Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

Pengembangan Media Pembelajaran Augmented Reality Berbasis Fenomena Sosial Pada Mata Pelajaran PPKn di SMAN 1 Mancak Nurholisa Nurholisa; Wika Hardika Legiani; Qotrun Nida
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (758.88 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i1.2430

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan respon peserta didik terhadap media pembelajaran Augmented Reality pada mata pelajaran PPKn. Penelitian ini menggunakan metode Reseach and Development (R&D) dimana menggunakan tahapan analisis masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain dan uji coba produk. Produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah berupa aplikasi media pembelajaran Augmented Reality pada mata pelajaran PPKn Kelas XI yang memuat materi Bab 5 mengenai mengenai mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menguji kelayakan media pembelajaran ini, dilakukan uji coba ahli validasi ahli. Validasi ahli dilakukan oleh ahli media dan ahli materi dengan menghasilkan presentase 81,25% untuk validasi media dengan kategori “Sangat Layak” dan menghasilkan prsesentase 78,4 % untuk validasi ahli materi dengan kategori “Layak”. Uji coba produk melibatkan 15 siswa di SMAN 1 Mancak. Respon siswa menunjukkan presentase rata-rata 87,7% dengan kategori “Sangat Layak. Berdasarka uji coba ahli dan uji coba produk, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran Augmented Reality layak dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran.Kata kunci: Pengembangan Media, Augmented Reality, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegraan. AbstractThis reseach aimed to determine the feasibility and respon of students to Augmented Reality learning media in PPKn subjects. This study uses the Research and Development (R&D) method which uses the stages of problem analysis, data collection, product design, design validation, design revision and product testing. The product resulting from this research is an application of Augmented Reality learning media for Pancasila and Civic Education of Class XI subjects which contains Chapter 5 material regarding being aware of threats to the position of the Unitary State of the Republic of Indonesia. To test the feasibility of this learning media, expert validation trials were conducted. Expert validation was carried out by media experts and material experts by producing a percentage of 81.25% for media validation with the "Very Eligible" category and producing a percentage of 78.4% for material expert validation with the "Eligible" category. The product trial involved 15 students at SMAN 1 Mancak. Student responses showed an average percentage of 87.7% with the category "Very Eligible”. Based on expert trials and product trials, it can be concluded that Augmented Reality learning media is feasible and can be used as learning media.Keywords: Media Development, Augmented Reality, Pancasila and Civic Education.
Implementasi Pelayanan Publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten dalam Perspektif Peningkatan Literasi Masyarakat Siti Vinna Fadillah; Qotrun Nida; Ronni Juwandi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.645 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3116

