Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E COMMERCE (ANALISIS KLAUSULA BAKU PADA KASUS PRODUK CACAT) Nasution, Abdul Halim
Jurnal Landraad Vol. 2 No. 2 (2023): Edisi September 2023
Publisher : Jurnal Landraad

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Klausul baku adalah unsur-unsur yang dikecualikan dari suatu perjanjian. Klausul baku tersebut diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Jika ada klausul seperti itu maka bisa merugikan salah satu pihak yakni konsumen. Ketentuan baku yang terdapat di toko online berbasis media sosial baik, atau aplikasi belanja online lainnya, yang menyatakan bahwa ketentuan baku tersebut tidak menerima pengembalian atau refund, yang secara tidak langsung merugikan konsumen dengan membatasi hak konsumen untuk menerima manfaat yang sah dalam perlindungan konsumen.Karena hal ini bisa terjadi jika produk yang dipesan konsumen berbeda atau tidak sesuai dengan produk yang dijanjikan atau jika barang sampai dalam keadaan rusak (cacat). Oleh karena itu, perlu adanya penghormatan terhadap hak-hak konsumen. Padahal, klausul baku diperbolehkan UUPK dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UUPK yaitu pengalihn tanggungjawab pelaku usahs, penolakan pengembalian barang/uang yang sudah dibayar, mensyaratkan konsumen untuk tunduk pada aturan baru, perubahan dan lanjutan yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam hal ini bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen adalah konsumen dapat mengadukan perilaku badan usaha kepada pihak yang berwenang dan badan usaha tersebut dikenakan denda atau sanksi pidana, pencabutan izin usaha, penyitaan barang yang merugikan konsumen, dan pidana penjara terhadap pelaku usaha.
Hibah Harta Orang Sakit Perspektif Maqashid Syariah (Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Dan KHES) Nugroho, Luthfiah Huzaimah; Nasution, Abdul Halim; Hafifah, Mutia
Jurnal Landraad Vol. 3 No. 1 (2024): Edisi Maret 2024
Publisher : Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59342/jl.v3i1.513

Abstract

A gift is a voluntary gift agreement without compensation, either to heirs or other people. However, its implementation will have an impact on conflict when the grantor suffers from illness. Of course, this has different legal implications than for healthy people. This study focuses on the opinions of Wahbah Al-Zuhaili and KHES. This research method uses library research which is qualitative analytical in nature through a historical approach and a statute approach. By examining the history of KHES figures and texts. The data analysis method is using the fiqh muqaran approach. The results of the research show that first, the law of giving sick people with maqasid sharia values is found in the aspects: Protecting religion, protecting the soul, protecting the mind, protecting property, protecting offspring. Second, Wahbah al-Zuhaili classified illness conditions, namely: serious illness and non-severe illness. Conditions of serious illness that cause death before oneyearhas passed, the law applies to grant people who are seriously ill cause death. Meanwhile, for illnesses that are not serious or that do not cause death, the grantor may make a commitment with the recipient of the grant to pay for life until death, as stated in article 454 paragraph 2. Third, KHES specifically includes grants for seriously ill people in article 724 -727.
Management of Movable Assets as Endowment According to Law no. 41 of 2004 Concerning Endowment (Case Study: Al-Ikhlas Mosque Ambulance, Hinai Village) Humairah, Fanny Azelita; Nasution, Abdul Halim
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 2 (2025): June: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i2.1299

Abstract

Endowment is action wakif law for separate or deliver part treasure object his For utilized forever or in term time certain in accordance its importance for religious purposes and/ or welfare general according to sharia. Research This discuss draft endowment object move according to Law No. 41 of 2004, management endowment object moving at the Al-Ikhlas Hinai Mosque, as well implementation Constitution the to management waqf ambulance car . Research This aiming know How endowment object move managed and to what extent the implementation of Law No. 41 of 2004 is applied . Research use method juridical-empirical with emphasize principle certainty law and welfare , and data obtained through observation and interview . The results show that management The ambulance waqf was carried out by BKM Al-Ikhlas Mosque and utilized For Hinai community and its surroundings . However , its utilization Still nature consumptive and not yet productive . In addition , the ambulance has not registered with the Indonesian Waqf Board (BWI) because BKM's ignorance regarding procedure registration , so that No in accordance with provisions of Article 32 of Law No. 41 of 2004 concerning obligation registration endowment object move.
Efektivitas Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Abusive Layanan Pinjaman Online di Indonesia Syahputri, Tryani; Nasution, Abdul Halim; Afriza, Ayu; Hadinata, Muhammad; Manaf, Ishaq Abdul; Tarigan, Jaka Sutra; Qawi, Ichwanul
Jurnal Minfo Polgan Vol. 14 No. 1 (2025): Artikel Penelitian
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/jmp.v14i1.14988

