanaan Tradisi Bu’sobu’ Dalam Prosesi Akad Nikah Di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Sufyan, Akhmad Farid Mawardi; Ulfatul Hasanah, Durriyah; Wusqo, Urwatul; Amin, Moh. Badruddin
Qanuni : Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam UIM Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31102/qanuni.2023.1.1.1-16

Abstract

Salah satu tradisi kebiasaan dalam pernikahan di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yang juga terdapat pada sebagian masyarakat Madura adalah tradisi pemasangan bu’sobu’ pada proses pernikahan mempelai wanita saat dalam pesta atupun walimah. Banyak masyarakat penganut agama Islam berkeyakinan bahwa acara tradisi bu’sobu’ tersebut merupakan hal biasa bahkan dianggap sebagai bagian daripada kegiatan keagamaan. Hal ini menimbulkan sekelumit pertanyaan bagaimana tradisi bu’sobu’ pada akad nikah dalam perspektif hukum Islam. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan disertai upaya menggali hakikat eksistensi tradisi bu’sobu’ berdasarkan wawancara dan lainnya. Di akhir pemaparan, disimpulkan bahwa tradisi bu’sobu’ ini mendapat dua kesimpulan antara boleh dilakukan dan tidak. (One of the customary traditions at weddings in Klampar Village, Proppo District, Pamekasan Regency, which is also found in some Madurese people, is the tradition of installing bu'sobu' at the bride's wedding at a party or walimah. Many people who adhere to the Islamic religion believe that the bu'sobu' tradition event is normal and even considered as part of religious activities. This raises a bit of a question about the bu'sobu' tradition in the marriage contract from the perspective of Islamic law. This study was conducted using field research along with efforts to explore the nature of the existence of the bu'sobu' tradition based on interviews and others. At the end of the presentation, it was concluded that this bu'sobu' tradition had two conclusions between it being permissible and not.)
Inconsistency in the Formulation of Article 2 and Article 3 of Law No. 31 of Corrupt Practices Eradication Law and Disparity in Criminal Penalty for Mining Corruption in the Practice of Law Enforcement Suastuti, Eny; Minarno, Nur Basuki; Sufyan, Akhmad Farid Mawardi; Poernomo, Gatoet
Journal of Law and Legal Reform Vol. 6 No. 3 (2025): July, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v6i3.19111

Abstract

This research discusses the transformation of understanding and law enforcement of the elements of Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law. The element against the law is Article 2 of the Corruption Eradication Law. In contrast, the element of abuse of authority is the core of the offense in Article 3 of the Corruption Eradication Law. Thus, it is inappropriate to indict the perpetrators of mining corruption with an alternative form of indictment between Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law. Inconsistencies in formulating the elements of the offense and the parameters of the article have resulted in disparities in punishment, errors in assessing the existence of abuse of authority by using unlawful parameters and mixing the application of the two articles. This can be viewed in several Supreme Court Decisions in mining corruption cases, where the elements and subjects of the offense are interchangeable. This research aims to study the inconsistent formulation of the elements of the offense in Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law, which has led to disparities in punishment in mining corruption cases. This study is conducted by analyzing several Supreme Court Jurisprudence. This research employs normative research with a statutory approach, concept approach, and case approach. The results of this study aim to provide a recommendation on the concept of against the law and abuse of authority in the Corruption Eradication Law.