Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

Peran Aparatur Gampong dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Gampong Seuneubok Keuranji Kecamatan Kota Bahgia Kabupaten Aceh Selatan Badruzzaman; Sutrisno; Ibrahim, Syafei
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v1i4.1108

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Aparatur Gampong dalam meningkatkan pelayanan Publik di Gampong Seuneubok Keuranji Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan dan mengatahui Faktor yang menghambat aparatur Gampong dalam meningkatkan pelayanan di Gampong Seuneubok Keuranji Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang suatu gejala sosial. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa item data menurut klasifikasi jenis sumbernya, yaitu Observasi (Pengamatan), Wawancara, dan Dokumentasi. Dari penelitian, terhadap peran aparatur Gampong dalam meningkatkan pelayanan publik di Gampong Seuneubok Keuranji Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan. Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam dimensi pelayanan dengan indikator kesederhanaan, berkelanjutan dan partisipatif peran Aparatur Gampong tergolong sangat rendah. tidak adanya kebijakan khusus terkait kemudahan dalam sistem pelayanan. sehingga pelayanan yang semestinya cepat menjadi lebih lambat dan ber belit-belit. Tidak adanya inovasi-inovasi dan peningkatan pertisipasi masyarakat dalam pelayanan mengakibatkan diskomunikasi antara Aparatur Gampong dan masyarakat sehingga mengakibatkan biaya-biaya yang di keluarkan oleh masyarakat menjadi lebih banyak. Sedangkan dalam dimensi transparansi dengan indikator akuntabel dan keadilan peran aparatur Gampong dalam meningkatkan pelayanan publik di Gampong Seuneubok Keuranji Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan masih tergolong rendah. kurangnya proses informasi yang diberikan Aparatur Gampong terkait pelayanan terhadap masyarakat, pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan Gampong dan masih terdapat beberapa ketidak adilan dalam pelayanan serta tidak transparan yang disebabkan tekanan dari internal pemerintahan dan eksternal pemerintahan Gampong. Faktor yang menghambat aparatur Gampong dalam meningkatkan pelayanan publik di Gampong Seuneubok Keuranji Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan Yaitu sumber daya manusia yang memiliki indikator pendidikan dan motivasi. Dalam hal pendidikan yang menjadi hambatan peran Aparatur Gampong dalam meningkatkan pelayanan, dikarnakan masih rendahnya pendidikan yang dimiliki aparatur Gampong Seuneubok Keuranji jika di bandingkan dengan tanggungjawab yang di emban sebagai Gampong yang terletak di pinggiran ibu kota Provinsi Aceh dan tidak kooperatifnya Aparatur Gampong Seuneubok Keuranji dalam setiap pelatihan-pelatihan yang diberikan pemerintah Kabupaten atau Provinsi. Adapun dalam indikator motivasi yang menjadi hambatan perang aparatur Gampong Seuneubok Keuranji dalam memberikan pelayanan dikarnakan sulitnya pemerintah Gampong untuk memenuhi hak-hak Aparatur sehingga motivasi yang di miliki aparatur Gampong dalam melayanani masyarakat menjadi menurun. Sedangkan dalam dimensi lingkungan dengan indikator sarana dan masyarakat. Dalam hal sarana yang menjadi hambatan peran Aparatur Gampong dalam meningkatkan pelayanan ialah masih minimnya sarana yang dimiliki Gampong Seuneubok Keuranji untuk menunjang pelayanan yang baik, hal ini dilihat ada 20 item sarana pendukung pelayanan yang tidak di miliki Gampong Seuneubok Keuranji. Adapun dalam indikator masyarakat yang menjadi hambatan ialah masyarakat kurang memberikan support dalam hal insentiv aparatur Gampong dan masih adanya oknum masyarakat yang mecoba memberikan tekanan baik itu bersifat nepotisme maupun gratifikasi kepada aparatur Gampong.
Pengoptimalisasi Kesehatan Masyarakat di Gampong Lamblang Trieng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Badruzzaman; Fikriawan, Hendi; Muklis
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v1i4.1115

