Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA HARTA PUSAKO TINGGI DI DAERAH TANAH DATAR Tuti Kelana Sembiring; Susanti Sembiring
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 2 (2023): Volume 5 No. 2 Edisi 3 Januari 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.897 KB) | DOI: 10.33559/eoj.v5i2.1553

Abstract

Property in Minangkabau society is called pusako. Pusako property can only be inherited through the female lineage. Pusako assets in matrilineal kinship cannot be distributed, mortgaged, let alone sold. Pusako property is permanent in a clan. Based on West Sumatra Regional Regulation No. 6 of 2008 concerning ulayat land or pusako land, it says that ulayat land or pusako land cannot be traded. In Decision Number 9/Pdt.G/2021/PN/Bsk there are pusako rice fields which from 1955 to 2020 were controlled by Drs. H. Metofani MM (Plaintiff) which later in 2020 the Risparizal (Defendant) came to meet the Plaintiff and said that the pusako rice field belonged to his people. Feeling aggrieved, the plaintiff reported it to the Batusangkar District Court. This research is a descriptive research, the approach used is a normative juridical approach, namely an approach to laws and regulations related to judges' considerations in deciding land disputes over Pusako Tinggi in the Tanah Datar area in Decision Number 9/Pdt.G/2021/ PN Bsk. The data used is secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials collected through library research. The data was then analyzed qualitatively and presented in an analytical descriptive form. Based on the results of the research and discussion conducted, the judge's considerations in making a decision regarding the high inheritance inheritance dispute in decision Number 9/Pdt.G/2021/PN.Bsk are based on the lawsuit of the Plaintiffs which is principally regarding the high inheritance assets, while the lawsuit was not filed by Fauzi Setiawan Dt. Marajo as Mamak Head of Waris, the Panel of Judges declared the lawsuit unacceptable. The two legal consequences of the Judge's Decision in deciding the pusako high land dispute in Decision Number 9/Pdt.G/2021/PN.Bsk are that the judge rejects all the arguments of the plaintiff's lawsuit and requires the plaintiff to pay court fees of Rp. 2,985,000 (Two Million Nine Hundred Eighty Five Thousand Rupiah).Keywords: Property, Pusako, Minangkabau, Judges.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK DENGAN DEBITUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/PDT.G.S/2020/PN.PDG) Tuti Kelana Sembiring
Ensiklopedia Education Review Vol 5, No 2 (2023): Volume 5 No 2 Agustus 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v5i2.2045

Abstract

People in developed and developing countries, especially in Indonesia, really need banks to carry out financial activities in carrying out their daily activities. One of the bank products apart from collecting funds from the public is lending, as regulated in Article 1 paragraph (11) of Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998 concerning amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking. The breach of promise (default) in decision Number 34/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg is in the form of a delay in returning the agreed credit. The problem in this thesis is first, what is the judge's consideration in making a decision regarding the credit agreement default between PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk with the debtor in decision Number 34/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg? Second, what are the legal consequences arising from the Judge's considerations in Decision Number 34/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg regarding the credit agreement default between PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk with debtors? The approach used in this research is a normative juridical approach, namely by listing the laws and regulations related to the issue discussed, namely decision Number 34/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg. The data used is secondary data, which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials collected through literature study, data management and analysis, then the data is edited first and presented in the form of descriptive analysis of the results. Based on research and discussion, it can be concluded that: first, the judge's consideration in making a decision regarding the credit agreement default between PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk with the debtor in decision Number 34/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg is based on the facts revealed at trial and connected with evidence from letters that correspond to each other and summons served three times. by the plaintiff against the defendant. Second, the legal consequences of the Judge's considerations in Decision Number 34/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg are; 1. Grant the Plaintiff's lawsuit in part; 2. Declare that the Defendant has committed an act of Default; 3. Sentence the Defendant to pay in full all arrears; 4. Sentence the Defendant to pay compensation in the form of interest to the Plaintiff of 6% (six percent); 5. Sentence the Defendant to pay the court costs incurred in the case.Keywords: Default, Judge's Consideration, Decision
IMPLIKASI YURIDIS PENGHAPUSAN MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020) Hariyanto, Fikri; Netrivianti, Netrivianti; Sembiring, Tuti Kelana
Ensiklopedia Education Review Vol 5, No 3 (2023): Volume 5 No 3 Desember 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v5i3.2052