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui rendahnya tingkat masyarakat provinsi Banten khususnya masyakat kabupaten Lebak. Penelitian ini dilakukan di lima lokasi yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten, Perpustakaan Umum Saidja Adinda Kabupaten Lebak, Perpustakaan Desa Sajira Mekar, dan TBM Kedai Proses. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat literasi di provinsi Banten khususnya di kabupaten Lebak ini dengan mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung literasi, serta peran pemerintah dalam menumbuhkan literasi masyarakat. Yang dimana faktor penghambat gerakan literasi yaitu kebiasaan membaca yang belum dimulai dari rumah, perkembangan teknologi yang makin canggih, sarana dan prasarana, dan ketersediaan dana. Untuk pendukung gerakan literasi yaitu sarana prasarana dan bahan bacaan. Untuk peran pemerintah sendiri yaitu orang tua mengambil peran utama, perpustakaan lebih inovatif menyediakan bahan bacaan, kerjasama pemerintah, penulis, dan publisher, mengadakan lomba literas, memebentuk komunitas literasi, dan mengadakan pelatihan. Kesimpulan dalam penelitian ini peran orang tua, masyarakat, dan pemerintah sangat penting untuk meningkatkan literasi.Kata Kunci: Faktor Penghambat, Faktor Pendukung, Peran Pemerintah AbstractThe purpose of this study is to determine the low level of society in the province of Banten, especially the people of Lebak district. This research was conducted in five locations, namely the Banten Provincial Library and Archives Service, Banten Province Education and Culture Office, Saidja Adinda Public Library, Lebak Regency, Sajira Mekar Village Library, and TBM Kedai Process. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques in this study used interview, observation and documentation techniques. The results showed that the literacy level in Banten province, especially in Lebak district, was to know the inhibiting and supporting factors of literacy, as well as the role of the government in growing community literacy. Where the inhibiting factors for the literacy movement are reading habits that have not been started from home, increasingly sophisticated technological developments, facilities and infrastructure, and the availability of funds. To support the literacy movement, namely infrastructure and reading materials. For the role of the government itself, namely parents take the main role, libraries are more innovative in providing reading materials, cooperation with the government, writers, and publishers, holding literacy competitions, forming literacy communities, and conducting training. The conclusion in this study is that the role of parents, society, and government is very important to improve literacy. Keywords: Inhibiting Factors, Supporting Factors, Government Role
PERAN DINAS SOSIAL DALAM UPAYA REHABILITASI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG DINAS DAERAH KOTA BEKASI Elvina Mulyana Marbun; Qotrun Nida; Ronni Juwandi
JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Vol 7, No 1 (2023): Volume 7 Nomor 1 Edisi Juni 2023
Publisher : IKIP PGRI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31571/jpkn.v7i1.5754

Abstract

Gangguan jiwa merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama di Kota Bekasi dan juga memiliki implikasi sosial yang serius. Banyaknya gelandangan dengan gangguan jiwa di sekitar kota Bekasi menunjukkan perlunya rehabilitasi oleh pemerintah. Rehabilitasi merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh penderita gangguan jiwa untuk mendapatkan kembali kesehatan jiwanya. Rehabilitasi sosial dapat dilakukan melalui lembaga sosial milik pemerintah daerah maupun swasta, antara lain Dinas Sosial Kota Bekasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan rehabilitasi bagi penderita gangguan jiwa berdasarkan berbagai permasalahan yang ditemukan penulis dalam observasi lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk  mendeskripsikan peran Dinas Sosial Kota Bekasi dalam upaya rehabilitasi, untuk mendeskripsikan bagaimana Dinas Sosial Kota Bekasi dalam menjalankan upaya rehabilitasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 dan untuk mendeskripsikan hambatan Dinas Sosial Kota Bekasi dalam upaya rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa. Penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.
The Active Role of Farmer Groups in Improving the Economy of Dam Village Communities Agung Ilham Gumelar; Ratna Sari Dewi; Qotrun Nida
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 2, No 2 (2023): July 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v2i2.763

Abstract

Technological developments have triggered changes in the way we carry out economic activities. This change is closely related to ideas, creativity, innovation and speed that most of our farmers fail to understand and follow. As a result, farmers always get the smallest profit and are left behind in the economic chain. This study aims to find out and describe how the Bendungan Village Farmers Association provides counseling on the development of agricultural technology in Bendungan Village, to find out and describe how farmers respond to ideas and innovate to increase their agricultural yields and to find out and describe the obstacles the Bendungan Village Farmers Group Association has in improving The Economy of the Bendungan Village Community. This study used a descriptive qualitative method involving the Association of Farmers’ Group Management and Members of the Farmers’ Group in Bendungan Village. The data collected is then analyzed and reduced so that it can be presented in descriptive paragraphs. This study found the following results: 1) Bendungan Village Gapoktan used 3 counseling methods, namely scheduled counseling and incidental counseling. 2) Not all Farmer Groups and their members are ready and follow the ideas and innovations initiated by Gapoktan through counseling. 3) The Combined Farmers Group experienced difficulties in conveying (communicating) their ideas and ideas to stakeholders and farmers in Bendungan Village.
Efektivitas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Putra Perdiansyah; Dinar Sugiana Fitrayadi; Qotrun Nida
Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 5 No 3 (2023): Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jmiap.v5i3.636

