Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Majalah Hukum Nasional
Ariananto Waluyo Adi, Emmanuel
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
OPTIMALISASI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI DI INDONESIA Ariananto Waluyo Adi, Emmanuel
Majalah Hukum Nasional Vol. 54 No. 1 (2024): Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v54i1.368

Abstract

Dalam mendukung penurunan emisi gas rumah kaca, masyarakat global saat ini mulai menggunakan kendaraan listrik, termasuk Indonesia yang mayoritas mobil listriknya berasal dari Tiongkok. Salah satu program yang dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan target Indonesia mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 dan mendukung terwujudnya transisi energi fosil menuju energi baru terbarukan adalah Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk transportasi jalan. Pemerintah serius mendorong KBLBB dengan memberlakukan regulasi seperti Perpres Nomor 79 Tahun 2023 dan khususnya melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk menggunakan KBLBB pada mobil dinas. Namun dalam praktiknya, pemerintah daerah yang notabene bisa menjadi role model, belum secara masif menggunakan kendaraan listrik pada mobil dinasnya dibanding pemerintah pusat, hal ini disebabkan banyak faktor. Secara hierarki, peraturan presiden tidak bersifat mengikat, ditambah adanya kebebasan otonomi daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangannya masing-masing. Metode pendekatan yuridis normatif menggunakan bahan baku primer dari berbagai regulasi terkait transisi energi dan kebijakan transportasi listrik. Penulis melihat bahwa transisi energi sebagai semangat kebangsaan dapat dilakukan secara optimal dengan pemerataan pemanfaatan KBLBB hingga ke daerah. Apabila pemerintah daerah memiliki kendala seperti biaya dan infrastruktur, pemerintah pusat dapat membantu dengan mendorong investasi Tiongkok agar dapat menjangkau banyak daerah di Indonesia.
FULL E-BOOK MAJALAH HUKUM NASIONAL VOLUME 54 NOMOR 1 TAHUN 2024 Walid Siagian, Abdhy; Haykal, Haykal; Setiawan, Endrianto Bayu; Koeswahyono, Imam; Dwi Qurbani, Indah; Ariananto Waluyo Adi, Emmanuel; Pratama, LM Alif; Fitrianingsih, Suci; Arfandy, Muh Farhan; Maharani, A Rafika; Taufiqurrohman, Moch. Marsa; Yusril, Muh.; Ahmad, Arwani
Majalah Hukum Nasional Vol. 54 No. 1 (2024): Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v54i1.944

Abstract

Versi Ebook ini merupakan kumpulan dari 7 (tujuh) tulisan yang ada di Majalah Hukum Nasional Volume 54 Nomor 1 Tahun 2024. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.
PENERAPAN PRINSIP NON DISKRIMINASI KAITANNYA DENGAN KETENTUAN TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI DI INDONESIA Brazzy Upoyo, Violla; Ariananto Waluyo Adi, Emmanuel
UNES Law Review Vol. 4 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v4i1.199

Abstract

Countries that are members of the GATT General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), including Indonesia, have agreed to apply the principle of non-discrimination in the activities of buying and selling goods between countries. Today's modern products are owned by everyone, namely mobile phones or computers. The product is an attraction to improve the economy of a country. Indonesia, which has ratified the GATT agreement contained in Law Number 7 of 1994 concerning Ratification of the Agreement Establishing the World Trade Organization also has regulations in Law Number 25 of 2017 concerning Investment which regulates the level of domestic content for business actors from abroad who will invest in the sector of selling mobile phone and computer products so that it contradicts the agreed principle of non-discrimination. This paper uses a normative approach with analytical techniques using hermeneutic analysis and interpretation methods. The author finds that there are no laws and regulations governing the exception to the principle of non-discrimination. Keywords: Non-Discrimination, TKDN, Product
Co-Authors Ahmad, Arwani Arfandy, Muh Farhan Brazzy Upoyo, Violla Dwi Qurbani, Indah Fitrianingsih, Suci Haykal, Haykal Imam Koeswahyono Maharani, A Rafika Pratama, LM Alif Setiawan, Endrianto Bayu Taufiqurrohman, Moch. Marsa Walid Siagian, Abdhy Yusril, Muh.