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa dihapusnya Pasal 22 Undang-Undang tersebut dimaknai bahwa Pembentuk Undang-Undang telah memilih suatu kebijakan hukum yang baik, yakni ketentuan mengenai “masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya” menjadi tidak diperlukan lagi. Saat ini hakim konstitusi menjabat hingga mencapai usia pensiun 70 tahun berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Adanya penghapusan masa jabatan hakim dalam perubahan Undang- Undang Mahkamah Konstitusi telah berimplikasi pada hilangnya pembatasan kekuasaan bagi hakim konstitusi.Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dibahas yaitu pertama Bagaimanakah pengaturan masa jabatan hakim konstitusi menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020? Kedua bagaimanakah implikasi yuridis penghapusan masa jabatan hakim mahkamah konstitusi dalam Ketatanegaraan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90- PUU/XVIII/2020?Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, metode dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan skunder, yang di kumpulkan melalui perpustakaan.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di tarik kesimpulan: pertama, Pengaturan Mahkamah Konstitusi diatur pada pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pasal III Aturan Peralihan serta ketentuan lainnya mengenai Mahkamah Konstitusi diatur oleh Undang-Undang, pengaturan masa jabatan hakim Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020 melalui amar putusan, hakim Konstitusi menolak permohonan uji materiil Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi dan masa waktu hakim konstitusi menjabat tetap berdasarkan pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.Kedua, Implikasi yuridis penghapusan masa jabatan hakim mahkamah konstitusi dalam Ketatanegaraan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020 bahwa Permohonan uji materiil pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020 hal ini berpotensi akan terjadinya “power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely” artinya sewaktu-waktu para hakim yang sedang menjabat saat ini, bisa saja menyalahi amanat yang telah diberikan kepada mereka dan dapat membuat para hakim merasa nyaman dan pada akhirnya terbawa ke arah yang keliru.
Penyelesaian Sengketa Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Sertifikat Kepemilikannya Belum Dibaliknamakan Kelana Sembiring, Tuti; Analin, Telaga
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/nsm2ex69

Abstract

Jual Beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayarkan harga yang telah diperjanjikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata. Transaksi jual beli sering berujung sengketa di Pengadilan. Seperti halnya sengketa jual beli hak atas tanah yang sertifikat kepemilikannya belum dibaiknamakan yang menjadi objek dalam penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung yag dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa penyelesaian sengketa jual beli tanah hak katas tanah yang sertifikat kepemilikannya belum dibaliknamakan dilakukan melalui sidang pengadilan. Penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat (penjual) dan turut tergugat (Kantor Kantor ATR/BPN Kota Padang) atas tanah yang sudah dibelinya, namun belum sempat dibaliknamakan pihak tergugat tidak diketahui keberadaannya. Gugatan penggugat dikabulkan oleh hakim. Selanjutnya hakim memerintahkan turut Tergugat Kantor ATR/BPN untuk melakukan balik nama Sertipikat Hak Milik Atas Tanah dengan No. 2475/Kelurahan Kuranji yang masih tercatat atas nama Penjual (Tergugat) ke nama Penggugat tanpa memintakan persetujuan dari tergugat karena diputus verstek oleh hakim serta menghukum turut tergugat (Kantor ATRBPN Kota Padang) untuk membayar biaya perkara.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indihome Akibat Terjadinya Gangguan Jaringan Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kelana Sembiring, Tuti
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/0k5hvd73

