Garuda - Garba Rujukan Digital

Penyelesaian Sengketa Jual Beli Barang Bermasalah Melalui Arbitrase: Studi Kasus Motor Rusak Pasca Cod Nur Ihksan; Ahmad Jais; Tiara Sari
Al-Iqtisodiyah : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Ekonomi Islam Vol. 1 No. 3 (2025): Ilmu Ekonomi dan Ekonomi Islam
Publisher : Al-Iqtisodiyah : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Ekonomi Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The Cash on Delivery (COD) transaction system has become increasingly common in the sale and purchase of goods, including used motor vehicles. Although practical, this system poses legal risks, especially when the item received is damaged or does not match the promised condition. This article examines disputes in used motorcycle sales after COD transactions, and explores the possibility of resolving them through arbitration as a form of Alternative Dispute Resolution (ADR). This study employs a normative juridical method, analyzing relevant legislation and legal literature. The findings show that arbitration is difficult to apply in informal transactions due to the absence of a written agreement. However, a voluntary arbitration mechanism can be pursued if both parties agree after the dispute arises. This article also highlights the importance of legal protection for consumers and the need for legal literacy in informal, trust-based transactions. Abstrak Sistem transaksi Cash on Delivery (COD) semakin umum digunakan dalam jual beli barang, termasuk kendaraan bermotor bekas. Meskipun praktis, sistem ini memiliki risiko hukum, terutama jika barang yang diterima ternyata rusak dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Artikel ini membahas sengketa jual beli motor rusak pasca transaksi COD, serta mengkaji kemungkinan penyelesaiannya melalui arbitrase sebagai bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa arbitrase sulit diterapkan dalam transaksi informal karena tidak adanya perjanjian tertulis. Namun, mekanisme arbitrase sukarela (voluntary arbitration) dapat dilakukan apabila kedua belah pihak menyepakatinya pasca sengketa. Artikel ini juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen serta perlunya edukasi hukum dalam transaksi informal berbasis kepercayaan.

Implementation of Teaching at the Right Level through Differentiated Learning on Senior High School Students’ Learning Outcomes Saverinus Fambolan; Siprianus Suban Garak; Ahmad Jais; Muhammad Fuadi
Journal of Insan Mulia Education Vol. 3 No. 2 (2025): Journal of Insan Mulia Education
Publisher : Yayasan Insan Mulia Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59923/joinme.v3i2.615

The purpose of this study was to examine the improvement of learning outcomes among Grade XI.C students of SMAN 1 Kupang through the implementation of the Teaching at the Right Level (TaRL) approach using differentiated learning. The research method employed was Classroom Action Research (CAR), conducted in two cycles. Each cycle consisted of four stages: planning, action, observation, and reflection. The research sample consisted of 28 students from class XI.C. The findings indicated a significant improvement in students’ learning outcomes through the application of the Teaching at the Right Level approach. This was evidenced by the substantial increase in achievement across each cycle: during the pre-cycle, 17.71% of students achieved mastery, which rose to 42.85% in Cycle I, and further increased to 85.71% in Cycle II. Therefore, the Teaching at the Right Level approach through differentiated learning was proven effective in improving students’ learning outcomes.

Dinamika Identitas Yahudi : Jejak Historisnya di Indonesia Jaoharotun Aulia; Novianti; Ahmad Jais
AL-Ikhtiar : Jurnal Studi Islam Vol. 3 No. 1 (2025): AL-Ikhtiar : Jurnal Studi Islam
Publisher : 4

