Satiawan, Putu Rudy
Departemen Peencanaan Wilayah Dan Kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Kajian Konsep Alun-alun Surabaya Berdasarkan Persepsi Stakeholder Ni Luh Putri Widyarini Leira Kristina; Putu Rudy Satiawan
Jurnal Teknik ITS Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j23373539.v10i2.65265

Abstract

Alun-alun dalam konsep tata ruang kota Jawa Alun-alun merupakan lapangan rumput luas berbentuk persegi, dan di tengahnya terdapat pohon beringin yang dapat ditemukan hampir di setiap kediman penguasa daerah di kota Jawa, Alun-alun juga merupakan salah satu identitas bagi kota-kota di Pulau Jawa. Alun-alun juga di maknai sebagai pusat kemasyarakatan atau civic centre. Alun-alun merupakan ruang terbuka publik yang bersifat sakral yang dapat terlihat dari pemanfaatan, unsur fisik dan non fisik yang membentuk Alun-alun. Alun-alun Surabaya sendiri memiliki karateristik fisik dan prinsip-prinsip pengaturan ruang yang berbeda dengan Alun-alun Tradisonal atau Alun-alun pada umumnya, sehingga perlu diteliti mengenai pengaturan ruang serta karateristik fisik terhadap Alun-alun Surabaya, yang akan berdampak pada makna dan nilai kesakralan dari Alun-alun Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode content analysis yang bertujuan untuk mengetahui unsur fisik dan non fisik yang membentuk Alun-alun Surabaya. Dari penelitian ini didapatkan faktor-faktor yang membentuk konsep Alun-alun Surabaya yaitu aktivitas, ruang terbuka, elemen fisik (makro), elemen fisik (mikro), persepsi, sirkulasi, dan orientasi ruang. Faktor-faktor ini kemudian membentuk tema Alun-alun Surabaya yaitu sebagai Gathering Space, lalu pola ruang berdasarkan fungsi ruang yaitu terbentuk zona pemerintahan, zona ibadah, zona multifungsi, zona perdagangan dan jasa, dan zona ruang terbuka dan fungsi-fungsi ruang tersebut dimaknai dalam beberapa ruang antara lain ruang politik, ruang spritiual, ruang sosial, dan ruang ekonomi, serta zonasi kepemilikkan ruang di Alun-alun Surabaya ditemukan mayoritas merupakan ruang publik. Berdasarkan hasil tersebut memperlihatkan bahwa Alun-alun Surabaya mengalami pergeseran fungsi dan makna dari Alun-alun Tradisional.
Konfigurasi Spasial Ruang Publik Tugu Pahlawan Kota Surabaya Muhammad Arfiansyah Husein; Putu Rudy Satiawan
Jurnal Teknik ITS Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j23373539.v10i2.65237

Abstract

Tugu Pahlawan Kota Surabaya merupakan representasi dari sejarah yang terjadi di Kota Surabaya. Terdapat bangunan yang bersifat simbolik di dalam areal Tugu Pahlawan Kota Surabaya. Dari simbol tersebut dapat menimbulkan pemaknaan berbeda dari berbagai perspektif dan masih belum banyaknya literasi yang membahas Tugu Pahlawan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konfigurasi spasial ruang publik Tugu Pahlawan Kota Surabaya dan dua sasaran yang dapat menentukan zona-zona secara fisik maupun non fisik. Penelitian ini menggunakan metode content analysis dan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan data survei menggunakan metode wawancara in-depth interview terhadap 8 responden. Responden berasal 3 stakeholder (pengelola, ahli, dan masyarakat). Lalu menginterpretasikan pendapat responden mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konfigurasi spasial. Penelitian ini didapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya konfigurasi spasial, yaitu: organisasi keruangan, tata letak, sirkulasi, orientasi, penanda, persepsi, perilaku masyarakat, nilai ekonomi, pemanfaatan ruang, nilai ruang dan zonasi ruang. Temuan bentuk konfigurasi spasial yang berupa penggambaran peta mental yang dimaknai sebagai zonasi non fisik. Pembagian zonasi berupa ruang kontemplatif, ruang ceremonial, ruang sosial, dan ruang sarana pendukung. Temuan ini berkontribusi untuk mengkonseptualisasikan dan memahami hubungan struktur spasial pada konteks kawasan lingkungan. Konfigurasi spasial digunakan untuk menjadi pedoman untuk pengembangan lingkungan yang terstruktur.
Penentuan Lokasi Alternatif TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sampah di Kabupaten Klungkung Dewa Made Satria Wijayakusuma; Putu Rudy Satiawan
Jurnal Teknik ITS Vol 8, No 2 (2019)
Publisher : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.697 KB) | DOI: 10.12962/j23373539.v8i2.47426

