Garuda - Garba Rujukan Digital

Perkawinan Sejenis Dalam Presfektif Aliran Eksistensialisme Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Syuhada, Otong
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 4, No 1 (2019): Januari - Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

A marriage is generally legalized in some countries for couples consisting of one male and one female. But similar marriage is a different matter. This type of marriage is often done between men and women and women. This marriage is considered as the right of the individual to shape his own life, so that anyone cannot forbid it, so does the existentialism flow which states that every individual is given the greatest freedom. Of course, this freedom makes an individual do things he thinks are right because it is from his own right as an individual. In HAM also states that the right to freedom of association contains elements of the right to freedom and social rights and freedom of religion shows the distinctive personal and collective rights, but if we examine it more deeply it is clear that freedom in question is freedom that has boundaries that must be met as well ; does it violate decency, religion, or the integrity of the nation? The purpose of this study is to find out same-sex marriage in the existentialism flow and to know the human rights perspective in criticizing same-sex marriage. This study uses a normative juridical approach and the nature of this research is descriptive analytical.Â

Konsep Trias Politik dan Pelaksanaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Otong Syuhada
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 14, No 2 (2023): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v14i2.34945

Pembentukan sebuah negara didasarkan kepada keinginan rakyat secara bersama melalui kesepakatan polititk dalam mencapai tatanan kehidupan yang teratur. Penelitian dilakukan dalam rangka membahas dan menganalisa sejauhmana konsep Trias Politica yang dicetuskan oleh Montesquieu, dijalankan secara penuh dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Dalam konsep Tria Politica dibentuknya tiga poros kekuasaan negara yaitu, lembaga kepresidenan, lembaga pembentuk undang-undang dan lembaga kehakiman pada dasarnya bertujuan untuk menjaga agar terjadi keseimbangan dalam mengelola pemerintahan. Ketiga poros kekuasaan tersebut mempunyai peranan berbeda, namun memegang kedudukan strategis, dan diharapakan dapat saling melakukan kontrol. Namun demikian pada kenyataannya tidak semua lembaga-lembaga tersebut memiliki sepenuhnya fungsi dan kewenangan sebagaimana konsep utama Trias Politika, akibatnya seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan, over kewenangan dan terjadi subordinasi. Adapun penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan UU dan pendekatan konseptual. Data yang digunkan adalah data sekunder. Dari hasil penelaahan ternyata penyebab tidak berjalannya konsep Trias Politica salah satunya karena adanya regulasi yang memberikan kewenangan fungsi legislatif kepada eksekutif dimana presiden diberikan hak untuk mengusulkan rancangan UU, mengeluarkan PERPPU sebagai pengganti UU produk legislatif serta dimilikinya hak prerogratif. Maka dari itu penulis menyarankan untuk dilakukan kajian kembali terhadap ketentuan tersebut khususnya menyangkut kewenangan Presiden.

ASAS KEADILAN SEBAGAI SALAH SATU LANDASAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PUTUSAN PERCERAIAN Abdulah Pakarti, Muhammad Husni; Farid, Diana; Utama, Sofyan Mei; Syuhada, Otong; Hendriana, Hendriana
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 4, No 2 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v4i2.25998

This study aims to analyze the role of the principle of justice as one of the foundations for judges in deciding divorce decisions. In the context of family law, divorce is a complex issue that affects the lives of many individuals. Therefore, it is important for judges to consider various aspects, including the principle of justice, in making fair and just decisions. The research method uses a qualitative approach with the method of analyzing literature and literature studies. Data will be collected from various sources, including books, scientific journals, laws and regulations, court decisions, and other related documents. Data analysis will be carried out by identifying the main themes related to the principle of justice in divorce decisions. The results of the study show that the principle of justice has a very important role in deciding divorce decisions. The principle of justice provides a basis for judges in assessing various factors related to divorce, such as the rights of spouses, children's welfare, distribution of joint assets, and financial obligations. In addition, the Judge must be fair in considering the interests and needs of each partner, as well as the rights of the children involved. In this case, the judge must consider factors such as income, role in marriage, ownership of property, and physical and mental health conditions. In conclusion, the principle of justice plays an important role in deciding on a divorce decision. Judges must consider various factors and principles of justice in ensuring a fair decision for all parties involved. This research makes an important contribution to our understanding of the principle of justice in the context of family law, and provides useful guidance for judges in making fair decisions in divorce. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran asas keadilan sebagai salah satu landasan bagi hakim dalam memutuskan putusan perceraian. Dalam konteks hukum keluarga, perceraian merupakan masalah kompleks yang mempengaruhi kehidupan banyak individu. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk asas keadilan, dalam membuat keputusan yang adil dan berkeadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur dan studi kepustakaan. Data akan dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Analisis data akan dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan asas keadilan dalam putusan perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keadilan memiliki peran yang sangat penting dalam memutuskan putusan perceraian. Asas keadilan memberikan landasan bagi hakim dalam menilai berbagai faktor yang terkait dengan perceraian, seperti hak-hak pasangan, kesejahteraan anak, pembagian harta bersama, dan kewajiban finansial. Selain itu, Hakim harus adil dalam mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masing-masing pasangan, serta hak-hak anak yang terlibat. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti penghasilan, peran dalam pernikahan, kepemilikan harta, dan kondisi kesehatan fisik dan mental. kesimpulannya, asas keadilan memainkan peran penting dalam memutuskan putusan perceraian. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor dan prinsip keadilan dalam memastikan keputusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman kita tentang asas keadilan dalam konteks hukum keluarga, dan memberikan panduan yang bermanfaat bagi hakim dalam membuat keputusan yang adil dalam perceraian.

