Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

STRATEGI PELESTARIAN KEBUDAYAAN ACEH DI MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH Muklis, Muklis; Emsa, Tasmiati; Zulfikar, Zulfikar
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2365

Abstract

This research aims to identify strategies for preserving Acehnese culture in the Banda Aceh City community which is the work area of the Banda Aceh City Education and Culture Office and describe the efforts made to develop cultural preservation strategies in the Banda Aceh City community so that they are in accordance with valid and accurate cultural data. The method used is descriptive qualitative by relatively trying to maintain the integrity of the object under study. The conclusion of this research is that the cultural strategy did not work well because the implementation time was delayed due to COVID-19. Nearly all 2020–2022 programs and budgets were changed to address COVID-19. and using cultural strategies to create cultural potential maps and provide cultural facilities and infrastructure. In Banda Aceh City, the cultural potential map includes cultural heritage sites, historical moments, museums, and several graves of Acehnese heroes and high-ranking officials. However, the lack of facilities and infrastructure is still a problem in the cultural preservation process. The work program of the Banda Aceh City Education and Culture Office meets the standards of Indonesian cultural progress. However, there are still many problems faced in implementation, such as a lack of budget, facilities, and suggestions. To adjust to the available budget after the COVID-19 pandemic, the Banda Aceh City Education and Culture Office must restructure the work program according to the available budget in the long term. short (5 years). Apart from that, it is necessary to update the regional potential map so that there will be more culture in Aceh. This will increase the opinion of the local community about the cultural potential of the region. The Banda Aceh City Education and Culture Office must continue to develop programs.Keywords : Strategy, Preservation, Culture, Aceh
Kinerja Pegawai Honorer Pada Kantor Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh Badruzzaman Badruzzaman; Dian Anisah; Emsa, Tasmiati
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Vol. 3 No. 6 (2022): Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (Juli 2022)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jemsi.v3i6.5619

Abstract

Kinerja pegawai merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan organisasi. Dengan adanya penilaian kinerja pegawai, organisasi dapat mengetahui sejauh mana tingkat kinerja pegawai sehingga organisasi dapat memberikan umpan balik terhadap hasil pengukuran kinerja, mendorong perbaikan kinerja, dan pengambilan keputusan sehingga organisasi memiliki sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif kualitatif yang betujuan untuk memperoleh informasi mengenai kinerja pegawai honorer Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh. Penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi dalam memperoleh data. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: (1) kemampuan atau kapasitas pendidikan (Capability) pegawai honorer cukup baik, (2) masa kerja pada pegawai honorer di bagian kepegawaian kantor Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh atau yang sering disebut dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) tergantung pada lamanya mereka dikontrak, (3) produktivitas kerja dari karyawan honorer di bagian kepegawaian kantor Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh terbilang baik, efektif, efisien serta berkualitas, (4) kualitas kerja (Quality of Work) pada pegawai honorer di bagian kepegawaian kantor Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh kinerja cukup baik.
Analysis of the Level of Service Quality Towards the Implementation of the Cleanliness, Beauty and Order (K3) Program in Jaya Baru District Emsa, Tasmiati; Berutu, Noni Krisdayanti; Badruzzaman
Dinasti International Journal of Digital Business Management Vol. 4 No. 6 (2023): Dinasti International Journal of Digital Business Management (October-November
Publisher : Dinasti Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/dijdbm.v4i6.5031

Abstract

The Banda Aceh City Cleanliness and Beauty Environmental Service (DLHK3) has a task in public services, namely handling the problem of city waste, but the waste problem has not been fully resolved. The purpose of this study is to determine the level of community quality and waste management in the implementation of the Cleanliness, Beauty, and Order (K3) program in Jaya Baru District. This study uses a qualitative method, data collection through interviews, observations and documentation studies. The results of the study are the level of community quality towards the implementation of the Cleanliness, Beauty, and Order (K3) program is quite satisfactory, the speed of access to complaints made via the web, telephone, email and even social media to help the community so that complaints can be handled quickly. DLHK3 guarantees cleanliness services in Banda Aceh City by placing officers who have knowledge and ethics of politeness in each division. Division of areas/zones for cleaning officers in each zone and providing communal containers and containers that are spread across several locations in the Banda Aceh City area. Waste management is carried out by collecting and transporting waste with three operational hour zones at 06.00 to 10.00 (zone I), at 08.00 to 12.00 (zone II) and at 20.00 to 24.00 (zone III). DLHK3 carries out waste sorting using the 3R management method "Reduce, Reuse, Recycle" This waste management is carried out to distinguish between organic waste and inorganic waste. Environmental waste management, DLHK3 also carries out the Waste Collecting Point (WCP) method, namely sorting waste from its source, using a collection schedule, supervision, coaching of village cleaning/sanitation officers and special transportation according to the type of waste.
Fungsi Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam Pembentukan Qanun Aceh Armiwal; Rahmawati; Emsa, Tasmiati
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2022)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v1i3.1045