Abstract

This research was conducted with the aim offind out how much the level of effectiveness of Child-Friendly Integrated Public Spaces (RPTRA). This research uses a descriptive research type and a quantitative approach. This research is located in a number of Child-Friendly Integrated Public Spaces (RPTRA) located in Rawa Buaya Village, Cengkareng District, West Jakarta City. The population in this study were the people of Rawa Buaya Village aged 10-64 years who were taken 100 people to be used as research samples using simple random sampling. The data collection technique used was a closed questionnaire using a Likert scale. The validity and reliability calculations were calculated using SPSS Version 26 and the effectiveness measurement was calculated using the Likert Summarting Rating (LSR) formula with the help of SPSS Version 26. The results of this study found that the RPTRA effectiveness level reached 75.3%. With an effectiveness level of >65% according to the research hypothesis, therefore it can be said that Child-Friendly Integrated Public Spaces (RPTRA) as a policy of the DKI Jakarta Provincial Government as a step towards realizing DKI Jakarta as a Child Friendly City have been fairly effectively implemented.
Peranan Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Menerapkan Sikap Nasionalisme Peserta Didik Titin Anggraeni; Febrian Alwan Bahrudin; Qotrun Nida
Journal on Education Vol 7 No 1 (2024): Journal on Education: Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v7i1.6205

Abstract

The root problem of the research is the lack of understanding of the students of national songs and national heroes, where the students are more likely to know and love modern songs than the Indonesian national songs. The purpose of this research was to find out the students’ nationalism attitude through PPKn learning, to find out the obstacles faced by the teacher in applying the nationalism attitude and to find out the effective strategy in applying the nationalism attitude on Grade VIII Students of State Junior High School (SMPN) 1 Mekar Baru. The research method used was descriptive qualitative research and the data collection techniques were interview, observation, and documentation. The research results showed that State Junior High School (SMPN) 1 Mekar Baru in applying the nationalism attitude was not maximal, the obstacle is the limitation of means and facilities in schools, and the strategy to optimize the attitude of nationalism of students is to provide motivation and interesting learning about nationalist attitudes. It can be concluded that the efforts of teachers in applying the attitude of nationalism to the pupils involve consistent training, giving motivation that the importance of nationalist attitudes, cooperation with parents, and the use of various interesting learning strategies.
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Yuli Permatasari; Ujang Jamaludin; Qotrun Nida
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i1.1931

