Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.652
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Yustisia Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Arena Hukum Veritas et Justitia Rechtsidee Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Sriwijaya Law Review Unram Law Review Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Penelitian Hukum De Jure Hasanuddin Law Review Jurnal Wawasan Yuridika Papua Law Journal Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jambe Law Journal Bina Hukum Lingkungan Udayana Journal of Law and Culture Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Padjadjaran Journal of International Law Uti Possidetis: Journal of International Law Indonesian Journal of Law and Society Indonesian Journal of International Law Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Yuridika Indonesia Law Review (ILREV) Bina Hukum Lingkungan AML/CFT Journal The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism SASI Jurnal El-Thawalib
Arie Afriansyah
Bidang Studi Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISIS DEFINISI KAPAL (PENANGKAP) IKAN DALAM PERLINDUNGAN AWAK KAPAL PADA KONVENSI STCW-F Arie Afriansyah; Dewo Baskoro; Christou Imanuel
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.2.2021.209-221

Abstract

Sejak tahun 1995, dunia internasional menyadari kebutuhan untuk melakukan standardisasi sertifikasi internasional khusus terkait dengan sertifikasi awak kapal penangkap ikan dengan lahirnya Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995 (Konvensi STCW-F). Khusus dalam konteks Indonesia, terdapat perbedaan definisi kapal yang akan menjadi isu masalah dalam menerapkan Konvensi STCW-F ke dalam perundang-undangan Indonesia. Tulisan ini membahas permasalahan cakupan Kapal Penangkap Ikan beserta kewenangan kelembagaannya sesuai regulasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode komparatif untuk menganalisis definisi kapal dalam regulasi di Indonesia. Tulisan ini menemukan adanya tumpang tindih peraturan terkait sertifikasi awak kapal penangkap ikan dan irisan kewenangan yang berujung kepada sulitnya implementasi. Terkait hal tersebut, penyelarasan regulasi di Indonesia merupakan hal utama yang perlu dilakukan dalam peraturan nasional setelah Indonesia meratifikasi STCW-F.
SPORT DIPLOMACY AND STATE SOVEREIGNTY: CASE STUDY ON INDONESIA’S EFFORT TO GUARD THE SOVEREIGNTY OF PAPUA Erni Eriza Siburian; Arie Afriansyah
Yustisia Vol 7, No 1: April 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v7i1.19696

Abstract

Various efforts are made by Indonesia to maintain sovereignty over Papua. One of the efforts taken by the Government of Indonesia is to conduct sports diplomacy through sports cooperation with Melanesian Searhead Group (MSG) member countries. MSG is one of the most intense international organizations to raise the issue of independent Papua.Through descriptive research with normative juridical approach, the authors examine the rules / legal principles relating to how the role of sports diplomacy as a public diplomacy strategy in maintaining the sovereignty of the state: a case study of Indonesia's efforts in maintaining sovereignty in Papua. Based on this, the researchers concluded that sports diplomacy is an important and effective diplomacy tool in maintaining the sovereignty of the state and can create good image of a country where sports can be used as a tool to show togetherness and bring people closer from different background without being associated with differences in race, skin color, religion, or characteristics.
For The Many, Not the Few: Case Analysis of Bukit Duri Forced Eviction in Jakarta Arie Afriansyah
Rechtsidee Vol 4 No 2 (2018): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v4i2.43

Abstract

The International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights allow states to conduct forced eviction as long as it is carried out within the given boundaries. This journal will comprehensively elaborate each standards given by the two international human rights covenants as well as the implementation of those standards in the cases of Human Rights Committee and Committee on Economic, Social and Cultural Rights. The standards will then be applied to analyze the case of forced eviction in Bukit Duri, South Jakarta, in the year of 2016. Based on the literature review and the interviews that have been conducted, it can be concluded that states can justify their action of forced eviction if it fulfills the standards of ‘lawful’ and ‘non-arbitrary’. The Bukit Duri forced eviction did not fulfill those standards.
Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional Gledys Deyana Wahyudin; Arie Afriansyah
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i3.773

