Garuda - Garba Rujukan Digital

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL ATAS TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN ORANG DEWASA TERHADAP ANAK Hayatul Iman, Candra; Kurniati, Grasia; Pahroji, Dedi; Siti Hamzah Marpaung, Devi; Yudha Koswara, Indra; Astawa, I Ketut; Hadi Pura, Margo; Apriani, Rani; Caesar Rusmiadi, Panji
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i12.2024.4830-4835

Pencabulan dikategorikan kedalam kejahatan. Pencabulan merupakan suatu tindakan yang melibatkan penyalahgunaan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka, dan seringkali disertai dengan unsur pemaksaan, intimidasi, atau manipulasi. Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual, yang merujuk pada setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual atas tindak pidana pencabulan sesame jenis yang dilakukan orang dewasa terhadap anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual atas tindak pidana pencabulan sesame jenis yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dapat terjadi dikarenakan faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor kelainan seksual dan faktor Pendidikan.

IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA PENGANCAMAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 147/PID.SUS/2022/PN.MRK) Zen Ficri Nurfadilah, Mohammad; Hadi Pura, Margo; Idjudin Solihin, Uu
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 5 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i5.2025.2114-2118

Penelitian ini membahas implementasi sanksi pidana terhadap tindak pidana pengancaman berdasarkan Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN.Mrk, di mana pelaku melakukan kejahatan dalam keadaan mabuk. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana keadaan mabuk dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana dan bagaimana hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa keadaan mabuk tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, dan seluruh unsur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sehingga putusan dinilai adil dan manusiawi. Penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai konsistensi sistem peradilan dalam menerapkan sanksi pidana secara objektif.

Restorative Justice against the Crimes of Murder based on Noodweer and Noodweer Exces Aulia Sherliantie, Devanie; Hadi Pura, Margo; Fadlian, Aryo
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 7, No 2 (2022): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2022)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v7i2.37323

Cases of Noodweer and Noodweer Exces often occur in society, and it is often found that they are still can be a subject to criminal penalties. Article 49 of the Crime Code states that the Noodweer and Noodweer Exces are one of the reasons for the abolition of criminal penalties. Then, why are there still perpetrators of the crime of murder who carry out a Noodweer and Noodweer Exces can still be subject to criminal sanctions? Can this problem be solved through restorative justice? What is the judge's consideration in cases where the suspect commits a crime of murder and carries out an Noodweer and Noodweer Exces?. The presence of restorative justice as a new solution in resolving cases is one of the main keys in the process of resolving a criminal case that is fast, simple, and inexpensive. Based on article 49 of the Crime Code regarding the elimination of crimes against the perpetrators of the Noodweer and Noodweer Exces murders, Restorative Justice as a case settlement solution is expected to be applied in the Noodweer and Noodweer Exces cases in order to create an agreement on the settlement of a criminal case and obtain a fair and equitable outcome between the victim and the perpetrator.

Analisis Yuridis Perdagangan Makanan dan Minuman Kemasan Tercemar Banjir Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Abdurrohman, Ammar Hasan; Hadi Pura, Margo
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.7831

Perdagangan makanan dan minuman kemasan yang tercemar banjir dilakukan oleh pelaku usaha sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan dampak yang akan terjadi sehingga mengakibatkan konsumen menderita. Perlindungan konsumen hadir sebagai upaya agar terwujudnya kesadaran pelaku usaha yang bersikap jujur dan bertanggung jawab sehingga akan mengangkat harkat dan martabat konsumen. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum utama. Hasil dari penelitian ini yaitu perdagangan makanan dan minuman kemasan yang tercemar oleh banjir maka pelaku usaha diancam dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL ATAS TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN ORANG DEWASA TERHADAP ANAK Hayatul Iman, Candra; Kurniati, Grasia; Pahroji, Dedi; Siti Hamzah Marpaung, Devi; Yudha Koswara, Indra; Astawa, I Ketut; Hadi Pura, Margo; Apriani, Rani; Caesar Rusmiadi, Panji
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i12.2024.4830-4835

Pencabulan dikategorikan kedalam kejahatan. Pencabulan merupakan suatu tindakan yang melibatkan penyalahgunaan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka, dan seringkali disertai dengan unsur pemaksaan, intimidasi, atau manipulasi. Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual, yang merujuk pada setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual atas tindak pidana pencabulan sesame jenis yang dilakukan orang dewasa terhadap anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual atas tindak pidana pencabulan sesame jenis yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dapat terjadi dikarenakan faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor kelainan seksual dan faktor Pendidikan.

PENYULUHAN PERLINDUNGAN HUKUM SATWA LIAR YANG DILINDUNGI BERDASARKAN PRESVEKTIF VIKTIMOLOGI Hadi Pura, Margo
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 6 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i6.2130-2136

Makhluk-makhluk yang menarik yang lingkungan normalnya telah menyusahkan karena populasinya praktis musnah, telah menyebabkan otoritas publik untuk menegakkan peraturan dan pedoman untuk keamanan makhluk-makhluk yang terancam punah dari pemusnahan. Kegiatan para pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf b Jo Pasal 40 Ayat (2) Peraturan Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Pelestarian Aset Biasa Organik dan Lingkungannya. Mencermati akibat dari tinjauan ini, disadari bahwa pengaturan pengaturan pidana terhadap tindak pidana unjuk rasa berganda sehubungan dengan pengaturan persetujuan pidana untuk demonstrasi penyalahgunaan makhluk yang dilindungi benar-benar telah diarahkan oleh pengaturan Indonesia. Kode Penipu. Bagaimanapun juga, setelah perintah Peraturan Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pengawetan Aset Organik dan Lingkungannya. Kemudian pelaksanaan penertiban pidana terhadap aksi unjuk rasa di Indonesia diamati bahwa pemolisian yang berkesinambungan sesuai dengan siklus dan aturan peraturan dan pedoman yang relevan dan mengelolanya mulai dari interaksi pemeriksaan hingga pilihan otoritas yang ditunjuk. Penjaminan yang sah terhadap satwa liar yang dilindungi dari segi hukum pelestarian kekayaan alam dan sistem hayati melalui upaya preventif dengan pengelolaan yang dilakukan terhadap keberadaan satwa yang dilindungi dan lingkungannya serta secara tegas melalui penuntutan dan penertiban pelaku pelanggaran tersebut.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search