Abstract

Kemajuan teknologi informasi memberi kemudahan kepada masyarakat untuk dapat mengetahui segala informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Salah satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi ini adalah Plasa Telkom Indonesia. Pada penggunaan layanan internet ini tidak selalu berjalan lancar seperti yang diharapkan. Kadangkala ada beberapa faktor yang kemudian menggangu jalannya akses layanan internet ini. Diantaranya semakin banyaknya pengguna mengakibatkan terjadinya gangguan jaringan, putusnya kabel optik, dan permasalahan teknis lainnya. Hal ini tentunya dapat merugikan konsumen dalam penggunaan layanan jasa ini. Sedangkan sebagai pelaku usaha, Plasa Telkom Indonesia harus bertanggung jawab  untuk memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis empiris normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan penelitian lapangan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen IndiHome oleh Plasa Telkom sebagai pelaku usaha yaitu secara preventif dan represif. Perlindungan preventif ini berupa sosialisasi dan penggunaan klausula baku mengenai ketentuan berlangganan. Sedangkan Perlindungan represif adalah dengan melakukan musyawarah, memberikan kompensasi/ganti rugi sesuai dengan kesepakatan para pihak dan kompensasi yang diberikan Plasa Telkom biasanya bukan berupa uang, melainkan dalam bentuk benefit/jasa. Bentuk pertanggungjawaban pihak Plasa Telkom kepada konsumen yaitu melaksanakan jaminan Service Level Guarantee namun dalam pelaksanaannya Service Level Guarantee tidak selalu diberikan secara baik oleh Plasa Telkom, Plasa Telkom sering kali ketika terjadi gangguan selalu beralasan apabila gangguan tersebut di luar kemampuan mereka. 
Efektivitas Pembelian Terselubung Guna Pengumpulan Barang Bukti Dalam Engungkap Tindak Pidana Narkotika Kelana Sembiring, Tuti
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/fn867441

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelian terselubung oleh penyidik Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat guna pengumpulan barang bukti pada tindak pidana narkotika dan efektivitas pelaksanaan pembelian terselubung oleh penyidik Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengungkap tindak pidana narkotika. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik  wawancara. Seorang informan atau anggota polisi, atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika dan psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang- orang yang berkaitan dengan suplai narkotika dan psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada pada tempat kejadian perkara. Pembelian terselubung narkotika oleh penyidik sudah berjalan efektif, karena memilik tingkat keberhasilan yang tinggi, dimana mempermudah penyidik untuk melakukan penangkapan dan membongkar serta mengurai jaringan penyalahgunaan narkotika dan peredarannya sampai ke tingkat bandarnya.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN JAMINAN FIDUSIA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 9/PDT.G.S/2023/PN PDG) Sembring, Susanti; Sembiring, Tuti Kelana; Setiawati, Irma
Ensiklopedia Research and Community Service Review Vol 4, No 1 (2024): Vol. 4 No. 1 Oktober 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/err.v4i1.1095

Abstract

Abstract: The creditor and debtor relationship in a financing agreement is a civil law relationship that has the same position and position, namely the existence of rights and obligations between the parties in accordance with the regulations of Law of the Republic of Indonesia Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. In the implementation of the agreement, there is a legal event that may result in legal consequences, if from its implementation one of the parties is supposed to perform but does not fulfill the performance as specified in the agreement, then that party is considered negligent or in default. This creates a dispute over breach of fiduciary financing agreement. In this case, the judge's considerations are very influential on the judge in deciding a case of default on a multipurpose financing agreement with a fiduciary guarantee.Keywords: Judge's Consideration, Default, Fiduciary Guarantee
PEMANFAATAN LIMBAH KULIT JAGUNG DAN BIJI KARET MENJADI KREASI BUNGA HIAS YANG BERNILAI EKONOMIS DI BOTAN NAGARI PANTI TIMUR KECAMATAN PANTI KABUPATEN PASAMAN, SUMATERA BARAT Sunreni, Sunreni; Andi Syahrum Makkuradde; Nova Begawati; Delori Nancy Meyla; Delvianti, Delvianti; Rina Asmeri; Meri Yani; Tuti Kelana Sembiring
Journal of Community Service Vol 6 No 2 (2024): JCS, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56670/jcs.v6i2.317

