Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E COMMERCE (ANALISIS KLAUSULA BAKU PADA KASUS PRODUK CACAT) Nasution, Abdul Halim
Jurnal Landraad Vol. 2 No. 2 (2023): Edisi September 2023
Publisher : Jurnal Landraad

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Klausul baku adalah unsur-unsur yang dikecualikan dari suatu perjanjian. Klausul baku tersebut diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Jika ada klausul seperti itu maka bisa merugikan salah satu pihak yakni konsumen. Ketentuan baku yang terdapat di toko online berbasis media sosial baik, atau aplikasi belanja online lainnya, yang menyatakan bahwa ketentuan baku tersebut tidak menerima pengembalian atau refund, yang secara tidak langsung merugikan konsumen dengan membatasi hak konsumen untuk menerima manfaat yang sah dalam perlindungan konsumen.Karena hal ini bisa terjadi jika produk yang dipesan konsumen berbeda atau tidak sesuai dengan produk yang dijanjikan atau jika barang sampai dalam keadaan rusak (cacat). Oleh karena itu, perlu adanya penghormatan terhadap hak-hak konsumen. Padahal, klausul baku diperbolehkan UUPK dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UUPK yaitu pengalihn tanggungjawab pelaku usahs, penolakan pengembalian barang/uang yang sudah dibayar, mensyaratkan konsumen untuk tunduk pada aturan baru, perubahan dan lanjutan yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam hal ini bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen adalah konsumen dapat mengadukan perilaku badan usaha kepada pihak yang berwenang dan badan usaha tersebut dikenakan denda atau sanksi pidana, pencabutan izin usaha, penyitaan barang yang merugikan konsumen, dan pidana penjara terhadap pelaku usaha.
Hibah Harta Orang Sakit Perspektif Maqashid Syariah (Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Dan KHES) Nugroho, Luthfiah Huzaimah; Nasution, Abdul Halim; Hafifah, Mutia
Jurnal Landraad Vol. 3 No. 1 (2024): Edisi Maret 2024
Publisher : Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59342/jl.v3i1.513

Abstract

A gift is a voluntary gift agreement without compensation, either to heirs or other people. However, its implementation will have an impact on conflict when the grantor suffers from illness. Of course, this has different legal implications than for healthy people. This study focuses on the opinions of Wahbah Al-Zuhaili and KHES. This research method uses library research which is qualitative analytical in nature through a historical approach and a statute approach. By examining the history of KHES figures and texts. The data analysis method is using the fiqh muqaran approach. The results of the research show that first, the law of giving sick people with maqasid sharia values is found in the aspects: Protecting religion, protecting the soul, protecting the mind, protecting property, protecting offspring. Second, Wahbah al-Zuhaili classified illness conditions, namely: serious illness and non-severe illness. Conditions of serious illness that cause death before oneyearhas passed, the law applies to grant people who are seriously ill cause death. Meanwhile, for illnesses that are not serious or that do not cause death, the grantor may make a commitment with the recipient of the grant to pay for life until death, as stated in article 454 paragraph 2. Third, KHES specifically includes grants for seriously ill people in article 724 -727.
Management of Movable Assets as Endowment According to Law no. 41 of 2004 Concerning Endowment (Case Study: Al-Ikhlas Mosque Ambulance, Hinai Village) Humairah, Fanny Azelita; Nasution, Abdul Halim
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 2 (2025): June: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i2.1299

Abstract

Endowment is action wakif law for separate or deliver part treasure object his For utilized forever or in term time certain in accordance its importance for religious purposes and/ or welfare general according to sharia. Research This discuss draft endowment object move according to Law No. 41 of 2004, management endowment object moving at the Al-Ikhlas Hinai Mosque, as well implementation Constitution the to management waqf ambulance car . Research This aiming know How endowment object move managed and to what extent the implementation of Law No. 41 of 2004 is applied . Research use method juridical-empirical with emphasize principle certainty law and welfare , and data obtained through observation and interview . The results show that management The ambulance waqf was carried out by BKM Al-Ikhlas Mosque and utilized For Hinai community and its surroundings . However , its utilization Still nature consumptive and not yet productive . In addition , the ambulance has not registered with the Indonesian Waqf Board (BWI) because BKM's ignorance regarding procedure registration , so that No in accordance with provisions of Article 32 of Law No. 41 of 2004 concerning obligation registration endowment object move.
Peran Advokat dalam Perlindungan Anak Disistem Peradilan Anak dan Pendekatan Restorative Justice Bagi Korban dan Pelaku Rinjani, Quinta Abisekha Utari; Nasution, Abdul Halim; Putri, Dhea Annisa; Binafsih, Umu; Nugraha, Nabrisqi Daffa; Azman, Nazrul
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17792

