Garuda - Garba Rujukan Digital

Manfaat Pelaksanaan Pelatihan Kerja Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu Sitanggang, Harianto Armansah; Naldo, Rony Andre Christian; Manik, Riduan
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/wrsys423

Lapas Kelas II A Pancur Batu merupakan tempat melaksanakan fungsi pembinaan bagi warga binaan. Lapas Kelas II A Pancur Batu melaksanakan fungsi pembinaan bagi warga binaan, yang salah satunya adalah pembinanaan pelatihan kerja guna memberikan bekal bagi warga binaan dalam menjalani kehidupan setelah masa hukuman berakhir. Berbagai bentuk pelaksanaan fungsi pembinaan tersebut antara lain pembinaan bidang pengelasan, bidang kerajinan tangan, bidang produksi roti, bidang coffeshop, bidang barista, bidang menjahit, bidang doorsmeer, bidang barbershop, dan bidang literasi digital. Pelaksanaan fungsi pembinaan melalui kegiatan pelatihan kerja tersebut merupakan hal yang krusial dalam proses reintegrasi sosial, dan diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat. Ada 7 (tujuh) manfaat dari adanya pelaksanaan pembinaan berupa pelatihan kerja bagi warga binaan Lapas Kelas II A Pancur Batu

Eksistensi Usaha Mikro Kecil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Korona Virus 2019 Naldo, Rony Andre Christian; Manik, Riduan; Azhar, Azhar
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/jrzdmv57

UMK merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Eksistensi UMK ada di setiap daerah. Demikian pula halnya di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara. Eksistensi UMK diharapkan tetap memberikan manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi meskipun pada Tahun 2019 yang lalu, Indonesia diterpa wabah penyakit Corona Virus 2019. Sebelum Indonesia diterpa wabah penyakit Corona Virus 2019, eksistensi UMK terhadap pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bosar Maligas telah bermanfaat terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut ditegaskan sebab 2 (dua) hal

Liability of the Directors Cause Not Implementing the Principle of Prudence in Distributing Mudharabah Saragih, Rajaingat; Naldo, Rony Andre Christian
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v11i2.5042

Directors is the organ that represents the sharia bank in carrying out sharia banking business activities, one of which is the distribution of mudharabah financing. Before distributing mudharabah financing to prospective customers who receive the facility, in accordance with the provisions of Article 2 and Article 29 verse (2) of Law Number 10 of 1998 jo. Article 2 and Article 35 verse (1) of Law Number 21 of 2008, Directors representing sharia banks, are obliged to apply the principle of prudence.This research discusses the obligation of Directors representing sharia bank to apply the principle of prudence before distributing mudharabah financing to prospective customers who receive the facility. In this regard, this research is focused on examining the liability of Directors cause not implementing the principle of prudence in distributing mudharabah financing to customers who receive facilities, which resulted in a decline in the health level of sharia bank.This research is prescriptive, using normative juridical methods, with using a statutory approach, and a conceptual approach. The type of data used is secondary data.The results of this research conclude that the liability of Directors for failure to apply the principle of prudence in distributing mudharabah financing to customers who receive facilities which results in a decline in the health level of sharia bank is that sanctions can be applied to Directors in the realm of Civil Law, the application of which does not reduce the application of sanctions in the realm of Penal Law.Key Words: Liability, Director, Prudence

