Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Yuridis Pelarangan Ekspor Benih Lobster Dan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Humairah, Indah; Sili, Eduardus Bayo
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4639

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis mengapa ekspor benih lobsterdan impor pakaian bekas dilarang dan untuk menganalisis pelaksanaan pelaranganekspor benih lobster dan impor pakaian bekas berdasarkan hukum positif diIndonesia. Larangan ekspor benih lobster disebabkan penurunan sumber dayalobster, serta larangan mengekspor lobster yang sedang bertelur atau dengan ukurankurang dari 200 gram. Larangan impor pakaian bekas disebabkan adanya potensijamur dan bakteri yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Perdaganganpakaian impor bekas dapat merugikan industri domestik dibidang konveksi dangarment. Pelaksanaan Pelarangan Ekspor Benih Lobster dan Impor Pakaian BekasBerdasarkan Hukum Positif di Indonesia belum berjalan dengan efektif.

ANALISIS YURIDIS SURAT EDARAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALNOMOR 2/SE-HT.02.01/VI/2019 TERHADAP PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG MENGGUNAKAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN Ramdhany, Memmy Fatiyanti Deri; HS, Salim; Sili, Eduardus Bayo
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Vol 12 No 3 (2024): Vol 12 No 3 September 2024
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v12i3.6621

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis kepastian hukum Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019 terhadap pemberian Hak Guna Bangunan kepada Persekutuan Komanditer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Surat Edaran tersebut menurut undang undang menimbulkan permasalahan kepastian hukum. SE tersebut bertentangan dengan UUPA serta menimbulkan risiko hukum, termasuk pembatalan hak atas tanah, ancaman pidana, dan ketidakpastian hukum dari sertifikatnya. Jika dilihat dari sudut pandang teori Kepastian dan Stufenbau maka ketentuan hukum yang lebih tinggi hanya mengakui UUPA. Namun, dari sudut pandang teori kemanfaatan dan teori diskresi, Surat Edaran ini dapat dibenarkan sebagai upaya untuk memberikan manfaat bagi kemudahan berusaha dan perkembangan perekonomian masyarakat Indonesia. Namun pemerintah harus memastikan bahwa setiap pendaftaran tanah HGB oleh CV harus mematuhi prinsip legalitas, wajib dibuatkannya perjanjian antar para pihak secara legal termasuk anggota komplamenter maupun komanditer, termasuk didalamnya memuat tentang kesepakatan pembagian harta atau saham apabila CV tersebut pailit, serta pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.

UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENGURANGI ANGKA STUNTING OLEH KKN PMD UNRAM DI DESA KAYANGAN DENGAN PEMBERIAN OLAHAN PUDING KELOR Zahra, Nisrina; Thalita, Deandra Alma; Irawan, Hensen Dadang; Nurikhlastari, Astriyani; Azamy, Abdika Thariqul; Yamin, Muhammad; Artiwi, Neni Asti; Khairani, Sri; Ihsani, Nur; Iman, Zahratul; Sili, Eduardus Bayo
Jurnal Wicara Vol 2 No 3 (2024): Jurnal Wicara Desa
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/wicara.v2i3.4081

Kuliah Kerja Nyata (KKN) PMD is a form of student service as participants who go directly to the community and are continuously guided by field supervisors in educating the target village community, especially in health. The village that is the focus of this KKN is Kayangan Village, Kayangan District, North Lombok Regency. Kayangan Village is a village supported by good natural resources to improve the development and welfare of the community. The natural resources consist of agricultural land and forest land. The kayangan village government has never escaped the activity of fostering the community to have a healthy lifestyle. this is done during posyandu activities. However, from the data obtained from the village head, the puskesmas and the posyandu cadres of kayangan village, there were 20% affected by stunting in 2023 and it is hoped that this figure will decrease in 2024. In realizing this hope, we from the Kayangan Village KKN group carried out 4 work programs with 1 main work program, namely socialization about health and the use of moringa leaves in an effort to realize a stunting-free generation and 3 additional work programs including posyandu, gymnastics, and gotong royong and distribution of moringa pudding carried out during posyandu activities.

Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penegakan Hukum Di Pasar Modal Indonesia Lestari, Puji Shefia; Sili, Eduardus Bayo
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3001

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan OJK dalam melakukan penegakan hukum di pasar modal Indonesia serta untuk mengetahui bentuk pengenaan sanksi terhadap pelaku yang melakukan praktek kecurangan di Pasar Modal Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2011, OJK melaksanakan tugas dan pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal. Namun OJK tetap harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai wewenang dalam melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan OJK juga mempunyai kekuasaan untuk mengenaikan sanksi administratif yang jumlahnya cukup banyak dalam pelaksanaan kekuasaannya. Bentuk pengenaan sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran di Pasar Modal telah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berupa sanksi administratif, sanksi pidana, dan juga sanksi perdata.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Informasi Menyesatkan Properti Apartemen Dengan Iklan Pemasaran Sani, Nabila Aulia; Sili, Eduardus Bayo
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3737

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum pelaku usaha bagi konsumen yang merasa dirugikan akibat informasi menyesatkan dalam iklan pemasaran properti apartemen dan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa antara konsumen dan pengembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen dalam konteks iklan pemasaran properti apartemen yang menyesatkan yakni berdasarkan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha. Apabila pelaku usaha tidak mematuhi perjanjian ini, hal tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dengan demikian, konsumen memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana, dan penyelesaian sengketa konsumen dan pengembang properti apartemen melibatkan opsi di luar dan dalam pengadilan seperti musyawarah, mediasi, arbitrase, penilaian ahli, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk mencapai kesepakatan damai, litigasi melalui pengadilan adalah opsi terakhir yang mengikuti prosedur hukum yang melibatkan gugatan perdata, dan secara pidana, konsumen dapat melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian atas dugaan tindak pidana penipuan.

Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN. Bjw) Salim, Shafira; Sili, Eduardus Bayo; Wardani, Nizia Kusuma
Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2036

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan serta analisis dan pertimbangan hukum wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Pembangunan NTT Cabang Pembantu Aimere (Study Kasus Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Bjw). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini disimpulkan bahwa kriteria terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Pembangunan NTT Cabang Pembantu Aimere adalah kredit macet pada bank merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan demikian dalam hukum perdata dinamakan wanprestasi. Dalam perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Pembangunan NTT Cabang Pembantu Aimere menyatakan demi hukum perbuatan Anselma Ana Meo (Tergugat) adalah Wanprestasi kepada Bank NTT Cabang Pembantu Aimere (Penggugat), serta menghukum Anselma Ana Meo (Tergugat) untuk membayar seluruh kewajiban tunggakan kredit serta harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENGURANGI ANGKA STUNTING OLEH KKN PMD UNRAM DI DESA KAYANGAN DENGAN PEMBERIAN OLAHAN PUDING KELOR Zahra, Nisrina; Thalita, Deandra Alma; Irawan, Hensen Dadang; Nurikhlastari, Astriyani; Azamy, Abdika Thariqul; Yamin, Muhammad; Artiwi, Neni Asti; Khairani, Sri; Ihsani, Nur; Iman, Zahratul; Sili, Eduardus Bayo
Jurnal Wicara Vol 2 No 3 (2024): Jurnal Wicara Desa
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/wicara.v2i3.4081

Kuliah Kerja Nyata (KKN) PMD is a form of student service as participants who go directly to the community and are continuously guided by field supervisors in educating the target village community, especially in health. The village that is the focus of this KKN is Kayangan Village, Kayangan District, North Lombok Regency. Kayangan Village is a village supported by good natural resources to improve the development and welfare of the community. The natural resources consist of agricultural land and forest land. The kayangan village government has never escaped the activity of fostering the community to have a healthy lifestyle. this is done during posyandu activities. However, from the data obtained from the village head, the puskesmas and the posyandu cadres of kayangan village, there were 20% affected by stunting in 2023 and it is hoped that this figure will decrease in 2024. In realizing this hope, we from the Kayangan Village KKN group carried out 4 work programs with 1 main work program, namely socialization about health and the use of moringa leaves in an effort to realize a stunting-free generation and 3 additional work programs including posyandu, gymnastics, and gotong royong and distribution of moringa pudding carried out during posyandu activities.