Abstract

Anak-anak memiliki hak yang wajib dijaga dan dilindungi, termasuk hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, orang tua, wali, atau pengasuh selama proses pemeriksaan. Hak dan kewajiban anak tidaklah sama dengan orang dewasa, karena anak memerlukan perhatian dan perlindungan yang lebih intensif. Anak seharusnya tidak dijatuhi hukuman, melainkan diarahkan dan dibimbing agar dapat berkembang menjadi individu yang utuh, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa di masa depan. Dalam situasi tertentu, anak mungkin berada dalam tekanan atau kondisi yang membuatnya melanggar norma hukum, agama, kesopanan, atau kesusilaan. Beragam faktor dapat memengaruhi hal ini, seperti keadaan pribadi anak, lingkungan keluarga, korban, maupun masyarakat sekitar. Anak yang melanggar hukum tidak semestinya langsung dihukum atau dimasukkan ke dalam penjara, karena tindakan tersebut dapat memberikan dampak buruk terhadap mental dan kepribadian anak. Oleh sebab itu, advokat memegang peran penting dalam melindungi hak-hak anak, memastikan mereka menerima bimbingan yang tepat, dan melalui pendekatan keadilan restoratif, anak tidak perlu menjalani hukuman formal di pengadilan.
A Model Of Cultivating Morality In Fikih Learning Strategies Course Arlina, Arlina; Nasution, Abdul Halim; A'yuni, Nur
Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 12 No. 01 (2023): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ei.v12i01.3999

Abstract

This study aims to find a model of instilling morals carried out by lecturers in the fiqh learning strategy course. This research uses a qualitative approach with a descriptive study method, meaning that the researcher describes the actual phenomena related to the model of inculcating morals in the lecture process. Collecting research data using the method of observation, interviews and documentation studies. Data analysis using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The data sources for this research were lecturers of the science learning strategy course (key informants) and students (supporting informants) at FITK UIN North Sumatra Medan. Test the validity of the research using data triangulation techniques. The results of this study concluded that the model of inculcating morals was carried out effectively and on target by lecturers in the fiqh learning strategy course towards students. This is characterized by two aspects, namely (1) instilling morals in students is given in learning activities, including preliminary activities, core activities, and closing activities; and (2) moral values that are instilled in students include morals towards Allah SWT, morals towards Rasulullah SAW, morals to oneself, and morals to fellow human beings.
SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DENGAN SELF DECLARE DI KECAMATAN SEKERAK KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH Nasution, Abdul Halim; Anizar, Anizar; Maulana, Rizki; Putra, Wiene Surya
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2023): Volume 4 Nomor 6 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i6.23887

Abstract

Artikel pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi minimnya sosialisasi dan pendampingan dalam sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro kecil di Indonesia dengan Self Declare, sampai 17 Oktober 2024. Dengan sistem pendampingan dan sosialisasi, maka diharapkan pelaku usaha mikro kecil, mau dan tertarik untuk melakukan pendaftaran sertifikat halal tersebut. Adapun target dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah : pertama mensosialisasikan sertifikat halal bagi Usaha Mikro Kecil secara gratis, yang kedua adalah Mendampingi dan mengajarkan bagaimana mendaftarkan sertifikat halal bagi UMK melalui aplikasi SiHalal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Studi fenomenologi yaitu untuk mendeskripsikan dan memahami inti atau essence dari mengalami suatu fenomena dari sudut pandang partisipan, Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif. Parameter penelitiannya bersifat deskriptif dan analitis, sedangkan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian dokumen. Analisis data dilakukan berdasarkan teknik analisis data kualitatif normatif.
Legal Protection of Children as Perpetrators & Victims of Bullying (Analysis of Restorative Justice Application for Minors in North Sumatra Police) Nasution, Abdul Halim
JURNAL AKTA Vol 11, No 3 (2024): September 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i3.38821

