Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.6
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta WAJAH HUKUM Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Positum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTISI SIGn Jurnal Hukum Jurnal Civic Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum LEGAL BRIEF Abdimas: Papua Journal Of Community Service Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Ius Poenale Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Koswara, Indra Yudha
Universitas Singaperbangsa Karawang
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Problematika Pendekatan Hukum Pidana Dalam Kekerasan Seksualitas Di Lingkungan Pondok Pesantren Berdasarkan Pancasila hidayat, agung budi; Koswara, Indra Yudha
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): Published 30 Juni 2025
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v11i1.5054

Abstract

Tindakan kekerasan seksualitas di lingkungan Pondok Pesantren selalu mendapat hambatan dalam proses penegakan hukum melalui jalur Sistem Hukum Pidana, sebagai pengajar yang membina dan mendidik anak didikannya menjadi penerus bangsa berkarakter yang memiliki kepribadian Pancasila, namun hal itu menjadi terbalik saat justru para pendidik bahkan pemilik pondok pesantren terbukti terlibat melakukan tindakan kekerasan seksualitas dengan dengan berbagi cara sehingga kejahatan tersebut terjadi. Sebagai Negara berlandaskan Pancasila dimana Pancasila sebagi sumber segala sumber hukum maka tentunya kepribadian warga negara Indonesia tercermin dalam perilakunya. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana konsep sistem Hukum yang berdasarkan hukum Pancasila dalam memberikan Perlindungan bagi anak terhadap Kekerasan seksualitas di lingkungan Pondok Pesantren dan Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Seksualitas di lingkungn Pondok Pesantren. Hasil Penelitaian bahwa konsep hukum Pancasila Undang Undang Perlindungan Anak telah tercermin melalui kewajiban Pemerintah untuk menjamin pemenuhan Hak Anak.
Perlindungan Anak Dari Reviktimisasi Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi dan Undang Undang Sistem Peradilan Anak Napitupulu, Martahan; Koswara, Indra Yudha
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): Published 30 Juni 2025
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v11i1.5148

Abstract

Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, praktik sistem peradilan pidana kerap kali kurang ramah anak, sehingga menimbulkan risiko reviktimisasi yang menghambat pemulihan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta mengevaluasi adaptasi konsep Barnahus sebagai model perlindungan anak terpadu di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum perlindungan anak sudah memadai, implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan konseptual.
Problematika Pendekatan Hukum Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pandangan Teori Keadilan Bermartabat Fatmawati, Dian; Koswara, Indra Yudha
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): Published 30 Juni 2025
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v11i1.5056

Abstract

Perlakuan yang tidak sesuai dengan hak  penyandang Disabilitas masih terjadi dalam sistem Peradilan Pidana, hal  ini tentunya menjadi tanggung jawab bersama yang ditinjau dari Teori Keadilan Bermartabat dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana agar memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana kaum disabilitas  berhadapan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana dengan Perspektif Teori Keadilan Bermartabat dan Bagaimana Jaminan Negara terhadap hak - hak Penyandang Disabilitas Dalam Proses Sistem Peradilan Pidana Pidana di Indonesia. Hasil Penelitaian bahwa teori keadilan bermartabat memiliki relevansi yang tepat dengan memanusiakan manusia bagi kaum disabilitas  melalui terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas dan negara melakukan ratifikasi atau pengesahan Konvensi tentang Hak - hak Penyandang Disabilitas sebagai wujud Tanggung jawab negara untuk mewujudkan perlindungan hukum yang sama dihadapan Sistem Peradilan Pidana.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA DALAM PUTUSAN NOMOR 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks Sampurna, Jafrhan Dharma; Koswara, Indra Yudha
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 3 (2024): September-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i3.9823

Abstract

Indonesian people are often involved in human trafficking, which endangers social security and endangers the country. This article discusses the regulation of human trafficking in Indonesia, specifically the Human Trafficking Law. The aim of this research is to determine the causes of human trafficking in accordance with applicable regulations and the application of sanctions in the legal system. This research method uses a normative juridical approach which looks at problems from the study of legal materials such as books or articles that discuss human trafficking as a reference for basic materials and secondary legal materials. The results of this research are that human trafficking is rampant in various countries, including Indonesia and developing countries, where this has become a concern of the world, especially the UN. Human trafficking is a criminal offense, especially as regulated in the Criminal Code. In Indonesian criminal law, it is regulated by Law Number 21 of 2007, the application of sanctions is punishable by imprisonment and fines. Human trafficking is an organized and systematic crime, where the people involved have personal or group interests in making a profit.
Tinjauan Kriminologi Terhadap Fenomena Filisida (Studi Kasus Pembunuhan Terhadap Anak Oleh Orangtua Tunawisma Di Bekasi) Mardlatillah, Marhamah Lulu; Koswara, Indra Yudha
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 2.D (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The phenomenon of filicide among the homeless is becoming increasingly alarming, as evidenced by a recent case of filicide in the Tambun Bekasi area, where the perpetrator not only killed their child but also exploited them by forcing them to beg. This study aims to analyze the causes and prevention efforts of filicide through a criminological approach, using a case study of child murder by homeless parents in Bekasi. The research method employed is a qualitative approach, involving literature review and descriptive case analysis. The research findings indicate that the filicide committed by homeless parents in Bekasi was influenced by factors such as poverty and economic pressure, where the perpetrator, being homeless, lacked a stable residence and income, thereby driving them to commit filicide. Prevention and mitigation efforts can be carried out through economic empowerment for vulnerable families such as the homeless, through the provision of social assistance, awareness campaigns and anti-violence campaigns against children, as well as skill-training programs for parents among the homeless, thereby helping them to secure income without exploiting their children through begging. Additionally, strict enforcement of the law and rehabilitation for perpetrators are also crucial components in addressing filicide cases. It is hoped that this will minimize filicide cases and protect communities from the negative impacts of economic pressure.
Criminal Law Reform: Restorative Justice and Child Protection in the 2023 Criminal Code (KUHP) Senjaya, Oci; Koswara, Indra Yudha
Ius Poenale Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/ip.v6i2.5063