Abstract

Produksi sampah di Kabupaten Klungkung terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, TPA Sente yang sudah beroperasi sejak tahun 1990-an mengalami overload pada tahun 2017 lalu mengalami penutupan dan tidak difungsikan sebagai TPA sejak tahun 2018 sehingga tidak ada lagi TPA skala kabupaten yang melayani wilayah Klungkung daratan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 5 tahun 2011, pada pasal 22 menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala kota secara aman bagi kesehatan dan lingkungan, sehingga perlu diadakan suatu penelitian guna mencari alternative-alternatif lokasi TPA pengganti untuk melayani wilayah Klungkung Daratan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan lokasi-lokasi alternative TPA sampah di Kabupaten Klungkung. Tahapan penelitian yang dilakukan guna mencapai tujuan penelitian tersebut adalah yang pertama menentukan faktor-faktor prioritas penentuan lokasi TPA sampah di Kabupaten Klungkung, dengan metode analisa AHP (Analytical Hierarchy Process). Selanjutnya yaitu tahapan menentukan lokasi-lokasi prioritas alternatif TPA sampah berdasarkan skor kesesuaian lahan. Metode analisa yang digunakan dalam tahapan ini adalah menggunakan metode Weighted Overlay pada GIS dan metode AHP. Hasil dari penelitian ini terdapat 14 alternatif lokasi TPA sampah di Kabupaten Klungkung yang didasarkan dengan 11 variabel yang digunakan, dari ke-14 alternatif lokasi tersebut terdapat 2 prioritas alternative lokasi TPA yang berada di Kecamatan Dawan.
OPTIMALISASI LOKASI ALOKASI INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN SMP DI SURABAYA Alie Sadikin; Rimadewi Suprihardjo; Putu Rudy Satiawan
Jurnal Penataan Ruang Vol 5, No 1 (2010): Jurnal Penataan Ruang 2010
Publisher : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j2716179X.v5i1.2236

Abstract

Konsep scoolh distict (batas administrasi sekolah), merupakan konsep penataan spasial pendidikan yang mempertimbangkan prinsip minimalisasi jarak tempuh siswa, kesamaan akses pembentukan komunitas lokal, dan pembangunan berdasarkan keberlanjutan pendidikan dapatkesempatan pendidikan yang sama bagi diterapkan untuk memberikan semua penduduk untuk memanfaatkan infrastruktur pendidikan. Tujuan dan adalah untuk mengkaji bagaimana pola pendistribusian infrastruktur pendidikan SMP yang dapat menciptakan keadian sosial bagi masyarakat golongan menengah kebawah, agar pendistribusian dapat meningkatkan masyarakat golongan menengah kebawah untuk memanfaatan pelayanan pendidikan dasar SMP Surabaya tersebut dapat dengan merumuskan konsep distrik  berdasarkan prinsip pengalokasian siswa jarak tempuh minimal dan infrastruktur pendidikan SMP. Hasil dari analisis SEM memperlihatkan bahwa ada pengaruh yang signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung dan kota SMP terhadap APK dan APM lewat indikator peran serta sehingga dalam membuat kebijakan penataan pendidikan perlu adanya optimalisasi terhadap sarana yang ada dengan menerapkan konsep distrik sekolah (penataan kembali batas administrasi sekolah) berdasarkan  jarak tempuh yang ideal untuk mengatasi pada aspek kota yang berpengaruh signifikan terhadap peranserta masyarakat, sehingga pembangunan pendidikan diarahkan pada wilayah yang memiliki potensi kehilangan kesempatan menempuh pendidikan yang tinggi untuk mendukung keberlanjutan pendidikan dasar pada jenjang SMP di Surabaya. Distrik sekolah hendaknya memperhatikan jarak tempuh ideal yang resiko kecelakaan pada siswa dan dampaknya terhadap partisipasi penduduk serta menekankan pada pengalokasian siswa dengan tingkat ekononomi menengah kebawah. Simulasi penataan pendidikan pada UP IX dan sekitarnya menghasikan jarak tempuh total kelas-Km yang lebih efisien sebesar 34,7% redistricting dlakukan berdasarkan batas administrasi sekolah daripada berdasarkan administrasi wilayah pembangunan. Selain itu pembangunan sekolah lebih optimal jika menggunakan level menengah (membangun USB-RKB dikombinasikan dengan sistem sift  atau SD SMP satu atap untuk kondisi darurat), jarak tempuh kelas-Km lebih efiseien sebesar 7,74% pada level atas (membangun USB dan RKB) pada wilayah UP IX dan sekitamya.
DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN LUMPANGI-BATULICIN TERHADAP PERKEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU KALIMANTAN SELATAN Achmad Rodiannoorz; Putu Rudy Satiawan
Jurnal Penataan Ruang Vol 1, No 2 (2006): Jurnal Penataan Ruang 2006
Publisher : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j2716179X.v1i2.2343

