Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Tata Kelola Kolaboratif Melalui BUMDes dalam Pencapaian Desa Mandiri di Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo Resky Amalia. P
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.3504

Abstract

Pembangunan desa merupakan prioritas nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Indeks Desa Membangun (IDM), yang mencakup Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian desa. Penelitian ini bertujuan memahami peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam tata kelola kolaboratif untuk mendorong percepatan pencapaian desa mandiri di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan meliputi perangkat desa, pengurus BUMDes, tokoh masyarakat, serta warga. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan membandingkan capaian antar desa berdasarkan dimensi IDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes berperan penting dalam menggerakkan ekonomi desa melalui pengembangan usaha berbasis potensi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Hambatan utama meliputi keterbatasan manajerial, inovasi usaha yang rendah, partisipasi masyarakat terbatas, serta lemahnya kolaborasi dengan pihak eksternal. Namun, peluang strategis terbuka melalui potensi ekonomi lokal, budaya gotong royong, dukungan regulasi dan dana desa, program pendampingan, serta keterlibatan generasi muda dalam ekonomi digital. Analisis komparatif menunjukkan desa mandiri ditopang oleh nilai IKE yang tinggi, sementara desa maju masih lemah pada aspek ekonomi meskipun memiliki IKS dan IKL yang baik. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya penguatan kapasitas BUMDes, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi multipihak sebagai strategi percepatan desa mandiri yang berkelanjutan.
Collaborative Governance Berbasis Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Desa Mandiri: Integrasi IDM dan SDGs Desa P, Resky Amalia; M, Nursafitra
Jurnal Publisitas Vol 12 No 2 (2026): April
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STISIPOL Candradimuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37858/publisitas.v12i2.695

Abstract

This study aims to develop a collaborative governance model based on local wisdom to realize independent villages through the integration of the Village Development Index (IDM) and the Village SDGs. This research is motivated by the increasing achievements of village development in Indonesia since the implementation of the village fund policy, but this is not evenly distributed because most villages are still in the developing and developed categories. This condition indicates that the village development process still faces challenges in increasing independence in a sustainable manner, especially in optimizing collaboration between actors and utilizing local wisdom. Various previous studies have examined village development through participatory approaches and collaborative governance, but their implementation still tends to be partial and has not been able to optimally integrate local potential. Furthermore, the integration between the IDM as an indicator of development achievements and the Village SDGs as a direction for sustainable development has not been fully integrated into an integrated framework in village development practices. The study used a qualitative approach with a case study design in Wajo Regency. Data were obtained through interviews, observations, and documentation, then analyzed using an interactive analysis model with reference to the collaborative governance framework. The results show that the success of collaboration is determined by four main factors: collective leadership, material and non-material incentives, interdependence between actors, and the ability to face uncertainty. Leadership involving formal and informal actors can increase community trust and participation, while incentives and local wisdom values, such as mutual cooperation, serve as drivers for sustained engagement. Synergy between actors strengthens collective capacity in village development, despite persistent challenges in human resources, budgeting, and coordination. This research yields an integrative collaborative governance model as a strategy to accelerate the realization of sustainable, independent villages.
Makassar City Climate Change Handling Policy Aswar Annas; Resky Amalia P
Journal of Government and Civil Society Vol 8 No 1 (2024): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v8i1.9530

Abstract

The urgency of climate change is now crucial. Climate change is not only an environmental problem but also threatens the survival of urban communities, affects urban spatial planning, and encourages government initiatives to increase public capacity and integrated social services. This study aims to identify and analyze the implementation of policies and handling of climate change by the government of Makassar City. This study uses qualitative data sources, namely statements from informants and local action plan documents for climate change adaptation and disaster risk reduction. Data collection through interviews and relevant literature review. The study results show that the climate change countermeasures policies implemented include; adding green open spaces, clean water management, rehabilitation and normalization of canals, mitigation through planting mangroves, developing aquaculture to empower island communities, and socializing strengthening climate change regulations. Other policies were carried out, including the ecological dimensions of forming strategic areas and cultivation, the social dimension of public capacity building and integrated social services, technical dimensions of the development of urban spatial pattern structures.Urgensi perubahan iklim saat ini menjadi krusial. Perubahan iklim bukan hanya mengenai masalah lingkungan, tetapi juga mengancam ketahanan hidup masyarakat kota, memengaruhi penataan ruang kota, dan mendorong inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kapasitas publik dan layanan sosial terpadu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kebijakan dan penanganan perubahan iklim yang dilakukan pemerintah Kota Makassar. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif, sumber data yaitu pernyataan yang berasal dari informan, dan dokuman rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Pengumpulan data melalui wawancara dan telaah literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penangan perubahan iklim dilakukan, meliputi; penambahan ruang terbuka hijau, pengelolaan air bersih, rehabilisasi dan normalisasi kanal, mitigasi melalui penanaman mangrove, pengembangan budidaya perikanan pemberdayaan masyarakat pulau, dan sosialisasi penguatan aturan perubahan iklim. Kebijakan lain dilakukan, yaitu; dimensi ekologi pembentukan kawasan strategi dan budidaya, dimensi sosial peningkatan kapasitas publik dan layanan sosial terpadu, dan dimensi teknis pengembangan struktur pola ruang perkotaan.