Garuda - Garba Rujukan Digital

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANCAMAN KEPADA PETUGAS SATPAM (STUDI PUTUSAN NOMOR: 215/PID.B/2021/PN.PDG) Sembiring, Susanti; Tama, Gana Aria
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 3 (2023): Vol. 5 No. 3 Edisi 3 April 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v5i3.1482

Abstract: Crime always occurs in our environment in various forms. Article 335 Paragraph (1) of the Criminal Code regulates the prohibition of committing the crime of "Forcing With Threats of Violence to Do Something". Where the act is an unlawful act with criminal sanctions for a maximum of 1 (one) year or a maximum fine of Rp. 4,500. But when heartache arises and intends to repay it, sometimes everyone forgets that there is law. Likewise with the criminal act of threatening someone against a Security Unit officer (Satpam), so that there are sanctions and legal processes that must be passed for the perpetrator. The formulation of the problem in this thesis is: First, what are the judge's considerations in imposing a sentence on decision Number 215/Pid.B/2021/PN.Pdg against a defendant who committed the crime of threatening a security guard. Second, how is the criminal application by the judge against the defendant who committed the crime of threatening security guards in decision number 215/Pid.B/2021/PN.Pdg? Research specification is descriptive. The approach method used is a normative juridical approach. The source of the data used is secondary data obtained through document studies and tracing of laws and regulations related to the problems examined in decision Number 215/Pid.B/2021/PN.Pdg. The data obtained were analyzed qualitatively and presented in a qualitative descriptive manner. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded as follows: First, the judge's considerations in imposing a sentence on decision Number 215/Pid.B/2021/PN.Pdg against a defendant who committed the crime of threatening security guards based on juridical and non-juridical considerations. Juridical considerations are based on evidence at trial, namely witness statements, expert statements, letters, instructions and statements of the accused. For non-juridical considerations, the judge looks at the defendant's side during the trial. The defendant was polite in court and admitted his actions frankly, the defendant has never been punished, the defendant has reconciled with the victim-witness. Second, the application of the crime against the defendant who committed the crime of threatening a security guard in decision Number 215/Pid.B/2021/PN.Pdg, taking into account the evidence and the defendant's statement, and the fulfillment of the criminal elements in Article 335 Paragraph ( 1) Criminal Code, stated that the defendant Taufik Bakri Called. Taufik Bin Zulbackri was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of Coercion With Threats of Violence to Do Something, imposing a sentence on the defendant with imprisonment for 6 (six) months.Keywords: Impeachment, Criminal, Accused, Threats, Security.

BALAPAN LIAR OLEH REMAJA DI KOTA PADANG DALAM ASPEK KRIMINOLOGI Sembiring, Susanti; Febrina, Yuka
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 2 (2022): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i2.285

Balapan liar merupakan tindakan kriminal, melanggar UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), karena dapat membahayakan baik pelaku maupun pengguna jalan lainnya. Namun walaupun UU sudah melarang dilakukannya balapan liar, namun dalam praktek sering terjadi terutama di kalangan remaja. Untuk itu perlu dilakukan penelitian faktor penyebab terjadinya balapan liar oleh remaja dalam prespektif ilmu kriminologi dan upaya aparat penegakan hukum dalam hal ini adalah aparat kepolisian dalam menangani kasus balapan liar doi kalangan remaja ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui factor-faktor terjadinya balapan liar oleh remaja di Kota Padang dan upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani kasus balapan liar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama, dan data primer sebagai data pendukung yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan/studi dokumen dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh: faktor terjadinya balapan liar oleh remaja di Kota Padang, adalah karena pergaulan remaja yang tidak baik, kurangnya perhatian orang tua, kurangnya sarana balapan untuk para remaja. balapan liar itu mengganggu kelancaran, meresahkan, dan membahayakan baik Upaya yang dilakukan pihak kepolisian Polresta Padang dalam menangani kasus balapan liar oleh remaja Kota Padang adalah mencakup upaya preventif (pencegahan): 1)melakukan sosialisasi di sekolah, kampus (terutama kepada pelajar dan mahasiswa), persimpangan jalan, melakukan patroli; 2) operasi cipta kondisi. Upaya Represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polresta Padang yaitu dengan tindakan Tilang ( bukti pelanggaran ) selama 3 bulan.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pembatalan Terhadap Putusan BPSK Pada Sengketa Konsumen Sembiring, Tuti Kelana; Sembiring, Susanti
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 1 No. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/3cn5y739