Abstract

Pembangunan ruas jalan Lumpangi-Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, yang menghubungkan kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan kota Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu dimaksudkan untuk mengembangkan wilayah di Kalimantan Selatan. Proses konstruksi pembangunan jalan telah selesai dilaksanakan pada tahun 2002. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ruas kawasan, khususnya di Kecamatan Batulicin, akibat adanya pembangunan jalan tersebut.Penelitian dilakukan melalui pengamatan time series yang terbagi atas 3 klasifikasi waktu, yaitu sebelum proses konstruksi (tahun 1998-2000), selama proses konstruksi (tahun 2001-2002), dan setelah pembangunan jalan (tahun 2003-2005). Terdapat 5 variabel yang menjadi obyek penelitian, yaitu sosial demografi, aktivitas ekonomi, sarana, prasarana, dan pola pemanfaatan lahan. Dari pengamatan yang telah dilakukan secara time series, terjadi perkembangan secara kuantitatif pada komponen sosial demografi, aktivitas ekonomi, sarana, prasarana, serta teriadi perubahan pada komponen pola pemanfaatan lahan.
ARAHAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH DI KABUPATEN PAMEKASAN - Muhsi; Sri Amiranti; Putu Rudy Satiawan
Jurnal Penataan Ruang Vol 4, No 1 (2009): Jurnal Penataan Ruang 2009
Publisher : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j2716179X.v4i1.2359

Abstract

Adanya kesenjangan pembangunan ekonomi wilayah di Kabupaten Pamekasan ditandai dengan adanya suatu wilayah yang lebih maju dibandingkan yang lain. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya komponen-komponen pembangunan ekonomi wilayah seperti PDRB, tenaga kerja, rata-rata pendapatan rumah tangga, kemiskinan, prasarana dan sarana ekonomi. Kondisi tersebut terjadi pada Kec. Pamekasan, Kec. Proppo dan Kec. Batumarmar, yang selanjutnya perlu dicari faktor penyebabnya untuk kemudian perlu menentukan arahan pemerataanya. Karena melalui pemerataan pembangunan ekonomi diharapkan akan menghidari disintegrasi, kecemburuan social dan lain semacamnya
Faktor-faktor Keruangan yang Berpengaruh terhadap Kriminalitas di Kota Surabaya Retno Yunia Azarine; Putu Rudy Satiawan
Jurnal Penataan Ruang Vol 14, No 2 (2019): Jurnal Penataan Ruang 2019
Publisher : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j2716179X.v14i2.7164