Abstract

AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Terhadap partisipasi masyarakat di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, implementasi kebijkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro memiliki pengaruh terhadap pasrtisipasi masyarakat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sebagai berikut: 1) Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sangat baik, hal ini berdasarkan tanggapan responden dengan skor = 19009 dengan arti bahwa Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarak Berbasis Mikro memiliki nilai “Sangat Baik”. 2) Pasrtisipasi Masyarakat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sangat baik, hal ini berdasarkan hasil tanggapan responden dengan skor = 13230 dengan arti bahwa Pasrtisipasi Masyarakat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor memiliki nilai “Sangat Baik”. 3) Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Terhadap Pasrtisipasi Masyarakat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan hasil analisis korelasi didapat nilai r sebesar 0.539 jika mengacu pada kriteria tingkat keeratan hubungan maka dinyatakan memiliki tingkat hubungan sedang antara PPKM terhadap partisipasi masyarakat karena terletak pada interval (0.41-0.60). sedangkan uji koefisien determinasi diperoleh (R2) R Square sebesar 0.291, selanjutnya digunakan perhitungan koefisien determinasi (KD) didapat nilai sebesar 29,05% dinyatakan berpengaruh sedang karena terletak pada interval (0,21% - 40%). Artinya sebesar 29,05% partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh variabel PPKM sisanya sebesar 70.95% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Sedangkan berdasarkan hasil Uji t didapat ttabel dengan α = 5% dan n = 100 diperoleh t (0.05 ;  90)  =  1.980. berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat nilai thitung  lebih  besar dari ttabel  (6,335 > 1.980) dengan sig.  0.000 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, yang artinya terdapat pengaruh antara PPKM terhadap Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Cibinong.Kata Kunci: PPKM, Partisipasi AbstractThe purpose of this study was to determine the effect of the implementation of the policy of the Implementation of Micro-Based Community Activity Restrictions on community participation in Cibinong District, Bogor Regency. Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded that the implementation of the policy of imposing restrictions on micro-based community activities has an influence on community participation in Cibinong District, Bogor Regency as follows: This is based on respondents' responses with a score of = 19009, which means that the Policy for the Implementation of Restrictions on Micro-Based Community Activities has a "Very Good" score. Community Participation in Cibinong District, Bogor Regency is very good, this is based on the results of respondents' responses with a score of = 13230 with the meaning that Community Participation in Cibinong District, Bogor Regency has a "Very Good" score. The Influence of Implementation of Micro-Based Community Activity Restrictions on Community Participation in Cibinong District, Bogor Regency, based on the results of the correlation analysis, the r value of 0.539 when referring to the criteria for the level of closeness of the relationship was stated to have a moderate level of relationship between PPKM on community participation because it is located at intervals (0.41-0.60). while the coefficient of determination test obtained (R2) R Square of 0.291, then used the calculation of the coefficient of determination (KD) obtained a value of 29.05% which was declared to have a moderate effect because it was located in the interval (0.21% - 40%). This means that 29.05% of community participation is influenced by the PPKM variable, the remaining 70.95% is influenced by other variables not included in this study. Meanwhile, based on the results of the t-test, it was obtained ttable with = 5% and n = 100 obtained t (0.05; 90) = 1.980. based on the calculation results, it can be seen that the value of tcount is greater than ttable (6.335 > 1.980) with sig. 0.000 <0.05 so Ho is rejected and Ha is accepted, which means that there is an influence between PPKM on Community Participation in Cibinong District.Keyword: PPKM, Participation
PENGARUH PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PANDEGLANG Seftia Ira Anggraeni; Ronni Juwandi; Qotrun Nida
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i1.1974

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip good governance terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini merupakan penelitian korelasi dengan pendekatan kuantitatif, dimana variabel independen adalah penerapan prinsip good governance dan variabel dependen adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima pelayanan di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang yang diambil 100 orang untuk dijadikan sampel penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket tertutup. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik analisis korelasi product moment dan analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip good governance (X) sebagai variabel bebas terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (Y) sebagai variabel terikat. Hasil penenlitian ini menunjukan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan prinsip good governance (X) terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (Y) di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut berdasarkan pengujian analisis korelasi pearson product moment, nilai pearson correlation sebesar 1,000 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000. Dimana, apabila nilai korelasi product moment yakni thitung lebih besar daripada ttabel atau taraf signifikansi kurang dari 0,05 dan koefisien determinasi bernilai menandakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan uji t pada Analisis Linier Regresi Sederhana yang menunjukan bahwa thitung yaitu 4,910 lebih besar > ttabel yaitu 1,984.Kata Kunci : Good Governance, Kualitas Pelayanan Publik AbstractThis research is a correlation research with a quantitative approach, where the independent variable is the application of the principles of good governance and the dependent variable is the improvement of the quality of public services. The population in this study was the service recipient community at the BPN (National Land Agency) Pandeglang Regency, which were taken 100 people to be used as research samples. The data collection technique in this study used a closed questionnaire. The data analysis technique used to test the hypothesis is a product moment correlation analysis technique and simple linear regression analysis to determine the effect of applying the principles of good governance (X) as an independent variable to improving the quality of public services (Y) as the dependent variable. The results of this study indicate that there is a significant effect between the application of the principles of good governance (X) on improving the quality of public services (Y) at the BPN (National Land Agency) Pandeglang Regency. This is based on the Pearson product moment correlation analysis test, the Pearson correlation value is 1,000 with a significance level of 0.000. Where, if the product moment correlation value is tcount greater than ttable or the significance level is less than 0.05 and the coefficient of determination is worth indicating that there is a significant influence between the application of the principles of good governance on improving the quality of public services. The results of this study are also strengthened by the t-test on Simple Linear Regression Analysis which shows that tcount is 4.910 greater than ttable is 1.984.Keywords : Good Governance, Public Service Quality
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DALAM MENJAGA KEBUDAYAAN DAERAH BAHASA JAWA DIALEK BANTEN Ahmad Fauzan; Roni Juwandi; Qotrun Nida
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i1.2094

