Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGAL BRIEF Jurnal Minfo Polgan (JMP) Landraad
Nasution, Abdul Halim
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E COMMERCE (ANALISIS KLAUSULA BAKU PADA KASUS PRODUK CACAT) Nasution, Abdul Halim
Jurnal Landraad Vol. 2 No. 2 (2023): Edisi September 2023
Publisher : Jurnal Landraad

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Klausul baku adalah unsur-unsur yang dikecualikan dari suatu perjanjian. Klausul baku tersebut diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Jika ada klausul seperti itu maka bisa merugikan salah satu pihak yakni konsumen. Ketentuan baku yang terdapat di toko online berbasis media sosial baik, atau aplikasi belanja online lainnya, yang menyatakan bahwa ketentuan baku tersebut tidak menerima pengembalian atau refund, yang secara tidak langsung merugikan konsumen dengan membatasi hak konsumen untuk menerima manfaat yang sah dalam perlindungan konsumen.Karena hal ini bisa terjadi jika produk yang dipesan konsumen berbeda atau tidak sesuai dengan produk yang dijanjikan atau jika barang sampai dalam keadaan rusak (cacat). Oleh karena itu, perlu adanya penghormatan terhadap hak-hak konsumen. Padahal, klausul baku diperbolehkan UUPK dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UUPK yaitu pengalihn tanggungjawab pelaku usahs, penolakan pengembalian barang/uang yang sudah dibayar, mensyaratkan konsumen untuk tunduk pada aturan baru, perubahan dan lanjutan yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam hal ini bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen adalah konsumen dapat mengadukan perilaku badan usaha kepada pihak yang berwenang dan badan usaha tersebut dikenakan denda atau sanksi pidana, pencabutan izin usaha, penyitaan barang yang merugikan konsumen, dan pidana penjara terhadap pelaku usaha.
Hibah Harta Orang Sakit Perspektif Maqashid Syariah (Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Dan KHES) Nugroho, Luthfiah Huzaimah; Nasution, Abdul Halim; Hafifah, Mutia
Jurnal Landraad Vol. 3 No. 1 (2024): Edisi Maret 2024
Publisher : Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59342/jl.v3i1.513

Abstract

A gift is a voluntary gift agreement without compensation, either to heirs or other people. However, its implementation will have an impact on conflict when the grantor suffers from illness. Of course, this has different legal implications than for healthy people. This study focuses on the opinions of Wahbah Al-Zuhaili and KHES. This research method uses library research which is qualitative analytical in nature through a historical approach and a statute approach. By examining the history of KHES figures and texts. The data analysis method is using the fiqh muqaran approach. The results of the research show that first, the law of giving sick people with maqasid sharia values is found in the aspects: Protecting religion, protecting the soul, protecting the mind, protecting property, protecting offspring. Second, Wahbah al-Zuhaili classified illness conditions, namely: serious illness and non-severe illness. Conditions of serious illness that cause death before oneyearhas passed, the law applies to grant people who are seriously ill cause death. Meanwhile, for illnesses that are not serious or that do not cause death, the grantor may make a commitment with the recipient of the grant to pay for life until death, as stated in article 454 paragraph 2. Third, KHES specifically includes grants for seriously ill people in article 724 -727.
Management of Movable Assets as Endowment According to Law no. 41 of 2004 Concerning Endowment (Case Study: Al-Ikhlas Mosque Ambulance, Hinai Village) Humairah, Fanny Azelita; Nasution, Abdul Halim
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 2 (2025): June: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i2.1299

Abstract

Endowment is action wakif law for separate or deliver part treasure object his For utilized forever or in term time certain in accordance its importance for religious purposes and/ or welfare general according to sharia. Research This discuss draft endowment object move according to Law No. 41 of 2004, management endowment object moving at the Al-Ikhlas Hinai Mosque, as well implementation Constitution the to management waqf ambulance car . Research This aiming know How endowment object move managed and to what extent the implementation of Law No. 41 of 2004 is applied . Research use method juridical-empirical with emphasize principle certainty law and welfare , and data obtained through observation and interview . The results show that management The ambulance waqf was carried out by BKM Al-Ikhlas Mosque and utilized For Hinai community and its surroundings . However , its utilization Still nature consumptive and not yet productive . In addition , the ambulance has not registered with the Indonesian Waqf Board (BWI) because BKM's ignorance regarding procedure registration , so that No in accordance with provisions of Article 32 of Law No. 41 of 2004 concerning obligation registration endowment object move.
Efektivitas Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Abusive Layanan Pinjaman Online di Indonesia Syahputri, Tryani; Nasution, Abdul Halim; Afriza, Ayu; Hadinata, Muhammad; Manaf, Ishaq Abdul; Tarigan, Jaka Sutra; Qawi, Ichwanul
Jurnal Minfo Polgan Vol. 14 No. 1 (2025): Artikel Penelitian
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/jmp.v14i1.14988

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum perlindungan konsumen terhadap praktik abusive layanan pinjaman online di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik abusive layanan pinjaman online masih marak terjadi di Indonesia, meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas hukum perlindungan konsumen dalam menangani praktik abusive layanan pinjaman online masih terbatas, karena kurangnya kesadaran konsumen dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran konsumen dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk melindungi konsumen dari praktik abusive layanan pinjaman online. Menganalisis efektivitas hukum perlindungan konsumen terhadap praktik abusive layanan pinjaman online di Indonesia Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum perlindungan konsumen dalam menangani praktik abusive layanan pinjaman online Penelitian hukum normatif Pendekatan studi kasus Analisis peraturan perundang-undangan Praktik abusive layanan pinjaman online masih marak terjadi di Indonesia Efektivitas hukum perlindungan konsumen dalam menangani praktik abusive layanan pinjaman online masih terbatas Kurangnya kesadaran konsumen dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas hukum perlindungan konsumen.
Co-Authors Afriza, Ayu Hafifah, Mutia Humairah, Fanny Azelita Manaf, Ishaq Abdul Muhammad Hadinata, Muhammad Nugroho, Luthfiah Huzaimah Qawi, Ichwanul Syahputri, Tryani Tarigan, Jaka Sutra