Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

PENERAPAN UNSUR MENS REA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEBIJAKAN PUBLIK: STUDI KASUS TOM LEMBONG Usman Saputra; Edi Saputra Hasibuan; Marlina Samosir
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 1 (2026): Februari : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu (JIMI)
Publisher : CV. Denasya Smart Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69714/bsv3jt44

Abstract

This study aims to analyze the evidence for the mens rea element of evil in corruption stemming from public policymaking, focusing on the alleged sugar import corruption case involving Tom Lembong. The primary issue in this case is the blurred line between policy discretion and corruption. Using normative juridical research methods and a case study approach, this study examines whether violations of administrative procedures automatically represent criminal mens rea (evil intent). The results show that in policy-based corruption, mens rea cannot be simply equated with administrative errors. Evidence of fraudulent intent, as defined by Article 2 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, is required, with the intention to enrich oneself, others, or corporations for illegitimate economic gain or to the detriment of the state. Law enforcement that relies solely on state losses without proving personal motives or kickbacks risks the criminalization of policies, which could stifle bureaucratic innovation in Indonesia.
REKONSTRUKSI PENGAKUAN LIVING LAW DALAM KUHP BARU DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Andri Andri; Edi Saputra Hasibuan; Marlina Samosir
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 1 (2026): Februari : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu (JIMI)
Publisher : CV. Denasya Smart Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69714/xr9bsw37

Abstract

This study examines the reconstruction of the recognition of living law in society (living law) in the National Criminal Code (KUHP) and its implications for the principle of criminal legal certainty in Indonesia. The recognition of living law through Article 2 of Law Number 1 of 2023 marks a paradigm shift from absolute legal positivism to inclusive legal pluralism. However, the integration of unwritten law into the codified criminal system poses serious challenges to the principle of formal legality (nullum crimen sine lege scripta). The research method used is normative juridical with a conceptual approach and the legislation of the new Criminal Code. The results of the study indicate that the recognition of living law requires juridical reconstruction in the form of codification of customary norms into Regional Regulations (Perda) as a requirement to fulfill the aspect of legal certainty. Without clear parameters regarding the types of sanctions and the territorial boundaries of its application, this recognition has the potential to trigger legal discrimination and uncertainty for legal subjects. This study concludes that synchronizing local justice values with national human rights standards is key to the successful implementation of living law in a modern legal system.
Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Dan Penegakan Hukum Di Indonesia Akmal Alfarisi Widodo; Edi Saputra Hasibuan; Joko Sriwidodo
Bhayangkara Law Review ##issue.vol## 2 ##issue.no## 2 (2025): December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/bhalrev.v2i2.4967

Abstract

Politik hukum bertujuan untuk memahami secara keseluruhan tujuan dari hasil hukum berdasarkan interaksi antara politik, hukum, dan hasil hukum. Hukum muncul dari keputusan-keputusan politik, sehingga dapat dilihat sebagai hasil pemikiran para pengambil keputusan politik. Idealnya, semua aktivitas politik harus berada di bawah hukum, namun dalam praktiknya, hukum sering kali dipengaruhi oleh aktivitas politik. Produk hukum memiliki peran penting dalam memenuhi tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memastikan bahwa Undang-Undang yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang harus dilengkapi dengan naskah akademik. Dalam hubungan dinamis antara hukum dan politik, terdapat kekuatan politik yang kuat untuk mempengaruhi hukum Politik memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Jika pemerintah memiliki niat politik yang kuat untuk menegakkan hukum, maka hukum dapat ditegakkan secara efektif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam kenyataannya, pengaruh politik sangat besar terhadap operasional hukum, dari proses pembuatannya sampai pada pelaksanaannya. Hubungan sebab akibat antara hukum dan politik, khususnya dalam hukum publik, menunjukkan bahwa sistem politik demokratis cenderung menghasilkan produk hukum yang responsif atau populis, sementara sistem politik otoriter cenderung menghasilkan hukum yang konservatif atau ortodoks.