Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.115
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IKRA-ITH ABDIMAS Jurnal Kesehatan Media Kesehatan Masyarakat COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Law Review (ILREV) Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Student Research Journal Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora Artemis Law Journal Petitum Law Journal Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Simplexius Asa
Universitas Nusa Cendana
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
PROSES PENYELESAIAN PERZINAHAN SECARA ADAT TERHADAP PELAKU DI DESA PANTAE KECAMATAN BIBOKI SELATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Hendra Umbu Namu; Simplexius Asa; A. Resopijani; Reny Rebeka Masu
IKRA-ITH ABDIMAS Vol. 10 No. 2 (2026): IKRAITH-ABDIMAS Vol 10 No 2 Juli 2026
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian perkara perzinahan dalam masyarakat adat masih menjadi bagian penting dari sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia, khususnya pada masyarakat adat Dawan di Desa Pantae, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara perzinahan secara adat serta peran tokoh adat dalam penyelesaian perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Data diperolehmelalui wawancara dengan kepala desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait, kemudian didukung dengan studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perzinahan di Desa Pantae dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pelaporan, pemeriksaan keterangan,musyawarah adat, pengambilan keputusan perdamaian, dan penerapan sanksi adat. Seluruh proses tersebut mengedepankan prinsip musyawarah, kekeluargaan, serta pemulihan hubungan sosial (restorative justice). Tokoh adat memiliki peran yang sangat penting sebagai mediator, penengah, pemimpin sidang adat, sekaligus penentu bentuk sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelaku. Sanksi adat yang diberikan berupa pembayaran denda dalam bentuk sapi, uang, kain adat, serta permintaan maaf kepada pihak yang dirugikan.Apabila pelaku tidak melaksanakan kewajiban adat sesuai keputusan musyawarah, maka dapat dikenakan sanksi sosial berupa pengasingan atau dikeluarkan dari lingkungan masyarakat adat.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara perzinahan secara adat di Desa Pantae masih berjalan efektif karena mampu menjaga ketertiban, memulihkan hubungan sosial, serta mempertahankan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan tokoh adat menjadi faktor utama dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang adil, damai, dan dapat diterima oleh seluruh pihak sehingga hukum adat tetap memiliki eksistensi sebagai bentuk penyelesaian konflik yang relevan di tengah perkembangan masyarakat.Kata Kunci: hukum adat, perzinahan, penyelesaian sengketa, tokoh adat, Desa Pantae
EKSISTENSI DAN BATASAN KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM MEMBELA BUMN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA Sartika Talo; Simplexius Asa; Rizal Thene
IKRA-ITH ABDIMAS Vol. 10 No. 2 (2026): IKRAITH-ABDIMAS Vol 10 No 2 Juli 2026
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa setiap tindakan negara, termasuk dalam hubungan keperdataan, harus senantiasa berlandaskan hukum. Berdasarkan seluruh uraian di atas, penelitian ini memiliki urgensi yang kuat dari tiga perspektif sekaligus. Dari perspektif teoritis, terdapat celah akademis yang signifikan mengenai bagaimana teori kedudukan hukum (legal standing) dalam hukum acara perdata berinteraksi dengan konsep perwakilan negara oleh organ publik seperti Kejaksaan, terutama ketika pihak yang diwakili adalah badan hukum privat (BUMN Persero).Rumusan masalah dalam penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis dan menjelaskan eksistensi Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam membela BUMN menurut hukum acara perdata di Indonesia serta mengidentifikasi dan menganalisis batasan kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam membela BUMN menurut hukum acara perdata.Penelitian ini menggunakan tipe hukum normatif empiris, penelitian metode penelitian yang menggabungkan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris dan mengkaji hukum sebagai suatu norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum, dan doktrin hukum, serta mengkaji penerapannya dalam praktik melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian hukum normatif empiris ini digunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Eksistensi kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara (selanjutnya disebut JPN) memiliki dasar hukum yang kuat dan telah mengalami perkembangan historis yang panjang, bermula dari Pasal 2 Staatsblad 1922 Nomor 522 tentang Vertegenwoordiging van den Lande in Rechten yang mengatur peran opsir justisi atau jaksa mewakili pemerintah dalam perkara perdata pada masa kolonial. Ketentuan tersebut kemudian diadopsi dan dilembagakan secara nasional melalui Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan selanjutnya diperbarui melalui Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.
Penerapan Prinsip Keadilan dan Kemanfaatan dalam Pengaturan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Karena Kedaluwarsa di Indonesia Merlince Naomi Kedu; Simplexius Asa; Saryono Yohanes
Student Research Journal Vol. 4 No. 3 (2026): Student Research Journal
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/srj-yappi.v4i3.2732

