Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.907
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah IJTIHAD Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Journal of Judicial Review Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS) Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Jurnal Dedikasi Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Islamic Law Studies
Ledy Famulia
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
KONSEP AL-IQTHA’ DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN REDISTRIBUSI TANAH DI INDONESIA (Studi Putusan MK No. 87/PUU-XI/2013) Famulia, Ledy
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 10, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v10i2.1242

Abstract

Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform (ditetapkan sebagai lahan pertanian) yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Di Indonesia, proses redistribusi tersebut diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Namun, dalam perkembangan praktiknya, undang-undang tersebut justru tidak sejalan dengan amanah konstitusi (UUD 1945). Bentuk redistribusi tanah kepada petani seperti tertera pada pasal 59 undang-undang tersebut menunjukkan tidak adanya upaya negara melakukan redistribusi tanah untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebutlah yang mendorong berbagai pihak mengajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 11 Oktober 2013, yang menghasilkan putusan dengan nomor 87/PUU-XI/2013. Penulis melihat permasalahan dalam materi muatan undang-undang tersebut harus diteliti lebih lanjut, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga Penulis tertarik untuk meneliti hasil putusan Mahkamah Konstitusi dengan melihat relevansinya terhadap konsep redistribusi yang dikenal dalam Islam (Iqtha?). Metode penelitian yang digunakan adalah hermeneutika hukum, dengan jenis penelitian library research. Dengan hadirnya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam khazanah keilmuan, karena selama ini masih sangat sedikit tulisan mengenai konsep redistribusi tanah yang disandingkan dengan konsep Al-Iqta? yang dikenal dalam Islam
Analisis Perbandingan Hubungan Zakat dan Pajak di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Ledy Famulia
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 54, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v54i1.417

Abstract

Abstract: Muslim majority countries have set their own policies and strategies in the handling and management of zakat and taxes. Some countries may apply similar management by correlating between zakat and taxes, but several other countries may establish different models. This article examines the correlation and management models of zakat and tax in three Muslim majority countries in Southeast Asia: Indonesia, Malaysia and Brunei Darussalam. Using a normative juridical approach and comparative analysis, this study concludes that the management of zakat and taxes in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam shares many similarities, but also has some differences. In Indonesia, zakat is made deductible from taxable income, while in Malaysia the zakat policy is applied as a tax deduction. The management of zakat and taxes in Brunei Darussalam is regulated differently since the two are not considered related to each other. The different models of zakat and tax management in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam turned out to have a significant effect on zakat and tax revenue in the three countries. Abstrak: Negara-negara muslim memiliki kebijakan dan cara tersendiri dalam menangani dan mengelola hubungan antara zakat dan pajak. Beberapa negara memiliki kemiripan dalam mengelola hubungan zakat dan pajak, namun beberapa negara yang lain menggunakan model yang berbeda . Artikel ini mengkaji hubungan dan model pengelolaan zakat dan pajak di tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis perbandingan. Dari kajian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan zakat dan pajak di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam memiliki banyak kemiripan, namun juga terdapat beberapa perbedaan. Jika di Indonesia zakat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak maka di Malaysia diterapkan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Sedangkan di Brunei Darussalam, zakat dan pajak tidak terkait satu sama lain. Perbedaan model pengelolaan zakat dan pajak di tiga negara ini: Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam ternyata berpengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan pemerolehan zakat dan pajak sekaligus.
SOSIALISASI ZAKAT/ SUMBANGAN WAJIB KEAGAMAAN SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK Ledy Famulia; Diasti Rastosari; Rendi Renaldi; Abel Ivani Fitri Salsabila
JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI Vol 2, No 01 (2021): JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jams.v2i01.1224

Abstract

Pajak dan zakat merupakan kewajiban material dari seorang warga negara pada negaranya dan merupakan sumber pendapatan negara yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran serta kebutuhan negara. kedudukan zakat tidak dapat digantikan oleh pajak namun tujuan zakat dapat dikatakan tidak jauh berbeda dari tujuan perpajakan. Perpajakan dan zakat memiliki perbedaan pada sumber yuridiksi, pondasi hipotesis, tujuan, tarif, dan alokasi peruntukan. permasalahan di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim, selain sebagai wajib zakat mereka juga dibebani dengan berbagai macam pajak oleh karena itu, Peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya pembayaran zakat/iuran wajib keagamaan dan pajak yang merupakan suatu kewajiban penting untuk dilakukan, terutama bagi mereka yang tinggal di Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Metode yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan adalah dengan melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan hukum terkait zakat atau sumbangan wajib keagamaan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hasil dari kegiatan ini adalah Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi/ penyuluhan hukum telah dilaksanakan dengan lancar pada tanggal 30 Desember 2020 tepatnya di Kantor Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran dengan diikuti oleh 38 peserta dengan persentase keberhasilan 90%.
Juridical Overview of the Implementation of the Sharia Concept in a Sharia Hotel Business (Study on the Nusantara Sharia Hotel in Bandar Lampung) Ledy Famulia; Lina Maulidiana
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 14, No 1 (2022): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v14i1.2609

