Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Landraad

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E COMMERCE (ANALISIS KLAUSULA BAKU PADA KASUS PRODUK CACAT) Nasution, Abdul Halim
Jurnal Landraad Vol. 2 No. 2 (2023): Edisi September 2023
Publisher : Jurnal Landraad

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Klausul baku adalah unsur-unsur yang dikecualikan dari suatu perjanjian. Klausul baku tersebut diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Jika ada klausul seperti itu maka bisa merugikan salah satu pihak yakni konsumen. Ketentuan baku yang terdapat di toko online berbasis media sosial baik, atau aplikasi belanja online lainnya, yang menyatakan bahwa ketentuan baku tersebut tidak menerima pengembalian atau refund, yang secara tidak langsung merugikan konsumen dengan membatasi hak konsumen untuk menerima manfaat yang sah dalam perlindungan konsumen.Karena hal ini bisa terjadi jika produk yang dipesan konsumen berbeda atau tidak sesuai dengan produk yang dijanjikan atau jika barang sampai dalam keadaan rusak (cacat). Oleh karena itu, perlu adanya penghormatan terhadap hak-hak konsumen. Padahal, klausul baku diperbolehkan UUPK dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UUPK yaitu pengalihn tanggungjawab pelaku usahs, penolakan pengembalian barang/uang yang sudah dibayar, mensyaratkan konsumen untuk tunduk pada aturan baru, perubahan dan lanjutan yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam hal ini bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen adalah konsumen dapat mengadukan perilaku badan usaha kepada pihak yang berwenang dan badan usaha tersebut dikenakan denda atau sanksi pidana, pencabutan izin usaha, penyitaan barang yang merugikan konsumen, dan pidana penjara terhadap pelaku usaha.
Hibah Harta Orang Sakit Perspektif Maqashid Syariah (Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Dan KHES) Nugroho, Luthfiah Huzaimah; Nasution, Abdul Halim; Hafifah, Mutia
Jurnal Landraad Vol. 3 No. 1 (2024): Edisi Maret 2024
Publisher : Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59342/jl.v3i1.513

Abstract

A gift is a voluntary gift agreement without compensation, either to heirs or other people. However, its implementation will have an impact on conflict when the grantor suffers from illness. Of course, this has different legal implications than for healthy people. This study focuses on the opinions of Wahbah Al-Zuhaili and KHES. This research method uses library research which is qualitative analytical in nature through a historical approach and a statute approach. By examining the history of KHES figures and texts. The data analysis method is using the fiqh muqaran approach. The results of the research show that first, the law of giving sick people with maqasid sharia values is found in the aspects: Protecting religion, protecting the soul, protecting the mind, protecting property, protecting offspring. Second, Wahbah al-Zuhaili classified illness conditions, namely: serious illness and non-severe illness. Conditions of serious illness that cause death before oneyearhas passed, the law applies to grant people who are seriously ill cause death. Meanwhile, for illnesses that are not serious or that do not cause death, the grantor may make a commitment with the recipient of the grant to pay for life until death, as stated in article 454 paragraph 2. Third, KHES specifically includes grants for seriously ill people in article 724 -727.