Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.195
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON Journal of Law and Nation Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Law and Security Studies
Diana Fitriana
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Dispute Resolution on Overlapping Land Certificate Through Mediation Based on The Regulation of The Minister of Agrarian Affairs And Spatial Planning Number 11 Year 2016 Sabda Ghaly Al Banna; Diana Fitriana
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 18 No. 1 (2024): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v18i1.2922

Abstract

This study has the purpose of examining and analyzing mediation efforts in resolving land ownership disputes at the Bekasi City Land Office. In addition, it also analyzes the legal protection for parties to land disputes based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning Number 11 of 2016. The research method used is normative juridical research method. The normative juridical research method is a legal analysis based on legal norms, principles, and doctrines. The results showed that the application of mediation in land ownership disputes at the Bekasi City Land Office has not been effective enough. In 2017-2020, the Bekasi City Land Office was only able to resolve disputes through mediation with a limited number of cases. This is due to external and internal obstacles experienced by the section for controlling and handling land disputes. In addition, legal protection in resolving land disputes at the Bekasi City Land Office is actually not enough to provide legal protection, because the results of the mediation carried out are still not optimal. Internal and external obstacles experienced, causing repressive legal protection has not been fulfilled for the parties to the dispute.
Penegakan Hukum Terhadap Praktik Kartel dalam Kasus Penjualan Minyak Goreng Kemasan Ikhwan, Viranti Nur; Yulianto Syahyu; Diana Fitriana
Bhara Justisia Vol 2 No 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/znp59k42

Abstract

Minyak goreng sebagai kebutuhan pokok mendorong bentuk persaingan usaha tidak sehat. Hal ini terlihat pada kasus kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng kemasan tahun 2021–2022 yang menjadi sorotan dan menimbulkan keresahan publik di tengah tingginya kebutuhan akan minyak goreng. KPPU secara inisiatif telah melakukan investigasi dan berdasarkan hasilnya, melaporkan 27 pelaku usaha atas dugaan praktik kartel minyak goreng berupa pengaturan harga dan pembatasan distribusi. Dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022 menyatakan bahwa tujuh pelaku usaha terbukti melanggar Pasal 19 huruf c terkait pengendalian distribusi yang merugikan konsumen, dan menjatuhkan denda Rp71,28 miliar. Namun, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt.Sus- KPPU/2023/PN Jkt.Pst yang merupakan hasil dari upaya hukum keberatan oleh tujuh pelaku usaha tersebut, membatalkan Putusan KPPU dengan alasan kurangnya bukti, serta menyatakan bahwa pembatasan distribusi disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah. Perbedaan putusan ini menyoroti pentingnya pembuktian yang kuat, koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta kebutuhan akan reformasi hukum persaingan usaha yang lebih responsif dan berpihak pada konsumen sebagai pihak yang dirugikan.
Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Fidusia Antara PT Mandiri Utama Finance Dengan Ahmad Mukhibudin Melalui Jalur Litigasi Isnaeni, Syifa; Sri Wahyuni; Diana Fitriana
Bhara Justisia Vol 2 No 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/h0rq9s32

Abstract

Penelitian ini membahas penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian fidusia antara PT Mandiri Utama Finance dengan Ahmad Mukhibudin berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah penyelesaian sengketa wanprestasi melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri Mojokerto serta analisis penarikan paksa objek jaminan fidusia oleh pihak ketiga. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, mengkaji sumber hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi dokumen, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan pasal perjanjian, namun keberhasilan pembuktian sangat bergantung pada kelengkapan dan keaslian alat bukti yang diajukan. Selain itu, penarikan paksa objek jaminan fidusia oleh pihak ketiga hanya dapat dilakukan jika sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum perdata terkait fidusia serta manfaat praktis bagi pelaku usaha dan penegak hukum dalam menangani sengketa fidusia di Indonesia.
Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Sertifikat Tanah Yang Tumpang Tindih (Overlapping) Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kholissatus Sa’adah; Rahmat Saputra; Diana Fitriana
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Sasana: June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i1.3807

Abstract

Sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak atas tanah bagi pemegangnya yang berguna untuk membuktikan kebenaran data fisik maupun data yuridis atas suatu bidang tanah, sehingga pemilik tanah mempunyai perlindungan hukum. Dalam penerbitan sertifikat tanah tidak luput timbulnya permasalahan tanah, salah satunya adalah sengketa tumpang tindih (overlapping). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum serta penyelesaian hukum bagi pemilik sertifikat tumpang tindih (overlapping) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada studi Kasus Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.Mks dan Putusan Nomor 203/G/2020/PTUN-JKT. Hasil penelitian menunjukkan timbulnya dua alas hak pada objek tanah yang sama mengakibatkan kerugian bagi pemilik sertifikat tersebut. Langkah hukumnya adalah melakukan pengecekan keabsahan sertifikat di kantor pertanahan, apabila kedua sertifikat tercatat maka dapat mengajukan pengaduan, keberatan, dan banding di Pengadilan Tata Usaha Negara. Terdapat permasalahan administrasi pertanahan serta pemerintah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, kecermatan dan keadilan.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU AKTIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM HAL PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI Salman Alfarizi Antas; Dwi Andayani Budisetyowati; Diana Fitriana
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 3 No. 1 (2024): FEBRUARI
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In this study, it aims to analyze a criminal act of money laundering committed by active actors in terms of returning assets resulting from corruption, the process of money laundering carried out by active actors causes something that is very detrimental to the state and bureaucracy. Money laundering is a follow-up crime in which a crime that participates in corruption which is an extra ordinary crime. The research method used is a normative research method with a statutory approach and a case approach. The types and sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary materials using the collection of legal materials. The theoretical framework in this study uses the theory of legal certainty, law enforcement theory, and corruption theory. The conceptual framework in this study uses criminal responsibility of active actors, money laundering, and return of assets resulting from corruption. The results of the research obtained in the conclusions and suggestions of this study are that money laundering is an act that deviates from legal norms and also violates the rules of the law that has been written. And the form of criminal responsibility is that the perpetrators of the crime of laundering must be held accountable for their actions by carrying out the punishment that has been set. The government and law enforcement officials can make a policy that is contained in a form of legislation by prioritizing the effectiveness of the legal product and accompanied by a good legal structure and culture to be able to prevent and eradicate money laundering.
Co-Authors Abdul Wahid Dwi Andayani Budisetyowati Fitrah Malik Fransiska Novita Eleanora Ikhwan, Viranti Nur Isnaeni, Syifa Jeane Neltje Kholissatus Sa’adah Mahardhika Tryatmadja Markus Frederik Joshua Muharram Wibisana Panji Ali Candra Rahmat Saputra Rheina Nabilla Putri Sabda Ghaly Al Banna Salman Alfarizi Antas Sarip Sarip Sri Wahyuni Wahid, Abdul Yulianto Syahyu