Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI
Haifarashin, Ridha
Unknown Affiliation
Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara Haifarashin, Ridha; Furnamasari, Yayang Furi; Dewi, Dinie Anggraeni
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 5 No. 3 (2021): 2021
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.915 KB)

Abstract

Keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat dicapai dengan mengetahui posisi kita sendiri. Sebagai warga negara, kita harus mengetahui hak dan kewajiban kita, melakukan apa yang harus kita lakukan, dan memperjuangkan hak kita. Pemerintah juga perlu mengetahui hak dan kewajibannya. Ketika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, kehidupan masyarakat aman dan sejahtera.Semua hak yang diperoleh timbul dari pelaksanaan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Pancasila sangat menjunjung tinggi hak dan kewajiban semua warga negara. Pancasila mengatur hak dan kewajiban semua warga negara. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilainya. Nilai-nilai Pancasila dapat dibagi menjadi tiga kategori: pertama nilai dasar, kedua nilai instrumental, dan ketiga nilai praktis. Tiga Nilai-nilai Pancasila ini secara langsung atau tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara.
Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara Haifarashin, Ridha; Furnamasari, Yayang Furi; Dewi, Dinie Anggraeni
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 5 No. 3 (2021): 2021
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v5i3.2135

Abstract

Keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat dicapai dengan mengetahui posisi kita sendiri. Sebagai warga negara, kita harus mengetahui hak dan kewajiban kita, melakukan apa yang harus kita lakukan, dan memperjuangkan hak kita. Pemerintah juga perlu mengetahui hak dan kewajibannya. Ketika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, kehidupan masyarakat aman dan sejahtera.Semua hak yang diperoleh timbul dari pelaksanaan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Pancasila sangat menjunjung tinggi hak dan kewajiban semua warga negara. Pancasila mengatur hak dan kewajiban semua warga negara. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilainya. Nilai-nilai Pancasila dapat dibagi menjadi tiga kategori: pertama nilai dasar, kedua nilai instrumental, dan ketiga nilai praktis. Tiga Nilai-nilai Pancasila ini secara langsung atau tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara.
Pengimplementasian Sistem Demokrasi Pancasila dalam Organisasi Kepemudaan Karang Taruna Haifarashin, Ridha; Dewi, Dinie Anggraeni
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v6i1.3482

Abstract

Pada dasarnya suatu negara dikatakan demokratis jika rakyatnya berkedudukan sama di depan hukum, mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan memperoleh penghasilan yang layak serta adanya pemerataan yang adil. Demokrasi yang diberlakukan oleh bangsa Indonesia bukanlah tiruan dari demokrasi negara lain, tetapi didasari dari nilai-nilai luhur pancasila serta budaya bangsa Indonesia sendiri yang dikenal sebagai demokrasi Pancasila. Dengan adanya demokrasi pancasila diharapkan dapat mencapai kesepakatan melalui musyawarah serta mufakat di antara seluruh warga negara Indonesia serta dapat mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Demokrasi juga membangun sikap nilai-nilai demokratis , seperti kesetaraan, toleransi, dan kebebasan. Implementasi nilai adalah proses menerapkan atau mengimplementasikan ide-ide yang berdampak positif berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Menerapkan nilai-nilai berarti memberikan penerapan nilai-nilai inti kehidupan. Hal ini menjadi pilihan keyakinan atau tindakan seseorang dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh implementasi demokrasi pancasila dalam kehidupan sehhari-hari yaitu pada kegiatan Karang Taruna perlu memperhatikan hak,kewajiban,dan kedudukan yang perlu disamaratakan antara seluruh pengurus karang taruna,dengan menggunakan akal sehat serta hati nurani yang ikhlas serta memberikan kepercayaan terhadap perwakilan yang telah dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Lalu pada saat merancang beberapa program kerja atau pada suatu pengambilan keputusan,karang taruna selalu mengadakan pelaksaan musyawarah untu menggapai mufakat. Musyawarah merupakan salah satu cara agar memperoleh sebuah keputusan serta mencapai kesepakatan , tetapi pada musyawarah akan terjadi beberapa silang pendapat yang berbeda ,keegoisan dalam mempertahankan pendapatnya sendiri,walaupun hal tersebut terjadi tetapi dengan musyawarah hal tersebut dapat diatasi.
ADAPTASI GURU TERHADAP PENGGUNAAN PLATFORM MERDEKA BELAJAR (PENELITIAN STUDI KASUS TERHADAP GURU DI SDN CIPAKU 03 KECAMATAN PASEH) Haifarashin, Ridha; Lisnawati, Ai; Asyahidah, Nur Laeli; Sormin, Yeyen; Sutisna, M. Ridwan; Sudarmansyah, Ranu
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 9 No. 04 (2024): Volume 09 No. 04, Desember 2024.
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v9i04.21091

Abstract

Penelitian ini membahas adaptasi guru di SDN Cipaku 03 terhadap penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM) dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi ini sangat membantu guru muda, namun menjadi tantangan bagi guru senior yang kurang menguasai IT. Selain itu, keterbatasan infrastruktur seperti proyektor dan laptop juga menghambat optimalisasi PMM. Solusi yang diusulkan meliputi pelatihan, pendampingan, serta perbaikan infrastruktur. Dengan kolaborasi guru dan dukungan sekolah, PMM diharapkan meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai prinsip Merdeka Belajar. Dukungan dari pihak sekolah, khususnya dari kepala sekolah, terhadap penggunaan PMM di SDN Cipaku 03 mendukung secara penuh.
PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN CREATIVE PROBLEM SOLVING (CPS) UNTUK MENGEMBANGKAN CIVIC SKILL SISWA SEKOLAH DASAR Haifarashin, Ridha; Kurniawati; Furnamasari, Yayang Furi
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 01 (2025): Volume 10, Nomor 01 Maret 2025 in progress
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i01.22129

Abstract

This research is motivated by the low implementation of civic skills due to the continued use of conventional learning methods and the absence of a combination of varied learning methods. So that students are less active in learning and the implementation of civic skills is not optimal. This study aims to determine the effect of the application of the creative problem solving (CPS) model on the development of civic skills of elementary school students in Pancasila Education learning on cultural diversity material in grade V. The method used in this study is quantitative with a quasi-experimental non-equivalent control group design. The results showed that there was a significant effect of the application of the creative problem solving model in improving students' civic skills, as evidenced by the difference in pretest and posttest scores between the experimental and control classes. The average posttest score of the experimental class (85.32) was higher than the control class (78.73). The paired sample t-test produced a sig. value of 0.000 (<0.05), confirming that the creative problem solving model is effective in improving students' civic skills. In addition, the independent sample t-test on the posttest showed a significant difference (sig. 0.021 < 0.05) between the experimental and control classes, indicating that the creative problem solving model is more effective than the cooperative learning model of the group investigation type. Thus, the creative problem solving model is able to improve students' civic skills more optimally than the cooperative learning model of the group investigation type.
Co-Authors Asyahidah, Nur Laeli Dewi, Dinie Anggraeni Furi Furnamasari, Yayang Kurniawati Lisnawati, Ai Sormin, Yeyen Sudarmansyah, Ranu Sutisna, Muhammad Ridwan