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki peran yang strategis. DPRD dalam melaksanakan fungsi Legislasi, kini telah menjadi fenomena dibanyak daerah, dibantu oleh sebuah alat kelengkapan DPRD yang disebut dengan Badan Legislasi Daerah (Balegda). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Fungsi Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Pembentukan Qanun Aceh. Bagaimana Kendala Fungsi Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam Pembentukan Qanun Aceh. Kegunaan Hasil Penelitian ini secara teoritis, sumbangan peneliti dalam brain storming (curah pendapat) dan sebagai landasan berfikir bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya terhadap Pengembangan konsep kajian tentang Otonomi Daerah terhadap fungsi Badan Legislasi. Dan secara Praktis Memberikan informasi dan sumbangan pemikiran serta masukan bagi para pengambil keputusan, serta menjadi bahan pembelajaran bagi praktisi hukum, dan kalangan masyarakat luas yang ingin mengetahui tentang pelaksanaan fungsi Badan legislasi dalam pembentukan Qanun.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari indikator yaitu, Pada tahap perencanaan rancangan qanun dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Gubernur. Realitanya, dalam menjalankan amanat yang diberikan undang undang dalam hal fungsi legislasi, pada masa sekarang titik berat dari bidang legislatif sudah seringkali bergeser ke bidang eksekutif, usulan rancangan undang undang sering diusulkan dari pemerintah, Sedangkan badan legislatif hanya tinggal membahas dan mengamandemenkannya saja. Secara konsensus politik terhadap perancangan sbuah qanun daerah yang didasari pada konstelasi pemikiran eksekutif dalam upaya menetralisir kedaan daerah dengan menetapkan sebuah kebijakan melalui qanun daerah berkenaan dengan subtansi yang tumbuh berkembang dalam kehidupan bermsyarakat dalam pemerintahan. Kesimpulannya, masih sangat minim melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan/ Qanun dengan alasan keterbatasan dana. Selayaknya DPR Aceh harus mengupayakan secara optimal pelibatan masyarakat dalam penyusunan suatu Qanun, tidak hanya dalam bentuk RDPU tetapi dengan menggunakan segala isntrumen dan saluran seperti yang telah disediakan oleh undang-undang dan Qanun Aceh tentang Tata Cara Pembuatan Qanun.
Pemanfaatan Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap Motivasi Belajar pada Siswa SMP Negeri 3 Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Emsa, Tasmiati; Khasanah, Mukhizah; Ellyana, Cut Putri
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober-Desember 2022)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v1i3.1046

Abstract

Beasiswa merupakan salah satu alternatif untuk siswa yang mempunyai keinginan untuk bersekolah dan dapat memenuhi kebutuhan sekolahnya. Program Indonesia Pintar adalah program bantuan dari pemerintah dibidang pendidikan untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan bagi peserta didik miskin dan rentan miskin. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar telah berjalan dengan baik setiap tahunnya sejak diluncurkan pertama kali tahun 2015 di SMP Negeri 3 Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang suatu gejala sosial yang berkaitan dengan Pemanfaatan Beasiswa Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 3 Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan beasiswa program Indonesia Pintar terhadap motivasi belajar pada siswa SMP Negeri 3 Lhoknga yang meliputi dimensi pertama Penggunaan Dana Program Indonesi Pintar memiliki tiga indikator yaitu membeli buku dan alat tulis, membeli seragam sekolah serta transportasi dan uang saku. Dimensi kedua Batasan penggunaan dana Beasiswa Program Indonesia Pintar memiliki dua indikator yaitu biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik formal dan biaya praktek tambahan untuk magang kedunia industri untuk Pendidikan nonformal. Selanjutnya faktor penghambat dalam Pemanfaatan Program Indonesia Pintar meliputi dua dimensi yaitu proses pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang meliputi dua indikator yaitu jumlah penerima PIP tidak sama dengan jumlah calon yang diusulkan dan lambatnya tanggapan orang tua terhadap permintaan kelengkapan administrasi oleh pihak sekolah. Dimensi kedua yaitu proses penyaluran PIP meliputi dua indicator yaitu tidak ada komunikasi antara pihak bank dengan pihak sekolah dan sistim pencairannya berubah-ubah. Hasil penelitian menujukan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 3 Lhoknga Kabupaten Aceh Besar sudah berjalan dengan baik dan sesuai denan tuntutan dalam buku juknis (petunjuk dan teknis) menurut pengakuan siswa-siswi penerima manfaat beasiswa Program Indonesia Pintar.
Strategi Pelestarian Kebudayaan Aceh di Masyarakat Kota Banda Aceh (Studi Kasus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh) Badruzzaman; Emsa, Tasmiati; Basyamfar, Muhammad Faiz
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v1i4.1105