ASPEK HUKUM TERHADAP INVESTASI KRIPTO DI INDONESIA Sahamad, Irfun Walid; Asikin, Zainal; Sili, Eduardus Bayo
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i3.2464

Fenomena aset digital di Indonesia sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Di era globalisasi dan digitalisasi, Indonesia sudah mengikuti tren yang berkembang di dunia dan karena Indonesia memiliki penduduk yang relatif lebih muda dibandingkan banyak negara lainnya, adopsi terhadap tren digital sangat cepat dan bertumbuh dengan pesat. Aset digital yang dikenal di Indonesia adalah aset kripto, yang juga banyak dikenal sebagai Bitcoin. Dengan adanya bitcoin, baik pemerintah maupun masyarakat dapat menyadari bahwa setiap orang atau siapapun selain lembaga sentral dapat mencetak atau membuat uang sendiri, yang artinya sistem dapat dilakukan dengana cara desentralisasi dan bukan otorisasi. Banyaknya permasalahan atau prokontra terkait penyebaran Kripto sebagai alat pembayaran dan sebagai alat komoditi menjadi latar belakang pada penulisan ini, kemudian munculah beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana aspek hukum terhadap investasi kripto di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan peraturan hukum terhadap investasi kripto di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan Kasus. Hasil penelitian menunjukan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman baik berupa konsep-konsep pemikiran atau teori dalam ilmu hukum yang menyangkut aspek-aspek Hukum terhadap kripto di Indonesia. hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukan bahwa aspek hukum terhadap investasi kripto di Indonesia secara regulasi Aset Kripto telah diakui sebagai komoditi di bidang Aset Digital secara sah dan dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka

PENGARUH UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PENDIRIAN AKTA (PT UMKM) DI INDONESIA (STUDI KASUS DI NUSA TENGGARA BARAT) El Kahay, Aishalisfina Ayu Fatama Ginda Aulia; Asikin, Zainal; Sili, Eduardus Bayo
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i3.2556

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) Indonesia yang disahkan pada tahun 2020 memiliki tujuan mendasar untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menyederhanakan regulasi guna memperbaiki iklim bisnis. Dampaknya terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Barat (NTB) bersifat dinamis, tergantung pada sektor, geografi, dan kebijakan pemerintah daerah. Dalam konteks NTB, implementasi UU Cipta Kerja membawa tantangan dan peluang bagi UMKM, dengan aspek kunci termasuk regulasi tenaga kerja, investasi, ketahanan ekonomi daerah, dan peningkatan kompetitivitas. Perlindungan hukum menjadi faktor krusial bagi UMKM, mencakup kemudahan perizinan, insentif fiskal, hak kontraktual, dan perlindungan kepemilikan intelektual. UU Cipta Kerja memberikan fasilitas, insentif, dan pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan UMKM, termasuk pelayanan terpadu satu pintu, insentif pajak, dan fasilitas kepabeanan. Keterlibatan UMKM dalam rantai pasok ditekankan, dengan regulasi yang mengatur kemitraan antara UMKM, Usaha Menengah, dan Usaha Besar. Pentingnya perlindungan hukum bagi UMKM tercermin dalam perubahan definisi Perseroan Terbatas (PT) oleh UU Cipta Kerja. Perubahan ini memberikan fleksibilitas terhadap kepemilikan saham dan memungkinkan pendirian Perseroan Perorangan sesuai dengan kriteria UMKM. Penyesuaian regulasi ini mencerminkan respons terhadap perkembangan bisnis modern, memberikan landasan hukum inklusif dan adaptif. Kajian ini juga menyoroti pengecualian terhadap aturan pendirian Perseroan, memberikan fleksibilitas lebih lanjut terkait kepemilikan saham. Hal ini memperkuat adaptabilitas regulasi terhadap dinamika ekonomi dan bisnis di Indonesia, dengan fokus pada mendukung sektor UMKM. Perubahan ini mencerminkan upaya legislatif untuk menciptakan lingkungan bisnis yang responsif dan inklusif.

Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN. Bjw) Salim, Shafira; Sili, Eduardus Bayo; Wardani, Nizia Kusuma
Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2036

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan serta analisis dan pertimbangan hukum wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Pembangunan NTT Cabang Pembantu Aimere (Study Kasus Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Bjw). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini disimpulkan bahwa kriteria terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Pembangunan NTT Cabang Pembantu Aimere adalah kredit macet pada bank merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan demikian dalam hukum perdata dinamakan wanprestasi. Dalam perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Pembangunan NTT Cabang Pembantu Aimere menyatakan demi hukum perbuatan Anselma Ana Meo (Tergugat) adalah Wanprestasi kepada Bank NTT Cabang Pembantu Aimere (Penggugat), serta menghukum Anselma Ana Meo (Tergugat) untuk membayar seluruh kewajiban tunggakan kredit serta harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search