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71242/kqpft328

Yahudi merupakan istilah yang merujuk pada keturunan Yahuda, salah satu putra Nabi Ya‘qub, sehingga identitas Yahudi secara tradisional ditentukan oleh garis keturunan, bukan semata-mata oleh keyakinan atau tingkat ketaatan beragama. Seseorang tetap dianggap Yahudi meskipun tidak menjalankan ajaran agama Yahudi atau bahkan menyimpang darinya. Sebagai salah satu agama samawi tertua, Yahudi telah eksis sekitar dua ribu tahun sebelum munculnya Islam dan berkembang dari ajaran tauhid Nabi Ibrahim yang kemudian dilembagakan secara normatif melalui Nabi Musa dengan penegasan keesaan Tuhan dan hukum Taurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji identitas keagamaan Yahudi serta menelusuri keberadaan dan dinamika komunitas Yahudi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan historis-deskriptif terhadap sumber-sumber literatur sejarah dan keagamaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa identitas Yahudi memiliki karakter unik karena bersifat etno-religius, di mana aspek keturunan memainkan peran utama dalam menentukan keanggotaan komunitas. Dari sisi historis, komunitas Yahudi di Indonesia telah hadir sejak abad ke-17 melalui jalur perdagangan internasional dan migrasi pada masa kolonial, terutama di wilayah pelabuhan strategis. Namun, pasca-kemerdekaan Indonesia, jumlah komunitas Yahudi mengalami penyusutan signifikan akibat faktor politik, sosial, dan migrasi ke luar negeri. Meskipun demikian, jejak historis keberadaan Yahudi di Indonesia tetap memiliki makna penting dalam konteks pluralitas keagamaan. Keberadaan mereka menunjukkan bahwa Indonesia sejak lama menjadi ruang perjumpaan berbagai tradisi keagamaan dunia. Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa komunitas Yahudi, meskipun kecil dan minor, berkontribusi dalam memperkaya spektrum keberagaman dan sejarah toleransi keagamaan di Indonesia. Abstrak Yahudi merupakan istilah yang merujuk pada keturunan Yahuda, salah satu putra Nabi Ya‘qub, sehingga identitas Yahudi secara tradisional ditentukan oleh garis keturunan, bukan semata-mata oleh keyakinan atau tingkat ketaatan beragama. Seseorang tetap dianggap Yahudi meskipun tidak menjalankan ajaran agama Yahudi atau bahkan menyimpang darinya. Sebagai salah satu agama samawi tertua, Yahudi telah eksis sekitar dua ribu tahun sebelum munculnya Islam dan berkembang dari ajaran tauhid Nabi Ibrahim yang kemudian dilembagakan secara normatif melalui Nabi Musa dengan penegasan keesaan Tuhan dan hukum Taurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji identitas keagamaan Yahudi serta menelusuri keberadaan dan dinamika komunitas Yahudi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan historis-deskriptif terhadap sumber-sumber literatur sejarah dan keagamaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa identitas Yahudi memiliki karakter unik karena bersifat etno-religius, di mana aspek keturunan memainkan peran utama dalam menentukan keanggotaan komunitas. Dari sisi historis, komunitas Yahudi di Indonesia telah hadir sejak abad ke-17 melalui jalur perdagangan internasional dan migrasi pada masa kolonial, terutama di wilayah pelabuhan strategis. Namun, pasca-kemerdekaan Indonesia, jumlah komunitas Yahudi mengalami penyusutan signifikan akibat faktor politik, sosial, dan migrasi ke luar negeri. Meskipun demikian, jejak historis keberadaan Yahudi di Indonesia tetap memiliki makna penting dalam konteks pluralitas keagamaan. Keberadaan mereka menunjukkan bahwa Indonesia sejak lama menjadi ruang perjumpaan berbagai tradisi keagamaan dunia. Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa komunitas Yahudi, meskipun kecil dan minor, berkontribusi dalam memperkaya spektrum keberagaman dan sejarah toleransi keagamaan di Indonesia.

Hari Raya Yahudi Sebagai Representasi Kesadaran Historis Dan Keagamaan Bangsa Israel Mayyadi; Naya Maulidia; Ahmad Jais
AL-Ikhtiar : Jurnal Studi Islam Vol. 3 No. 1 (2025): AL-Ikhtiar : Jurnal Studi Islam
Publisher : 4