Abstract

Abstract: The concept of sharia was first introduced in Indonesia by the presence of Bank Muamalat in 1991 which was pioneered by the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Government. Within a period of three years, bank muamalat was able to get the title of foreign exchange bank, where the bank obtained a letter of appointment from Bank Indonesia to conduct business activities and foreign exchange. Until 1998, Bank Muamalat was able to survive in the midst of the monetary crisis. This proves that the sharia concept is able to compete and start to get a place in business ventures in Indonesia. In its development, the sharia concept developed in various forms of business, such as sharia pawnshops, sharia insurance, sharia tourism, and even sharia hotels. More specifically, this study will explain further about the sharia hotel business. One example of sharia hospitality is Hotel Nusantara Syariah which is located at Jalan By Pass Soekarno Hatta, Suka bumi Indah, Suka Bumi District, Bandar Lampung City. The research method uses a case approach, with primary data (field studies) as the main data and supported by secondary data related to the research theme. The results of the study indicate that the criteria for sharia hotels are as stipulated in the Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Sharia Hotel Businesses and the Fatwa of the National Sharia Council Number 108/DSN-MUI /X/2016 concerning Guidelines for the Implementation of Tourism Based on Sharia Principles. has not been fully implemented at Hotel Nusantara Sharia Bandar Lampung.Abstrak: Konsep syariah pertama kali di Indonesia diperkenalkan oleh hadirnya Bank Muamalat pada tahun 1991 yang dipelopori oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah. Dalam kurun waktu tiga tahun, bank muamalat mampu mendapat predikat bank devisa, dimana bank tersebut memperoleh surat penunjukkan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha dan valuta asing. Hingga pada tahun 1998, bank Muamalat mampu bertahan ditengah krisis moneter. Hal ini membuktikan bahwa konsep syariah mampu bersaing dan mulai mendapat tempat dalam usaha bisnis di Indonesia. Dalam perkembangannya, konsep syariah berkembang dalam berbagai bentuk usaha, seperti pegadaian syariah, asuransi syariah, pariwisata syariah, bahkan perhotelan syariah. Secara lebih khusus, penelitian ini akan menjelaskan lebih lanjut terkait usaha perhotelan syariah. Salah satu contoh perhotelan syariah adalah Hotel Nusantara Syariah yang beralamatkan di Jalan By Pass Soekarno Hatta, Sukabumi Indah, Kecamatan Suka Bumi, Kota Bandar Lampung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kasus (case approach), dengan data primer (studi lapangan) sebagai data utama dan didukung oleh data sekunder yang terkait dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria hotel syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI /X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah belum diimplementasikan secara utuh di Hotel Nusantara Syari’ah Bandar Lampung. 
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN PENERAPAN ASAS NAILED DOWN MENJADI PREVAILING LAW DALAM HUKUM PERTAMBANGAN Ledy Famulia
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v5i1.791

Abstract

Asas nailed down dan prevailing law biasanya dianut dalam sebuah kontrak. Dalam kaitannya dengan pertambangan, ditemukan peraturan perundang-undangan yang berasas nailed down dan prevailing law, yaitu UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU No. 3 Tahun 2020 merupakan aturan perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009, dengan demikian maka asas nailed down dan prevailing law merupakan perubahan yang dianut dalam peraturan perundang-undangan tentang mineral dan batubara. Dengan demikian, tinjauan hukum Islam menjadi penting untuk dilakukan. Selain karena mayoritas Indonesia beragama Islam, kedua asas nailed down dan prevailing law memungkinkan untuk diaplikasikan pada kontrak-kontrak yang lain. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk membahas mengenai analisis hukum Islam terhadap asas nailed down dan prevailing law dalam hukum pertambangan di Indonesia.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelelitian hukum yuridis normatif yang di dasarkan pada studi pustaka (library research). Data yang telah diperoleh akan diolah kemudian dianalisis melalui metode analisis kualitatif. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum.Analisis hukum Islam menunjukkan bahwa asas nailed down dan prevailing law tidak ditemukan secara khusus pada kajian hukum pertambangan dalam Islam. Namun, apabila dicermati, kedua asas tersebut terjadi pada suatu kontrak yang terkait pertambangan yaitu kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan. Oleh sebab itu, kedua asas tersebut akan dianalisis berdasarkan hukum kontrak dan bisnis Islam yang ada dalam kajian fiqh muamalah. Kaidah umum fiqh muamalah menyatakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan sampai ada dalil yang melarang, sedangkan secara rinci tidak ada dalil yang melarang kedua asas tersebut dan bahkan kedua asas ini lahir dari asas kebebasan berkontrak dalam Islam. Dengan demikian, maka hukum Islam memperbolehkan kedua asas ini dengan pertimbangan demi kemaslahatan umat.
Pembuatan Dan Pelatihan Hidroponik Di Kelurahan Beringin Raya Guna Memberdayakan Masyarakat Yang Bernilai Ekonomis Ratna Kumala Sari; Satrya Surya Pratama; Ledy Famulia; Irwan Jaya Diwirya
Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Vol 2, No 4 (2022): December
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/dikmas.2.4.1069-1074.2022

