Garuda - Garba Rujukan Digital

Pembaharuan Sistem Pendidikan Pesantren Tradisional di Aceh (Studi Penelitian Pesantren Mudi Mesra Samalanga Kabupaten Bireuen - Aceh) Mursyidi, Mursyidi
ISLAMIC PEDAGOGY: Journal of Islamic Education Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52029/ipjie.v1i1.141

Penelitian ini mengkaji tentang Pembaharuan Sistem Pendidikan Pesantren Tradisional di Aceh. Penulisan artikel ini dilatarbelakangi oleh keinginan dari penulis untuk mengetahui bagaimana eksistensi Pesantren MUDI Mesjid Raya Samalanga di mana ketika zaman terus berubah dan sistem pendidikan saat ini terus berkembang dengan berbagai kurikulum baru dan metode pembelajaran juga ikut berkembang dan berbeda dengan model pembelajaran sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut dilakukan penelitian dengan Mengkaji tentang: (1) Apa latar belakang terjadinya pembaharuan pendidikan di Pesantren MUDI Mesjid Raya Samalanga Kabupaten Bireuen Aceh Aceh. (2) Bagaimana bentuk pembaharuan pendidikan Pesantren MUDI Mesjid Raya Samalanga Kabupaten Bireuen Aceh Aceh. Jenis penelitian ini field research (lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa latar belakang terjadi pembaharuan dalam bidang pendidikan Pesantren MUDI Mesjid Raya (1) Untuk memenuhi dan mengikuti perkembangan IPTEK, (2) Sebagai bentuk keprihatinan Pimpinan Pesantren terhadap eksistensi santrinya dimasa mendatang, (3) Belum adanya lembaga Pesantren tradisional yang menyelenggarakan pendidikan secara komprehensif mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMK dan Perguruan Tinggi. Sedangkan bentuk pembaharuan pendidikannya, dalam hal kurikulum yaitu telah dapat dijalankan dua sistem pendidikan formal dan non formal dengan baik dan harmonis tanpa terjadi gesekan dan benturan. Dan begitu juga dengan penerapan kurikulum, sumber belajar tidak tergantung kepada satu figur Guru, tetapi juga sumber-sumber lainnya sebagai akibat semakin intensifnya interaksi dengan dunia luar seperti kitab-kitab keagamaan kontemporer, media massa/elektronik dan lain-lain.

Strategi Guru PAI Dalam Memanfaatkan Sumber Pembelajaran Di Perpustakaan SMP Swasta Harapan Ummat Arongan Mukhtar, Masrizal; Abdullah, Amiruddin; Mursyidi, Mursyidi; Awali, Syahrul; Musafir, Musafir
Jurnal Seumubeuet Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Seumubeuet
Publisher : Yayasan Madinah Al-Aziziyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sebuah perpustakaan sekolah, siswa merupakan sumber daya yang penting karena mereka adalah penggerak utama aktivitas perpustakaan. Namun melihat fenomena di SMP Harapan Ummat Arongan, pada waktu istirahat yang relative singkat, mereka lebih banyak habiskan waktu bermain dari pada ke Perpustakaan. Perpustakaan yang ada belum dimanfaatkan oleh siswa sebagai mana semestinya. Berpijak karena itulah peneliti melakukan penelitian di SMP Swasta Harapan Ummat Arongan dengan judul strategi guru PAI dalam memanfaatkan sumber pembelajaran di perpustakaan SMP Swasta Harapan Ummat Arongan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh guru PAI dalam memanfaatkan sumber pembelajaran di perpustakaan dan untuk mengetahui faktor pendukung dalam memanfaatkan sumber pembelajaran di perpustakaan SMP Harapan Ummat Arongan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan angka-angka, akan tetapi berupa kata-kata atau gambaran. Data yang dimaksud berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh guru dalam pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar siswa SMP Swasta Harapan Ummat Arongan, yaitu memberikan tugas meringkas kepada siswa dan diarahkan ke perpustakaan untuk memilih salah satu buku yang akan digunakan dalam mengerjakan tugas tersebut, siswa diharuskan membaca 15 menit sebelum memulai pelajaran, mengarahkan siswa keperpustakaan. Faktor pendukug: adanya sarana dan prasarana yang memadai yaitu koleksi bahan pustaka yang memadai di perpustakaan SMP Swasta Harapan Ummat Arongan.