Abstract

Tingginya konsumsi plastik oleh masyarakat dunia berdampak kepada lingkungan laut, diperkirakan 80% bagian dari limbah padat yang berada di laut adalah sampah plastik. Munculnya sampah plastik di lingkungan laut disebabkan oleh pembuangan sampah tidak pada tempatnya, proses pengelolaan limbah sampah yang buruk, kurangnya pengelola sampah di kota-kota besar. Keberadaan sampah plastik di laut mengancam keselamatan lingkungan laut, hal ini dikarenakan sampah plastik dapat mengancam biota laut, ekosistem laut, kesehatan dan penghidupan manusia, menyebabkan bioakumulasi polutan serta racun, dapat berpindah tempat sampai jauh, sifat plastik yang tidak dapat terurai membuat sampah plastik akan bertahan lama di laut, sulitnya sampah plastik untuk ditelusuri asalnya, dan mikroplastik yang sangat kecil serta berada di dasar laut menyebabkan sulitnya sampah laut untuk diambil. Tujuan dari penulisan ini adalah guna mengetahui regulasi pencemaran sampah di laut berdasarkan hukum internasional dan pelaksanaan pengurangan atau penanggulangan sampah plastik di laut oleh Tiongkok dan Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dengan pendekatan masalah yuridis-normatif. Solusi dari pencemaran sampah di laut yaitu pengurangan penggunaan sampah, perbaikan pengoahan sampah, komposisi sampah, produksi barang ramah lingkungan secara masal, kebijakan pencegahan dan penanganan sampah plastik di laut secara internasional dan nasional, serta pendidikan dan pelatihan mengenai penanggulangan sampah di laut. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa hukum internasional mempunyai peran sebagai pendorong negara-negara untuk menciptakan regulasi secara nasional untuk menangani permasalahan sampah di laut serta sebagai sumber bagi negara-negara untuk menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani sampah di laut.
Antisipasi Indonesia Dalam Pembentukan Kesepakatan Internasional Mengenai Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati di Wilayah Luar Yurisdiksi Nasional Igor Yoso; Arie Afriansyah
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.854

Abstract

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (The 1982 United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982)) belum mengatur mengenai pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional, tidak boleh ada negara manapun yang melakukan kedaulatannya pada wilayah di luar yurisdiksi nasional yang terdiri dari Laut Bebas dan Kawasan (The Area) sehingga dianggap telah melanggar ketentuan dari UNCLOS. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi para ilmuwan menemukan terdapat potensi-potensi dari keanekaragaman hayati yang bisa dimanfaatkan pada wilayah tersebut. Dengan adanya penemuan potensi tersebut, memicu Indonesia dan negara-negara lainnya untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi keanekaragaman hayati di luar yuridiksinya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian mengupayakan pembentukan pengaturan pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah yurisdiksi nasional dengan cara mengakomodir pertimbangan negara-negara anggota melalui Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction. Pada konferensi ini akan diuraikan draft teks perjanjian hukum internasional yang mengikat secara hukum di bawah UNCLOS yang mengatur khusus mengenai konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di wilayah luar yurisdiksi nasional.
Asylum Seekers and Refugee Management: (Im)Balance Burden Sharing Case between Indonesia and Australia Arie Afriansyah; Hadi Rahmat Purnama; Akbar Kurnia Putra
Sriwijaya Law Review Volume 6 Issue 1, January 2022
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol6.Iss1.1145.pp70-100

Abstract

Since the 1970s, Indonesia has been acting as a transit country for asylum seekers and refugees to reach Australia and New Zealand. Being a non-state party to the Refugee Convention, Indonesia has become the strategic partner for Australia in managing the issue of asylum seekers and refugees. The two countries have been involved in many bilateral and regional arrangements to tackle the issues. The “Bali process” is one of Indonesia and Australia's arrangements to lead the region in tackling forced migration and refugees. Unfortunately, despite their “common” interests, many of Australia's policies towards asylum seekers have negatively impacted Indonesia in many ways. This paper uses desk study research with a normative approach to analyse nationally and internationally relevant laws and policies. This paper analyses the Bali Process as regional cooperation means of burden-sharing in which Indonesia and Australia play dominant roles while scrutinising how both countries implement the policies within their domestic realms. In addition, the dynamics within the two countries will also be examined to understand how they shape their policies. This paper argues that Indonesia has fulfilled its part by managing these protected persons within Indonesia. However, Australia seems to consistently try to shift its burden to Indonesia as its neighbouring state. By revisiting the Bali Process arrangement, it is suggested that Australia needs to respect its commitment and take any means necessary to keep good relations with its neighbours, including Indonesia.
Inability of Protecting Diplomats: Problems of Afghanistan and Conflict Countries Ananda Kurniawan Sukarmaji; Arie Afriansyah
Sriwijaya Law Review VOLUME 2, ISSUE 1, JANUARY 2018
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol2.Iss1.108.pp18-44