Abstract

AbstrakIndonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau yang di huni oleh sekitar 255 juta penduduk, sebuah angka yang membuat Indonesia menjadi negara urutan keempat dalam hal negara dengan jumlah populasi yang tersebar di dunia. Angka ini dapat mengimplikasikan bahwa keanekaragaman budaya, etnis, agama maupun linguistik yang dapat di temukan di dalam negara ini. Dengan begitu banyak jumlah kebudayaan di Indonesia di tiap daerah, tidak lupa juga dengan para pelaku/pelestari kebudayaan yang ada di tiap daerah dalam menjaga kebudayaannya di tiap daerah,sebagai upaya manifestasi berharga untuk bagaimana bisa dilanjutkan oleh generasi selanjutnya, contoh kecilnya adalah bahasa, sampai saat ini masih konsisten dalam  bahasa yaitu bahasa Indonesia, sedangkan bahasa-bahasa daerah merupakan kekayaan plural yang dimiliki bangsa Indonesia sejak jaman kerajaan nenek moyang. Bahasa adalah kebudayaan utuh dan proses sampai menjadi bahasa yang permanen dipakai cukup lama untuk bisa dijadikan bahasa. Karna secara dialek harus bisa menyesuaikan gaya komunikasi dan penamaan suatu benda/kata kerja di suatu kelompok masyarakat. Kesenian tradisional yang tumbuh dan berkembang di suatu lokalitas didukung oleh masyarakat yang terikat pada aturan adat yang disepakati, telah berlangsung secara turun temurun dari generasi ke generasi. Berbeda dengan kesenian modern yang cenderung lebih mudah berubah mengadopsi unsur-unsur luar, kesenian tradisional lebih cenderung lambat mengalami perubahan. Dikarenakan, secara umum kesenian tradisional ini memiliki ciri sebagai berikut: Pertama, ia memiliki jangkauan terbatas pada lingkungan kultur yang menunjangnya. Kedua, ia merupakan pencerminan dari suatu kultur yang berkembang secara perlahan, karena dinamika masyarakat yang menujangnya memang demikian. Ketiga, ia tidak terbagi-bagi pada pengkotakkan spesialisasi. Keempat ia bukan merupakan hasil kretivitas individu individu tapi tercipta secara anonym bersama dengan sifat kolektivitas masyarakat yang menunjangnya.Kata kunci: Bahasa, Budaya AbstractIndonesia is an archipelagic country that includes more than 17,000 islands inhabited by about 255 million people, a number that makes Indonesia the fourth country in terms of countries with a population spread across the world. This figure can imply that cultural, ethnic, religious and linguistic diversity can be found in this country. With so many cultures in Indonesia in each region, don't forget also the actors / cultural conservationists in each region in maintaining their culture in each region, as a valuable manifestation effort for how it can be continued by the next generation, a small example is language, until Currently, it is still consistent in the language, namely Indonesian, while regional languages are a plural wealth that has been owned by the Indonesian nation since the days of the ancestral kingdom. Language is a complete culture and the process until it becomes a permanent language is used long enough to become a language. Because in dialect one must be able to adjust the communication style and naming an object/verb in a community group. Traditional art that grows and develops in a locality is supported by people who are bound by agreed customary rules, which have been passed down from generation to generation. In contrast to modern art which tends to change more easily by adopting external elements, traditional art tends to be slower to change. Because, in general, this traditional art has the following characteristics: First, it has a limited reach in the cultural environment that supports it. Second, it is reflection of a culture that develops slowly, because the dynamics of the society that supports it are like that. Third, it is not divided into specialization categorization. Fourth, it is not the result of individual creativity but is created anonymously along with the collectivity of the community that supports it.Keywords: Language, Culture
ANALISIS STRUKTUR KEPEMIMPINAN MASYARAKAT KAMPUNG MAWESDAY DALAM BENTUK KEPEMIMPINAN SECARA YURIDIS DAN HISTORIS Hanok Simes; Dinar Sugiana Fitrayadi; Qotrun Nida
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i1.2173