Kekuatan dan Batas Judicial Review dalam Arsitektur Hukum Indonesia Mursyidi, Mursyidi
Syura: Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58223/syura.v3i1.387

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia grants judicial review authority to two state institutions: the Constitutional Court and the Supreme Court. However, the dualism of this authority has led to potential legal problems in its implementation, both conceptually and practically. This study aims to analyze the mechanism of judicial review within Indonesia’s legal system and to evaluate its effectiveness and consistency in upholding constitutional supremacy. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, historical, and comparative approaches. The findings reveal that the division of judicial review powers between the Constitutional Court and the Supreme Court creates inefficiencies and the possibility of inconsistent rulings. Additionally, there is ambiguity in the delineation of authority, which may lead to institutional conflicts and weaken constitutional oversight. Based on these findings, the study recommends a restructuring of the judicial review system in Indonesia by consolidating the authority under a single institution—the Constitutional Court. This consolidation is expected to strengthen constitutional oversight, ensure legal certainty, and enhance the effectiveness of the national legal system. The main contribution of this research lies in providing a conceptual and juridical basis for reinforcing the role of the Constitutional Court as the sole authority for judicial review, thereby promoting a more coherent, responsive, and constitutionally grounded legal order in Indonesia

The Dissolution of Political Parties in Indonesia is Viewed from the Constitutional Aspect Mursyidi, Mursyidi
Syura: Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2023): February
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58223/syura.v1i1.24

Democracy is a manifestation of the State of Indonesia. This means that Indonesia always triess to guarantee the rights of its citizens to freedom of association and assembly. This is stated in the state constitution, namely the 1945 Constitution concerning guarantees for human rights. This right is the right to associate and assemble which can be dedicated as a forum for establishing a political party. So in matters of the state, it is always related to the problems of political parties. This political party has a role in determining the direction of policies and goals of a country. The development of political parties can also be a development towards the direction of the country, so it is necessary to have restrictions on the establishment of a political party. Like having to have the same ideology with the ideology of the state. Political parties that are proven to have different ideologies from the state will be dissolved and frozen and in this case the dissolution mechanism has been regulated by the state. This change and suspension is a form of restriction given by the state to guarantee national security and also guarantee the rights of Indonesian citizens.

The Judge in the Islamic Balance Al-Saadi, Arwa Ahmed Hamood; Hafshah, Hafshah; Mostafa, Mostafa; Mursyidi, Mursyidi; Albab, Moh. Ulul
Syura: Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2023): August
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58223/syura.v1i2.101

This academic paper delves into the intricate and multifaceted role of the judge within the context of Islamic jurisprudence. Drawing from the rich and diverse heritage of Islamic legal traditions, the study seeks to illuminate the judge's pivotal position as the embodiment of justice, ethics, and social equilibrium in Muslim-majority societies. It explores the historical evolution of Islamic jurisprudence and its relevance in contemporary legal systems, emphasizing the judge's duty to uphold Islamic law while adapting to the changing demands of modern society. In conclusion, this paper provides a comprehensive analysis of the judge's pivotal role in the Islamic legal system and its relevance in the modern world. It underscores the importance of preserving the integrity and independence of the judiciary while adapting to the evolving needs of Muslim-majority societies. Understanding the judge in the Islamic balance is essential for promoting justice, fostering social harmony, and maintaining the principles of Islamic jurisprudence in a contemporary global context.

Peninjauan Kembali dipersimpangan putusan MK No. 34 Tahun 2014 dan SEMA No. 7 Tahun 2014 Mursyidi, Mursyidi
Syura: Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2024): February
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58223/syura.v2i1.255

This study explores the legal controversy related to the submission of PK in Indonesia with a focus on the Constitutional Court Decision No. 34 of 2014 and SEMA No. 7 of 2014. The 1945 Constitution provides a legal basis that must be obeyed by all people and state organs. The Constitutional Court and the Supreme Court have different but interrelated authorities in maintaining justice and legal certainty. The Constitutional Court Decision contained in No. 34 of 2014 allows PK more than once, contrary to Article 268 of the Criminal Procedure Code which allows PK only once. The Supreme Court responded to the decision by issuing SEMA No. 7 of 2014 which limits PK to only being submitted once, except in special conditions. The method used in this study is normative juridical, with secondary data as the main source. Data analysis was carried out qualitatively with a descriptive and prescriptive approach based on historical and comparative analysis. The results of the study indicate that the Constitutional Court Decision No. 3 of 2013 emphasizes the aspects of justice and human rights, providing the opportunity for multiple PKs with the condition of novum. However, SEMA No. 7 of 2014 was issued to maintain legal certainty by limiting PK to only one time. This study highlights the importance of the balance between justice and legal certainty in the Indonesian justice system

Penanganan Kasus Asusila Melalui Hukum Adat Bali Diluar Hukum Pidana KUHP Mursyidi, Mursyidi; Anam, Nurul; Ali, Mufti
Syura: Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024): August
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58223/syura.v2i2.294

Indonesia is a nation whose people have diverse tribes, races, religions and customs spread across cities and villages. This diversity is a wealth and potential owned by the Indonesian nation. In community life, law and society are two things that cannot be separated. Ibi ius ibi societas, where there is society, there is law. Therefore, a legal rule is needed to regulate community life in order to achieve public order. These legal rules are written and unwritten. Applicable nationally and regionally, in the field of public law and private law. The purpose of this study is How is the legal process to ensnare perpetrators of immoral cases both under customary law and criminal law based on the Criminal Code in Bali? What is the cause of criminal law based on the Criminal Code not being able to touch immoral cases that occur in Bali. This study uses a qualitative approach with a library method where the data comes from books and articles and related websites. The results show that the legal process for the perpetrators of immoral acts that occurred in Banjar Bia Bali between WL (48 years old) and MJ (60 years old) who came from Sukawati Village was resolved by the village peace judge in Keramas Village because they were legally proven guilty. The reason criminal law cannot touch the Balinese community, especially the wives and husbands of the perpetrators of immoral acts is proven by the absence of complaints or reports to the local police because the Balinese indigenous community believes in the existence of ancestral spirits who are their guides and guides in life.