EFEKTIFITAS PROGRAM TAX AMNESTY TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK Buyung, Buyung; Pasaribu, Muldri Pudamo James; Naldo, Rony Andre Christian
Paulus Law Journal Vol. 6 No. 1 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, yang salah satunya dengan membuat kebijakan Program Tax Amnesty Jilid 1. Program Tax Amnesty Jilid 1 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Kota Pematangsiantar. Program Tax Amnesty Jilid 1 diharapkan efektif meningkatkan kesadaran hukum WP, yang secara otomatis efektif pula meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis guna mengetahui efektifitas Program Tax Amnesty Jilid 1 terhadap peningkatan kesadaran hukum WP di Kota Pematangsiantar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif menggunakan metode yuridis normatif holistik, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif kualitatif, yang lebih lanjut dianalisis berdasarkan norma hukum dan Teori Efektifitas Hukum yang bersinergis dengan Teori Kesadaran Hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Program Tax Amnesty Jilid 1 di Kota Pematangsiantar belum efektif meningkatkan kesadaran hukum WP, yang terhadap fakta hukum tersebut diajukan 2 (dua) solusi. Abstrac The Government is always traying to increase revenue from the tax sector, one of which is by creating a Tax Amnesty Program Volume 1 policy. The Tax Amnesty Program Volume 1 is implemented in all regions of Indonesia, one of which is in Pematangsiantar City. The Tax Amnesty Volume 1 Program is expected to be effective in increasing Taxpayers’ legal awareness, which will automatically be effective in increasing revenue from the tax sector. This research aims to analyze to determine the effectiveness of the Tax Amnesty Volume 1 Program in increasing the legal awareness of Taxpayers in Pematangsiantar City. This research is a type of normative research, using a holistic normative juridical method, using a primary data and secondary data. The data obtained was analyzed deductively qualitatively, which was further analyzed based on legal norms and Theory of Legal Effectiveness which is synergistic with the Theory of Legal Awareness. The results of the research concluded that the Tax Amesty Program Volume 1 in Pematangsiantar City had not been effective in increasing Taxpayers’ legal awareness, for which 2 (two) solutions were proposed regarding these legal facts.

Merealisasikan Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Seksual Di Dalam Lingkungan Kampus Universitas Simalungun Naldo, Rony Andre Christian; Pasaribu, Muldri P J; Gultom, Sarles; Elpina, Elpina; Saragih, Diarmin; Manalu, Luga P; Sianipar, Srikandi K L
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/66s8kr27

Lingkungan kampus USI harus menjadi tempat penyelenggaraan pendidikan tinggi yang aman dan nyaman, agar dapat dilaksanakan proses pembelajaran secara maksimal, sehingga tercapai fungsi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di dalam lingkungan kampus USI, tentunya juga tidak tertutup kemungkinan terjadi kekerasan seksual. Guna memberikan dan menciptakan jaminan perlindungan hukum dari kemungkinan terjadinya kekerasan seksual di dalam lingkungan kampus USI, berdasarkan SK Rektor USI Nomor: 127/A.07/USI/2024 tanggal 4 Juli 2024, telah dibentuk dan ditetapkan Satgas PPTPKS, yang unsurnya terdiri dari Tenaga Kependidikan dan mahasiswa/i. Pembentukan Satgas PPTPKS tersebut merupakan kewajiban dan urgensi serta juga merupakan bentuk tindakan preventif USI terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan seksual dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di dalam lingkungan Kampus USI. Melalui Satgas PPTPKS yang telah dibentuk Rektor USI, maka direalisasikan perlindungan hukum dari kekerasan seksual di dalam lingkungan kampus USI bagi seluruh Tenaga Kependidikan, mahasiswa/i, dan warga kampus, sehingga lingkungan kampus USI menjadi tempat penyelenggaraan pendidikan tinggi yang aman dan nyaman guna tercapainya fungsi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan

DAMPAK PENYEBARAN KORONA VIRUS 2019 BAGI EKSISTENSI USAHA MIKRO KECIL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI Azhar, Azhar; Naldo, Rony Andre Christian; Manik, Riduan
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/ba086d13

Korona Virus 2019 telah menjadi perhatian publik sejak kemunculannya terdeteksi di Tiongkok untuk kali pertama diawal Tahun 2020. Meninggalnya ribuan jiwa akibat virus ini membuatnya menjadi pusat perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Sebelum penyebaran Korona Virus 2019, eksistensi UMK berperan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bosar Maligas. Saat terjadinya penyebaran Korona Virus 2019, guna percepatan penanganan Korona Virus 2019 di Kecamatan Bosar Maligas, Pempus cq Pemda Propinsi Sumatera Utara cq Pemda Kabupaten Simalungun, menerapkan PSBB. Penyebaran Korona Virus 2019 yang ditindaklanjuti dengan penerapan PSBB oleh Pempus cq Pemda Propinsi Sumatera Utara cq Pemda Kabupaten Simalungun, diharapkan tidak berdampak bagi eksistensi UMK terhadap pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bosar Maligas. Fakta hukumnya, berdampak bagi eksistensi UMK terhadap pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bosar Maligas. Hal tersebut ditegaskan sebab 4 (empat) hal

DAMPAK OVERCROWDED DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LABUHAN RUKU Gunawan, Afri Indra; Naldo, Rony Andre Christian; Elpina, Elpina
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/8vz9x778

Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku merupakan tempat pembinaan bagi WBP. Pembinaan yang dilakukan bagi WBP di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku diharapkan dapat optimal dan tidak berdampak pada pelaksanaan tugas pengamanan Sipir. Fakta hukumnya, pembinaan yang dilakukan bagi WBP di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku belum optimal dan berpotensi menimbulkan dampak pada pelaksanaan tugas pengamanan Sipir. Hal tersebut disebabkan situasi overcrowded. Secara khusus terkait berdampak pada pelaksanaan tugas pengamanan Sipir, situasi overcrowded setiap saat berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan kamtib dalam Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku. Terkait potensi tersebut telah dilakukan upaya sesuai hukum sebagai solusinya. Adapun upaya yang dilakukan sebagai solusinya adalah dengan cara memaksimalkan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengoptimalkan proses integrasi WBP

SOSILISASI DAMPAK PERBUATAN MELAWAN HUKUM BENDAHARA SATUAN TERKAIT DANA IURAN ANGGOTA KOPERASI PRIMKOPPOL Azizah, Nur; Naldo, Rony Andre Christian; Elpina, Elpina
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/6gtn3x92

Anggota Koperasi Primkoppol Resor Simalungun yang merupakan personil dan pegawai pada Polres Simalungun, untuk setiap bulannya membayar iuran melalui Bendahara Satuan Polres Simalungun, yakni X. Dalam melaksanakan tugas dan, diharapkan agar X dapat menyetorkan semua iuran yang telah dipungut, secara tepat waktu. Fakta hukumnya, X tidak melaksanakan kewajiban. Perbuatan X yang notabene tidak melaksanakan kewajiban, dikaji berdasarkan Hukum Perdata merupakan PMH kesengajaan. PMH yang dilakukan X merupakan perbuatan yang melanggar hak Koperasi Primkoppol Resor Simalungun dan juga hak para anggota Koperasi Primkoppol Resor Simalungun, yang bertentangan dengan kewajibannya, kepatutan, dan kesusilaan yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun. PMH yang dilakukan X menimbulkan dampak bagi Koperasi Primkoppol Resor Simalungun, dan juga bagi anggota Koperasi Primkoppol Resor Simalungun

Manfaat Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Mental Warga Binaan Pemasyarakatan Sitepu, Candra; Naldo, Rony Andre Christian; Manik, Riduan
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/hvdb8d58

Kesehatan mental merupakan HAM. Terkait Kesehatan mental, hal yang masih perlu diperhatikan dalam penanganan gangguan kesehatan mental adalah minimnya pelayanan dan fasilitas. Demikian pula halnya secara khusus bagi WBP yang berada di Rutan Kelas I Medan. Fakta hukum tersebut mengakibatkan banyak WBP penderita gangguan kesehatan mental yang belum ditangani dengan baik. Terkait fakta hukum tersebut, tentunya perlu dioptimalkan pelayanan kesehatan mental bagi WBP di Rutan Kelas I Medan, sehingga bermanfaat. Optimalisasi pelayanan kesehatan mental yang diterapkan di Rutan Kelas I Medan telah memberikan 4 (empat) manfaat bagi WBP

Manfaat Pelaksanaan Pelatihan Kerja Bagi Warga Binaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu Sitanggang, Harianto Armansah; Naldo, Rony Andre Christian; Manik, Riduan
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/wrsys423

Lapas Kelas II A Pancur Batu merupakan tempat melaksanakan fungsi pembinaan bagi warga binaan. Lapas Kelas II A Pancur Batu melaksanakan fungsi pembinaan bagi warga binaan, yang salah satunya adalah pembinanaan pelatihan kerja guna memberikan bekal bagi warga binaan dalam menjalani kehidupan setelah masa hukuman berakhir. Berbagai bentuk pelaksanaan fungsi pembinaan tersebut antara lain pembinaan bidang pengelasan, bidang kerajinan tangan, bidang produksi roti, bidang coffeshop, bidang barista, bidang menjahit, bidang doorsmeer, bidang barbershop, dan bidang literasi digital. Pelaksanaan fungsi pembinaan melalui kegiatan pelatihan kerja tersebut merupakan hal yang krusial dalam proses reintegrasi sosial, dan diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat. Ada 7 (tujuh) manfaat dari adanya pelaksanaan pembinaan berupa pelatihan kerja bagi warga binaan Lapas Kelas II A Pancur Batu

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search