Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : DATIN LAW JURNAL

UPAYA PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MUARA BUNGO Spisy, Valerian Debita; Setiawan, M. Nanda; Yensi Afita, Chindi Oeliga
DATIN LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v6i1.1702

Abstract

Abstrak Artikel ini membahas upaya pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Muara Bungo, yang menghadapi tantangan serius berupa over kapasitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Kelas II B Muara Bungo telah melakukan berbagai program pembinaan kepribadian dan kemandirian, seperti bimbingan kerohanian, pelatihan keterampilan, peningkatan layanan publik, penyediaan makanan, dan pelayanan kesehatan. Namun, kondisi over kapasitas yang mencapai 300% dari kapasitas maksimal menyebabkan beberapa hak narapidana tidak terpenuhi secara optimal, seperti akses konsultasi hukum dan sarana olahraga. Fenomena *prisonisasi* juga menjadi tantangan dalam proses resosialisasi narapidana baru akibat interaksi dengan pelaku kejahatan kronis. Artikel ini menekankan pentingnya pembinaan kemandirian untuk menekan angka residivisme, terutama bagi narapidana yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah. Kesimpulannya, meskipun banyak hak telah terpenuhi, diperlukan langkah strategis untuk mengatasi kendala struktural guna meningkatkan kualitas pemasyarakatan dan mencapai tujuan utama pembinaan narapidana. Kata Kunci : Pemasyarakatan, Hak Asasi Manusia, Over Kapasitas, Residivisme.
KEABSAHAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Pratiwi, Yudhani Enggartiasty; Afita, Chindi Oeliga Yensi; Setiawan, M. Nanda
DATIN LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v6i2.1922

Abstract

ABSTRAKPerkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap sistem pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia. Salah satu implikasinya adalah penggunaan rekaman Closed Circuit Television (CCTV) yang semakin luas sebagai sumber informasi hukum. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur secara eksplisit mengenai bukti elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan landasan hukum bahwa informasi atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta menelaah keterkaitannya dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Hasil kajian menunjukkan bahwa rekaman CCTV dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta dikelola sesuai prosedur hukum yang berlaku. Prinsip lex specialis pada UU ITE memungkinkan penerimaan bukti elektronik meskipun belum diatur secara eksplisit dalam KUHAP. Untuk memperkuat kepastian hukum, diperlukan harmonisasi antara KUHAP dan UU ITE, penyusunan pedoman teknis mengenai pengelolaan bukti digital, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan alat bukti elektronik.Kata kunci: alat bukti elektronik; CCTV; KUHAP; sistem peradilan pidana; keabsahan.