Abstract

The regulation of the 14-day time limit for investigating regional head election crimes, as stipulated in Article 146 of Law Number 10 of 2016 concerning the election of governors, regents, and mayors, was established to accelerate law enforcement, ensure legal certainty, and maintain the relevance of election crime resolution within the strict and sequential stages of elections. However, in practice, this provision often creates legal problems when investigations must be terminated due to the expiration of the time limit, even though strong indications of election crimes exist. This situation raises a legal issue because law enforcement, although procedurally compliant, does not fully achieve substantive justice and legal utility, particularly in maintaining public trust, legal order, and democratic integrity. This study aims to analyze the theoretical basis of the 14-day investigation limit and examine the application of justice and legal utility principles in terminating election crime investigations due to time expiration. The research uses a normative legal method with statutory, conceptual, and analytical approaches. The findings indicate that the 14-day limit is grounded in the principle of lex specialis, legal certainty, speedy trial principles, electoral justice theory, and the effectiveness of integrated law enforcement. This limitation is intended to prevent prolonged legal processes, protect the legal status of reported parties, ensure smooth election stages, and maintain regional democratic stability.
Proses Penyelesaian Kenetu Bewoten Terhadap Pihak-Pihak Yang Bersengketa Menurut Adat Lamaholot Adonara Flores Timur Rahmat Lebu Raya; Simplexius Asa; Kornelia Melansari Lewokeda
Artemis Law Journal Vol 3 No 2 (2026): Artemis Law Journal Vol.3, No.2, May 2026
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v3i2.22369

Abstract

Dispute resolution is not solely conducted through the state's formal legal channels, but is more often settled through customary mechanisms that prioritize family values and social balance. This study aims to understand and analyze the dispute resolution process according to Lamaholot customary law, the role of traditional leaders in resolving disputes, as well as the relevance and effectiveness of such customary law in the context of modern society. This research employs a qualitative method with a juridical-sociological approach. Data were obtained through literature review, in-depth interviews with traditional leaders and local community members, as well as direct observation of customary dispute resolution practices in accordance with Lamaholot traditions. The findings reveal that dispute resolution under Lamaholot customary law involves stages such as family deliberations, customary meetings, and ultimately, traditional peace rituals. The process is aimed at restoring social harmony and preserving the dignity of the disputing parties. It not only resolves the issues materially, but also addresses them morally and spiritually. The study concludes that Lamaholot customary law still holds strong normative authority and can coexist with the national legal system in resolving disputes. This customary law reflects local wisdom that must be preserved, maintained, and integrated into the development of an inclusive national legal system rooted in the cultural values of the community.
Ratio Decidendi terhadap Perbuatan Aktif dan Pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Perspektif Keadilan: Analisis Putusan Nomor 816/Pid.Sus/2020/PN Bpp jo. Putusan Nomor 124/Pid/2021/PT SMR jo. Putusan Nomor 5102 K/Pid.Sus/2021 Frisca Regina Ferreira Lay; Aksi Sinurat; Simplexius Asa
Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora Vol. 4 No. 3 (2026): Agustus: Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59024/atmosfer.v4i3.1940

Abstract

This study examines the accuracy of the ratio decidendi in distinguishing active and passive money laundering in District Court Decision Number 816/Pid.Sus/2020/PN Bpp, High Court Decision Number 124/Pid/2021/PT SMR, and Supreme Court Decision Number 5102 K/Pid.Sus/2021. This normative legal research applies statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials comprise relevant legislation and court decisions, while secondary materials include legal literature and previous studies. The materials were analyzed qualitatively using descriptive and prescriptive reasoning. The findings show that the court applied Article 5 of Law Number 8 of 2010 and sentenced the defendant to four years’ imprisonment and a fine of IDR 900 million. However, the proven facts revealed fund flows totaling IDR 56.637 billion, followed by transfers, fictitious interest payments, asset purchases, and business financing. These actions indicate characteristics of active money laundering under Articles 3 and 4. The court’s reasoning did not adequately compare the three alternative charges or comprehensively assess the defendant’s intent and transactional control. Accurate offense classification is therefore essential to ensure consistent legal reasoning, proportional criminal responsibility, fairness, and effective prevention of money laundering.
Co-Authors A Resopijani A. Resopijani A. Resopijani Amelya Betsalonia Sir Ampera Wadu Cornelia Angelica Dollu, Daud Yaferson Dorkas Yufice Ariyanti Kale Dwi Windoe Elfianus Parianto Frisca Regina Ferreira Lay Hendra Umbu Namu Heryanto Amalo Indriati Andolita Tedju Hinga Indriati Tedjuhinga Irene Marlen Dira Tome Jaman, Christoffer Markus Kornelia Melansari Lewokeda Lakbanu, Dani B Manurung, Imelda Februati Ester Maria Fatmawati F Taimenas Marianus Mau Kuru Merlince Naomi Kedu Morynda Livia Ester Kadek Orpa G. Manuain Rahmat Lebu Raya Reny Rebeka Masu Resopijani, A Rizal Thene Rizal Thene Samantha Mutiara Basoeki Sartika Talo Saryono Yohanes Seferinus Anmuni Shophia Mendora Janische Talan Sinurat, Aksi Siprianus Damai Nar Solu, Bintang Putra Choy Kent Tae, Ansgarius Jacintus Venti Jayantri Uly Virda Christin Tafuli