Abstract

Daya tarik Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia meningkatkan persaingan diantara masyarakatnya untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Persaingan inilah yang menyebabkan angka kriminalitas di Kota Surabaya menjadi tinggi. Kejahatan jalanan merupakan kejahatan yang berada pada ruang publik dan dapat terjadi pada seorang. Seorang pelaku kejahatan tentunya tidak melakukan kejahatan di suatu tempat tidak berdasarkan pertimbangan. Sehingga lokasi kejahatan tersebut dapat dipelajari. Ruang-ruang terisolasi, sepi, gelap, tidak terdapat banyak orang dianggap lebih rawan akan kejahatan. Disamping itu lingkungan dengan masyarakat kurang mengenal satu sama lain, lingkungan dengan kepadatan tinggi. lingkungan yang kurang terawat, dan kurang rapi dapat memicu terjadinya kejahatan.Wawancara terhadap responden mengenai persepsi mereka terhadap sebuah ruang kriminalitas. Melalui metode content analysis dari hasil wawancara, diinterpretasikan pendapat responden mengenai faktor ruang yang memicu kriminalitas. Melalui content analysis tersebut pula dapat diketahui ruang-ruang yang memicu kejahatan di luar adanya teori atau stereotip masyarakat.Dari penelitian ini didapatkan persepsi-persepsi masing-masing responden terhadap ruang rawan kejahatan. Sehingga didapatakan variabel keruangan yang memicu kriminalitas menurut berbagai sudut pandang.
MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN KUTISARI SURABAYA Dwi Sukmawati; Putu Rudy Satiawan
Jurnal Penataan Ruang Vol 5, No 1 (2010): Jurnal Penataan Ruang 2010
Publisher : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j2716179X.v5i1.2237

Abstract

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat digunakan sebagai metode alternatif dalam mengatasi masalah sampah. Dibutuhkan peran masyarakat dalam menangani masalah persampahan. Dengan kondisi rendahnya peran serta masyarakat Kelurahan Kutisari yang ditandai dengan tidak adanya pengelolaan sampah secara mandiri (Jawa Pos, 26 Mei 2006) serta kondisi masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi bervariasi maka dbutuhkan model pemberdayaan masyarakat yang sesuai agar perigelolaan persampahan secara mandiri dapat dimplementasikan di Kelurahan Kutisari. Tujuan yang ingin dicapai adalah memilih model pemberdayaan masyarakat yang cepat pada pengelolaan sampah.Penelltian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan positivisme yang memiliki kebenaran teori empiri sensual. Variabel yang digunakan adalah karakteristik masyarakat, jenis jenis pengelolaan sampah dan tingkat partisipasi masyarakat. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis cluster untuk menentukan zona pengelolaan sampah dan tingkat partisipasi masyarakat serta analisis delphi untuk menentukan model pemberdayaan masyarakat pada pengelolaan sampah yang tepat di tiap zona yang telah dianalisis. Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan 7 zona yang terbentuk berdasarkan jenis pengelolaan sampah, tingkat partispasi masyarakat , tingkat kepadatan dan jenis hunian di Kelurahan Kutisari. Cluster 1 terdiri dari RW 001 RT 001, cluster 2 terdiri dari RW 001 RT003 dan RW 002 RT 005 cluster 3 terdiri dari RW 001 RT 004 dan RW 002 RT 006 007, 009, cluster 4 terdiri dari RW 001 RT 005 RW 002 RT 010 dan RW 003 RT 001, 004 006 007 009, cluster 5 terdiri dari RW 001 RT 002 dan RW 003 RT 005 cluster 6 terdiri dan RW 002 RT 002 000, 008 dan RW 003 RT 002 003 000 dan cluster 7 terdiri dari Rw 002 RT 001, 004. Model pemberdayaan masyarakat yang bisa diterapkan pada pengelolaan sampah di Kelurahan Kutasari adalah model berbasis workshop, berbasis komunitas konsultasi stakeholder dan analisis sosial. Model berbasis workshop dan konsultasi stakeholder sesuai diterapkan di cluster 1 Model berbasis workshop dan analisis sosial sesuai diterapkan di cluster 2, 5, 6 dan 7. Model berbasis workshop konsultasi stakeholder dan analisis sosial sesuai diterapkan di cluster 3 dan cluster 4.
Konsep Distribusi Fasilitas Pendidikan Berdasarkan Wilayah dan Pola Persebaran Permukiman di Kabupaten Gresik Ahmad Nur Sonhaji; Rimadewi Suprihardjo; Putu Rudy Satiawan
Jurnal Penataan Ruang Vol 5, No 1 (2010): Jurnal Penataan Ruang 2010
Publisher : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j2716179X.v5i1.2242