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71242/r03vzs60

Jewish holidays are crucial for understanding Judaism, not only as a theological belief system but also as a manifestation of the historical consciousness of the Israelite people. In Judaism, religious celebrations are always closely linked to historical events, understood as manifestations of God's intervention in the life of the Israelite people. The history of salvation, experiences of liberation, wanderings, and even the steadfastness of faith amidst suffering are not simply remembered as past events but are re-enacted through holiday celebrations. Therefore, Jewish holidays cannot be understood simply as formal ritual practices, but as a means of maintaining collective memory and strengthening the religious identity of the Jewish people. This research uses a descriptive qualitative method with a literature review approach, analyzing various books and scholarly journals that discuss Jewish history, ritual, and religious identity. This approach allows researchers to comprehensively explore the relationship between holiday celebrations, historical narratives, and the formation of Israel's religious consciousness. The results of the study indicate that Jewish holidays function as a medium for actualizing sacred history, where past events are re-enacted through symbols, prayers, and repeated ritual practices. Through this mechanism, history is not only studied but also experienced existentially by the people. Holiday celebrations serve as a space for the effective transmission of values and meaning, thus preserving the historical consciousness of the Israeli people and passing it on from one generation to the next. Thus, Jewish holidays play a crucial role in strengthening the continuity of Jewish religious identity in contemporary religious life. Abstrak Hari raya dalam tradisi Yahudi merupakan aspek yang sangat penting untuk memahami agama Yahudi tidak hanya sebagai sistem kepercayaan teologis, tetapi juga sebagai manifestasi kesadaran historis bangsa Israel. Dalam Yudaisme, perayaan keagamaan selalu berkaitan erat dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang dipahami sebagai bentuk campur tangan Tuhan dalam perjalanan hidup bangsa Israel. Sejarah keselamatan, pengalaman pembebasan, pengembaraan, hingga keteguhan iman di tengah penderitaan tidak sekadar dikenang sebagai peristiwa masa lalu, melainkan dihadirkan kembali melalui perayaan hari raya. Oleh karena itu, hari raya Yahudi tidak dapat dipahami hanya sebagai praktik ritual formal, tetapi sebagai sarana pemeliharaan ingatan kolektif sekaligus penguatan identitas keagamaan umat YahudiPenelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, dengan menganalisis berbagai buku dan jurnal ilmiah yang membahas sejarah, ritual, serta identitas keagamaan Yahudi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelusuri keterkaitan antara perayaan hari raya, narasi sejarah, dan pembentukan kesadaran religius bangsa Israel secara komprehensif. Hasil kajian menunjukkan bahwa hari raya Yahudi berfungsi sebagai media aktualisasi sejarah suci, di mana peristiwa-peristiwa masa lalu dihadirkan kembali melalui simbol, doa, dan praktik ritual yang dilakukan secara berulang. Melalui mekanisme ini, sejarah tidak hanya dipelajari, tetapi dialami secara eksistensial oleh umat. Perayaan hari raya menjadi ruang transmisi nilai dan makna yang efektif, sehingga kesadaran historis bangsa Israel terus terjaga dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, hari raya Yahudi berperan penting dalam memperkuat kesinambungan identitas keagamaan umat Yahudi dalam kehidupan keagamaan kontemporer

Poligami di Persimpangan Moral Dan Agama: Sebuah Tantangan bagi Resolusi Konflik Keagamaan Dalam Perspektif Pemikiran Muhammad Syahrur Muhammad Ramadhani; Ahmad Jais
AL-Ikhtiar : Jurnal Studi Islam Vol. 3 No. 1 (2025): AL-Ikhtiar : Jurnal Studi Islam
Publisher : 4