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk melatih Ibu-ibu rumah tangga di Botan yang memiliki waktu luang yang banyak sehingga memiliki keterampilan untuk membuat Bunga Hias dari Kulit Jagung dan Biji Karet yang bisa mereka pasarkan secara Online dengan memanfaat Teknologi yaitu dengan cara memasarkan di media sosial. Disamping itu, Ibu-ibu rumah tangga di Botan juga menjualnya secara Offline yaitu dengan menjual ke toko-toko bunga dan furniture yang berada di daerah nagari panti timur maupun di kabupaten pasaman. Setelah ibu-ibu rumah tangga di Botan Jorong Kuamang Nagari panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman melakukan pelatihan pembuatan Bunga Hias dari Kulit Jagung dan Biji Karet maka ibu-ibu rumah tangga di Botan tersebut memiliki keterampilan sehingga bisa membuat usaha yang akan membantu meningkatkan perekonomian keluarga mereka. Dengan demikian waktu luang yang mereka miliki ketika pulang kerumah pada siang harinya dari kebun dan sawah bisa dimanfaatka sebaik mungkin, tentunya dalam hal ini adalah pembuatan Bunga Hias dari Kulit Jagung dan Biji Karet yang merupakan limbah dari kebun mereka dan ketika di olah menjadi Bunga Hias dariKulit Jagung dan Biji Karet memiliki nilai jual yang tinggi.
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENGEDARKAN UANG PALSU PADA SATUAN RESERSE KRIMINAL (SATRESKRIM) POLRES AGAM Sembiring, Susanti; Sembiring, Tuti Kelana; Satriadi, Efendi
Ensiklopedia of Journal Vol 7, No 3 (2025): Vol. 7 No. 3 Edisi 2 April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v7i3.2964

Abstract

Abstract: The investigation into criminal acts of counterfeit money by the Agam Resort Police is an effort to enforce the law against the circulation of counterfeit money, where the perpetrator circulates counterfeit money in the market using a small shopping mode to receive real money back. Based on public reports, the police followed up on this case by arresting the perpetrator and confiscating evidence of counterfeit money. In practice, these investigations face limited resources and equipment. Juridically, the perpetrator's actions violated Article 36 of Law Number 7 of 2011 concerning Currency and Article 244 of the Criminal Code which carries a criminal penalty of up to 15 years in prison. It is hoped that this law enforcement effort will be able to provide a deterrent effect and increase public trust in the police in tackling economic crime. Keywords: Investigation, Crime, Counterfeit Money, Religion.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pembatalan Terhadap Putusan BPSK Pada Sengketa Konsumen Sembiring, Tuti Kelana; Sembiring, Susanti
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 1 No. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/3cn5y739

Abstract

Penyelesaian sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada prinsipnya diserahkan kepada pilihan para pihak yang bersangkutan yaitu konsumen dan pelaku usaha, apakah akan diselesaikan melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Jika perselisihan diselesaikan melalui BPSK, Keputusan BPSK adalah Final dan Mengikat. Namun apabila salah satu/tidak puas dengan Putusan BPSK tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Seperti dalam Perkara Putusan BPSK Nomor 04/PTS/BPSK-PDG-SBR/ARBT/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 dimana salah satu pihak keberatan dengan Putusan BPSK Kota Padang dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Padang terhadap putusan BPSK Kota Padang tersebut. keberatan. Pengadilan Negeri Padang mengeluarkan putusan yang membatalkan Putusan BPSK tersebut. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan yang digunakan hanya pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil pendekatan hukum inconcreto terhadap Putusan Nomor 92/Pdt.G-Sus.BPSK/2019/PN.Pdg. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini hanya data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut; Pertama, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembatalan putusan BPSK atas sengketa konsumen berdasarkan putusan Nomor 92/Pdt.G Sus.BPSK/2019/PN.Pdg dinyatakan batal demi hukum. Kedua, akibat hukum pembatalan Putusan BPSK Nomor 92/Pdt.G-Sus.BPSK/2019/PN.Pdg oleh Hakim dalam Sengketa Konsumen yaitu putusan tidak dapat dilaksanakan, sehingga dapat dianggap putusan tersebut tidak pernah ada atau tidak dapat dilaksanakan. Keputusan BPSK batal demi hukum.