Abstract

This article is entitled Legal Protection of Children as Perpetrators and Victims of Bullying (Analysis of the Application of Restorative Justice for Minors in the North Sumatra Regional Police). Bullying is a serious problem that has a negative impact on the development of children, both as perpetrators and victims. Legal protection of children in the context of bullying is essential to ensure their rights are protected and to prevent long-term adverse impacts. This research aims to examine the legal protection provided to children as perpetrators and victims of bullying in Indonesia according to the Child Protection Law. The problem formulation of this research: 1. How is the process of criminal bullying of minors in its application in North Sumatra olda? 2. How is the application of the Law on criminal acts of bullying minors according to Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System? 3. How is the legal protection of children as perpetrators and victims of bulling effectively implemented? The methodology used is qualitative research involving literature review and analysis of legal documents, including Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, as well as other relevant regulations and policies. In addition, in-depth interviews were conducted with various relevant parties, including law enforcement, educators and child protection experts. The data were thematically analyzed to identify key patterns in the legal protection of children related to bullying.The results showed that the Child Protection Law has provided a strong legal basis to protect children from bullying, both as perpetrators and victims. However, implementation and law enforcement still need to be improved. A holistic approach involving various parties, including families, schools and the government, is needed to create a safe and supportive environment for children. This research recommends increasing legal awareness, training for law enforcers, as well as strengthening the role of educational institutions in preventing and handling bullying. 
Penerapan Wisata Halal di Bukit Lawang (Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan) Putri, Yolla Afrisma; Nasution, Abdul Halim
EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 5 No. 3 (2025): Oktober 2025 - Januari 2026
Publisher : Association of Islamic Education Managers (Permapendis) Indonesia, North Sumatra Province

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56832/edu.v5i3.1833

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan konsep wisata halal di destinasi wisata Bukit Lawang serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan wisatawan Muslim akan destinasi yang menyediakan layanan dan fasilitas ramah syariah, serta potensi Bukit Lawang sebagai salah satu kawasan wisata unggulan di Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, di mana data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bukit Lawang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata halal, terutama karena keberadaan nilai-nilai budaya lokal yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan dukungan lingkungan alam yang mendukung aktivitas wisata ramah keluarga. Namun, implementasi wisata halal di kawasan ini masih belum optimal, terutama dari segi penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat ibadah yang representatif, ketersediaan makanan bersertifikat halal, serta pedoman operasional yang sesuai standar pariwisata halal nasional. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan pemerintah daerah, pengelola destinasi, dan masyarakat lokal sangat diperlukan untuk memperkuat tata kelola wisata halal yang berkelanjutan. Pemerintah dapat memberikan regulasi, pelatihan, serta insentif bagi pelaku usaha pariwisata yang ingin menerapkan standar halal. Masyarakat lokal juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan wisata yang bersahabat, aman, serta sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan kerja sama yang baik antara seluruh pemangku kepentingan, Bukit Lawang berpotensi menjadi destinasi wisata halal yang unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang No. 10 Tahun 2009.
Analisis Penerapan Wisata Halal Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 di Taman Wisata Syariah Pamah Semelir Juwita, Sri; Nasution, Abdul Halim
EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 5 No. 3 (2025): Oktober 2025 - Januari 2026
Publisher : Association of Islamic Education Managers (Permapendis) Indonesia, North Sumatra Province

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56832/edu.v5i3.1970

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Wisata Halal Pamah Semelir Berdasarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan potensi wisata halal khususnya di Pamah Semelir Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan studi lapangan, pengumpulan data dengan observasi, wawancara, serta penelitian langsung di lapangan. Adapun hasil penelitian ini, Pamah semelir sangat berperan penting membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Adapun berdasarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sudah diimplementasikan sebatas pada aspek ketersediaan sarana prasarana berupa fasilitas ibadah, sanitasi air bersih serta kantin yang menjual makanan halal. Namun beberapa poin belum terpenuhi, seperti pengunjung bukan muhrim yang bergandengan tangan serta pembuangan akhir sampah yang belum dikelola dengan baik. Untuk menjadi destinasi wisata halal, Pamah Semelir perlu usaha lebih lanjut guna mengimplementasikan poin-poin dalam Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 khususnya pada ketetapan ketujuh, yakni tentang ketentuan destinasi wisata.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI PERKAWINAN MENURUT UU NO 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (ANALISIS PERKARA NO.15 Pdt.P/DI PENGADILAN AGAMA BINJAI ) Pradana, Ghifari; Nasution, Abdul Halim
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 2 (2025): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/el-ahli.v6i2.2429

Abstract

Early marriage continues to pose significant legal and social challenges in Indonesia, despite regulatory reforms introduced by Law No. 16 of 2019, which raised the minimum legal age of marriage to 19 years for both men and women. This reform has led to a marked increase in applications for marriage dispensation submitted to the Religious Courts, indicating a persistent gap between statutory norms and social realities. This study examines judicial considerations in Case No. 15/Pdt.P/2024/PA.Bji at the Binjai Religious Court. A qualitative approach is employed to explore the social, psychological, and cultural factors influencing judicial decision-making. The findings reveal that judges take into account psychological readiness, social pressures, and the principle of child protection in rendering their decisions. The study underscores the central role of judges as interpreters of substantive law amid complex social dilemmas and recommends strengthening support systems—such as the involvement of psychologists and enhanced public education—to prevent child marriage.