Abstract

This article discusses the protection of diplomats and state responsibility of physical suffering of diplomats in conflict countries, especially in Afghanistan using juridical normative methodology. This concern has to be discussed because there are a lot of attacks and physical harms suffered by the diplomats, especially in armed-conflict countries. This article analyzes the practices of protection of diplomats in some conflict countries and explain the conventions that include protection of diplomats as a part of the conventions. Thus, conflict countries are more tendentious than non-conflict countries in terms of numbers of attacks and physical harms suf-fered by diplomats. Therefore, this article analyzes the conflict country and categorizes the terms and conditions in the conflict countries. After looking into the pattern of protection of dip-lomats in some countries, this article analyzes the response shown by the receiving and sending state. There is also a discussion of the attacked diplomat cases in Afghanistan and the responses issued by the related parties. Then, protection of the diplomats and state responsibility are ana-lyzed based on the related doctrine and conventions. Changes in protection of diplomats in Af-ghanistan should be done and Afghanistan should be more concerned about this matter and based on the diplomatic convention, sending state could file a dispute settlement to an arbitrary organ and International Court of Justice to claim state responsibility. Based on the conventions and doctrine related, Afghanistan could be charged as the full responsible party
Arrangement of Submarine Cables and Pipelines as Part of Marine Spatial Planning in Indonesia Rizka Iswara; Arie Afriansyah
Jambe Law Journal Vol 5 No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jlj.5.1.1-38

Abstract

As a country with many islands, Indonesia is also surrounded by an ocean that is two-thirds wider than the territory of its own country. So Indonesia must be able to manage and organize the sea regularly to be used for the welfare of the people. Marine spatial planning is not only done to organize what is above the sea but also to organize what is under the sea. One of the activities used under the sea is laying submarine cables and pipelines used for various sectors. There are many irregularities in laying submarine cables and pipelines in the Indonesian sea conditions. It can lead to fatal accidents at sea and damage the facilities needed by the community, so a comprehensive and integrated arrangement is required. In addition to preventing maritime accidents, marine spatial planning can also serve as a reference and guide for all parties using the ocean to prevent conflicts between users. Marine spatial planning is also the primary foundation to support and realize Indonesia's ideals as the Global Maritime Fulcrum. This study examines several existing regulations related to the arrangement of submarine pipelines/cables in Indonesia. It finds several problems where some aspects have not been regulated in the regulation. This research provides recommendations on these problems by looking at the needs of stakeholders for the implementation of an orderly Indonesian marine layout.
Evaluasi Keanggotaan Indonesia dalam Port State Measure Agreement (PSMA) 2009 dalam Menghadapi IUU Fishing (Evaluasi Keanggotaan Indonesia dalam Port State Measure Agreement (PSMA) 2009 dalam Menghadapi IUU Fishing) Arie Afriansyah; Gurnita Ning Kusumawati
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 12, No 2 (2021): JNH VOL 12 NO 2 November 2021
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v12i2.2194