Penyelesaian sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada prinsipnya diserahkan kepada pilihan para pihak yang bersangkutan yaitu konsumen dan pelaku usaha, apakah akan diselesaikan melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Jika perselisihan diselesaikan melalui BPSK, Keputusan BPSK adalah Final dan Mengikat. Namun apabila salah satu/tidak puas dengan Putusan BPSK tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Seperti dalam Perkara Putusan BPSK Nomor 04/PTS/BPSK-PDG-SBR/ARBT/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 dimana salah satu pihak keberatan dengan Putusan BPSK Kota Padang dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Padang terhadap putusan BPSK Kota Padang tersebut. keberatan. Pengadilan Negeri Padang mengeluarkan putusan yang membatalkan Putusan BPSK tersebut. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan yang digunakan hanya pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil pendekatan hukum inconcreto terhadap Putusan Nomor 92/Pdt.G-Sus.BPSK/2019/PN.Pdg. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini hanya data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut; Pertama, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembatalan putusan BPSK atas sengketa konsumen berdasarkan putusan Nomor 92/Pdt.G Sus.BPSK/2019/PN.Pdg dinyatakan batal demi hukum. Kedua, akibat hukum pembatalan Putusan BPSK Nomor 92/Pdt.G-Sus.BPSK/2019/PN.Pdg oleh Hakim dalam Sengketa Konsumen yaitu putusan tidak dapat dilaksanakan, sehingga dapat dianggap putusan tersebut tidak pernah ada atau tidak dapat dilaksanakan. Keputusan BPSK batal demi hukum.

Upaya Keberatan Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Kasus Penarikan Unit Kendaraan Bermotor Sembiring, Susanti; Pratama, Bisma Putra
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 1 No. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/dvsj0d25

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan lembaga penunjang dalam bidang quasi peradilan. Oleh karenanya, putusan BPSK mestinya harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun, apabila dibandingkan prinsip (res judicata pro vitatate habetur) tersebut dengan Pasal 56 Ayat (2) UUPK, ternyata para pihak masih bias mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Kejadian tersebut disebabkan karena lemahnya kedudukan dan kewenangan yang diberikan oleh UUPK terhadap BPSK terutama menyangkut putusan yang bersifat final dan mengikat.. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mekanisme upaya keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Spesifikasi penelitian ini adalah merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa mekanisme upaya keberatan atas putusan BPSK di PN Kelas IA Padang dapat dilakukan apabila terdapat salah satu pihak yang beperkara menganggap bahwa putusan BPSK tidak berhasil sehingga dapat mengajukan keberatan ke PN Kelas IA Padang dengan catatan setelah terpenuhinya persyaratan pemohon keberatan dapat mengajukan keberatan dan pengajuan keberatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yakni 14 hari sejak putusan BPSK diumumkan dan jika PN menerima pengajuan keberatan maka dalam waktu paling lama 21 hari akan diberikan putusan, sehingga mekanisme dari upaya hukum keberatan itu sendiri berjalan lebih cepat jika dibandingkan dengan gugatan baru maupun banding yang memerlukan waktu yang lebih lama.

Perlindungan Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Berbahaya Sembiring, Susanti; Pratama, Bisma Putra
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 2 No. 1 (2022): JIEE Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/rxjpk348

Saat ini banyak pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab untuk meraih keuntungan lebih dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan. Kosmetik impor ilegal yang mengandung zat aditif tentu menjadi salah satu ancaman bagi konsumen para pengguna kosmetik, terlebih kosmetik saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Saat ini banyak beredar kosmetik yang mengandung bahan berbahaya khususnya kosmetik impor. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum konsumen kosmetik impor ilegal yang mengandung zat aditif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder dari bahan kepustakaan. Data di uraikan dalam bentuk teks naratif secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang membuat peredaran kosmetik impor ilegal yang mengandung zat aditif terus berkembang hingga saat ini adalah pertama kecenderungan masyarakat membeli produk kosmetik secara online hal ini dapat menjadi celah bagi para pelaku usaha kosmetik impor ilegal untuk selalu bisa memasarkan produknya, kedua, pola pikir masyarakat pada hasil instan, ini bisa menjadi salah satu pemicu maraknya peredaran produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya atau bahan berbahaya karena pihak produsen akan selalu mengikuti kemauan pasar jika pasar menginginkan sebuah produk dengan hasil instan maka zat berbahaya akan menjadi pilihan para produsen demi mengikuti arus pasar.

PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PEMBANGUNAN JALAN TOL PADANG–SICINCIN (STUDI KASUS: KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KABUPATEN PADANG PARIAMAN) Sembiring, Susanti; Zuleika, Siti Fatimah
Ensiklopedia of Journal Vol 8, No 2 (2026): Vol. 8 No. 2 Edisi 3 Januari 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v8i2.3750

Abstract: One of the most important stages in land acquisition for development in the public interest is the compensation mechanism. Within this mechanism, there is a stage known as deliberation for the determination of compensation. In many land acquisition cases, the deliberation process often fails to reach an agreement. This condition is caused by objections and refusals from rights holders regarding the amount or value of compensation determined by the government. This study describes the actual conditions of land acquisition implementation in Padang Pariaman Regency at the location of the Padang–Sicincin Toll Road Project. It explains the role of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) Office as the technical implementer, the stages of land acquisition, and the compensation valuation process conducted by the Independent Appraisal Team. The main findings indicate that the compensation value is widely rejected by the community because it is considered too low and does not include non-physical losses. The deliberation mechanism is also perceived as less participatory, thereby triggering conflicts. Nominative data, appraisal results, and field studies serve as concrete evidence of these issues. Based on the research results, this study analyzes the discrepancy between theory and practice in the implementation of compensation for toll road projects. The research identifies that the compensation mechanism has not fully reflected the principles of justice, transparency, and deliberation as regulated in the prevailing laws and regulations. Factors such as the dominant governmental approach, limited community participation, and the exclusion of non-physical compensation are identified as the main causes of conflict. This analysis is strengthened by interview findings and comparisons with positive law provisions. Keywords: Compensation, Toll Road, Padang, Sicincin.Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Jakarta: Djambatan, 2008Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Djambatan, Jakarta, 2005Erna Dwi Lestari, Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Rajawali Press, Jakarta, 2015D. Santoso, Prinsip-Prinsip Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020DalamPetunjuk Teknis SPI306,Komite PenyusunStandarPenilaianIndonesiadan Masyarakat PenilaiIndonesia (MAPPI),2015.John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, 1971Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jaringan Jalan Tol Trans Sumatera, Kementerian PUPR, 2023.Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Pembangunan, Bandung: Alumni, 2002Konsorsium Pembaruan Agraria, 2017. Reformasi Agraria di Bawah Bayangan Investasi, Catatan Akhir Tahun 2017M. Kusumawati, Analisis Konflik Pengadaan Tanah dalam Pembangunan Jalan Tol di Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan, vol. 7, no. 1 2021Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta: Kompas, 2009Maria Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009Muchsin, Pendaftaran Tanah dan Sertifikasi Hak Atas Tanah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012R. Wirawan, Aspek Sosial dalam Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2010Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, Genta Publishing, Yogyakarta, 2006, hlmSiti Sundari Rangkuti, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Rajawali Press, Jakarta, 2018John W Brush, Reforming Land Law to Acieve Development Goals on Land Law Reform, The International Bank for Reconstruction and Development/World Bank Washington D, 2006.

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN ISBAT NIKAH DARI PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA (Studi Penetapan Hakim Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Pdg) Sembiring, Tuti Kelana; Sembiring, Susanti; Afrila, Silvia Millenia
Ensiklopedia of Journal Vol 8, No 2 (2026): Vol. 8 No. 2 Edisi 3 Januari 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v8i2.3741

Abstract: The provisions regarding marriage registration are regulated under Article 2 of Law Number 1 of 1974 on Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 on Marriage, which stipulates that a marriage is considered legally valid if it is officially registered. For marriages that have not been registered, the parties may submit an application for isbat nikah to the Religious Court in the jurisdiction where the marriage was conducted. This study aims to examine the judges’ considerations and the legal consequences arising from applications for isbat nikah involving unregistered marriages. This research is descriptive in nature, focusing on the depiction of applicable legal regulations in relation to the issues under study. The approach employed is a normative juridical approach. Based on the court determinations and subsequent analysis, the study draws the following conclusions. First, the judges assessed that the marriage between the applicant and her husband fulfilled all the requirements and pillars of an Islamic marriage in accordance with the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. Accordingly, the applicant’s petition for isbat nikah was granted. Second, as a legal consequence of granting the isbat nikah application, the applicant and her husband are declared legally married both religiously and under state law. The applicant is required to register the marriage with the Marriage Registrar at the Office of Religious Affairs where the marriage took place. Subsequently, the applicant is also obliged to obtain essential civil documents, including a marriage certificate, family card, and the child’s birth certificate. Keywords: Judge, Isbat Nikah, Unregistered Marriage.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search