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengidentifikasi strategi pelestarian kebudayaan aceh di masyarakat kota Banda Aceh yang menjadi wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh; serta untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk penyusunan strategi pelestarian kebudayaan di masyarakat Kota Banda Aceh agar sesuai dengan data kebudayaan yang valid dan akurat. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan (field research) dan sesuai kebutuhannya juga melakukan kajian perpustakaan (library research). Kedua teknik penelitian ini perlu dilakukan untuk melengkapi data satu sama. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada empat bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa jawaban atas permasalahan dalam penelitian yang fokus pada judul Strategi Pelestarian Kebudayaan Aceh di Masyarakat Kota Banda Aceh (Studi Kasus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh).
Fungsi Keuchik dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Gampong Luthu Dayah Krueng Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar (Studi Implementasi Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong) Muklis; Raimanda; Emsa, Tasmiati
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v1i4.1110

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang akurat terjadi dilapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang terjadi dilapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informasi penelitian dalam penelitian ini adalah, 1 orang Sektretaris Gampong, 1 orang Kasi Pemerintahan dan Pelayanan, 1 orang Kaur Umum Perencanaan dan Keuangan, dan 1 orang Masyarakat Gampong sebagai informan penelitian. Analisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan trigulasi sumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa, menjalankan pemerintahannya dilakukan dengan penuh tanggung jawab, jujur, terbuka dan adil. Juga dalam setiap pengambilan keputusan untuk kemaslahatan bersama akan mengikut sertakan masyarakat melalui musyawarah Gampong untuk menampung aspirasi maupun ide-ide yang bersifat membangun. Serta demi memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat, baik Keuchik, maupun perangkat Gampong saling berkoordinasi untuk saling evaluasi dan koreksi serta mencari solusi yang tepat tentang permasalahan yang sedang terjadi. Adapun dimensi dan indikator dari fungsi Keuchik yang diharapkan adanya profesionalitas, motivator, partisipasi, serta Peningkatan Kinerja Aparatur Gampong diterapkan adanya akuntabilitas seperti kewajiban pemberian pertanggung jawaban, melaksanakan tugas, serta efektivitas seperti menyikapi dinamika proses akan tetapi mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang baik dan berinteraksi dengan masyarakat dengan sesuai harapan.
Peranan Keuchik dalam Alokasi Dana Gampong di Gampong Durung Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar Ellyana, Cut Putri; Zulkifli; Emsa, Tasmiati
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v1i4.1111

Abstract

Keuchik merupakan orang yang memiliki peranan penting dalam mengorganisir dan memimpin gampong menuju pencapaian cita-cita bersama dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui salah satu tugas seorang Keuchik adalah mengelola dana gampong yang diamanahkan oleh pemerintah termasuk dalam proses pengalokasiannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Keuchik dalam pengelolaan alokasi dana gampong dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengalokasian dana. Dalam pencarian data, penelitian kualitatif telah digunakan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari 5 orang perangkat desa termasuk Keuchik Gampong Durung. Hasil penelitian ditemukan bahwa Keuchik berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (RAPBG), Keuchik berkoordinasi dengan perangkat gampong dalam melakukan perencanaan RAPBG, Hasil pembahasan Tuha peut dengan Keuchik tentang Rancangan Qanun Gampong RAPBG dilakukan konsultasi kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan kemudian usulan Perbaikan RAPBG dan Pelaksanaan APBG dilakukan oleh Keuchik sebagai kepala pemerintah gampong. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengalokasian dana gampong adalah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Pemerintah dinilai akuntabel apabila dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dalam setiap aspek pemerintahan Gampong, transparansi menjadi syarat penting yang harus dipenuhi termasuk dalam pengelolaan dana operasional Gampong yang harus sesuai dengan rencana pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan.
Modernisasi Penggunaan Teknologi Internet terhadap Pelayanan Pembuatan Kartu Antar Kerja-1 pada Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh Emsa, Tasmiati; Rizkayana; Muklis
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v1i4.1114