Abstract

Permasalahan  sekolah dasar serta kekurangan siswa pada beberapa banyaknya sekolah dasar yang melayani siswa dari luar wilayah normatifnya di Kabupaten Gresik terindikasi karena distribusi layanan fasilitas  pendidikan sekolah dasar yang ada belum sesuai kebutuhan serta karakteristik pola persebaran permukiman. Penelitian ini bertujuan merumuskan konsep distribusi fasilitas pendidikan berdasarkan karakteristik pola persebaran tetap antara kebutuhan dan ketersediaan pendidikan sekolah fasilitas dasar di Kabupaten Gresik.Teknik analisis tetangga digunakan untuk mengklasifikasikan wilayah berdasarkan karakteristik persebaran permukimannya,  (Regresi linier berganda) untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi distribusi fasilitas sekolah dasar, selanjutnya analisis kebutuhan ketersediaan fasilitas pendidikan berdasarkan faktor yang berpengaruh untuk mengetahui keseimbangan antara ketersediaan fasilitas pendidikan dengan kebutuhan disuatu wilayah, lebih lanjut perumusan arahan konsep distribusi layanan Sekolah dasar berdasarkan pola persebaran permukiman di kabupaten Gresik dilakukan dengan analisis triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecamatan-kecamatan di kabupaten Gresik mempunyai 2 pola persebaran permukiman yaitu pola persebaran mengelompok dan persebaran acak, analisis Regresi berganda menunjukkan bahwa variabel yang signifikan mempengaruhi distribusi fasilitas pendidikan adalah variabel jumlah penduduk dan jumlah desa. sedangkan hasil analisis kebutuhan ketersediaan layanan fasilitas pendidikan mendapatkan bahwa sebagian besar wilayah mengalami kondisi berlebih. Adapun konsep distribusi layanan Sekolah dasar yang ideal adalah sistem distribusi layanan sekolah dasar yang diarahkan pada: 1) pola persebaran permukiman sebagai dasar pendistribusian layanan fasilitas pendidikan yang mampu menjangkau wilayah normatifnya; 2) Penyesuaian ketersediaan fasilitas pendidikan berdasarkan kebutuhannya.
PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH BERDASARKAN DISTRIBUSI FASILITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG Unik Setiawati; Putu Rudy Satiawan; Haryo Sulistyarso
Jurnal Penataan Ruang Vol 5, No 1 (2010): Jurnal Penataan Ruang 2010
Publisher : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j2716179X.v5i1.2243

Abstract

Persebaran fasilitas pendidikan menengah antar wilayah kecamatan di Kabupaten Tulungagung yang tidak merata serta terbatasya layanan pendidikan bagi yang jauh dari jangkauan fasilitas pendidikan mengakibatkan APK antar wilayah kecamatan yang tidak merata, untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana arahan pemerataan layanan pendidikan sekolah menengah berdasarkan distribusi fasilitas pendidikan di Kabupaten Tulungagung.Penelitian ini menggunakan pendekatan positivistik jenis penelitian eksploratif. yang dalam penelitian ini mencakup infrastruktur sosial dan konsep layanan pendidikan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis klaster, analisis pembobotan dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 4 klaster wilayah berdasarkan distribusi fasilitas pendidikan dan kondisi wilayah. Preferensi siswa terhadap layanan pendidikan untuk masing-masing klaster terkait dengan faktor jarak, biaya transportasi, penambahan jumlah dan jenis fasilitas sekolah dan perbaikan fasilitas yang rusak. Arahan pemerataan layanan pendidikan secara umum adalah dengan penyediaan Unit Sekolah Baru (USB) untuk kecamatan yang belum memiliki fasilitas pendidikan, penyediaan sekolah satu atap SMP/SMA seperti pada klaster 1, optimalisasi sekolah yang sudah ada dengan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk klaster 2, pemberdayaan sekolah swasta, pembatasan daya tampung untuk klaster 3, penyediaan sarana angkutan umum yang kontinyu dan murah, perbaikan kualitas jalan untuk kemudahan siswa mengakses sekolah untuk klaster 3 dan 4.