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum perlindungan konsumen terhadap praktik abusive layanan pinjaman online di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik abusive layanan pinjaman online masih marak terjadi di Indonesia, meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas hukum perlindungan konsumen dalam menangani praktik abusive layanan pinjaman online masih terbatas, karena kurangnya kesadaran konsumen dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran konsumen dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk melindungi konsumen dari praktik abusive layanan pinjaman online. Menganalisis efektivitas hukum perlindungan konsumen terhadap praktik abusive layanan pinjaman online di Indonesia Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum perlindungan konsumen dalam menangani praktik abusive layanan pinjaman online Penelitian hukum normatif Pendekatan studi kasus Analisis peraturan perundang-undangan Praktik abusive layanan pinjaman online masih marak terjadi di Indonesia Efektivitas hukum perlindungan konsumen dalam menangani praktik abusive layanan pinjaman online masih terbatas Kurangnya kesadaran konsumen dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas hukum perlindungan konsumen.
Peran Advokat dalam Perlindungan Anak Disistem Peradilan Anak dan Pendekatan Restorative Justice Bagi Korban dan Pelaku Rinjani, Quinta Abisekha Utari; Nasution, Abdul Halim; Putri, Dhea Annisa; Binafsih, Umu; Nugraha, Nabrisqi Daffa; Azman, Nazrul
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17792

Abstract

Anak-anak memiliki hak yang wajib dijaga dan dilindungi, termasuk hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, orang tua, wali, atau pengasuh selama proses pemeriksaan. Hak dan kewajiban anak tidaklah sama dengan orang dewasa, karena anak memerlukan perhatian dan perlindungan yang lebih intensif. Anak seharusnya tidak dijatuhi hukuman, melainkan diarahkan dan dibimbing agar dapat berkembang menjadi individu yang utuh, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa di masa depan. Dalam situasi tertentu, anak mungkin berada dalam tekanan atau kondisi yang membuatnya melanggar norma hukum, agama, kesopanan, atau kesusilaan. Beragam faktor dapat memengaruhi hal ini, seperti keadaan pribadi anak, lingkungan keluarga, korban, maupun masyarakat sekitar. Anak yang melanggar hukum tidak semestinya langsung dihukum atau dimasukkan ke dalam penjara, karena tindakan tersebut dapat memberikan dampak buruk terhadap mental dan kepribadian anak. Oleh sebab itu, advokat memegang peran penting dalam melindungi hak-hak anak, memastikan mereka menerima bimbingan yang tepat, dan melalui pendekatan keadilan restoratif, anak tidak perlu menjalani hukuman formal di pengadilan.
Sistem Pendistribusian Zakat oleh Baznas Kabupaten Langkat Menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat: Studi Kasus di Desa Karang Rejo, Kec. Stabat, Kab. Langkat Suhairi, Mhd Arbi Bayu; Nur Iqbal, Muhammad; Nasution, Abdul Halim
ManBiz: Journal of Management and Business Vol. 1 No. 2 (2022): ManBiz: Journal of Management and Business 
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/manbiz.v1i2.30

Abstract

UU no. 23 of 2011 concerning Zakat Management as a complement to the previous law, namely Law no. 38 of 1999. This law provides institutional strengthening in integrated zakat management into a unified integrated system. In turn, the National Amil Zakat Agency becomes the only institution holding zakat authority, and the Amil Zakat Institution as a partner in assisting the National Amil Zakat Agency, as well as government oversight as a regulator. The research aims to answer the problem of how the distribution of zakat according to zakat law no. 23 of 2011 in Kab. Langkat. How is the zakat distribution system by BAZNAS Langkat Regency in Karang Rejo Village. What are the factors that cause delays in the BAZNAS distribution system in Langkat Regency. How is the strategy carried out by BAZNAS Langkat Regency to increase the collection and effectiveness in distributing zakat in Karang Rejo Village, Langkat Regency. This research is a qualitative research using a legal sociology approach. The types of data used in this study are primary data and secondary data, secondary data as initial data obtained from primary and secondary legal materials, then followed by primary data or field data obtained from documents and interviews with several Amil Agency officials Langkat District National Zakat. The results of the study show that the National Amil Zakat Agency in Langkat Regency has not run optimally in the distribution of zakat due to several obstacles, one of which is the lack of synergy with the local government in terms of regulations that have an impact on non-optimal distribution. Keywords: Distribution of Zakat, BAZNAS Kab. Langkat.  
Sistem Pendistribusian Zakat oleh Baznas Kabupaten Langkat Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat: Studi Kasus di Desa Karang Rejo, Kec. Stabat, Kab. Langkat Suhairi, Mhd Arbi Bayu; Iqbal, Muhammad Nur; Nasution, Abdul Halim
ManBiz: Journal of Management and Business Vol. 3 No. 1 (2024): ManBiz: Journal of Management and Business 
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/manbiz.v3i1.616

