Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Innovative: Journal Of Social Science Research

Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di SMK 1 Pencawaan Medan (Studi Kasus Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Tpk/2024/Pt.Mdn) Pangeran Siregar; Siregar, Mhd. Azhali; Sidi, Redyanto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20546

Abstract

Tindak pidana korupsi secara bersama-sama merupakan bentuk kejahatan sistemik yang kompleks dalam hukum pidana Indonesia, diatur melalui pasal penyertaan (deelneming) dalam KUHP juncto UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian terhadap kasus ini menggunakan metode normatif kualitatif-deskriptif yang menganalisis pengaturan hukum, unsur-unsur tindak pidana kolektif, dan penerapannya dalam peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian korupsi kolektif memerlukan adanya kesepakatan atau kerja sama antar pelaku, pembuktian kerugian negara, dan unsur kesengajaan dari setiap individu yang terlibat. Secara khusus, dalam Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Tpk/2024/PT.Mdn, hakim mempertimbangkan kerugian negara sebesar Rp2.122.040.000,00 yang dikategorikan "sedang", modus operandi korupsi di sektor pendidikan, dan tingkat pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku, sehingga menjatuhkan sanksi pidana penjara 7 tahun, denda Rp300.000.000,00, dan kewajiban pengembalian kerugian negara, dengan menegaskan bahwa korupsi dalam bidang pendidikan merupakan pengkhianatan terhadap misi mulia pendidikan nasional. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Penyertaan, Pertanggungjawaban Pidana.
Analisis Normatif terhadap Kedudukan Alat Bukti dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Gaol, Laurentus Hermanuel Lbn.; Sidi, Redyanto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu unsur penting untuk melakukan suatu pembuktian tindak pidana Penganiayaan ringan maupun berat, hal tersebut dapat tidak ditemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum dalam visum et repertum. Menghadapi keterbatasan hasil visum et repertum yang demikian, maka akan dilakukan- langkah-langkah lebih lanjut oleh hakim dalam memutuskan perkara Penganiayaan agar dapat diperoleh kebenaran materiil dalam perkara tersebut dan terungkap secara jelas tindak pidana Penganiayaan yang terjadi. Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya peran keterangan ahli dalam penerapan hasil visum et repertum dalam pengung- kapan suatu kasus penganiayaan pada tahap penyidikan untuk ditindak lanjuti sebagai upaya pembuktian dalam persidangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan yuridis normative, deskriptif analisis yaitu penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, sistemmatis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penelitian ini Instrumen pengumpulan data mengacu pada alat material yang digunakan untuk memperoleh data dan mencatatnya. Dalam pembuktian perkara tindak pidana penganiayaan ringan memberikan kedudukan hukum sebagai alat bukti yang sah menurutPasal 184 ayat (1) huruf b dan huruf cUndang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Visum Et Repertumjugasebagai pengganti barang bukti (corpus delicti)yang menerangkan peristiwa saat itu terjadi serta dapat membantu penyidik untuk menentukanada atau tidaknya suatu pidanadan dapat memberikan petunjuk kepada penyidik dalam melakukan penyidikan, serta Visum Et Repertum dapat memberikan petunjuk dalam menentukan tuduhan apa yang akan diajukan kepada hakim terhadap terdakwaserta dapat membentuk suatu keyakinan hakim dalam persidangan. Dan bukti yang digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa dan sebagai pengganti bukti pada saat kejahatan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Visum et Repertum adalah bukti yang sah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai Visum et Repertum hanya kejelasan dan sebagai dasar bagi hakim untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam membuat keputusan kasus pidana.
Penegakan Hukum Terhadap Remaja Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan Media Sosial Di Dunia Siber Panggabean, Kevin Anugrah; Sidi, Redyanto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9507

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Remaja Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundungan Media Sosial Di Dunia Siber. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam pemelitian jurnal ini yaitu ilmu hukum normatif atau yuridis normatif. Ilmu normatif yaitu suatu penelitin yang dapat dilakukan dengan cara meneliti ke bahan pustaka seperti buku-buku, peraturan undang-undang dan pembahasan lainya yang berkaitan dengan pembahasan di dalam jurnal ini .Penegak Hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.Walaupun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga koreksi masyarakat, tetapi isitilah ini biasanya dipakai juga untuk orang-orang (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang secara langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah atau menggalangi dan menemukan aktivitas kriminal, dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan, baik secara individual atau dalam bentuk organisasi penegakan hukum, baik kepolisian maupun yang lainnya.
Penerapan Diversi Terhadap Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian Ringan Imanuel, Leonarta; Sidi, Redyanto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9508

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Diversi Terhadap Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian Ringan. Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis kualitatif. Metode Penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Metode diartikan sebagai logic dari penelitian ilmiah, studi prosedur dan teknik penelitian. Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan peremasalahan , atau untuk memecahkn suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Dalam suatu negara hukum (rechtstaat) akan menciptakan dan menegakkan hukum yang adil terhadap masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam setiap kegiatannya harus tunduk pada aturan yang berlaku. Konsepsi ini memberikan pemahaman bahwa dalam hukum tersebut Muhammad Yamin mendefinisikan “negara hukum sebagai suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah, sesuai dengan asas the laws and not menshall goverri “paham negara hukum berasal dari ajaran kedaulatan hukum, ia memberi pengertian tentang negara hukum sebagai negara dimana alat-alat ngnegaranya tunduk pada aturan hukum dan kemerdekaan orang-orang didalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum”.