Abstract

Di era perkembangan ilmu teknologi seperti sekarang, masyarakat banyak yang sudah menggunakan teknologi dalam kegiatannya sehari- hari. Berbagai sektor pun sudah memanfaatkan teknologi yang tersedia untuk membantu kegiatannya. Salah satunya adalah teknologi internet yang semakin cepat dan merambah ke berbagai bidang kehidupan manusia, selain mempermudah pekerjaan, seperti yang diketahui dapat menghemat waktu dalam proses pelaksanaannya. Namun sampai saat ini masih ada instansi pelayanan publik yang belum memilih menggunakan teknologi dalam memberikan pelayanan tersebut kepada masyarakat yang memerlukan. Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh juga menjadi salah satu instansi yang belum menerapkan sistem online dalam memberikan pelayanan pembuatan Kartu AK-1 pelayanan publik dapat diartikan sebagai pelayanan yang dituntut oleh publik, dimana ruang lingkupnya menyangkut seluruh hak- hak warga negara. Untuk memenuhi hak warga negara, semua pelayanan publik harus tersedia baik yang disediakan oleh pemerintah maupun oleh sektor swasta. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang akurat terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informasi penelitian dalam penelitian ini adalah, 1 (satu) orang Kabid Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh 1 (satu) Staf Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja 2 (dua) pencari kerja sebagai informan penerima layanan. Analisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan trigulasi sumber. Adapun dimensi dan indikator yang belum berjalan dengan yang diharapkan akan tetapi Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh telah berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada pencari kerja Hasil penelitian dapat menyimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh belum memuaskan bagi pencaker yang menerima layanan, hal ini dikarenakan Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh belum menerapkan sistem modernisasi untuk memberikan layanan pembuatan Kartu AK-1. Kota Banda Aceh telah berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada pencari kerja.
Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Sekolah Dasar Lambada Klieng Kabupaten Aceh Besar) Muklis; Nuraini, Mega Siti; Emsa, Tasmiati
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Januari-Maret 2023)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v1i4.1116

Abstract

Kualitas pelayanan publik merupakan suatu ukuran atau penilaian terhadap tingkat kepuasan dan efektivitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik mencakup berbagai aspek, seperti responsivitas, aksebilitas, kehandalan, akurasi, kecepatan, keramahan, dan keadilan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Rumusan masalah adalah bagaimana strategi sekolah dalam mengatasi pelanggaran tata tertib di Sekolah Dasar Lambada Klieng dan bagaimana strategi guru dalam memberikan ketertiban kepada murid di Sekolah Dasar Lambada Klieng. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui rumus 5W+1H serta melakukan observasi, wawancara secara mendalam dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Dasar Lambada Klieng ini sejumlah siswa/i sudah menjalankan tata tertib dengan baik yang berlaku di sekolah, apabila ada siswa/i yang melanggar dan terjadi kasus di sekolah akan diselesaikan secara baik-baik dan siswa/i tersebut akan diberikan sanksi atau hukuman yang berlaku. Apabila siswa/i tersebut tidak jera maka pihak sekolah akan memanggil orang tua dan membuat surat perjanjian dan tidak akan diulangi lagi, dan apabila terjadi lagi dengan kasus yang sama maka pihak sekolah akan mengeluarkan siswa/i tersebut. Kesimpulan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Sekolah Dasar Lambada Klieng Kabupaten Aceh Besar) bahwa pelayanan yang diberikan di sekolah ini sudah sangat bagus, namun untuk kasus-kasus masih bisa diselesaikan dengan baik, sehingga tidak terjadi kasus yang fatal. Dengan penerapan tata tertib yang sudah sangat memadai di sekolah tersebut dapat mengurangi tingkat pelanggaran siswa/i terhadap peraturan sekolah.