Abstract

This study examines criminal law reform in relation to the application of restorative justice and child protection under the 2023 Criminal Code (KUHP). It addresses two research questions: (1) how the principle of restorative justice is applied in the 2023 KUHP in cases involving children, and (2) the extent to which the 2023 KUHP guarantees legal protection for children as victims and perpetrators of criminal acts. The research uses a normative doctrinal method with a literature study approach to relevant legislation and legal doctrines. The study identifies a gap in the implementation of restorative justice, which has not yet fully accommodated the need for comprehensive child protection. The findings indicate that the 2023 Criminal Code represents significant progress in integrating restorative justice as an alternative mechanism for resolving criminal cases; however, legal protection for children still requires stronger implementation mechanisms to align with the principles of children’s rights and the special protection mandated by national and international law.
Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Mediasi Restorative Justice Tindak Pidana Penipuan Berbasis Digital: Analisis Yuridis Dan Filosofis John Rawls Mustopa, Dedi; Koswara, Indra Yudha; Tinanbunan, Wahyu Donri; Setiadi, Tri
Jurnal Civic Hukum Vol. 11 No. 1 (206): Mei 2026
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jch.v11i1.42969

Abstract

This article examines how personal data protection should be integrated into restorative justice (RJ) mediation in digital fraud cases through a juridical and philosophical reading of John Rawls. The study uses a normative-empirical legal approach by reviewing criminal law regulations, the Personal Data Protection Law, and practical risks faced by victims during mediation. The analysis shows a regulatory gap: RJ rules still do not expressly regulate informed consent, technical data security, the right to erasure, and liability when data leaks occur in mediation. From Rawls's justice as fairness perspective, the current model also tends to sacrifice the equal liberty of victims and fails to protect the least advantaged party, namely victims with weak digital literacy and unequal bargaining positions. Based on these findings, the article proposes a reconstruction of digital-fraud mediation through a victim-centred data protection model consisting of explicit consent, limited data access, anonymized mediation, controlled documentation, and mandatory post-mediation data deletion.
Reconceptualizing Legal Protection for Drug Addicts: A Restorative Justice Perspective in Indonesia Diovanni Nurfuzi Sari Hendona; Ade Maman Suherman; Indra Yudha Koswara; Tri Setiady; Wiwin Triyunarti
JUSTISI Vol. 12 No. 2 (2026): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v12i2.5132

Abstract

This study aims to analyze legal protections for drug addicts and to examine the relevance of applying restorative justice within the Indonesian criminal justice system, particularly in recognizing addicts as legal subjects who possess a dual role as both perpetrators and victims. The methods employed are normative legal analysis using statutory, conceptual, and case-based approaches, analyzed qualitatively through primary legal sources, court rulings, and relevant academic literature. The novelty of this study lies in the development of an integrated analytical model that combines legal protection theory, victimology, and the principles of restorative and rehabilitative justice, while formulating a regulatory harmonization model that positions drug addicts as subjects of legal protection within narcotics policy. The findings indicate that the legal status of drug users within Indonesia’s criminal justice system remains ambiguous, leading to the dominance of a repressive approach that conflicts with the principle of rehabilitation. The normative inconsistency between Articles 54 and 103 and the criminalization provisions in Article 127 of Law No. 35 of 2009, as well as the disharmony with criminal procedure law and the internal policies of law enforcement agencies, creates legal uncertainty in practice. The conclusions of this study affirm that regulatory reform is needed, oriented toward strengthening rehabilitation as a right of drug users, strengthening rehabilitation institutions, reducing social stigma, and optimizing restorative justice approaches to realize a criminal justice system that is more just, humane, and sustainable.
Co-Authors Ade Maman Suherman Alya Nabila Fitriyyah Ariani, Taufiqoh Bina Arief Barani Astawa, I Ketut Diovanni Nurfuzi Sari Hendona Durahman Manurung Elfina Cahyaningtyas Faridah, Hana Fatmawati, Dian Hana Faridah hidayat, agung budi Imran Imran Jhonsen Marudut Mardlatillah, Marhamah Lulu Mustopa, Dedi Nandang Sambas Napitupulu, Martahan Novianna, Thasya Reinaldy Muhammad Sampurna, Jafrhan Dharma Senjaya, Oci Setiadi, Tri Sugina Hidayanti Tania Putri Nurtianti Tinanbunan, Wahyu Donri Tri Lestari Tri Setiady Warsono, Tri Wiwin Triyunarti Yopie Gunawan