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71242/qthxb946

This paper examines polygamy as a complex phenomenon at the intersection of religious morality and modern social morality. This study uses a library research approach, namely a data collection method through an in-depth review of various literature, theories, and thoughts relevant to the issue of polygamy, both from an Islamic and contemporary social perspective. In Islam, polygamy is normatively permitted as stated in Surah An-Nisa verse 3, but this permissibility is accompanied by very strict conditions of justice. In practice, this provision often gives rise to debate, especially when faced with issues of gender equality, women's human rights, and modern family dynamics. Through an analysis of the thoughts of Muhammad Syahrur, particularly the theory of hudud and the tartīl method, this paper emphasizes the importance of reinterpreting religious texts so that they are not separated from the ever-evolving social context. The results of this study indicate that Syahrur views the text of the Qur'an as having normative boundaries (hudud) that provide room for ijtihad in its application, so that the practice of polygamy cannot be separated from the principles of substantive justice and humanity. Thus, polygamy is not merely understood as normative legitimacy, but as a social practice whose impact and implications must be evaluated. In addition to the theological aspects, this paper also highlights the urgency of resolving family conflicts resulting from polygamy through a non-litigation mediation approach. This approach is considered more humane because it prioritizes dialogue, relational justice, and protection for vulnerable parties. The study's results indicate that polygamy is a multidimensional issue that requires an integrative approach based on justice, equality, and humanitarian values. Abstrak Tulisan ini mengkaji poligami sebagai fenomena kompleks yang berada di persimpangan antara moralitas agama dan moralitas sosial modern. Kajian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research), yaitu metode pengumpulan data melalui penelaahan mendalam terhadap berbagai literatur, teori, dan pemikiran yang relevan dengan isu poligami, baik dari perspektif keislaman maupun sosial kontemporer. Dalam Islam, poligami secara normatif diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 3, namun kebolehan tersebut disertai dengan syarat keadilan yang sangat ketat. Pada tataran praktik, ketentuan ini sering memunculkan perdebatan, khususnya ketika dihadapkan dengan isu kesetaraan gender, hak asasi perempuan, serta dinamika keluarga modern. Melalui analisis terhadap pemikiran Muhammad Syahrur, khususnya teori hudud dan metode tartīl, tulisan ini menegaskan pentingnya reinterpretasi teks keagamaan agar tidak terlepas dari konteks sosial yang terus berkembang. Hasil dari penelitian ini menujukkan, bahwa Syahrur memandang teks Al-Qur’an memiliki batas-batas normatif (hudud) yang memberi ruang ijtihad dalam penerapannya, sehingga praktik poligami tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan substantif dan kemanusiaan. Dengan demikian, poligami tidak semata dipahami sebagai legitimasi normatif, tetapi sebagai praktik sosial yang harus dievaluasi dampak dan implikasinya. Selain aspek teologis, tulisan ini juga menyoroti urgensi penyelesaian konflik keluarga akibat poligami melalui pendekatan mediasi non-litigasi. Pendekatan ini dinilai lebih humanis karena mengedepankan dialog, keadilan relasional, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Hasil kajian menunjukkan bahwa poligami merupakan persoalan multidimensional yang menuntut pendekatan integratif berbasis keadilan, kesetaraan, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Peacebuilding Multidimensional Pascakonflik Keagamaan Di Indonesia: Integrasi Peran Generasi Muda Inovasi Sosial Dan Rekonsiliasi Sosial Cindy Aulia Krisna; Ahmad Jais
AL-Ikhtiar : Jurnal Studi Islam Vol. 3 No. 1 (2025): AL-Ikhtiar : Jurnal Studi Islam
Publisher : 4

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71242/p4zwae77

This article examines sustainable peacebuilding after religious conflict in Indonesia, emphasizing the importance of integrating the roles of youth, social innovation, and social reconciliation within a multidimensional peacebuilding framework. The background of this research stems from the reality that various religious conflicts in Indonesia have generally been successfully mitigated through political and security approaches. However, these efforts have not fully addressed the root of the social problems, leaving residues in the form of social segregation, intergroup distrust, and the development of narratives of intolerance at the grassroots level. This research aims to conceptually analyze how structural, relational, and cultural approaches to peacebuilding can be effectively operationalized through youth engagement and community-based social innovation. This article uses a qualitative approach with a critical literature review method of relevant academic sources, policy documents, and research reports. The analysis is enriched with illustrative case studies from the regions of Ternate, Aceh Singkil, and Tolikara that represent the dynamics of post-religious conflict in Indonesia. The analysis shows that youth have a strategic role as agents of social transformation, particularly in facilitating interfaith dialogue, producing peace narratives in public and digital spaces, and strengthening community social capital. Community-based social innovation has proven effective in bridging the limitations of formal state structures while simultaneously strengthening the relational and cultural dimensions of peacebuilding. This article concludes that sustainable peace after religious conflict can only be achieved through the simultaneous integration of inclusive structural policies, participatory social reconciliation, and cultural value transformation that actively and sustainably involves the younger generation. Abstrak Artikel ini mengkaji pembangunan perdamaian berkelanjutan pascakonflik keagamaan di Indonesia dengan menekankan pentingnya integrasi peran generasi muda, inovasi sosial, dan rekonsiliasi sosial dalam kerangka peacebuilding yang bersifat multidimensional. Latar belakang penelitian ini berangkat dari realitas bahwa berbagai konflik keagamaan di Indonesia secara umum telah berhasil diredam melalui pendekatan politik dan keamanan. Namun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan sosial, sehingga masih menyisakan residu berupa segregasi sosial, ketidakpercayaan antar kelompok, serta berkembangnya narasi intoleransi di tingkat masyarakat akar rumput. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara konseptual bagaimana pendekatan struktural, relasional, dan kultural dalam peacebuilding dapat dioperasionalkan secara efektif melalui keterlibatan generasi muda dan inovasi sosial berbasis komunitas. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur kritis terhadap sumber-sumber akademik, dokumen kebijakan, serta laporan penelitian yang relevan. Analisis tersebut diperkaya dengan studi kasus ilustratif dari wilayah Ternate, Aceh Singkil, dan Tolikara yang merepresentasikan dinamika pascakonflik keagamaan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peran strategis sebagai agen transformasi sosial, khususnya dalam memfasilitasi dialog lintas iman, memproduksi narasi perdamaian di ruang publik dan digital, serta memperkuat modal sosial komunitas. Inovasi sosial berbasis partisipasi masyarakat terbukti mampu menjembatani keterbatasan struktur formal negara, sekaligus memperkuat dimensi relasional dan kultural dalam pembangunan perdamaian. Artikel ini menyimpulkan bahwa perdamaian berkelanjutan pascakonflik keagamaan hanya dapat terwujud melalui integrasi simultan antara kebijakan struktural yang inklusif, rekonsiliasi sosial yang partisipatif, dan transformasi nilai kultural yang melibatkan generasi muda secara aktif dan berkelanjutan.

Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah Di Parit Mayor Kubu Raya Kalimantan Barat Saputra, Trio; Muhammad Kodri; Ahmad Jais
AL-Ikhtiar : Jurnal Studi Islam Vol. 3 No. 1 (2025): AL-Ikhtiar : Jurnal Studi Islam
Publisher : 4

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71242/b8kjq772

Rejection of the construction of houses of worship is a form of socio-religious conflict that still frequently arises in Indonesia's multicultural society. Although freedom of religion and worship is constitutionally guaranteed, local realities show that the establishment of houses of worship often faces various obstacles, both social and administrative. The case of the rejection of the construction of a house of worship in Parit Mayor, Kubu Raya Regency, is a concrete example of how religious issues can develop into social conflict if not managed wisely and participatory. This paper aims to analyze the factors underlying this rejection, while also examining the dynamics of the conflict and strategies for resolving it. This research uses a descriptive qualitative approach through literature review and analysis of relevant documents, grounded in theories of conflict resolution and interfaith harmony. This approach allows the author to understand the conflict comprehensively, not only from a legal perspective, but also from the social and cultural dimensions of the local community. The study results indicate that the rejection of the construction of houses of worship in Parit Mayor is influenced by several main factors, including the heterogeneous socio-cultural conditions of the community, prejudice and distrust between religious communities, differences in interpretation of regulations regarding the construction of houses of worship, and weak communication and public participation in the licensing process. The conflict, which was initially administrative in nature, then developed into a socio-religious conflict due to the lack of space for dialogue and transparency. Therefore, the local government has a strategic role in resolving the conflict through a participatory mediation approach, strengthening interfaith dialogue, enforcing fair and consistent laws, and integrating conflict resolution into regional development policies. This comprehensive approach is important to maintain interfaith harmony and prevent the recurrence of similar conflicts in the future. Abstrak Penolakan pembangunan rumah ibadah merupakan salah satu bentuk konflik sosial-keagamaan yang masih kerap muncul di tengah masyarakat multikultural Indonesia. Meskipun kebebasan beragama dan beribadah telah dijamin secara konstitusional, realitas di tingkat lokal menunjukkan bahwa pendirian rumah ibadah sering menghadapi berbagai hambatan, baik bersifat sosial maupun administratif. Kasus penolakan pembangunan rumah ibadah di Parit Mayor, Kabupaten Kubu Raya, menjadi contoh konkret bagaimana persoalan keagamaan dapat berkembang menjadi konflik sosial apabila tidak dikelola secara bijak dan partisipatif. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi penolakan tersebut, sekaligus mengkaji dinamika konflik yang terjadi serta strategi penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi pustaka dan analisis dokumen yang relevan, dengan landasan teori resolusi konflik dan kerukunan umat beragama. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memahami konflik secara komprehensif, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari dimensi sosial dan kultural masyarakat setempat. Hasil kajian menunjukkan bahwa penolakan pembangunan rumah ibadah di Parit Mayor dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain kondisi sosial-kultural masyarakat yang heterogen, adanya prasangka dan ketidakpercayaan antarumat beragama, perbedaan tafsir terhadap regulasi pendirian rumah ibadah, serta lemahnya komunikasi dan partisipasi publik dalam proses perizinan. Konflik yang pada awalnya bersifat administratif kemudian berkembang menjadi konflik sosial-keagamaan akibat minimnya ruang dialog dan transparansi. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menyelesaikan konflik melalui pendekatan mediasi partisipatif, penguatan dialog lintas agama, penegasan hukum yang adil dan konsisten, serta integrasi resolusi konflik ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Pendekatan yang komprehensif ini penting untuk menjaga kerukunan umat beragama dan mencegah terulangnya konflik serupa di masa mendatang.