Legal Politics and Fulfillment of Citizens’ Basic Rights in Indonesia’s Democratic State Otong Syuhada; Ikmal Hisham; Nazli Ismail Nawang
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 8, No 1 (2024): 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25072/jwy.v8i1.4190

The purpose of this study is to analyze the state’s responsibility in fulfilling the fundamental rights of every citizen. It is a descriptive-normative research, utilizing both statute and policy approaches. The data for this study were collected using library research methods and will be analyzed through qualitative techniques. The study found that the fulfillment of fundamental rights such as education (8.69 million) and poverty alleviation (9.57% or 26.36 million). However, the fulfillment of fundamental right to employment has not been optimally realized, reaching only (8.42 million). Therefore, the government must take strategic measures to address these issues through more concrete legal politics that directly cater to the interests of all layers of society.

Sosialisasi Penegakan dan Efektifitas Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Syuhada, Otong; Halim, Aji
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v4i4.6957

Indonesia adalah Negara yang menganut bentuk pemerintahan Demokrasi. Hal tersebut dengan tegas dinyatakan didalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia tepatnya tertuang pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Demokrasi selalu menarik untuk diperbincangkan karena selalu menjadi isue sexy. Dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pelaksanaan dari sistem demokrasi salah satunya diwujudkan dalam bentuk pelibatan seluruh anggota masyarakat yang telah memenuhi kriteria syarat usia maupun kecakapan dalam menentukan calon pemimpin pada semua tingkatan pemerintahan. Pemilihan Umum Presiden, Kepala Daerah maupun Anggota Legislatif yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali merupakan momentum penting bagi setiap warga negara untuk terlibat aktif menentukan calon pemimpin maupun orang yang hendak dijadikan pihak yang mewakili masyarakat dalam menjalankan serta mengelola pemerintahan. Oleh sebab itu proses Pemilu harus dilaksanakan dengan prinsip jujur dan adil. Namun pada pelaksanaannya sering terjadi pelanggaran sehingga menimbulkan konplik dan sengketa pemilu. Adapun tujuan dari pengabdian ini adalah melakukan pembekalan dalam upaya penanganan terkait pelanggaran pemilu tahun 2024 di Kabupaten Majalengka. Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan kepada petugas pengawas pemilu se- Kabupaten Majalengka, diskusi serta tanya jawab terkait penangan pelanggaran pemilu.

Pelatihan Keterampilan Dan Etika Pelayanan Publik Bagi Anggota Polri Syuhada, Otong; Kusmayadi, Dodi
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v5i4.8729

Negara adalah sebuah perkumpulan manusia (masyarakat) yang berada di satu wilayah. Untuk mengatur dan menjalankan negara, maka dipelukan pemerintahan yang memiliki tugas mengelola sumber daya ekstraktif yang dimiliki. Luasnya wilayah serta banyaknya jumlah penduduk menuntut pemerintah bekerja secara maksimal memberikan pelayanan kepada seluruh wargannya tanpa kecuali, sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945, yaitu negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh sebab itu maka, diperlukan institusi yang secara khusus bekerja pada aspek perlindungan baik secara pisik maupun yang berhubungan dengan hak-hak keperdataan setiap orang. Salah satu alat kelengkapan negara yang bertugas dalam hal itu adalah kepolisian atau sering disebut Polisi Republik Indonesia (POLRI). Polisi memiliki fungsi serta tugas utamanya adalah, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 UU No. 2 tahun 2002). Berkitan dengan itu, maka bagi setiap anggota polisi diwajibkan memiliki keterampilan maupun etika agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal sehingga dapat menghasilkan kepuasan bagi seluru masyarakat yang dilayaninya. Adapun tujuan dari pengabdian ini adalah melakukan pembekalan kepada jajaran anggota kepolisian Polres Majalengka terkait Keterampilan Dan Etika Pelayanan Publik.

