Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.532
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Justness : Jurnal Hukum Politik dan Agama Journal of Sharia (JOSH) Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam
Andi Muh. Taqiyuddin BN
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam

 1 
Standarisasi Produk sebagai Wujud Perlindungan Konsumen serta Keterkaitan Hukum antara Pelaku Usaha Eril; Andi Muh. Taqiyuddin BN; Friska Amelia Arale; Haeruddin; Fadly
Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Vol. 1 No. 1 (2024): Pernikahan, Muamalah, dan Akhlak
Publisher : Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) YPI Shafal 'Ulum Al-Aziziyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/alqawanin.v1i1.03

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika yang sering terjadi antara pelaku usaha dan juga konsumen. Motif penelitian ini adalah ketidakjelasan hubungan hukum antara pengusaha dan konsumen, oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui kapan terjadinya hubungan hukum antara pengusaha dan konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode kualitatif yang bersifat descriptive. Hubungan hukum antara pedagang dan konsumen terjadi pada saat pedagang memberikan janji dan segala keterangan yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen pada saat menawarkan iklan, brosur atau kampanye. Tak jarang pula suatu produk yang diedarkan tidak sesuai dengan standarisasi produk yang seharusnya.
Peran Polri Dalam Mendorong Pembangunan Sosial Dan Keamanan Masyarakat Secara Holistik Muh Bambang Taufik; Andi Muh. Taqiyuddin BN
Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Vol. 1 No. 2 (2024): Pernikahan, Sejarah Islam, dan Ketertiban Sosial
Publisher : Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) YPI Shafal 'Ulum Al-Aziziyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/alqawanin.v1i2.11

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam mendorong pembangunan sosial dan keamanan masyarakat secara holistik. Tanggung jawab Polri tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup pembinaan masyarakat dalam aspek sosial, pendidikan, dan kesejahteraan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus terhadap inisiatif Polri dalam berbagai program kemitraan masyarakat di beberapa daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program-program seperti pelatihan kewirausahaan, penyuluhan tentang hukum, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial. Selain itu, Polri juga berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial yang muncul di masyarakat. Dengan penguatan hubungan antara Polri dan masyarakat, tercipta lingkungan yang lebih aman dan kondusif, serta menciptakan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan guna memperkuat peran Polri dalam menciptakan pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi kebijakan kepolisian untuk lebih mengoptimalkan peran mereka dalam masyarakat.
A Review of The Role of Political Buzzers in Indonesia Using The Hadith Ahkam Approach Haeruddin; Abdul Rahman Sakka; Andi Muh. Taqiyuddin BN; Ahmad Arief; Samsidar Jamaluddin
Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Vol. 2 No. 1 (2025): Kajian Interdisipliner Hukum dan Pemikiran Islam
Publisher : Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) YPI Shafal 'Ulum Al-Aziziyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/alqawanin.v2i1.03

Abstract

This study discusses the shift in the role of buzzers towards the political arena in Indonesia, causing confusion among the online and offline public. This is likely due to the fact that regulations regarding political buzzers, in particular, are still vague. For example, the ITE Law can ensnare buzzers or those who threaten their existence. Political buzzers often raise identity issues, such as the personalities of candidates and messages with religious themes. They have the ability to shape public perception of certain candidates. The concept of buzzers, which previously had positive connotations, has shifted to become negative. This is because they can divide society by spreading hoaxes and hate speech. This research is qualitative, using library research as the type of research. The data collection method used is literature study, with a hadith ahkam approach. The findings reveal that the term ‘buzzer’ indirectly refers to practices such as gossip, slander, and propaganda in the context of hadith ahkam. These practices are fundamentally prohibited under Islamic law and positive law. However, within the framework of positive law, there are still loopholes that allow political buzzers to evade the legal consequences of their actions.
Co-Authors Abdul Rahman Sakka Ahmad Arief Ali, St. Nurlaela Azzer Arifuddin Budiarti A Rahman Eril, Eril Fadly Farahdilla Mutiara Khansa Friska Amelia Arale Haeruddin Mangka, Jahada Muh Bambang Taufik Muh. Bambang Taufik Muh. Isra Syarif Muh. Sadli Sabir Muhammad Samsidar Jamaluddin Syatar, Abdul Trisnawati