Abstract

Increased population growth resulted in increased community needs but hampered by limited land, making people look for more efficient ways to get economic value, namely the manufacture and training of hydroponic plants. The purpose of this service is to find solutions to problems faced by the community, namely through the manufacture and training of hydroponic plants in the context of community empowerment that has economic value. With this service, the community gains additional knowledge by utilizing narrow land but obtaining economic value by cultivating hydroponic plants.Meningkatnya pertumbuhan penduduk mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat tetapi terhambat dengan sempitnya lahan membuat masyarakat mencari cara yang lebih efisien dengan mendapatkan nilai yang ekonomis yakni pembuatan dan pelatihan tanaman hidroponik. Tujuan pengabdian ini adalah untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi masyarakat yakni melalui pembuatan dan pelatihan tanaman hidroponik dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang bernilai ekonomis. Adanya pengabdian ini masyarakat mendapatkan tambahan pengetahuan dengan memanfaatkan lahan yang sempit tetapi memperoleh nilai yang ekonomis dengan budidaya tanaman hidroponik.  
KONSEP AL-IQTHA’ DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN REDISTRIBUSI TANAH DI INDONESIA (Studi Putusan MK No. 87/PUU-XI/2013) Ledy Famulia
Ijtihad Vol. 10 No. 2 (2016)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ijtihad.v10i2.1242

Abstract

Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform (ditetapkan sebagai lahan pertanian) yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Di Indonesia, proses redistribusi tersebut diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Namun, dalam perkembangan praktiknya, undang-undang tersebut justru tidak sejalan dengan amanah konstitusi (UUD 1945). Bentuk redistribusi tanah kepada petani seperti tertera pada pasal 59 undang-undang tersebut menunjukkan tidak adanya upaya negara melakukan redistribusi tanah untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebutlah yang mendorong berbagai pihak mengajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 11 Oktober 2013, yang menghasilkan putusan dengan nomor 87/PUU-XI/2013. Penulis melihat permasalahan dalam materi muatan undang-undang tersebut harus diteliti lebih lanjut, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga Penulis tertarik untuk meneliti hasil putusan Mahkamah Konstitusi dengan melihat relevansinya terhadap konsep redistribusi yang dikenal dalam Islam (Iqtha’). Metode penelitian yang digunakan adalah hermeneutika hukum, dengan jenis penelitian library research. Dengan hadirnya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam khazanah keilmuan, karena selama ini masih sangat sedikit tulisan mengenai konsep redistribusi tanah yang disandingkan dengan konsep Al-Iqta’ yang dikenal dalam Islam
ANALISIS PRAKTIK AKAD IJARAH MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK DALAM LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH DI INDONESIA Rodliyah, Nunung; Famulia, Ledy; K, Ade Oktariatas
Journal of Islamic Law Studies Vol. 3, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Awareness of muslims as a people the majority of the population to behave in islamic is one reason the development of syariah banking in indonesia. Significantly, in defending its existence, islamic banking industry continued to innovation for shariah products, in accordance with society development one of the Islamic banking products is ijarah muntahiyah bi al-tamlik. The ijarah muntahiyah bi al-tamlik contract is one of the relatively new contracts, because it combines several types of contracts in a contract. For some of these reasons, the authors are interested in discussing more about the legal aspects of the ijarah muntahiyah bi al-tamlik and how they are practiced in Islamic finance institutions. The research method used is a qualitative method with a type of normative juridical research. The conclusion obtained is that the contract of the ijarah muntahiyah bi al-tamlik which is a lease agreement that ends with ownership is permissible in Islam. This was confirmed by the DSN-MUI fatwa No. 27 / DSN-MUI / III / 2002 concerning the Ijarah muntahiyah bi al-tamlik. Even in practice, there have been several rules from Bank Indonesia and the Financial Services Authority which specifically regulate the implementation of the ijarah muntahiyah bi al-tamlik contract.
Legal Protection of Brands on Regional Food Products for the Bernung Community in Lampung Province Ledy Famulia; Ratna Kumala Sari; Dakum Dakum; Muhammad Rusjana
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 3 (2023): December 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v3i3.29992