Abstract

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kurangnya partisipasi dan pengetahuan masyarakat terkait tentang program posyandu di gampong Lamblang Trieng menandakan bahwa peran petugas psyandu tidak berfungsi secara maksimal. Selain itu, adanya anak yang berpeluang mengalami gizi buruk menandakan bahwa kurangnya pengetahuan ibu ibu dalam pemberian nutrisi, ini juga menjadi bukti kurangnya keberhasilan kegiatan posyandu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimana Pengoptimalisasi Kesehatan Masyarakat di Gampong Lamblang Trieng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar?.2) Apa Hambatan Pengoptimalisasi Kesehatan Masyarakat di Gampong Lamblang Trieng Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar? Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Informan penelitian ini adalah bidan 1 orang, perawat 1 orang, petugas posyandu 2 orang, masyarakat 8 orang, dan keuchik. Hasil penelitian diperoleh bahwa, 1) Peran petugas posyandu di ganpong Lamblang Trieng belumlah optimal. Petugas posyandu datang ke gampong Lamblang Trieng hanya setiap satu bulan sekali, kedatangan petugas posyandu mulai pukul 10:00 hingga pukul 11:30 siang. Dalam menjalankan tugas, petugas psyandu bekerja masih kurang optimal yaitu melayani masyarakat kurang efektif. 2) Hambatan yang dihadapi oleh petugas posyandu adalah, kurangnya biaya dalam pelaksanaan program posyandu, baik peralatan medis maupun yang lainnya. Mengingat bahwa posyandu adalah program dari puskesmas maka sangat sedikit dana yang didapat untuk mengelola program posyandu menjadi lebih baik.
Peran Keuchik dalam Meningkatkan Motivasi Kerja dan Kedisiplinan Karyawan pada Kantor Keuchik Lampaseh Aceh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh T. Syarifuddin; Badruzzaman; Harmidinata
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v1i4.1117

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Peran Keuchik dalam meningkatkan motivasi kerja dan kedisiplinan pada Kantor Keuchik Lampaseh Aceh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Serta, untuk mengetahui hambatan dalam meningkatkan motivasi kerja dan kedisiplinan pada kantor Keuchik Lampaseh Aceh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Penelitian tentang Peran Keuchik dalam Meningkatkan Motivasi kerja dan Kedisiplinan Karyawan Pada Kantor Keuchik Lamapaseh Aceh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian menemukan hal-hal sebagai berikut: Temuan : 1 Keuchik Lampaseh Aceh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Karyawan tidak disiplin dan tidak bekerja dengan efektif. Banyak masyarakat yang mengelu karena pelayanan kurang maksimal. Temuan 2: Keuchik Lampase Aceh belum mampu dalam meningkatkan motivasi dan disiplin kerja karyawan. Temuan 3: Keuchik Lampaseh Aceh tidak memfasilitas karyawan dengan baik. Temuan 4: Keuchik Lampase Aceh dalam memimpin bawahannya tidak ada ketegasan.
Vol. 2 No. 1 KOMPETENSI MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH DALAM MENGHADAPI SISTEM PEMBELAJARAN BLENDED LEARNING: Array Badruzzaman
Ta'lim: The Islamic Religious Educational Journal Vol. 2 No. 1 (2023): EDISI MARET
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Umat Islam Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstraksi Sesuai tugas, pokok dan fungsi kepala sekolah selaku manajer dituntut memiliki kompetensi manajerial, dan kompetensi tersebut harus dibuktikan pada kondisi pandemi. Seorang kepala sekolah haris mampu menyajikan formulasi dalam mekanisme pembelajaran yang tepat yang diharapkan bisa mengurangi menurunnya motivasi belajar siswa akibat kurang variatifnya model pembelajar yang disajikan. Rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengkaji kompetensi manajerial kepala sekolah dalam menghadapi sistem pembelajaran blanded learning. Penerapan model blended learning merupakan salah satu pilihan bagi lembaga pendidikan formal seperti. Bisa digunakan dalam lingkup internal lembaga, maupun hanya oleh setiap guru mata pelajaran tertentu saja. Melalui model ini juga, kepala sekolah diharapkan akan lebih memahami tentang kebutuhan dan kemampuan belajar siswa yang cenderung variatif, serta dinamika kondisi dunia pendidikan yang terjadi belakangan yang cenderung fluktuatif. Kata kunci: Kompetensi Manajerial, Blended Learning, Motivasi Belajar
MULTI-DIMENSIONAL STUDY OF PROTECTED FOREST MANAGEMENT POLICY IN JANTHO DISTRICT, ACEH BESAR Ahmad, Rivai Ahmad; Zulfikar, Teuku Muhammad; Badruzzaman; Zamzami
Irpia : Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan Vol 10 No 4 (2025): Irpia : Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan
Publisher : Institut Riset dan Pengembangan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71040/irpia.v10i4.303

Abstract

The complexity of protected forest management policy in Jantho Subdistrict, Aceh Besar, reveals a significant discrepancy between the de jure designation of the area by the government and the de facto land use by the community, which has been going on for generations. The main pressure on the Jantho Protected Forest has shifted from illegal logging to permanent illegal land occupation and land speculation practices along the Jantho–Lamno development project route. Although conservation efforts in the core conservation area (Jantho Nature Park, Jantho Pine Forest Reserve) showed an increase in management effectiveness based on the 2019 METT evaluation, external pressures in the buffer zone remain high. To resolve tenure conflicts and ensure sustainable conservation, management policy must adopt a multi- stakeholder approach. Strategic vertical collaboration is needed between the Aceh Besar District Government, the Aceh Provincial Government, and the Ministry of Environment and Forestry. These efforts must be supported by the preparation of a comprehensive integrated Academic Paper, in accordance with the DPRC's recommendations. The long-term solution lies in the implementation of the Social Forestry model, particularly Community Forests (CF) or Customary Forests, as a mechanism to legitimise community management rights while maintaining the essential conservation functions of forests. Taking advantage of the momentum of the discussion of the 2025-2029 MTDP Draft Qanun provides political legitimacy for the Aceh Besar Regency Government to fight for a road map for revising the status of this area.
The Tradition of Nginjeum Panganten in the Perspective of al ‘Urf: Analysis of Sundanese Customary Practices in Tasikmalaya, Indonesia Heni Purnama Sari; Badruzzaman
Indonesian Journal of Law and Syariah Vol. 1 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Law and Syariah
Publisher : CV. FOUNDAE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58524/ijls.v1i2.92