Penerapan Metode Mind Mapping untuk Meningkatkan Konsentrasi dan Hasil Belajar IPA pada Siswa Kelas V SDN Besuk Kidul Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo Tahun Pelajaran 2019/2020 Mursyidi, Mursyidi
Jurnal Terapan Pendidikan Dasar dan Menengah Vol 2 No 4 (2022): Volume 2, Nomor 4, Desember 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/jtpdm.v2i4.579

Mind Mapping menjadi salah satu solusi yang ditawarkan guna mengatasi rendahnya nilai dan ketuntasan siswa kelas V SDN Besuk Kidul Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo Tahun Pelajaran 2019/2020 pada pelajaran IPA. Penelitian ini melibatkan 32 siswa. Penelitian mengguakan PTK. Tujuan dari penelitian ini guna melihat trend peningkatan konsentrasi dan hasil belajar IPA siswa. Hasil penelitian dapat dilihat jika penerapan metode mind mapping ini dapat meningkatkankan konsentrasi dan juga hasil belajar IPA siswa. Pada siklus I aspek hasil belajar siswa yang dilihat dari siswa yang tuntas sebanyak 68,7%, pada siklus II siswa yang tutas mengalami peningkatan sehingga menjadi 100%. Hal ini sangat jauh berbeda pada saat sebelum tindakan diketahui jika siswa yang tutas hanya sebanyak 40%. Pada aspek konsentrasi pada saat sebelum tindakan konsentrasi siswa mencapai 21,9%, siklus I menjadi 46,9% dan pada siklus II konsentrasi siswa menjadi 100%.

Impeachment Mechanisms in Indonesia: Safeguarding Democracy through Presidential and Vice-Presidential Removal Mursyidi, Mursyidi; Zaini, Syafiudin Kholiq
Syura: Journal of Law Vol. 3 No. 2 (2025): (Processing)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58223/syura.v3i2.488

emocracy represents the embodiment of Indonesia’s state system, which upholds popular sovereignty and guarantees the rights of its citizens, including the freedom of association and assembly. These rights are enshrined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945), which serves as the foundation for the protection of human rights. The freedom to associate and assemble also serves as an essential means for citizens to determine the direction of national leadership, including the election of the President of the Republic of Indonesia. Within the constitutional system, the President holds a central role as both head of state and head of government. However, after the amendment of the 1945 Constitution, significant changes occurred in the President’s position and accountability mechanism. The President is no longer responsible to the People’s Consultative Assembly (MPR) and cannot be dismissed merely on political grounds or through a vote of no confidence. This study aims to analyze the shift in the President’s position after the constitutional amendments, particularly regarding the impeachment mechanism as stipulated in Articles 7A and 7B of the 1945 Constitution. The research employs a normative legal method with a statute approach and conceptual analysis of legal documents and scholarly literature. The findings reveal that the impeachment mechanism reflects the principle of checks and balances within a modern presidential system. This study contributes to a deeper understanding of constitutional protection, governmental stability, and the rule of law in Indonesia’s democratic practice.

Learning Process for Islamic Religious Education Based on Minimum Service Standards for Education Abdussyukur, Abdussyukur; Mursyidi, Mursyidi; Nicolas, Djone Georges; Syarfuni, Syarfuni; Muflihah, Siti
Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education Vol. 4 No. 3 (2023): Islamic Education
Publisher : Pascasarjana Universitas KH. Abdul Chalim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/tijie.v4i3.536

This study aims to determine whether or not the learning process of Islamic religious education at State Madrasah Tsanawiyah (MTsN) 3 East Aceh meets the minimum standard for educational services. This objective was motivated by the fact that the majority of regional madrasa education institutions were used as secondary educational institutions by the community due to the perception that the standard of madrasa education was relatively low compared to that of public schools. Based on this history, a study must demonstrate the integrity of the community's viewpoint. The research approach employed is a form of qualitative descriptive research. Researchers collected data through observations, interviews, and documentation. The analysis findings indicate that the learning process for Islamic religious education at MTsN 3 East Aceh satisfies the minimal service requirements for secondary education. MTsN 3 East Aceh implements education by the provisions of educational standards outlined in Permendikbudristek number 32 of 2022 concerning Minimum Education Service Standards and Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia number 2 of 2008 concerning Graduate Competency Standards and Content Standards for Islamic Religious Education in Madrasas.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search