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengatahui tentang tata cara pembentukan struktur kepemimpinan di masyarakat Kampung Mawesday, dalam bentuk kepemimpinan secara yuridis dan historis, peran dan fungsi struktur kepemimpinan di masyarakat Kampung Mawesday dalam bentuk kepemimpinan secara yuridis dan hsitoris, serta untuk mengetahui tentang apa saja hambatan- hambatan yang dihadapi, serta solusi dalam kepemimpinan secara yuridis dan historis di Kampung Mawesday. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tata cara pembentukan struktur kepemimpin secara yuridis di Kampung Mawesday melalui pemilihan secara demokrasi yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan kepala Kampung lewat tahap pencalonan, pemungutan suara, pengitungan dan penetapan hasil pemelihan. Peran dan fungsi kepemimpinan secara yuridis merupakan bentuk peran dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahaan, pembangunan dan kemasyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hambatanya dalam kepemimpinan secara yuridis adalah kurang adanya kerja sama antara pimpinan dengan perangkatnya dan kurang adanya kerja sama antara pimpinan dan masyarakat. Kemudian tata cara pembentukan struktur kepemimpinan secara historis adalah berdasarkan sejarah, asal-usul, kualitas pengetahuan dan garis keturunan yang bersifat turun-temurun. Peran dan fungsi kepemimpinan secara historis adalah dalam menjaga kebudayaan, memberikan pemahaman tentang adat, serta menjaga hak-hak masyarakat adat di Kampung Mawesday. Hambatan dalam kepemimpinan adat adalah, kurang adanya kerja sama, kurang adanya pemahaman tentang adat dan tidak melakukan trasformasi ilmu pengetahuan tentang adat kepada anak-anak adat di Kampung Mawesday.Kata Kunci: Kepemimpinan Secara Yuridis dan Historis. AbstractThis study aims to find out about the procedures for forming a leadership structure in the Mawesday village community, in the form of juridical and historical leadership, the role and function of the leadership structure in the Mawesday village community in the form of juridical and historical leadership, and to find out what are the obstacles faced, as well as solutions in juridical and historical leadership in Mawesday Village. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. The results of this study indicate that the procedure for the formation of a juridical leadership structure in Mawesday Village is through elections held by the village head election committee through the stages of nomination, voting, counting and determining the results of the election. The juridical role and function of leadership is a form of role and function in carrying out government, development and community affairs in accordance with applicable regulations. The obstacle in juridical leadership is the lack of cooperation between the leadership and the apparatus and the lack of cooperation between the leadership and the community. Then the procedure for forming the historical leadership structure is based on history, origin, quality of knowledge and hereditary lineages. The role and function of leadership historically has been in maintaining culture, providing an understanding of adat, and safeguarding the rights of indigenous peoples in Mawesday Village. The obstacles in traditional leadership are lack of cooperation, lack of understanding of adat and not transforming knowledge about adat to indigenous children in Mawesday Village.Keywords: Juridical and Historical Leadership.