Abstract

UU no. 23 of 2011 concerning zakat management as a complement to the previous law, namely law no. 38 of 1999. This law provides institutional strengthening in integrated zakat management into a unified integrated system. In turn, the National Amil Zakat Agency becomes the only institution holding zakat authority, and the Amil Zakat Institution as a partner in assisting the National Amil Zakat Agency, as well as government oversight as a regulator. The research aims to answer the problem of how the distribution of zakat according to zakat law no. 23 of 2011 in Kab. Langkat. How is the zakat distribution system by BAZNAS Langkat Regency in Karang Rejo Village. What are the factors causing the delays of the BAZNAS distribution system in Langkat Regency. What is the strategy of BAZNAS Langkat Regency to increase the collection and effectiveness in distributing zakat in Karang Rejo Village, Langkat Regency. This research is a qualitative research using a legal sociology approach. The types of data used in this study are primary data and secondary data, secondary data as initial data obtained from primary and secondary legal materials, then followed by primary data or field data obtained from documents and interviews with several Amil Agency officials Langkat District National Zakat. The results of the study show that the National Amil Zakat Agency in Langkat Regency has not run optimally in the distribution of zakat due to several obstacles, one of which is the lack of synergy with the local government in terms of regulations that have an impact on non-optimal distribution.
A Model Of Cultivating Morality In Fikih Learning Strategies Course Arlina, Arlina; Nasution, Abdul Halim; A'yuni, Nur
Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 12 No. 01 (2023): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ei.v12i01.3999

Abstract

This study aims to find a model of instilling morals carried out by lecturers in the fiqh learning strategy course. This research uses a qualitative approach with a descriptive study method, meaning that the researcher describes the actual phenomena related to the model of inculcating morals in the lecture process. Collecting research data using the method of observation, interviews and documentation studies. Data analysis using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The data sources for this research were lecturers of the science learning strategy course (key informants) and students (supporting informants) at FITK UIN North Sumatra Medan. Test the validity of the research using data triangulation techniques. The results of this study concluded that the model of inculcating morals was carried out effectively and on target by lecturers in the fiqh learning strategy course towards students. This is characterized by two aspects, namely (1) instilling morals in students is given in learning activities, including preliminary activities, core activities, and closing activities; and (2) moral values that are instilled in students include morals towards Allah SWT, morals towards Rasulullah SAW, morals to oneself, and morals to fellow human beings.
SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DENGAN SELF DECLARE DI KECAMATAN SEKERAK KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH Nasution, Abdul Halim; Anizar, Anizar; Maulana, Rizki; Putra, Wiene Surya
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2023): Volume 4 Nomor 6 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i6.23887

Abstract

Artikel pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi minimnya sosialisasi dan pendampingan dalam sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro kecil di Indonesia dengan Self Declare, sampai 17 Oktober 2024. Dengan sistem pendampingan dan sosialisasi, maka diharapkan pelaku usaha mikro kecil, mau dan tertarik untuk melakukan pendaftaran sertifikat halal tersebut. Adapun target dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah : pertama mensosialisasikan sertifikat halal bagi Usaha Mikro Kecil secara gratis, yang kedua adalah Mendampingi dan mengajarkan bagaimana mendaftarkan sertifikat halal bagi UMK melalui aplikasi SiHalal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Studi fenomenologi yaitu untuk mendeskripsikan dan memahami inti atau essence dari mengalami suatu fenomena dari sudut pandang partisipan, Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif. Parameter penelitiannya bersifat deskriptif dan analitis, sedangkan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian dokumen. Analisis data dilakukan berdasarkan teknik analisis data kualitatif normatif.
Legal Protection of Children as Perpetrators & Victims of Bullying (Analysis of Restorative Justice Application for Minors in North Sumatra Police) Nasution, Abdul Halim
JURNAL AKTA Vol 11, No 3 (2024): September 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i3.38821

Abstract

This article is entitled Legal Protection of Children as Perpetrators and Victims of Bullying (Analysis of the Application of Restorative Justice for Minors in the North Sumatra Regional Police). Bullying is a serious problem that has a negative impact on the development of children, both as perpetrators and victims. Legal protection of children in the context of bullying is essential to ensure their rights are protected and to prevent long-term adverse impacts. This research aims to examine the legal protection provided to children as perpetrators and victims of bullying in Indonesia according to the Child Protection Law. The problem formulation of this research: 1. How is the process of criminal bullying of minors in its application in North Sumatra olda? 2. How is the application of the Law on criminal acts of bullying minors according to Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System? 3. How is the legal protection of children as perpetrators and victims of bulling effectively implemented? The methodology used is qualitative research involving literature review and analysis of legal documents, including Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, as well as other relevant regulations and policies. In addition, in-depth interviews were conducted with various relevant parties, including law enforcement, educators and child protection experts. The data were thematically analyzed to identify key patterns in the legal protection of children related to bullying.The results showed that the Child Protection Law has provided a strong legal basis to protect children from bullying, both as perpetrators and victims. However, implementation and law enforcement still need to be improved. A holistic approach involving various parties, including families, schools and the government, is needed to create a safe and supportive environment for children. This research recommends increasing legal awareness, training for law enforcers, as well as strengthening the role of educational institutions in preventing and handling bullying.