Indonesian Employment and Labor Policy: A Pancasila Perspective Syuhada, Otong; Razali, Rodziana Mohamed
Kosmik Hukum Vol 24, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v24i2.19390

The aim of this research is to examine and analyze how the Pancasila legal state concept treats labor as the most important part of the national development process. The existence of workers in the national development process has a strategic and decisive position; without workers, it is impossible for a development plan to be implemented well. In Employment Law No. 13 of 2003, workers are placed as actors of development as well as development goals. The meaning of this sentence is that workers are not only involved in the development process but also as parties who are obliged to enjoy the results of development. The method used in this research is sociological juridical with a legal approach and a conceptual approach, while the data used is secondary data, which includes material. primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. From the research results, it was found that there is a gap in the implementation between the concept of the Pancasila rule of law and the reality that occurs in the world of work. The rights of workers as human beings are often neglected. It is difficult for workers to achieve a prosperous life because the wages they receive cannot meet the needs of a decent life, so the concept of just and civilized humanity has not been achieved by workers. Based on these conditions, researchers recommend that the government immediately take concrete steps to overcome the problem of disparities in workforce welfare.Keywords: Employment, Labor Policy; Pancasila

Legal Politics and Fulfillment of Citizens’ Basic Rights in Indonesia’s Democratic State Syuhada, Otong; Hisham, Ikmal; Nawang, Nazli Ismail
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 8 No 1 (2024): 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25072/jwy.v8i1.4190

The purpose of this study is to analyze the state’s responsibility in fulfilling the fundamental rights of every citizen. It is a descriptive-normative research, utilizing both statute and policy approaches. The data for this study were collected using library research methods and will be analyzed through qualitative techniques. The study found that the fulfillment of fundamental rights such as education (8.69 million) and poverty alleviation (9.57% or 26.36 million). However, the fulfillment of fundamental right to employment has not been optimally realized, reaching only (8.42 million). Therefore, the government must take strategic measures to address these issues through more concrete legal politics that directly cater to the interests of all layers of society.

Legal Analysis TikTok Shop Restrictions through Evaluation Minister Trade Regulation No. 31 2023 Asep Kiki Riady; Otong Syuhada; Herry Farhan Syafiq
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 12 No 1 (2025): Volume 12 Nomor 1 Juni 2025
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v12i1.58969

This study aims to analyze the legal aspects of restrictions on TikTok Shop in Indonesia through an evaluation of Minister of Trade Regulation No. 31 of 2023. The main focus of this study is to identify the clarity of legal norms governing the social commerce business model, measure the consistency of regulations with the principles of business and consumer protection, and assess the effectiveness of policy implementation in digital trade practices. The method used is a normative legal approach with literature review and case analysis of the closure of TikTok Shop in October 2023 as a concrete illustration of regulatory implementation. The research findings indicate that although these policies are intended to protect the local market and prevent monopolistic practices, there is ambiguity in technical definitions and weak coordination among regulatory agencies, leading to inconsistent implementation. Additionally, the impact on SMEs and consumers highlights the need for more inclusive transition policies and more adaptive legal instruments. This study suggests revising regulations to address the legal challenges posed by technological innovation and to create a fair and sustainable digital trade ecosystem. Keywords: E-commerce, Digital trade regulation, Tiktok shop

Dual-Track Model for Resolving Disputes Over Late Payment of Soccer Players' Salaries (Study of Labor Law and FIFA Regulations) Gentar Restu; Otong Syuhada; Zuraidah
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 8 No 2 (2025): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v8i2.23829

Cases of late payment of salaries by football clubs to professional football players often raise confusion regarding the legal forum that should be chosen, namely whether the dispute should be resolved through labor law or FIFA regulations. This study aims to formulate a dual-track model for resolving wage payment disputes through the perspective of national labor law and FIFA regulations. The method used is a normative legal approach combining the statute approach and case approach. This study’s innovation offers a dual-track dispute resolution model for football players’ wages, combining national mechanisms (labor law and Resolution of Industrial Relations) and international mechanisms (FIFA regulations and DRC). The research findings indicate that dispute resolution through Resolution of Industrial Relations tends to be slow, while FIFA's DRC is faster but less accessible for local players. This study proposes a harmonious dual-track model by integrating national and international.

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search