Peran Literasi Digital Dalam Mencegah Konflik Keagamaan Di Media Sosial Zainal Parhan; Ahmad Jais
Al-Qolamuna: Journal Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol. 3 No. 1 (2026): Komunikasi dan Penyiaran Islam
Publisher : 4

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71242/w279bd92

Social media has undergone a significant transformation into a new public space that facilitates social, cultural, and religious interactions in modern society. On the one hand, social media opens up significant opportunities for the dissemination of religious values, preaching, and constructive interfaith dialogue. However, on the other hand, low levels of digital literacy among the public make this digital space vulnerable to being exploited as a means of spreading hoaxes, hate speech, and religiously motivated provocation. This phenomenon has the potential to worsen interfaith relations and trigger social conflict that spills over from cyberspace into real life. Based on these conditions, this study aims to analyze the role of digital literacy in preventing religious conflict on social media. This study uses a qualitative approach with library research, through content analysis of various written sources, such as books, national scientific journals, and official documents relevant to the issue of digital literacy and interfaith harmony. This approach was chosen to gain a comprehensive understanding of the concepts, strategies, and implications of digital literacy in a socio-religious context. The research findings show that digital literacy plays a crucial role in shaping critical, ethical, and tolerant public behavior in responding to religious information on social media. Digital literacy is not only understood as technical skills in using information technology, but also encompasses critical thinking skills, ethical awareness, and social responsibility in interacting in the digital space. Thus, digital literacy serves as an effective preventive tool in countering disinformation, mitigating potential conflict, and maintaining and strengthening interfaith harmony in the digital era. Abstrak Media sosial telah mengalami transformasi signifikan menjadi ruang publik baru yang memfasilitasi interaksi sosial, kultural, dan keagamaan masyarakat modern. Di satu sisi, media sosial membuka peluang besar bagi penyebaran nilai-nilai keagamaan, dakwah, serta dialog lintas iman yang konstruktif. Namun, di sisi lain, rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat menyebabkan ruang digital ini rentan dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi bernuansa keagamaan. Fenomena tersebut berpotensi memperkeruh hubungan antarumat beragama dan memicu konflik sosial yang meluas dari dunia maya ke kehidupan nyata. Bertolak dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran literasi digital dalam mencegah konflik keagamaan di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), melalui analisis isi terhadap berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah nasional, serta dokumen resmi yang relevan dengan isu literasi digital dan kerukunan umat beragama. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai konsep, strategi, dan implikasi literasi digital dalam konteks sosial-keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku masyarakat yang kritis, etis, dan toleran dalam menyikapi informasi keagamaan di media sosial. Literasi digital tidak hanya dipahami sebagai keterampilan teknis dalam menggunakan teknologi informasi, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, kesadaran etika, serta tanggung jawab sosial dalam berinteraksi di ruang digital. Dengan demikian, literasi digital berfungsi sebagai instrumen preventif yang efektif dalam menangkal disinformasi, meredam potensi konflik, serta menjaga dan memperkuat kerukunan umat beragama di era digital.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search