Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.461
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tadulako Law Review MLJ Res Judicata JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Amsir Law Jurnal (ALJ) Sambulugana Riau Law Journal Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Andi Dewi Primayanti
Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia.
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Energy Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Penyuluhan Hukum Hak Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Belona Danduru Salurante; Andi Dewi Primayanti
Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 4 No 1 (2026): Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Publisher : UPPM STIH Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/legalempowerment.v4i1.488

Abstract

Kegiatan pengabdian hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perempuan mengenai hak konstitusional atas keterwakilan politik serta kebijakan afirmatif kuota 30 persen pencalonan legislatif yang diamanatkan peraturan perundang-undangan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum (ceramah hukum), simulasi peran, dan pendekatan participatory rural appraisal (PRA), yang dilaksanakan bagi perempuan di Kantor Desa Kotapulu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang signifikan mengenai dasar hukum hak politik perempuan serta strategi praktis penguatan keterwakilan perempuan, seperti pendidikan politik, penguatan kapasitas kader perempuan, dan advokasi berbasis masyarakat sipil. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model literasi hukum yang dapat direplikasi bagi perempuan di wilayah pedesaan dengan permasalahan serupa. 
Implementasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah: Implementation of Public Participation in the Formation of Regional Regulations of Central Sulawesi Province Muhammad Adrian Maulana; Nisa Putri Almeyra; Debora Pricilia Ceisarani Torunde; Diah Triana Dewi; Resmi Yusti Andhini; Andi Dewi Primayanti
JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) VOL. 10 NOMOR 2 JULI 2026 JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jppm.v10i2.30995

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembentukan suatu peraturan daerah guna mewujudkan produk hukum yang sesuai kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam serta observasi partisipatif. Perolehan data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Februari hingga Mei 2026. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan masukan, kritik, dan aspirasi terhadap peraturan daerah provinsi, akan tetapi tantangannya masih terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pembentukan perda dan terbatasnya akses informasi publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan melalui sosialisasi edukasi dan peningkatan akses partisipasi publik agar proses pembentukan peraturan daerah dapat berjalan lebih efektif dan demokratis.
Model Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Tibaka, Leli; Primayanti, Andi Dewi; Chalid, Idham; S, Irzha Friskanov.
Res Judicata Vol 6 No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v6i2.5462

Abstract

In actuality, the Constitutional Court's decision confirms that the Job Creation Law's formation is conditionally illegal, which means that the methods, strategies, and procedures used to create the Job Creation Law are against the Constitution. Given that article 22A of the constitution states that "Further provisions regarding the procedures for forming laws are regulated by law," this demonstrates to the public that there is a problem with legislators (the DPR and the President) disobeying the Guidelines for Forming Laws and Regulations. Because its text is a direct order from Article 22A of the Republic of Indonesia's 1945 Constitution, the law in question, Law Number 12 of 2011, is substantively and materially the same as the Constitution. The issue is how the decision will be positioned and what its repercussions will be. utilizing legislative methodologies and normative research techniques. The findings demonstrate that court rulings actually produce legal clarity and represent justice, and demonstrate that some of the aforementioned provisions are the foundation for existence
Co-Authors Awaluddin, Awaluddin Belona Dadunru Salurante Belona Danduru Salurante Chalid, Idham Danduru Salurante , Belona Debora Pricilia Ceisarani Torunde Diah Triana Dewi Famrizal, Andi IRZHA FRISKANOV. S, IRZHA Isman Bruaharja Mohammad Saleh Muhammad Adrian Maulana Muhammad Ridhwan Naharuddin Naharuddin Nisa Putri Almeyra Nursiah Moh. Yunus Resmi Yusti Andhini Rustam , Rustam Soleman Rory TIBAKA, LELI