Abstract

Bernung is one of the villages in Gedong Tataan District, Pesawaran Regency, Lampung Province. The majority of the people of Bernung Village are entrepreneurs in the culinary sector, especially culinary delights made from bananas and cassava. Bananas and cassava are basic ingredients that are also commonly grown by the Bernung Community. Local village officials have conducted a lot of training for the Bernung Village Community in order to improve the quality of the culinary products produced. Apart from improving product quality, what is also no less important is increasing public awareness regarding the protection of intellectual property rights from the efforts they undertake to protect people's intellectual property rights. The method used is to provide legal education regarding the importance of legal protection regarding intellectual property rights to the people of Bernung Village, Pesawaran Regency, Lampung. This legal counseling was carried out by the Community Service Team from the Faculty of Law, Sang Bumi Ruwa Jurai University. The impact of this legal education can be felt directly by the Bernung Village Community, and several others have even implemented it directly by registering their trademarks with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights.   Abstrak Perlindungan Hukum Merk terhadap Produk Makanan Khas Daerah bagi Masyarakat Bernung di Lampung. Bernung merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Masyarakat Desa Bernung mayoritas menjadi pelaku usaha pada bidang kuliner, terutama kuliner berbahan dasar pisang dan singkong. Pisang dan singkong merupakan bahan dasar yang juga umum ditanam oleh Masyarakat Bernung. Aparat desa setempat telah banyak melakukan pelatihan-pelatihan kepada Masyarakat Desa Bernung dalam rangka meningkatkan kualitas produk kuliner yang dihasilkan. Selain meningkatkan kualitas produk, yang juga tidak kalah penting adalah meningkatkan kesadaran bagi masyarakat mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual dari usaha yang mereka lakukan dalam rangka melindungi hak kekayaan intelektual masyarakat. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan penyuluhan hukum mengenai pentingnya perlindungan hukum tentang hak kekayaan intelektual kepada Masyarakat Desa Bernung, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Penyuluhan hukum ini dilakukan oleh Tim Pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai. Dampak dari adanya penyuluhan hukum ini dapat langsung dirasakan oleh Masyarakat Desa Bernung, bahkan beberapa lainnya juga langsung mengimplementasikannya dengan mendaftarkan merk dagang mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM.
Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oktara, Reza; Zanariyah, Sri; Famulia, Ledy
VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i2.2423

Abstract

Penyerobotan tanah seperti yang terjadi di areal tanah ex. Hak Guna Usaha PT. Way Halim dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 304/HJ milik Cahirullah Gultom oleh Drs. Akhmad Hasan merupakan contoh perbuatan melawan hukum. Bahwa dalam hal memutuskan perkara perdata, Majelis Hakim tetap berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah alat bukti yang diajukan Penggugat telah sah dan sesuai menurut undang-undang yakni alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Salah satu contoh perkara sengketa tanah Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A dengan putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Tjk. adapun permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan apa akibat hukum atas tanah sengketa yang sudah diputuskan oleh hakim terhadap para pihak.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis,normatif dan empiris, data yang digunakan adalah data primer dan  sekunder. Studi yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada Hakim dan Panitera yang menangai perkara tersebut guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana peneyelesaian sengketa tanah tersebut, analisis data yang digunakan adalah kualitatif.Berdasarkan penelitian bahwa pihak penggugat dinyatakan pada pihak yang kalah, hakim menilai masih ada pihak lain yang seharusnya dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo, jadi surat gugatan penggugat dianggap cacat formil. Selanjutnya akibat hukum dari putusan hakim tersebut adalah pihak Penggugat mengalami kerugian materil dan imateril serta pihak Tergugat dibebaskan dari semua biaya perkara yang timbul
Co-Authors Abel Ivani Fitri Salsabila Dakum Dakum Diasti Rastosari Irwan Jaya Diwirya K, Ade Oktariatas Lina Maulidiana Mirnasari, Tiar Muhammad Rusjana Novalia Novalia Nunung Rodliyah Oktara, Reza Prasetya, A. Riva Ratna Kumala Sari Ratna Kumala Sari Ratna Kumala Sari, Ratna Kumala Renaldi, Rendy Rendi Renaldi Reza Pahlepi Rika Santina Satrya Surya Pratama Sri Zanariyah Tian Terina