Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

Kelemahan Implementasi Kebijakan Protokol Kesehatan Covid-19: Analisis Tindakan Komunikatif Vira Sovita; Afrizal Afrizal; Azwar Azwar
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.3 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i5.7116

Abstract

Pembelajaran semester ganjil tahun 2021/2022 sudah diperbolehkan untuk dilaksanakan secara tatap muka di sekolah. Agar kebijakan pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan berhasil, untuk itu perlu diperhatikan proses penyampaian informasinya, karena proses penyampaian informasi itu sangat penting dalam mencapai keberhasilan suatu kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas koordinasi dalam implementasi kebijakan mitigasi Covid1-19 dalam sekolah tatap muka kembali di Sekolah Dasar di Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan tindakan komunikatif yang dilakukan oleh pemangku kepentingan pada tingkat kota dirasa sudah efektif, namun tindakan komunikatif pada tingkat kecamatan dirasa kurang efektif. Hal itu dikarenakan terlalu banyak WAG yang dibuat untuk menyampaikan informasi, sehingga para implementor sulit untuk memahami maksud dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
UPAYA BADAN USAHA MILIK DESA MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN COMMUNITY BASED TOURISM Hayana Muslimah; Indraddin Indraddin; Azwar Azwar
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.905 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i10.8542

Abstract

Dalam rangka pemerataan pembangunan, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai otonomi daerah. Salah satu strategi mencapai tujuan otonomi daerah adalah melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Artikel ini mejelaskan sinergi BUM Desa dan masyarakat dalam proses pemberdayaan melalui pengembangan community based tourism. Penelitian ini menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens dalam menganalisis relasi struktur dan agen dalam memproduksi dan mereproduksi praktik sosial pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan observasi. Dalam praktiknya, sumberdaya (resources) yang dimanfaatkan oleh BUM Desa dalam memproduksi dan mereproduksi praktik sosial CBT terdiri dari; 1) signifikasi berupa upaya sosialisasi dan pelatihan, 2) Dominasi politik dalam bentuk dukungan penuh kepala desa, BPD dan karang taruna, 3) Dominasi alokatif berupa potensi sumber daya alam hutan bambu, dana desa, dan keterampilan pengrajin anyaman bambu, 3) Legitimasi berupa sanksi informal. Bentuk-bentuk tindakan masyarakat dalam praktik sosial CBT; agen pada perangkat BUM Desa berupa reflexive monitoring of action. Sedangkan agen sebagai anggota BUM Desa berupa rasionaliasasi of action.
Idiosinkrasi Pemerintah pada Stagnansi Implementasi Perda Provinsi Sumatera Barat 7/2018 Tentang Nagari Muhammad Fakhri Aziz; Azwar Azwar; Bob Alfiandi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.906 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i11.11886

Abstract

Pembentukan Perda Prov Sumbar 7/2018 tentang Nagari sebagai amanat UU 6/2014 tentang Desa merupakan upaya perlindungan dan pengakuan masyarakat adat di Sumatera Barat, namun setelah 5 tahun pengesahan Perda ini, masih belum ada titik terang dalam pelaksanaan di seluruh Kabupaten/Kota Sumatera Barat. Dengan menggunakan analisis teori birokrasi Weber beserta pendekatan kualitatif dalam kegiatan pengumpulan data, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi Perda 7/2018 dari perspektif birokrasi dan adat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat penjelasan mengenai konflik peralihan mandat antara peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh sifat hierarki birokrasi, sehingga terjadi kesalahpahaman di Pemerintah Kabupaten. Berikutnya, muncul keraguan atas visi kelembagaan nagari Perda 7/18 yang menyebabkan tumpang tindih ideologi trias politica dengan nilai-nilai adat, sehingga pelaksanaan Perda Prov Sumbar 7/2018 mandek tanpa tindak lanjut yang jelas.