Abstract

Marriage is a legal and social institution governed by religious norms, customs, and positive law, with the aim of forming a family that is sakinah, mawaddah, and rahmah. In the Sundanese traditional community in Mekarjaya Village, Padakembang District, Tasikmalaya Regency, there is a marriage practice called Nginjeum Panganten, which is a tradition where the reception and wedding procession are held at the groom's residence with the bride attending from her residence. This study aims to analyze the practice of Nginjeum Panganten from the perspective of Islamic law through the concept of Al-'Urf. This study uses field research with a descriptive-analytical approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with traditional leaders, religious leaders, and communities directly involved in the implementation of the Nginjeum Panganten tradition. Secondary data was collected through a literature review of Islamic law, customary law, and relevant scientific works. Data analysis was conducted using an inductive approach to draw normative conclusions from empirical facts. The results of the study indicate that the Nginjeum Panganten marriage practice does not conflict with the principles of Islamic law, as long as the pillars and requirements of marriage are fulfilled. This tradition can be classified as Al-'Urf Shahih, which is a custom that is generally accepted by the community and does not contradict the provisions of Sharia law. Thus, Nginjeum Panganten has legal legitimacy from both the perspective of customary law and Islamic law, and reflects the harmony between local cultural values and the principles of Islamic Sharia.
OPTIMIZING THE POTENTIAL OF KRUENG RAYA RIVER FOR STRENGTHENING LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL RESILIENCE: OPTIMALISASI POTENSI SUNGAI KRUENG RAYA UNTUK PENGUATAN EKONOMI LOKAL DAN KETAHANAN LINGKUNGAN Novi Mailidarni; Badruzzaman; Zamzami; Sulaiman; Tasliati Djafar; Juliawati; Jauhari; Ilya Puryani
WISDOM : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Wisdom Vol. 3 No. 1 (2026): JPKM WISDOM 5, 2026
Publisher : PT. ROCE WISDOM ACEH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71275/wisdom.v3i1.157

Abstract

The Krueng Raya River plays a strategic role in supporting the livelihoods of surrounding communities, both as an environmental resource and as a foundation for local economic activities. However, the river’s use remains limited and not managed optimally, resulting in underdeveloped economic potential and minimal impact on community welfare. At the same time, increasing pressure on the river ecosystem from human activities and land-use changes could reduce ecological functions and heighten environmental vulnerability. This community service program aims to optimize the potential of the Krueng Raya River to strengthen local economic development while enhancing environmental resilience. The approach involves identifying river-based economic opportunities, providing community education and assistance, and promoting environmentally friendly practices for using river resources. The expected outcomes of this program include improved community capacity for sustainable river management, the development of local economic activities based on river resources, and the preservation of the Krueng Raya River’s ecological functions as part of a long-term effort to strengthen environmental resilience.    
IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN THE MANAGEMENT OF MILKFISH AND SHRIMP POND ENTERPRISES IN THE COASTAL AREA OF GAMPONG LAMNGA, ACEH BESAR REGENCY: PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN USAHA TAMBAK BANDENG DAN UDANG DI WILAYAH PESISIRGAMPONG LAMNGA KABUPATEN ACEH BESAR Badruzzaman; Novi Mailidarni; Akhyar; Zamzami; Tasliati Djafar; Nyak Yusfa Afrina
WISDOM : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Wisdom Vol. 3 No. 1 (2026): JPKM WISDOM 5, 2026
Publisher : PT. ROCE WISDOM ACEH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71275/wisdom.v3i1.158

Abstract

This Community Service Program (CSP) aimed to implement the principles of good governance in the management of milkfish and shrimp pond enterprises in the coastal area of Gampong Lamnga, Aceh Besar Regency. The main problems faced by the community include weak governance, limited community participation in decision-making, and the suboptimal role of village government in managing and supervising pond-based fisheries enterprises. The CSP activities were carried out through socialization sessions, focus group discussions (FGDs), institutional assistance, and evaluation of the implementation of good governance principles, including transparency, participation, accountability, and effectiveness. The results indicate improved community understanding of good governance practices, increased involvement of pond farmer groups in planning and management, and a strengthened role for village authorities as facilitators and local regulators. The implementation of good governance principles improved the management of milkfish and shrimp pond enterprises and supported sustainable coastal economic development in Gampong Lamnga.