Abstract

Protection of the utilization of marine resources and improvement of the Indonesian maritime and fishery economy isconducted by preventing Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) in the fishing ground zone. This isembodied in various international instruments, one of which is the 2009 Agreement on Port State Measures to Prevent,Deter, Eliminate IUU Fishing (PSMA 2009). The availability of human resources and technology in preparing facilities andlaw enforcement in the marine area of the economic zone is one of the challenges for Indonesia in realizing the internationalPSMA 2009 instrument. The focus of the discussion in this paper are: first, Indonesia’s efforts to maximize PSMA 2009by conducting research, especially with regard to the problem of unregulated fishing at the Ocean Port of Nizam Zachman.Second, the importance of reformulation of Indonesia’s positive law regarding PSMA to tackle IUU fishing activities. Thisstudy uses a normative juridical research method with a statute approach and a comparative approach. Indonesia’s effortsin implementing the 2009 PSMA consistently and sustainably, as was done at the Nizam Zachman Ocean Fishing Port,Jakarta, are assessed from several indicators such as fishing port facilitation, law enforcement, and human resources beforeand after the implementation of the 2009 PSMA. However, there is still a need for policy reformulation in terms of lawenforcement and strategies for optimizing infrastructure at Indonesian fishing ports. AbstrakProtection of the utilization of marine resources and improvement of the Indonesian maritime and fishery economy isconducted by preventing Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) in the fishing ground zone. This isembodied in various international instruments, one of which is the 2009 Agreement on Port State Measures to Prevent,Deter, Eliminate IUU Fishing (PSMA 2009). The availability of human resources and technology in preparing facilities andlaw enforcement in the marine area of the economic zone is one of the challenges for Indonesia in realizing the internationalPSMA 2009 instrument. The focus of the discussion in this paper are: first, Indonesia’s efforts to maximize PSMA 2009by conducting research, especially with regard to the problem of unregulated fishing at the Ocean Port of Nizam Zachman.Second, the importance of reformulation of Indonesia’s positive law regarding PSMA to tackle IUU fishing activities. Thisstudy uses a normative juridical research method with a statute approach and a comparative approach. Indonesia’s effortsin implementing the 2009 PSMA consistently and sustainably, as was done at the Nizam Zachman Ocean Fishing Port,Jakarta, are assessed from several indicators such as fishing port facilitation, law enforcement, and human resources beforeand after the implementation of the 2009 PSMA. However, there is still a need for policy reformulation in terms of lawenforcement and strategies for optimizing infrastructure at Indonesian fishing ports.
Strategic Development of Indonesia’s Outermost Islands as an Enhancement of National Maritime Defense and Sovereignty Muhammad Dzaki Fadhiil; Arie Afriansyah
Udayana Journal of Law and Culture Vol 6 No 1 (2022)
Publisher : Faculty of law Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/UJLC.2022.v06.i01.p05

Abstract

The Republic of Indonesia as an archipelagic country has strategic territorial waters and a wealth of maritime resources. Indonesia's strategic position creates an area that has the outermost islands in the national border area. The outer islands of Indonesia are national natural resources to be utilized for their potential through the development of maritime resources. The huge potential of Indonesia's territory demands the development of the outer islands through economic improvement, investment, and tourism. The responsibility of the state in maximizing the potential of Indonesia's outermost region from a legal perspective is to maximize the determination of maritime boundaries in protecting the nation's sovereignty based on international law and national law. The article aims to analyze the projections of the Indonesian Government on the development of the outermost islands in strengthening maritime sovereignty as a form of anticipating violations of sovereignty. This paper argues that national defense maximizes and complements the implementation of the economy, investment, and tourism. Thus, the problem that arises is how the Indonesian Government's policy towards the development of the outermost islands is based on the aspect of national defense in increasing the economic, investment and tourism potential in the outer islands of Indonesia. The development of the outer islands is a holistic focus of the Indonesian Government in increasing economic potential, investment and tourism and ensuring national sovereignty through increasing national defense.
Co-Authors Adijaya Yusuf Adijaya Yusuf Ahmad Ghozi Akbar Kurnia Putra Amira Bilqis Amira Bilqis Ananda Kurniawan Sukarmaji Anbar Jayadi Angela Vania Angky Banggaditya Anshari, Firman Akbar Bismo Jiwo Agung Christou Imanuel Darmawan, Aristyo Rizka Darmawan, Aristyo Rizka Dewo Baskoro Dewo Baskoro Dewo Baskoro Dila Paruna Elisabeth Ardiastuti Erni Eriza Siburian Eva Achjani Zulfa Gledys Deyana Wahyudin Gurnita Ning Kusumawati Hadi Rahmat Purnama, Hadi Rahmat Hartoyo, Yoga Muhammad Adhiwiratama Hasiah, Hasiah Hikmahanto Juwana Igor Yoso Igor Yoso Indriati Kusumawardhani M. Ikhsan Lapadengan Melda Kamil Ariadno Melda Kamil Ariadno Muhammad Dzaki Fadhiil Narnina, Ratu Gita Permana, Rizky Banyualam Purwandaya, Andrea C. Rafika Rizky Aulia Rahman Rania Andiani Ratu Gita Narnina W Rizka Iswara Rizky Banyualam Permana Rizky Banyualam Permana S.Pd. M Kes I Ketut Sudiana . Sakina Fakhriah Sakina Fakhriah Selo Pasha Purnawarnantha Siburian, Erni Eriza Sulistyo, A. D. Agung Surtiwa, Salsabila Siliwangi Wargadalem, M Akila Windraskinasih, Mutiara Yetty Komalasari Dewi